Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si
12965
  • HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.Bahwa yang menjabat Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi.
    LAMBIOMBIR" Anggota : EDWIN LETLORA, ST, MT.Bahwa saksi melaksanakan arahan dari Kepala Dinas bahwa saksi dimintauntuk segera mempersiapkan gambar Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB), kemudian saksi memerintahkan Juru Gambar dan JuruHitung untuk segera membuat gambar teknis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB).Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi memerintahkankepada juru gambar dan juru hitung untuk mempersiapkan gambar tekhnisdan RAB, kirakira sekitar bulan Juli tahun 2014.Bahwa
    HOLMES MATRUTTY,Msi.Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan berfungsisebagai Ketua Panitia Swakelola.Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang diajukan yang menjabatsebagai Pengawas Lapangan adalah Saudara GERSON E.
Putus : 29-01-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG.
Tanggal 29 Januari 2013 — Ir. H.PORKAS PARDAMAEAN HARAHAP,MM
398179
  • Monteleo Perkasa lulus admin, tekhnis, hargaoleh Panitia lelang, kemudian kami mengkonsultasikan kepada PenggunaAnggaran (Ir.
    Bekasi Tahun Anggaran 2010, Tugas pokok dan kewenangan saya adalahsebagai pengendali administrasi, tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya danwaktu.Bahwa Dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat, laporan, back upmasalah dilapangan selama pelaksanaan sampai degan masa pemeliharaanberakhir;Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK atas perusahaanperusahaan subkontraktor atas usulan main kontraktor.Sebagai Pengawasan
    Umum antara lain :Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi),membantu DinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan, berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektifterhadap setiap tuntutan yang diajukan kontraktor,;Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semuabahan yang akan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis antara lain :Pengendalian mutu, control terhadap bahan/material yang digunakanserta control
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM
Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
16827
  • AbdulMuis, SH) kemudian saksi meminta Sekda untuk mempelajarinya ;Bahwa saksi mengapa meminta Sekda untuk mempelajari penawaran tersebutkarena Sekda merupakan jabatan tekhnis yang mengetahui semua tentangtekhnis pemerintahan sedangkan Bupati dan Wakil Bupati adalah jabatanpolitis ;Bahwa seingat saksi waktu itu saksi Jon Toguh Damanik dan saksi Jon RiderPurba belum membawa proposal penawaran pengurusan restitusi PPH Pasal21 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengingat apakah saat itu saksi Jon Toguh Damanik
    ABDUL MUIS, SH., MM., sebagai Sekda PemkabSimalungun yang seharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahandi Pemkab Simalungun, yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai Sekdaadalah Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati Simalungun sesuaitugas dan fungsinya, tidak pernah memanggil satuan kerja terkait dalampengurusan restitusi PPH Pasal 21 tersebut secara khusus untuk membahas lebihlanjut perihal surat penawaran tersebut bagaimanakah seharusnya untukmenindaklanjutinya dan
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
YUSANDI alias AZZAM
13964
  • Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undangundangberdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatanperbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindakpidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut,.Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme dipahami sebagai kejahatan extraordinary crime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, olehkarenanya diperlukan tekhnis
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
6610
  • Saksi tidak tahu persis siapa yang terlibat dalam pembutanSpesifikasi Tekhnis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapisusunan Spesifikasi Tehknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)tersebut sudah dibuat sebelumnya dan Saudara Enny Siregarmenyerahkan kepada Saksi untuk di tanda tangani.c.
    PokjaPelelangan adalah 1 (satu) Keping CD yang isinya berupa DokumenPenawaran, Spesifikasi Teknis, Jadwal Kegiatan, gambaran tentangbarang dan jenis yang akan diadakan.Bahwa Apabila tidak ditemukan perusahaan yang memenuhi persyaratanmaka proses tender akan diulang kembali.Bahwa Dokumen penawaran yang digunakan pada saat mengikutiproses tender adalah Dokumen yang telah ditanda tangani oleh DirekturPerusahaan saat pembukaan dokumen pada proses tender.Bahwa banyaknya jumlah mesin item spesifikasi tekhnis
    Ruben Jaya berupa Mesin Penggerak Merk Mishubishi sebanyak 12Unit Mesin Pencacah Merek Agrindo dengan pisau pencacah 36 pisau,Komponen pelengkap berupa Bioaktif cair, Padat Kantong Permentasi ,alat penjahit karung dan kuncikunci mesin standard masingmasingsebanyak 12 unit item spesifikasi tekhnis yang diajukan CV. Ruben JayaHalaman 65 dari 177 Putusan Nomor 84/Pid.Sus.
