Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 700/Pid.B/2018/PN Pdg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RIO PURNAMA
Terdakwa:
ALDI SAPUTRA Pgl TAKUR Bin ZULZALMI
28 — 5
  • tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatanTerdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsur yang didakwakankepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan alternatif melanggar pasal 365 Ayat ( 2 ) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidanaatau Pasal 368 Ayat (2 ) KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif , maka majelishakim langsung membuktikan terdakwa melangar
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Perjudian
Register : 30-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 101_Pid_B_2017_PNBkt_Hukum_11102017_Judi
Tanggal 11 Oktober 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa ADE SAPUTRA Pgl ADE Dkk
152 — 27
  • akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat(1) ke1 KUHP, Subsidair melanggar 303 bis ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidaritas, maka berdasarkan Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair yaitu melangar
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Perjudian
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Bnr
Tanggal 15 Juni 2017 — PIDANA-TERDAKWA-KARSUDI alias SARUN Bin (Alm)KARTANI,dkk.
58 — 6
  • c secara hukum terbukti, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatunkan sesuaiketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukumtak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifyaitu kesatu melangar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 10-04-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN. Sdw
Tanggal 10 April 2017 — DAVID BIN MADAING
133 — 57
  • perlindungan konsumen yang patutdiduga melanggar pasal 8 ayat 91) huruf b dan atau huruf c uu nomor 8tahun 1999 tentang perlindunagn konsumen yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 8 ayat (1) huruf b :Tidak sesuai dengan bera bersih, isi bersih ataunetto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinaytakan dalam labelatau etiket barang tersebut.Pasal 8 ayat (1) huruf c : Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangandan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sbebenarnya perbuatanpelaku usaha yang melangar
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 17-03-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN Pml
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
HENDRI RUDIAWAN Bin ARIFIN
524 — 569
  • Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan usahapenambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu tanpa dilengkapidengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PDT.SUS/2011
I. BUPATI KEBUMEN, II. PD. BPR BANK PASAR KEBUMEN; TRI BUDAYATI, SE.
38 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana pada nomor 2, Pemohon Kasasijuga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 38yang menyatakan :"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelismemutuskan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 539/350/KEP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah tidak sah dan melangar undangundang tentang ketenagakerjaan ".Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi I/Tergugat Nomor
Pengadilan PN POSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2014 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 251/PID.B/2013/PN.PSO
Tanggal 6 Januari 2014 —
30 — 3
  • Zulfikar Isdadi alias Papa Agam ;an= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai padapembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan penuntut umum; ano= Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntutumum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 374 KUHP,subsidair melangar
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-06-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 179/PID.SUS/2015/PN.KBJ
Tanggal 9 September 2015 — -DEDI HARDIANTA TARIGAN
39 — 29
  • dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 20-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/PDT.SUS/2010
PT. MEDIA INTERAKSI UTAMA; BUDI LAKSONO
69 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat Rekonvensi melangar UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;DALAM PROVISI1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 570/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
904 — 322
  • Bahwa oleh kaena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yangberwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melangar PeraturanPerundangundangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugatpoin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yangtidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasanalasan hukum Tergugat menolak dalil dalil tersebut adalah bahwa :dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 152/Pid.B/2020/PN Pml
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.YULI WIDIOWATI, SH.
2.FAHRUROJI, SH.
