Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 24/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat : RANDONGKIR DORUS
Terbanding/Penggugat : NOVELA WONATOREY
81 — 31
  • menjawab pertanyaantetap tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini.Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Diwakili Oleh : MARIEL SIMANJORANG
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
148 — 80
  • 2002, dijelaskan bahwa kewenangan PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenanganBupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayahKabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugatjustru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugatmerupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk), sehinggaseyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri KehutananRI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
    dan 3 di atas;Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hakatas areal objek sengketa seluas + 1.700 Hektar tanpa Pembandingmenguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukumpembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehinggapembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggungatau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungandengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata UsahaNegara akan selalu ada titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — DRS. FIRDAUS FASYA, DKK VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. HOKIARTO., III. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI Hj. KOMARIAH, DKK;
97 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 142 K/TUN2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi TergugatA.Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkat dariperistiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Putus : 12-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 165 /Pid.B/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — YERI EFENDI alias TONGKOL
47 — 45
  • umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1268 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — Ny. CHLORTJE AMPING vs YUNI ASTUTI
95 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara Penggugat dengan Tergugat, maupunuraian yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum serta tidak adanya uraian kualifikasi perbuatan Tergugat danuraian kerugian yang dialami oleh Penggugat;Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) di manaPenggugat memohonkan untuk Menghukum Tergugat dan atau pihakmanapun untuk menyerahkan dana dst kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus tanpa syarat, akan tetapi petitum gugatanPenggugat tersebut, sama sekali tidak pernah di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SAHAT PARDEDE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah pemberian hak sertapenerbitan bukti hak berupa SHM sudah tepat dan benarbenar sesuaidengan prosedur yang ditetapbkan undangundang, bahwa melihat faktafaktadan buktibukti yang timbul/terdapat dalam persidangan maka sengketa aquo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanPeradilan Perdata, karena titik singgung proses peradilannya terletak padapermasalahan keputusan Termohon Peninjauan Kembali sebagai KantorPertanahan, di mana penerbitan dan pemberian hak tersebut telahmelanggar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
104 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif...";Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusam.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 25/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : UJANG BOY Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. ARTHA PRIGEL Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : PT. EKA JAYA Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : BURLIAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : USMAWATI
116 — 53
  • Tanggapan terhadap dalil angka 9 huruf a dan d yang pada pokoknyamendalilkan tentang keterlibatan Sopir Tergugat III dalam upayapemberian santunan kepada para Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung dalam eksepsi, hal tersebutmerupakan hal yang wajar dan tidak ada yang salah dengan hal ini,karena secara kebetulan sopir Tergugat III mengenal danmengetahui pihak keluarga para Penggugat, sehingga diharapkandapat memudahkan upaya pemberian santunan terhadap pihakkeluarga yang sedang dalam keadaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — ANSAR DUDU
617 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi Il singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 11 (sebelas), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanyamaupun soal penerapan hukumnya, yang kemudian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
WIDJAJANTO, S.H., Dkk
Termohon:
PT. INDO PIRAMIDA TEXINDO dahulu PT. PELANGI CIMANDIRI TEKSTILE
179 — 33
  • Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur dalam rumusan hukumkamar perdata romawi II tentang Perdata Knusus merumuskan sebagaiberikut titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitanPermohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkandalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Ahli Waris HO PHANG SONG, DKK VS DAISY SLAMAT, DK
267 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejak tahun 1974 sampai dengan 1985pembayaran sewa dilakukan oleh Tjeuw Tae Jin;13.3 Sejak Ho Phang Song meninggal dunia, tanah terperkara tetap didiamidan dihuni anakanak dan cucu atau Ahli Waris Ho Phang Song,namun setelah tahun 1985 sampai sekarang mereka ingkar membayarsewa;14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilgugatan yang mengatakan Para Tergugat ingkar/wanprestasi melakukanpembayaran sewa;Gugatan Penggugat Belum Kadaluarsa (Vejaring);15.Seperti yang Penggugat singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor H.ANAS, BSC Pgl ANAS
Tanggal 14 Nopember 2016 — H.ANAS, BSC Pgl ANAS
57 — 3
  • Suryatama Tri Mulya (terdakwa selaku direktur)pengembang perumahan Asabri tersebut telah habis masa berlakunya sejaktahun 2010;Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanperkara pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata; maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa titik singgung perbuatan melawan hukum dalamlapangan hukum keperdataan dengan perbuatan melanggar hukum dalamlapangan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Mei 2016 — YUNUS ISKANDAR, SH bin HAMID HUSIN
229 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi suatukeanehan apabila di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusantelah membuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung dan dibuktikan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-05-2013 — Upload : 04-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2466 K /Pdt/ 2012
Tanggal 27 Mei 2013 — TAMUDJI,dkk vs HENRI JOCOSITY GUNAWAN
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalamPasal 2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atauPerbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10Hal. 47 dari 57 hal. Put. No.2466 K/Pdt/2012UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UndangUndang Nomor35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 2 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-12-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG., II. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI VS JAHJA KOMAR HIDAYAT;
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapisecara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik No.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STB
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
300 — 279
  • Secanggang Kab.Langkat Ternyata dikenakan Biaya Rp 600 ribu.Kemudian Pada alenia Ke Delapan Berbunyi : Kembali di singgung terkaitpembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yang bernama Warsitodan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 September 2017 — H. SHALIHIN MAHMUD, SELAKU DIREKTUR PT KUMALA RAYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DKK
62 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1101/Pdt.G/2013/PA.Tmk
Tanggal 23 Desember 2013 —
12 — 11
  • XXX tertanggal XXX Februari XXX atas nama XXX tidakmempunyai titik singgung dengan perkara harta bersama yang PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan olehPenggugat, baik yang berupa benda bergerak maupun berupa benda yang tidak bergerakadalah kabur (obscure libel);Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama dapat dikumulasi bersamadengan cerai talak, namun karena objek sengketa yang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 964/Pdt.G/2014/PA Mdn.
Tanggal 26 Januari 2015 — 1.Pemohon 2.Termohon
15 — 3
  • rumah tangga Pemohon dan Termohon padaawalnya tergolong rukun dan damai dan bahkan cukup lama, akantetapi sejak sekitar akhir tahun 2011 tepatnya sekitar hari raya IdulFithri kedua tahun 2011, mulailah timbul permasalahanpermasalahanyang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisanyang terus menerus, hal tersebut disebabkan :e Bahwa awalnya adalah sebuah kecurigaan Pemohonkepada Termohon yang sepertinya telah memilikihubungan intim dengan lakilaki lain yang walaupunseXXXXXXp Pemohon singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — MASIM M E L A W A N 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG II. ARIFIN WIDJAJA
95 — 49
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah