Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-07-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 145-K/PM.II-09/AD/VII/2005 Tanggal 21 Juli 2005 — Sertu ABDUL RAHMAN DKK 1 (SATU) ORANG
23 — 17
23 — 17
Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadisorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidakmenguntungkan posisi dan citra INI oleh karenanya guna memberikanefek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI yanglain, maka Majelis akan memberikan sangsi yang keras dan tegasterhadap kejahatan seperti ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 651/Pdt.Bth/2021/PN Dps Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Suin Purwanti
Tergugat:
PT. Cimb Niaga Auto Finance
157 — 180
Suin Purwanti
Tergugat:
PT. Cimb Niaga Auto Finance
157 — 180
Menyatakan Terlawan telah melanggar Undang Undang perlindungankonsumen, Peraturan Otoritas jasa keuangan dan Peraturan Bank IndonesiaMenghukum Terlawan membayar sangsi administrasi kepada Otoritas jasaKeuangan sesuai aturan yang ditetapkanMenyatakan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir atas pembiayaan no415101901607 antara Pelawan dan Terlawan batal demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.
Register : 19-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 65/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H.
Terdakwa:
1.AKHMADAN Bin TASINSYAH
2.JUMLI Bin JAKRANI
398 — 51
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H.
Terdakwa:
1.AKHMADAN Bin TASINSYAH
2.JUMLI Bin JAKRANI
398 — 51
PengesahLaporan Hasil Produksi, Kepala Bagian Pemangkuan Hutan, KomandanPos Pengawasan Lalu Lintas Kayu, Kursus Kursus atau Diklat yangpernah diikuti yaitu Diklat PPKBRI, Diklat PolHut, Diklat Kebakaran Hutan; Bahwa, ahli menerangkan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpadilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu KayuOlahan (SKSHHKKO) maka perbuatan tersebut tidak sesuai denganperaturan perundanganundangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
32 — 5
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
32 — 5
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mpw Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 4
39 — 4
selalu antar jemput mereka sekolah;Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan sering memarahi kedua anaknya,sehingga kedua anaknya lebin dekat dengan Penggugat, maupun kakek danneneknya, hal ini dapat dibuktikan, karena sejak kepergian Tergugat taggal 21April 2021 hingga saat ini, kedua anaknya biasabiasa saja dan tidak mencaricari ibunya/Tergugat;Bahwa oleh karena sanksi adat cerai dalam putusannya telah disetujui olehTergugat, mengenai Hak asuh kedua anak mereka dipercayakan kepadaPenggugat dan Bahwa sangsi
Register : 16-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
30 — 8
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
30 — 8
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 28 April 2015 — KRISTOFORUS UMBU YOGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH DENPASAR, yang diwakili oleh Irianto, sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk. Denpasar
107 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semesti harus melewatitahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi;Namun dalam kenyataannya, ketika Penggugat Rekonvensi terindikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatunan hukuman disiplinberupa peringatan tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupateguran
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
105 — 73
105 — 73
Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.
JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.
Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.
Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.
Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
175 — 58
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
175 — 58
atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi
Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan
tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi
pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
173 — 367
173 — 367
Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 8
14 — 8
Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut
Putus : 09-09-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 9 September 2013 — MARDAIP, dk VS PT MULIA GLASS
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakanmelanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda....,(dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul: PengantarPerburuhan.. Edisi Cetak Ketiga Belas, 2003 pada halaman 1112);1.
Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — ENDANG WAHID Melawan HARDY TAMARA alias AYUNG, DKK
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;4.
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2012 — PT. Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
70 — 27
70 — 27
Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw Tanggal 27 April 2017 — MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS
88 — 43
88 — 43
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 06-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PDT/2022/PT JAP Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jayapura
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Hal tersebut tertuangdalam Peraturan Perusahaan Bab VIII tentang Disiplin Dan Sangsi,Pasal 43 Nomor 3 huruf e 1, sebagai berikut:Mengambil barang atau uang milik Perusahaan, teman sekeria,pimpinan.
Register : 06-10-2010 — Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM I-06/AD/X/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 — Koptu Sarno
84 — 34
84 — 34
Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.
Register : 03-03-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 46-K/PM.II-09/AD/III/2011 Tanggal 25 April 2011 — Kopka Terdakwa
68 — 21
68 — 21
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu' perjanjian yang sah menurutUndang undang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaituseorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknyasemampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah ter masukhal hal yang diperjanjikan antara para pihak danbersifat mengikat dengan sangsi
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi