Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-05-2024 — Putus : 26-09-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 26 September 2024 — Penuntut Umum:
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
LAMU
59 — 57
  • hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — SETNAWARNI S.Pd
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 458 K/Pid.Sus/2016Padang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara mempergunakandana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak sesuai dengan peruntukkannyadan tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dan BOS (BantuanOperasional Sekolah), sehingga mengakibatkan keuangan Negara sebesarRp54.951.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-10-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 06/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 11 Oktober 2011 — KAROLUS YOMAN WAIN, SP
91 — 38
  • Flores Timur, kami menyiapkankelengkapan administrasinya, dan kami ditunjuk olehKepala Dinas sebagai Ketua Tim Tekhnis dan Tim Tekhnisturun ke desadesa untuk melakukan sosialisasi sertasetelah sosialisasi Kepala Dinas membuatkan SuratKeputusan kepada Kelompok Tani yang sudah dibentukoleh Tim Teknis;Bahwa saat sosialisasi kami membentuk 15 KelompokTani dengan kategori sebagai berikut 9 Kelompok Taniuntuk Kelompok anakan Kelapa dan 6 Kelompok Taniuntuk kelompok anakan Kopi Specialty;Bahwa kelompok
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
330 — 396
  • regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan itu terletak pada kesalahan penyelenggara padatingkat desa atau kecamatan (PPS, PPK) dalam menginterprestasi perintah atauaturan aturan PKPU RI dikarenakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM); Bahwa, data pendukung untuk paslon ada dua yaitu Administrasi dan Verifikasifaktual imi yang dilakukan kedesadesa kepada pendukung yang telahmenyerahkan KTP; Bahwa, KPU Kabupaten tidak bisa membuat regulasi aturan tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 173/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
101 — 48
  • Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakandokumen penting, spesifikasi tekhnis dan pengadaannya ditetapkan olehPolri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulitberwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKBterdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegahpemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata,benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 21-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 40
  • Rekonvensi padabagian petitum nomor 4 menuntut agar Penggugat Rekonvensi membayar biayaperkara ini;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini akan dipertimbangkankemudian pada bagian akhir pertimbangan putusan ini yaitu pada bagianKonvensi dan Rekonvensi;Gugatan Tergugat RekonvensiMenimbang, bahwa dalam repliknya/jawabannya Tergugat Rekonvensimenyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik bersedia membagihartaharta bersama tersebut pada posita angka 2 jawaban TergugatRekonvensi dengan tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — HAFIZ Bin H. M. TAHER;
427 — 79
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. SUMIRIN SANGSUDIARSO
Tergugat:
WALI KOTA ADMINISTRATIF KOTA JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
194 — 243
  • Saksi telah menjelaskan Pak Sumirin tinggal di tempat itu sejak tahun1964 dan Pak Sumirin ditunjuk oleh Fakultas Tehknik Ambon, saksi tahu dariAyah saya dulu di Proyek Ambon itu, dan sebagai Kepala Proyek jadimenempati Rumah No. 41 A, setelah ayah saya menjadi Menteri Riset Nasionalitu tetap menempati disitu, beliau diberi rumah yang lain tidak mau;Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2020/PTUNJKTBahwa, ayah Saksi tinggal disitu yang saya tahu ayah sebagai Kepala Proyekdan secara tekhnis
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN
166 — 90
  • jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa Juncto Pasal 20menyebutkan bahwa ayat (1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmanidan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagipasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter PemeriksaKhusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintahberdasarkan rekomendesi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ;ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu kepada panduan tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum: AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH Terdakwa: HERLINA YULIANA MALAIKOSA
332 — 231
  • pada tahun berikutnyadengan tetap membuat pertanggungjawaban penggunaanya.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.3.HANS KAWA,S.PiBahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SDNegeri Kopa Kab.Alor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.BBahwa Jabatan saksi sekarang adalah Kasubbag Program, evaluasi danpelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SKBupati Alor sejak Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugastambahan sebagai Anggota Tim Tekhnis
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RADIE Als SIANG Bin RAMANG Alm
2.NUNU Als TANDO Bin UNDIK
3.JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO
319 — 80
  • Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 02-01-2019 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 7 Juni 2018 — - TERDAKWA : RIDWAN Bin LABAI.