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — WAGIRAN MARTONO
6518
  • 2009 berdasarkan SK Kepala DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa PengadaanBahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM KabupatenJepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun20092010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Tekhnis
    2009 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor :050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan danPemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di LingkunganDPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDURROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 20092010), HASAN MUSTOFA(Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
7214
  • Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
    Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun2010. 165 Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
    Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Register : 18-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — Drs. DOLI MANAHAN PANGGABEAN, MM;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
6343
  • Uang tersebut dikelolaoleh Tim dan dipergunakan dalam rangka survei dilapangan; 772222 222222 2222 n oeBahwa biasanya uang tersebut habis digunakan dan kalau ada sisa maka uangtersebut dikelola dan digunakan untuk rapatrapat yang ada kaitannya denganpertimbangan tekhnis; Bahwa Saksi diperiksa tanpa ada surat panggilan dan langsung diperiksa dan Saksijuga sudanh menandatangai Berita Acara Pemeriksaannya;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tidak memerintahkan untukmemungut uang diluar PNBP
Register : 02-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
Ranio Abadilah
Tergugat:
DPRD Kabupaten Bekasi
Intervensi:
H. AKHMAD MARJUKI,SE.,
215122
  • tanggal 17 Juni 2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan (PANLIH) Wakil Bupati Bekasi sisa masajabatan tahun 20172022 dan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor28/Kep/172.2DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang PembentukanPANLIH Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU Nomor 9 tahun 2004 tentangPerubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN), juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun2005 tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 05-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
AHMAD PELLU alias MATO
35937
  • dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis
Putus : 10-01-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.BDW
Tanggal 10 Januari 2013 — NURUN NAFISAH, Amd. Kep dkk
391148
  • Surat gugatan disusun secara tidak cermat dan kabur :Bahwa tentang identitas Ahmadi S.Pd ( Tergugat VI ) pada halaman ditulis selkau Ketua Unit Pengelolaan Tekhnis ........ dst...Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat No: 4 tertanggal 31Agustus 2009 kedudukan Ahmadi S.Pd selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan nc. 0 rerBahwa atas ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun suratgugatannya menyebabkan gugatan menjadi kabur dan berakibatpada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat.Bahwa ketidak cermatan
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2016 — YAN HENDRA WAHYUDA,S.T.bin SURIADI TUNJUNG (Alm)
8626
  • Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca kKualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b.
    Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1) Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Aktependirian dan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat,surat izin tempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yangmasih berlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulanterakhir, memiliki surat keterangan Bank.2) Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.
    Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).
    Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN PikMengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari2014 melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman daritanggal 13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonloaddokumen pengadaan)..
Upload : 07-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
ASRIL, SKM. M.KES
11157
  • perkara ini, pada persidanganterdahulu terungkap fakta di persidangan dan telah berulang kaliTerdakwa sampaikan serta di dukung oleh saksisaksi, bahwa terkaitharga pembanding alatalat kesehatan sangat lah sulit untuk di dapatkan,mengingat barangbarang/ alat kesehatan yang akan di lelang bukanbarang yang mudah di dapatkan, begitupun terkait pelaksanaan lelangyang baru tahun pertama menggunakan sistem LPSE; Bahwa kesulitankesulitan yang terjadi di lapangan dan kurang jelasnyaregulasi yang mengatur tekhnis
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
2.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
RINTO ASHAR alias RINTO
33993
  • Teknik Pertambangandan saksi ahli mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugastanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawabpengawasan di bidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugasjabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas diLingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugaspenyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis
Putus : 08-06-2011 — Upload : 28-12-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 11/PID.B/2011/PN.RKB
Tanggal 8 Juni 2011 — SAEFUL Als HERI SUHERI Als EKO als BOCOR Bin SIDIK
9113
  • dan mengetahui adanya kebakarankereta karena dberitahu melalui SMS oleh teman,setelah mengetahui hal tersebut lalu saya berangkatke Rangkasbitung, dan saat saya datang api sudahpadam;Bahwa pada saat terjadinya kebakaran kereta sayabertugas sebagai Kasi Sarana dan tempat kerja saksidi jakarta serta Tugas saya meliputi pemeliharaansarana dan anggaran, pemeliharaan sarana lokomotif,kereta, gerbong dan KRD (Kereta Rel Diesel) danpeningkatan kwalitas pemeliharaan sesuai kebutuhanpelanggan, pembinaan tekhnis
Putus : 07-01-2013 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 64/Pid.Sus/2013/Pn.Sby
Tanggal 7 Januari 2013 — NITI SUPARLAN,Spd Bin ABDUL ROHIM (Alm) KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
5412
  • Balen telah di kirimkan padatanggal 15 Juli 2011 namun atas usulan CPCL tersebut tidak pernah dilakukanverifikasi lapangan oleh team tekhnis BP3 tingkat Kabupaten Bojonegoro, namuntelah terjadi pengurangan luas areal pertanaman padi oleh Tim Teknis BP3 Kabupatenyaitu sebagai berikut ;e Kelompok Tani Mardi Utomo I usulannya 41,85 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 38,85 Ha.e Kelompok Tani Mardi Utomo II usulannya 53,45 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 49,45 Ha.Bahwa usulan CPCL yasng dikirimkan tersebut
Register : 22-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZIKRI, S.Pd Bin RUZALI
10420
  • KHAIRUL ANWAR, S.Kom, M.M selaku KabidSarpras bahwa kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan sesuai denganpetunjuk tekhnis yaitu melalui ekatalog dan barang tersebut akandiserahkan segera setelah barangbarang tersebut tiba di Lampung,namun dalam pelaksaan penyerahan bantuan lab. komputer tersebutsaksi tidak mendapat laporan baik dari Kabid Sarpras ataupun dari pihaklainnya.Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekirajam 16.00 Wib ketika itu keberadaan saksi sedang dikantor
Register : 01-10-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
PT BANGUN ALAM SAMAWA
Tergugat:
PT BNI Cq PT BNI WILAYAH BALI NTB NTT Cq PT BNI CABANG SUMBAWA
176158
  • Pada saat ituPENGGUGAT berbicaramengenai tekhnis pelunasankredit dantekhnispengembalianjaminan/penyerahanjaminan kepada PENGGUGAT, padasaat itu TERGUGAT menjelaskan dan menjamin bahwa ika PENGGUGATmenyetorkan uang pelunasan maka TERGUGAT akan mengembalikanagunan/jaminan PENGGUGAT, saatitu pula TERGUGAT memberikannomorrekening khusus pelunasan kepada PENGGUGAT, yaiturekeningafiliasi nomor 751555403 a.n.
Register : 11-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN PARE PARE Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pre
Tanggal 20 September 2018 — terdakwa I Rahman alias Cammang Bin Muh. Amin, terdakwa II Muh. Akbar Saputra alias Abbah Bin Ramli dan terdakwa III Muh. Ali alias Ali Bin Lamude
12038
  • Juprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksiSimon dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Simon sebanyak duakali yaitu pada tanggal 27 Februar 2018 dan tanggal 04 Mei 2018.Bahwa ketika saksi memeriksa saksi Simon saksi tidak sendirian di dalamruangan tetapi saksi bersama beberapa orang teman selaku penyidik di dalamruangan Reskrim Poles;Bahwa tekhnis pemeriksaannya adalah kami duduk berhadapan
Register : 15-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 30 April 2018 — Penggugat:
YURNALIS NGAYOH
Tergugat:
1.LLEJUI SAWANG
2.SUKASMAWATI
3.WIJAKSONO
8731
  • BENUAQ INDAH MAJU( APMS 66.034) yang pada wakiu itu telah mengantongi suratPerjanjian kerjasama dengan PERTAMINA (Persero) yakni SuratPerjanjian No. 246/E26000/2015S3 tertanggal 03 januari 2005;Bahwa menurut Penggugat dari kerjasama pengelolaan APMStersebut Penggugat mendapat pembagian hasil berupa fee yangmenurut Penggugat tekhnis pembagian hasil tersebut sepenuhnyadiserahkan kepada Sdr.