Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

, tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

Bahwa, selanjutnya kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat adalah dengan tidak menjalankan RUPS tahunansesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 ayat (2), hal mana merupakantugas dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan pada Pasal 79ayat (1) yang menyatakan: "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahuluipemanggilan RUPS;"Kualifikasi perbuatan melawan

Nomor 1360 K/Pdt/20179.Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat Rencana Kerja danLaporan Tahunan PT KDE serta melaksanakan RUPS Tahunansebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan UUPT;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan pertanggungjawaban Direksi PT KDE danlaporankeuangan;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan persetujuaan Pemegang Saham untuk pembubaran(likuidasi) terhadap PT KDE

Dengan kata lain Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT Kaisheng Dinamika Energy berinisiatif untuk memintadiselenggarakan RUPS Luar Biasa guna meminta pertanggungjawabanDireksi yang tidak membuat rencana kerja, laporan kKeuangan dan tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan, sesuai ketentuan anggaran dasar PTHalaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1360 K/Pdt/2017Kaisheng Dinamika Energy, dan bukan langsung mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

belum pernah berinisiatif untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dimaksud.

Jangankan berinisiatifuntuk meminta diselenggarakan RUPS Luar Biasa, diundang untuk hadir didalam RUPS Luar Biasa yang pernah diselenggarakan pun penggugat jugatidak berkenan untuk menghadirinya, dan justru mengajukan gugatan dipengadilan (Bukti T7):Sesuai penjelasanpenjelasan tersebut di atas jelas bahwa gugatanPenggugat masih terlalu pagi (premateur) untuk di ajukan.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

Kreative Jaya, bahwa AktaPerubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya; Sedangkankedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21052010 danAkta Nomor 40 tanggal 2862010) dibuat olen Para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) PT.Kreative Jaya;Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) telah membuat surat Rekayasa dan atausurat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenadibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, dan telah melanggar AnggaranDasar PT.

membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal13 Februari 2010;Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Ilsebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakanHal. 9 dari 13 hal.

Kreative Jaya, bahwa akta perubahanAnggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggalHal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/201521 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat I,ll, dan Ill tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Vinytexuntuk dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Vinytex, yaitu melalui Surat Pemohon No. 1084/AW/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, Perihal: Permintaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex Pasca Pailit (BuktiP15);Bahwa atas permintaan RUPS PT. Vinytex tersebut di atasoleh Pemohon kepada Termohon, maka dalam jangka waktupaling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan a quomaka Termohon selaku Direktur PT.

Vinytex yaitu melalui Surat No. 1087/AW/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Perihal: PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex (BuktiP16) namun Termohon tidak memenuhi undangan RUPS PT.Vinytex tersebut sehingga RUPS tidak dapat diteruskan karenatidak Kuorum sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tertanggal 15Februari 2013 (Bukti P17);Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran DasarPT.

Vinytex (Vide Bukti P1) dengan tidak hadirnya Termohonselaku Pemegang Saham pada RUPS PT. Vinytex,mengakibatkan tidak tercapainya Kuorum RUPS PT. Vinytex,karena berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Vinytex tersebut,RUPS baru dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Kuorum RUPS PT.Vinytex baru dapat tercapai bila Pemohon dan Termohon hadirdalam RUPS PT. Vinytex, hal ini disebabkan karena PemegangSaham PT. Vinytex hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon danPT. Vinytex, dan tidak ada Pemegang Saham PT.

menetapkan pemberian izin kepada Pemohonmelakukan sendiri pbemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 80 ayat (1) UUPT adalah mengenai permohonan jjinuntuk dilakukan RUPS karena Direksi atau Dewan Komisaris tidakmelakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham,jadi dengan demikian jelas bahwa ketentuan pasal ini tidak dapatdijadikan dasar untuk Permohonan Pembubaran Perseroan;c.

Menyatakan tindakanTergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R.

Pemanggilan RUPS~ dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudenganiklandalam SuratKabar.(3). DalampanggilanRUPSdicantumkantanggal,waktu,tempat,danmataacararapatdisertaipemberitahuan bahwabahanyangakan dibicarakandalamRUPStersediadikantorPerseroansejaktanggal dilakukan pemanggilanRUPSsampaidengantanggal/RUPS diadakan.(4).

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah mengadakanRUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit Cipta Mandiri nomor 01 danpada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuat akta jual beli saham denganTergugat ll.

Bahwa seharusnya untuk mengadakan RUPS dan jual beli sahamformalitasnya tetap memenuhi segala persyaratan antara lain yaitu harus dilengkapidengan undangan dan daftar hadir pemilik saham termasuk dengan persyaratanadministrasi untuk melibatkan warga Negara Asing dalam PT. Bangkit Cipta Mandiri olehkarena itu RUPS yang terjadi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;5. Bahwa dalam PT.

PARA PENGGUGAT tidak sadar atau lupa bahwa diri sendiri telah memberikan7.8,Surat Kuasa kepada TERGUGAT I untuk diwakili dalam RUPS a quo, sehinggasegala produk dari RUPS a quo juga adalah produk dan mengikat PARAPENGGUGAT, dimana hingga dalam gugatan inipun PARA PENGGUGAT tidakmenyinggung atau mempermasalahkan keabsahan dari Surat Kuasa yang telahdibuatnya.

Foto copyBukti Foto Para Pihak yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Nomor : 01/BAPRUPS/X1/2017 Tanggal 11 Desember2017., selanjutnya diberitanda T.2, TT.1,218b;6.