150 — 36
  • Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun2010 diawali dengan proses pelelangan dimana sebelumnya oleh PanitiaPengadaan telah disusun dan ditetapbkandokumen pelelangan umum pekerjaanpemasokan barang sebagai dasar acuan dalam mengikuti proses lelang,penyusunan dokumen penawaran dan kontrak, yang berisikan BAB InstruksiKepada Peserta lelang, BAB II Data Lelang, BAB III Syarat Umum Kontrak, BABIV Syarat Khusus Kontrak, BAB V Bentuk Surat Penawaran, jaminan danlampiran, BAB VI Spesifikasi Tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
175 — 58
  • *Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukangugatan untuk mewakili
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 3 Februari 2016 — H. SUKADI, SH., SP., MP. BIN H. ABDULLOH
66 — 20
  • Penyiapan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan perencanaan danprogram.2. Pelaksanaan pengolahan perencanaan dan program.3.
    Perikanan tangkap,sedangkan tugas saksi mencangkup seluruh kegiatan di Dinas dengankata lain tugas saksi hanya merekap semua usulan program/kegiatanbaik dari sekretariat maupun bidang lain termasuk bidang perikanantangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan.Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah Kabid Kelautan padatahun 2011 yaitu pak Durahim untuk T.A 2012, sedangkan untuk jumlahbesaran anggaran kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui karena yangmengetahui kebutuhan anggaran adalah bagian tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ELZA AGUSTA, ST BinZAKARIA
81 — 12
  • Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAL.NOMOR 02 / KPTS / 2012.
    Mutiara RupatConsultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST, MT selakuPPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Ketua PanitiaPengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumen penunjukanlangsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atas suruhan dari WanRami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. Artha AsriArsitek pada saat penawaran, jadi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Diyah Ayu Kusumaningrum,S.E Binti I Made Suela
184 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DODDY KRISTIYANTO selaku yangmelaksanakan tugas Kepala Kas Daerah Kota Semarang, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada
    No. 1018 K/Pid.Sus/2017Keputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada hariRabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-12-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 914/Pdt.G/2014/PN Dps.
Tanggal 24 Agustus 2015 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI MELAWAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY);
166 — 91
  • Dalam Sidang Arbitrase di Singapore InternationalArbitration Centre, 4 September 2014, selanjutnya dibeeri tanda T23;Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No. 658/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor : 30311/1/IPPB/PMA/2014, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnyadiberi tanda T25;Foto copy (tanpa asli) yang diambil dari Internet berupa Petunjuk MahkamahAgung berkaitan dengan persoalan tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 118/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
320 — 158
  • Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-05-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 85/G/2014/PTUN.SBY.
Tanggal 23 Oktober 2014 — PT. DARMO GREEN LAND MELAWAN WALIKOTA SURABAYA Sebagai Tergugat 1, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA Sebagai Tergugat II, 3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KOTA SURABAYA Tergugat III
141 — 86
  • misalnyapembongkaran, terhadap putusan yang inkracht maka pejabat Tata UsahaNegara tidak dapat lagi mengeluarkan putusan yang sama; e Bahwa, sebagaimana putusan No. 12/G/2013/PTUN.SBY. pada halaman 64alinia ke 1: Menimbang, bahwa dari alasan surat gugatan Penggugat padaangka 5 dan angka 6 secara tersirat bahwa fasilitas umum termasuk tempatkeberadaan pagar yang riilnya adalah tembok Bukti P16 gambar 5b belumdiserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya karena belum terpenuhinyasyarat administratif dan tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
111 — 38
  • Perhubungan RI Nomor KM 20 Tahun 2010 maka Pertibtar STIPtersebut telah cacat hukum dan tidak berlaku lagi;Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor :140/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatasMajelis Hakim tidak sependapat oleh karena Pertibtar STIP Jakarta tersebutbelum pernah dicabut atau belum pernah diganti, meskipun Statuta STIPtersebut mengalami pergantian dan statuta dimaksud tidak cukup mengatursecara lengkap mengenai tata tertio taruna maka ketentuan tekhnis