Ditemukan 6224 data
98 — 25
Bahwa SPPD Fiktif yang bersumber dari Dana Hibah Gunetahun 2011 / 2012 tersebut yang direkayasa Jumlah43.025.000. mengatasnamakan dengan SPU.SPPD dalam rangka Konsultasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Acehterhitung dari tanggal 13 sampai dengan 16 NovembBanda Aceh, tidak pernah sdr RUDI HART(laksanakan dengan biaya sejumlah Rp 6.600.000SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY
,S.P, Tidak Dilaksanakan sdr SULAIMANSp dengan biaya Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY,SP, dekijuga saksi tidak laksanakan dersejumlah Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Pelatihan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tsampai dengan 17 Desember 2011 ke Banda Apernah RUDI HARTONO,P.SS laksanakan dencsejumlah Rp 6.000.000,SPPD Nomor 094//SPPD/PanwasluAGR/2011
(empat juta sembilanrupiah), SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhitungtanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011 ke Banda ADilaksanakan oleh saksi ANDIKHA PASSIRELA, S.E., dengan4.900.000, dan SPPD dalam rangka Pelatinan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tanggal 13 samr17 Desember 2011 ke Banda Aceh, tidak pernah dilaksanakanRUDI HARTONO,P.S.S., sejumlah RP 6.000.000, (enam juta rupialMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa AHMADI, S.P., Selaku Kepala
93 — 49
Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galin MedanPersada dan PT.
Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galih MedanPersada dan PT.
112 — 19
SUHATSYAH atas uang yang telah dikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN/ Xll/ 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP TJ BALAIKARIMUN
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 (satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN /Xll / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariahn KCP
SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaanbantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menujuPenyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 /PDDKN / XIl / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukankepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanankhusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar KemendikbudRI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syarian KCP TJ BALAIKARIMUN
161 — 60
Yunus Bengkulu tersebut adalah bukan pelayan Medis danpemberian Honor Tim Pembina tersebut diberikan setiap bulan.Bahwa untuk dana jasa tim Pembina diambil dari pos mata anggaranInsentif atau jasa Pembina.Bahwa setahu saksi yang mengantarkan honor tersebut kepada yangberhak menerima adalah Darmawi.Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim anggota tekhnis pembagianjasa pelayanan medis dan non medis pada tahun 2011.Bahwa untuk pembagian jasa Tim Pembina Manajemen Provinsi tidakberdasarkan penghitungan
Yunus Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 Tanggal31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim tekhnis pembagian jasapelayanan RSUD M.
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
223 — 175
danmemberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batastanah/kadastral berdasarkan Surat Nomor : 164/UND/20014.01/X/2017,tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran kepadaHalaman 10 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2020/PN Bkn13.14.pihakpihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukanpengukuran yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan danAparat Kepolisian Sektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuanpengukuran tersebut, yang dilaksanakan Tim Tekhnis
danmemberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batastanah/kadastral berdasarkan Surat Nomor : 164/UND/20014.01/X/2017,tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran kepada pihakpihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukan pengukuranHalaman 99 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bknyang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan dan Aparat KepolisianSektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuan pengukuran tersebut,yang dilaksanakan Tim Tekhnis
175 — 78
Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;Halaman 61 dari91 Putusan Nomor: 3/PID.SUSTPK/2018/PT GTO103104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
109 — 54
bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidakboleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantul yangmenyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis
Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantul yangmenyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis dan RAB serta ketentuan yang berlaku; Butir 2 : Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan danaRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik wargamas yarakat/petugas/tokohtokoh tertentu dll, yangmengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan
249 — 41
kedatangan tamu anggota DPRDMedan yang bernama Jon Toguh Damanik dan JhonRaider Purba, dimana saat itu) mereka mengatakanada kelebihan setoran pajak Pemkab Simalungunyang bisa mereka urus ;Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidakmengerti persoalan tersebut dan menganjurkan agarmembicarakannya dengan Sekda (terdakwa) kemudiansaksi meminta Sekda (terdakwa) untukmempelajarinya ;50Bahwa saksi mengapa meminta Sekda (terdakwa) untukmempelajari penawaran tersebut karena Sekdamerupakan jabatan tekhnis
yang mengetahui semuatentang tekhnis pemerintahan sedangkan Bupati danWakil Bupati adalah jabatan politis ;Bahwa seingat saksi waktu itu) Jon Toguh Damanik danJon Rider Purba belum membawa proposal penawaranpengurusan restitusi PPH Pasal 21 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengingat apakah saat itu JonToguh Damanik dan Jhon Rider ada bertemu denganSekda (terdakwa) pada saat itu atau tidak, yangsaksi ingat saat itu saksi menyuruh Sekda(terdakwa) untuk mempelajari penawaran tersebut ;Bahwa saksi tidak
181 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHPNomor 1 Tahun 2006 adalah Keputusan MENDAGRI Nomor 152Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan yang dilakukan olehsaksi ahli Kasta Agung Pertala, ST. bersama Tim BPKP tanggal 11April 2012 secara fisik keseluruhan bangunan sudah SESUAIdengan spek tekhnis dan berstek bangunan sudah selesai dansudah layak sebagai tempat tinggal;Bahwa Hasil pengecekan kondisi bangunan tanggal 26 Mei 2008oleh saksi Ir.