Terdakwa:
1.DAHRONI Bin SUPARDI
2.SUKIRMAN Bin SADALI
3.ALI SUBKHAN Bin ABDUL MU'IN
104 — 13
  • permainan judi tersebut berlangsungsetiap hari atau sewaktuwaktu dapat dilihat oleh orang ramai dan sewaktuwaktu dapat di kunjungi oleh orang.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepada mereka, yaitu melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-01-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 262/Pid.B/2012/PN.Lmj
Tanggal 14 Januari 2013 — Seneman al. Neman,dkk
31 — 2
  • membuktikan dakwaan selanjutnya yaitudakwaan kedua ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu para terdakwa didakwaan dengan dakwaanyang berbentuk Subsidaritas yaitu Primiar melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidairmelanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan tersebutdari dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkandengan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primiar para terdakwa didakwa dengan melangar
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2016 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 3 Nopember 2016 — - PT. Oto Multiartha Melawan - Pemerintah Rl Cq. Kejaksaan Agung Rl Cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Kejaksaan Negeri Batam Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2015/ PN.BTM
218 — 98
  • BahWa perbuatan TERGUGAT telah terpenuhi karena : suatu perbuatan yang melangar hak Subyektif orang lain. Adanyakesalahan Objektif dan Subjektif. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Adanyahubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.serta berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer Setiap perbuatanmelawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kerugian..
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 81
  • larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu jugasejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.454K/Sip/1970,tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: Perubahan surat gugatan perdatayang isinya tidak melampaui batasbatas materi pokok gugatan dantidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatanpenggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahantersebut.Bahwa perbuatan Penggugat melakukan perbaikan,oenambahan danpengurangan didalam materi gugatan tepat nya di dalam Petitum jelasJelas melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, DKK VS PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA, DKK
181 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
    Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
    (vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-08-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015
Tanggal 5 Januari 2016 — Sertu Mujiono
105 — 70
  • Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenisshabu adalah melangar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebutdengan alasan karena Saksi juga pengguna shabu, sehingga apabila dilaporkan maka Saksi juga akan terjerathukum.11.
    Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenisshabu adalah melangar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkannya dengan alasan karenakanSaksi merasa itu bukan urusan Saksi selama tidak menggangu serta merugikan Saksi dan apabila terjadi sesuatuTerdakwa sudah mengetahui resikonya tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, sedangkan penyebab Saksi mengkonsumsi shabu hanya untuk senangsenang saja.Atas
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skb
Tanggal 8 Juni 2021 — ARGA FERIANSYAH Als AGA Bin ADID
91 — 8
  • Psikotropika ;Halaman 25 dari 28Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN SkbMenimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Secara tanpa hakmemiliki dan membawa Psikotroprika, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kombinasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
139 — 101
  • Lebih lanjut, dikarenakan unsur pertamamengenai perbuatan melangar hukum tidak terbukti, maka unsurkedua yaitu unsur kesalahan dalam Gugatan Aquo juga tidak terbukti.Hal ini karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalammengursu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan GatotSubroto, Lingkungan II (Dua), Kelurahan Kedai Ledang, KecamatanKota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan Luas 303,60 m2adalah dengan menggunakan dokumendokumen yang sah danbenar;C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-01-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978 K/PDT/2011
Tanggal 24 Januari 2012 — WAWAN RAHARDJO, DKK vs. Ny. LENNIE SETJIONO, DKK
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalam buku Ill KUHPerdata, ketentuan yangmenyangkut Agraria adalah Pasal 1548 s/d 1600 dan khusus yangmenyangkut tanah adalah Pasal 1588 s/d 1600, dengan demikian Pasal1666 s/d Pasal 1691 tidak menyangkut tanah sehingga jelas masih berlaku.Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dankeliru dalam memahami ketentuan Pasal 1666 dan 1668 KUHPerdatasehingga sudah barang tentu harus dinyatakan salah dalam menerapkanhukum dan sekaligus melangar hukum;Bahwa selanjutnya mengenai
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 29-01-2004 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 06 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg
Tanggal 3 Agustus 2004 — -CV. TJAHJA SARI -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
106 — 91
  • Perdata yaitu Pengadilan NegeriSemarang ; Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel/kabur, karenawalaupun obyek gugatan adalah sertifikat Hak Milik Nomor1941 yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi dalam gugatannyatidak menguraikan/menjelaskan secara konkrit maksud = dariperbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku =; Dengan demkian gugatanPenggugat yang mengatakan Tergugat telah bertindakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, sehinga melangar