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

.,) adalah tidak sahkarena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) No.40tahun 2007 ;15.Bahwa selain itu, RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan olehTERGUGAT tersebut diadakan dengan itikad tidak baik yaitu dengantujuan untuk merubah susunan Dewan Direksi pada TURUT TERGUGAT ;16.Bahwa terhadap undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut,TURUT TERGUGAT Il melalui PENGGUGAT telah menyatakan keberatandilakukannya RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut dan telahdisampaikan kepada Dewan Direksi

dalam perkaraNo.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,19.Bahwa meskipun pengadaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasatersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, akan tertapi, TERGUGAT ,TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill tetap melaksanakan rRUPS Tahunandan RUPS LB tersebut mengingat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasatersebut bertujuan untuk menutupi Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat dalam PerkaraNo.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.

.,20.Bahwa setelah RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan, terjadilah21perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dariTURUT TERGUGAT .

seharusnya tidak dapat mewakili TURUTTERGUGAT baik dalam mengadakan RUPS Tahunan, RUPS LB maupunHal 12 dari 160 Hal Put.

RUPS dari PT.

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

Akan tetapi TERGUGAT Ill selaku Direktur Utamapada saat itu dengan kapasitasnya selaku pimpinan RUPS yanghal 35 dari 84 hal put.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

No. 569PDT/2019/PT.DKIdalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.6.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

Bahwa menjadi suatu hal yang aneh apabila kurang lebih 7 tahun kemudian setelanh pelaksanaan RUPS LB tahun 2009 PENGGUGAT baruhal 73 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKImempermasalahkan mengenai pelaksanaan RUPS LB tersebut danmeminta pembatalah terhadap Berita Acara RUPS LB PT. PANTORUMAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;8.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainHalaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017(untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 Ayat (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumir/sederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acararapat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (videPasal 80 Ayat (5));24.

untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;2/7.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/atau,b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 6 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Roh Jae Chung, tanggal 21 April 2016 (fotokopidari fotokopi).7. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill, dan WV 7 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Yannie, tanggal 21 April 2016 (fotokopi darifotokopi).8. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 8 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Reginald Rorimpandey,SE, tanggal 21 April 2016(fotokopi dari fotokopi)Halaman 86 dari 118 halaman.

DCG Indonesia pada 24 November2015 (fotokopi sesuai dengan printout).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 52 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Roh Jae Chung, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V53 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Nam Yoon Ju, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V54 :Undangan RUPS PT.

memerintahkan agar RUPS tersebut ditunda pelaksanaannyamengingat waktunya yang sangat pendek.Halaman 95 dari 118 halaman.

saham secaraindividual tanpa para pemegang saham masuk kedalam suatu forumyang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Bahwa, menurut pendapat Ahli, salah satu tugas dari Direksi adalahmenyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terdiridari 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yangdidasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika Direksinya ada 2 (dua), maka tekniskerjanya bersifat Kolegial, sehingga bisa saja salah satu anggota Direksiyang

Dengan demikian apabila suatu RUPS pelaksanaannyadipaksakan maka ada kemungkinkan para pihak ada yang tidak sukasehingga akan mengesampingkan kepentingan perseroan itu sendiriHalaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKTatau. mengesampingkan hasil RUPS.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan Paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalam halyang mendesak, jangka waktu tersebutdapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr151617181920Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Poliplas Indah

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuorum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB adanya kebutuhan yangmendesak yaitu untuk penambahan modal ;Bahwa penambahan modal dipergunakan untuk perputaran investasi,untuk penambahan order karena adanya permintaan dari luar, untukpembaruan mesin supaya bisa mengimbangi persaingan, serta untuksarana dan prasarana ;e Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan

Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

perkara dan dalam rekonpensi ;

sMODAL DASAR, SEHINGGA RUPS TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT PERSEROAN.Oleh karena itu Rapat Umum Pemehang Saham tanggal 1 Oktober 2007yang dituangkan dalam Akta RUPS Ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan BATALDEMI HUKUM:Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 aquo sebagaimana

RUPS kedua tanggai 1 Oktober 2007, kondisi di PT.

"Dari ketentaan tersebut diatas telah jelas mengatur bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 maka dapat dilanjutkan dengan RUPS yangke2 dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.4.

Artinya keputusan RUPS ke2 adalah sah bilamana disetujui paling sedikit 40 % (empatpuluh persen) dari suara yang dikeluarkan, akan tetapi peserta RUPS ke2 dari seluruh jumlah suara yang hadir 60 % (enam puluh persen) saham hadir,semua setuju dengan hasil keputusan RUPS dimaksud.Hal 65 dari 95 hal.

UU No. 40 Tahun 2007, pada pokoknya menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggai RUPS diadakan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar denganmencantumkan tanggai, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggai dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan ;Bahwa kemudian pasal 75 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut

Nomor 510 PK/Pdt/2015seluruh saham PT Kasih Bunda Mulia selebinnya dipegang oleh Termohonsekaligus selaku Direkturnya;Bahwa sejak didirikan hingga saat permohonan ini diajukan Termohonbelum pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untukmenyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia sebagaimanaketentuan wajid yang harus dilaksanakan oleh Direktur berdasarkanAnggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon melakukan RUPS untukmenyampaikan

Nomor 510 PK/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari

RUPS ketiga PTKasih Bunda Mulia sangat kami perlukan agar ada kepastian hukummengenai jumlah quorum serta keputusan yang dapat diambil dalam RUPSdengan jumlah suara yang kurang dari ketentuan undangundang;Halaman 3 dari 7 hal.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum V2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan Sdr.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.