Sarjulianto, DIPL, SE. menyatakan secara keseluruhanbangunan sudah sesuai dengan spek tekhnis dan berstek dan sudahselesai 100 % cukup baik;Bahwa kegiatankegiatan kepanitiaan Panitia Penaksir telahdilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yangtelah ditentukan (rapatrapat 4 kali dan dihadiri Anggota Panitia)bukan hanya formalitas seperti diuraikan dalam dakwaan PenuntutUmum, terbukti menurut laporan Tim Evaluasi BPKP ada 58 suratsurat dan documendokumen pelengkap yang berkaitan denganruislag
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
165 — 104
puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogasdengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilanratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalamDPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik denganmasingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis
GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV.GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut,setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB danSpesifikasi Tekhnis; Bahwa benar saksi yang membuat
ADNYANA, SH untuk item spesfikasitekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganyamenyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75; Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis
sedikit akan tetapiberdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dankotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPDsehingga kami juga tidak berani menolak; Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi MADE CATURADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudahditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerimabantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya; Bahwa benar dokumen spesifikasi tekhnis
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasi Biogasada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekananyang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ELMIYATI, S.E
111 — 61
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
1.HADIMAN, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
177 — 50
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1084 — 2550
, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran
Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal
dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO
157 — 106
dan demikian pula dublik Penasehat Hukum dan Terdakwa yang berketetapanpada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengansurat dakwaan sebagai berikut:KESATUPrimair : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan KeputusanGubernur Bengkulu Nomor B.398.1 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang MasaJabatan 20142019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang denganmaksud menguntungkan orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIMsebesar Rp. 281.063.000, (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tigaribu) rupiah dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanyakarena jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPutusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 26Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaKEDUAPrimairwonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 56 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).Subsidiair:wonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
54 — 5
kKekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
SOMA DWIPAYANA, SH
Terdakwa:
I GUSTI NGURAH TIRTAYASA Alias GUSTI
66 — 21
ANAK AGUNG ISTRIANOM tidak akan menyebrang ternyata perkiraan terdakwa meleset,sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Win Mengemudi ( SIM), namunterdakwa sudah melengkapi diri dengan STNK dan surat lainnya masihberlaku serta sudah memakai Helm SNI;Bahwa terdakwa secara tekhnis SPM Yamaha Jupiter MX DK 5151 SU yangterdakwa kendarai sudah berfungsi dengan normal (rem,ban,lampuutama,lampu reting, dll) namun pengukur kecepatan speedometer kendaraanterdakwa
1.HENDRI ANTORO, S.Ag.,SH.,MH
2.LISDA HARYANTI, SH
3.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
1.AZWIL LUBIS Bin DARMAWAN LUBIS
2.USRI EFENDI Als UJANG BIN OSEN RM
3.SERIBU Bin MACU
4.M.IDRIS SIREGAR Bin JAMARONOP
56 — 19
Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EDWARMAN Bin KASMAN
155 — 101
40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesarRp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiapbulannya yang menitipkan uang pada masingmasing SPBU adalahsaksi sendiri kadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran(saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
tidak memilki Sertifikat pengadaan barang danjasa; Bahwa dasar terdakwa diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020; Bahwa Penunjukan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan terdakwaada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
Eko Karnawan
78 — 59
Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat
36 — 2
BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.