Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
114 — 41
114 — 41
., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagaiberikut :e Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluargabaik karena hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;e Bahwa ahli pernah membantu BPKP sebagai ahli tehnis ketika BPKPmelakukan Audit karena ada dugaan ada penyimpangan atau ketidaksesuaiantentang panjang pipa yang terpasang.e Bahwa tugas ahli hanya melakukan pemeriksaan secara tekhnis, ahli tidak ikutmenghitung kerugian negara .e Bahwa acuan ahli untuk melakukan
pemeriksaan tekhnis adalah kontrak awaldan amandemen serta As Built Drawing (ABD) atau gambar yang terpasang .e Bahwa pada waktu ahli melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, antarakontrak, amandemen dan As Built Drawing (ABD) atau gambar yang terpasangternyata sudah sesuai sehingga dugaan adanya penyimpangan atauketidaksesuaian tentang panjang pipa yang terpasang, tidak terbukti ;e Bahwa ahli tidak melakukan pengecekan tekhnis di lapangan secara menyeluruhmelainkan hanya melakukan pengecekan
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Tanggal 29 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ABDURRAHIM, SH.
Terdakwa:
DRS. H. SYAHARUDDIN LAUPE bin H. LAUPE.
96 — 40
ABDURRAHIM, SH.
Terdakwa:
DRS. H. SYAHARUDDIN LAUPE bin H. LAUPE.
96 — 40
1 (satu) rangkap Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen Nomor 12 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekaligus Pelaksana Administrasi Kegiatan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang TA. 2018;
22.
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 09-07-2019Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 28menurut penilaian Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Register : 26-05-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-05-2014Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1128/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 28 Januari 2014 —
75 — 31Kasi Wasdakim Kanim Sanggau dari tahun 2006 s/d 2008 ;5.Kasi Wasdakim Serang dari tahun 2008 s/d 2010 ;6.Kasubbid Intaltaskim kanwil Kalteng dari tahun 2010 s/d 2011 ;7.Kasi Imigrasi Illegal dari 2011 s/d sekarang ;Kasi Imigrasi illegal bertugas dan bertanggung jawab terhadappenanganan imigrasi illegal knusunya pencari suaka dan pengungsi danmelakukan pemindahan deteni antar rudenim dan diluar rudenimseluruh wilayah Indonesia, menyiapkan bahan penyusunan rancangankebijakan, pembinaan dan bimbingan tekhnis
Register : 10-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019Putusan PT BANDA ACEH Nomor 68/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : HAJI TAMZIL AL KADRI
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen
Terbanding/Tergugat III : PT Aceh Lintas Sumatera
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
37 — 45Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan Iulus pada saat dilakukan dilakukanevaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituy KelompokKerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, perusahaan Penggugatmenduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilai penawaran sebesar Rp9.328.589.000,00, (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta limaratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..
Register : 16-02-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 15-12-2015Putusan PN KUPANG Nomor 31/PDT.G/2015/PN. KPG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BALTASAR JUNUS AMTARAN Lawan MIKAEL WOKA, dkk
166 — 123kuburan yang ada di atas tanah sengketa, untuk kemudiandiserahkannya secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, jikaperlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan PengadilanNegeri Kupang berkekuatan hukum tetap (/ncraag). 16.Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut pada butir 15 (limabelas)tersebut diatas, maka semua alat bukti hak, baik dalam bentuk sertifikatmaupun dalam bentuk suratsurat lainnnya atas ketiga bidang tanahsengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Institusi tekhnis
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 26 Maret 2019 — - Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
349 — 157buktiyang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan Jawaban serta Buktibukti surat yangtelah di ajukan oleh TergugatI dan TergugatII, jelas lah bahwa proses lelang tersebutsudah dilaksanakan oleh TergugatI dan TergugatII, sebagaimana Bukti Surat bertanda(T.125, T.134, T.135, T.28, T.210b, dan T.212), yang mana terhadap bukti surattersebut telah diberi materai secukupnya dan di cocokkan dengan yang aslinya, danberdasarkan BUKUII Mahkamah Agung R.I Tahun 2007, tentang Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis
Register : 29-08-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 19-06-2014Putusan PN BATULICIN Nomor 167/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 29 Agustus 2013 — RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA
113 — 87Satui Tanah Bumbu.Tugas dan tanggung jawab saksi selaku ke syahbandaran Sungai Danauadalah pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran.Kanpel Sungai Danau tidak berada dibwah Dishub, Kantor Pelabuhan SungaiDanau adalah merupakan unit Pelaksana Tekhnis dan Direktorat JenderalPerhubungan Laut sedangkan wilayah kerja Kanpel Sungai Danau adalahsepanjang alur pelayaran sungai danau, satui sampai perairan bunati dansekitarnya.e Persyaratan yang harus dipenuhi untuk emndapatkan Surat Ijin Berlayaraddalah
Register : 22-10-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 27-08-2015Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 615/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Agustus 2014 — ARKIDEA JAKARTA UNICON Lawan PT. AHIMSA PERSADA NUSANTARA
69 — 47tahu tentang kewajiban dari Penggugat untuk melakukanpengawasan terhadap pembangunanBahwa yang membuat 11 gambar kerja tersebut adalah saksi beserta tim Penggugat ;Bahwa yang memimpin proyek adalah saksi dan saksi ikut mendampingi pengawasanterhadap pembangunannya ;Bahwa saksi datang pertama kali ke lokasi ketika dimulai dari pengukuran lahankemudian saya datang lagi ketika pembagian kavling ;Bahwa ketika mulai membangun rumah contoh, saksi datang ke lokasi dan yangdibahas lebih banyak masalah tekhnis
Register : 31-03-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 15-06-2020Putusan PT BANDUNG Nomor 193/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : AMIR RUSAMSI Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Pembanding/Penggugat II : SANTJE A UMBOH Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SENTUL CITY Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Terbanding/Tergugat IV : DESMAN SINAGA
Terbanding/Tergugat V : ASWIL ASROL
Terbanding/Tergugat VI : Hj NURLAILA
117 — 231berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) huruf cPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2016tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimandisebutkan bahwa kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b yaitu pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a yaitu PENCEGAHANTerhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumuhan Kumuh danPermukiman Kumuh dilaksanakan melalui pengawasan danpengendalian, dilakukan terhadap pemenuhan stadar tekhnis
Putus : 20-08-2014 — Upload : 08-01-2016Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 20 Agustus 2014 — SITI AISYAH LAWAN PT BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI,DKK
59 — 12Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima,oleh karena seluruh procedure tekhnis maupun prosedur hukum dalampelaksanaan lelang atas objek lelang dimaksud telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Berdasarkan halhal yang Tergugat Ill uraikan diatas, dimohon agar MajelisHakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan untuk menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);Menimbang
Register : 07-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-06-2020Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 17-K/PM.II-11/AD/IV/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — Oditur:
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Fery Setyawan
341 — 192Terdakwa sampai saat ini pun masih bimbangatau belum memberi kepastian kepada keluarga Saksi1 mengenai tekhnis pelaksanaan pernikahannya.: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikatdan akibat perbuatan Terdakwa serta halhal yangmeringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas,dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saatterungkapnya perkara ini Terdakwa telah melakukanhubungan suami istri tanpa ikatan yang sah dengan Saksi1hingga Saksi1 hamil dan selama kehamilan sampai dengankelahiran
Register : 29-05-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-06-2019Putusan PN PURWOREJO Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr
Tanggal 14 Juni 2019 — GHOFURUROCHIM, S.H. Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN
160 — 17Tim inti melakukan konsolidasi secara bertahapdengan Terdakwa untuk membahas isi dan tekhnis sosialisasi kemasyarakat. Pembetukan timtim tersebut bukanlah sebuah tindakan yangmelanggar aturan karena tidak diatur secara tegas mengenai laranganpembentukan tim sukses didalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilu maupun Peraturan KPU tentang Kampanye. Dalamkonsepsi hukum pidana terdapat adagium jika tidak diatur berarti bolehdilakukan .
Register : 16-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SOFYAN S.LIMPASEMO
134 — 29Kaur Pembangunan yaitu Saudara SUHARDI R LADJUNAe Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah mengelolaAdministrasi di Desa dan Mengerjakan tugastugas lain yang diperintahkanoleh Kepala Desa, dan Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagaicoordinator pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa adalahmembuat APBDES dan RKPDES dan melakukan verifikasi atas kebenaranmaterial terhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.e Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa dan sebagai koordinator pelaksanatekhnis
Dalam mengelolaHalaman 39 dari 137 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN Pal.keuangan Desa ditahun 2016 dan tahun 2017 tahap , Saksi sebagaiSekretaris Desa dan sebagai coordinator pelaksana tekhnis pengelolaankeuangan Desa tidak pernah melakukan ferivikasi atas kebenaran materialterhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa tahunanggaran 20162017tahap I, Kepala Desa Timpaus SOFYAN S.
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-07-2018Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Made Subawa,SH
Terdakwa:
NGADIMIN, S.Sos
141 — 264Bahwa tahapan proses pelelangan telah dilakukan dalampelelangan tersebut : Pengumuman, Pendaftaram, Anwijdzng,Pemasukan penawaran, Pembukaan Penawaran, EvaluasiPenawaran, Pembuktian Kwalifikasi, Penetapan Pemenang,Pengumuman; Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasipenawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi adalahpasca kualifikasi, yaitu. penilaian dilakukan setelah evalausiadministrasi, tekhnis, dan harga.
Dalam hal sudah memenuhisyarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktiankualiffikasi ;Bahwa metode sudah Saksi lakukan sesuai dengan ketentuan,bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi kami melakukancek lapanganBahwa syaratsyarat yang ada dalam dokumen pengadaan (yangdijadikan sebagai dasar melakukan lelang) yang diadopsi daridokumen yang diserahkan oleh Dinas Kelautan dan KelautanProvinsi Bali/PPK yaitu KAK, HPS, Spesifikasi tekhnis, Gambar,dil. saksi bisa pastikan bahwa Pokja ULP tidak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 06-06-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — SETNAWARNI S.Pd
55 — 42 — Berkekuatan Hukum TetapNo. 458 K/Pid.Sus/2016Padang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara mempergunakandana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak sesuai dengan peruntukkannyadan tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dan BOS (BantuanOperasional Sekolah), sehingga mengakibatkan keuangan Negara sebesarRp54.951.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang
Putus : 11-10-2011 — Upload : 08-05-2013Putusan PN KUPANG Nomor 06/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 11 Oktober 2011 — KAROLUS YOMAN WAIN, SP
91 — 38Flores Timur, kami menyiapkankelengkapan administrasinya, dan kami ditunjuk olehKepala Dinas sebagai Ketua Tim Tekhnis dan Tim Tekhnisturun ke desadesa untuk melakukan sosialisasi sertasetelah sosialisasi Kepala Dinas membuatkan SuratKeputusan kepada Kelompok Tani yang sudah dibentukoleh Tim Teknis;Bahwa saat sosialisasi kami membentuk 15 KelompokTani dengan kategori sebagai berikut 9 Kelompok Taniuntuk Kelompok anakan Kelapa dan 6 Kelompok Taniuntuk kelompok anakan Kopi Specialty;Bahwa kelompok
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
330 — 396regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan itu terletak pada kesalahan penyelenggara padatingkat desa atau kecamatan (PPS, PPK) dalam menginterprestasi perintah atauaturan aturan PKPU RI dikarenakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM); Bahwa, data pendukung untuk paslon ada dua yaitu Administrasi dan Verifikasifaktual imi yang dilakukan kedesadesa kepada pendukung yang telahmenyerahkan KTP; Bahwa, KPU Kabupaten tidak bisa membuat regulasi aturan tekhnis
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 19-11-2018Putusan PN DENPASAR Nomor 173/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
101 — 48Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakandokumen penting, spesifikasi tekhnis dan pengadaannya ditetapkan olehPolri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulitberwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKBterdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegahpemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata,benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).
Register : 21-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020Putusan PA PELAIHARI Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 40Rekonvensi padabagian petitum nomor 4 menuntut agar Penggugat Rekonvensi membayar biayaperkara ini;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini akan dipertimbangkankemudian pada bagian akhir pertimbangan putusan ini yaitu pada bagianKonvensi dan Rekonvensi;Gugatan Tergugat RekonvensiMenimbang, bahwa dalam repliknya/jawabannya Tergugat Rekonvensimenyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik bersedia membagihartaharta bersama tersebut pada posita angka 2 jawaban TergugatRekonvensi dengan tekhnis