Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-10-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 03/PID.TPK/2013/PT KDI
Tanggal 12 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi Diwakili Oleh : M. YUSUF, SH.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
18098
  • Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan pertama mengenaiperilaku Hakim Ketua Majelis dalam proses persidangan, Majelis Hakim TipikorTingkat Banding berpendapat pemeriksaan atas perilaku hakim merupakankompetensi dari Pejabat yang memiliki otoritas melakukan pengawasanterhadap perilaku hakim, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding hanya akanmemberikan tanggapan sebatas berkaitan dengan substansi materi perkara ;Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua, yang pada intinyamempermasalahkan persoalan tekhnis
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2719 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — RICO SIA;
1246903 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa didakwa menerima dana tambahan atas pengadaan sarana dan prasarana yang ... [Selengkapnya]
  • PapuaBarat) dengan Surat Nomor 10/PT.CBS/PAK/2009 yang ditujukan kePejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Satuan kerja Dinas PekerjaanUmum Provinsi Papua Perkara (vide Bukti T6), menyampaikankesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254I/PUBM/2009 tanggal 17Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kamiberkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agarpelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan;Bahwa kesimpulan tersebut kemudian pada tanggal
Register : 21-01-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
142108
  • Pararem Penepas Wicara yaitu Pararem yang merupakanputusan penyelesaian perkara adat/wicara; Jadi suatu Pararem adalah semacam Peraturan Tekhnis Operasionaldari AwigAwig suatu Desa Adat yang harus dan wajib disuratkan ( harustertulis ) yang dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan mulaiberlaku sejak diumumkan didalam Paruman Paruman*;5.
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Made Subawa,SH
Terdakwa:
NGADIMIN, S.Sos
142264
  • Bahwa tahapan proses pelelangan telah dilakukan dalampelelangan tersebut : Pengumuman, Pendaftaram, Anwijdzng,Pemasukan penawaran, Pembukaan Penawaran, EvaluasiPenawaran, Pembuktian Kwalifikasi, Penetapan Pemenang,Pengumuman; Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasipenawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi adalahpasca kualifikasi, yaitu. penilaian dilakukan setelah evalausiadministrasi, tekhnis, dan harga.
    Dalam hal sudah memenuhisyarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktiankualiffikasi ;Bahwa metode sudah Saksi lakukan sesuai dengan ketentuan,bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi kami melakukancek lapanganBahwa syaratsyarat yang ada dalam dokumen pengadaan (yangdijadikan sebagai dasar melakukan lelang) yang diadopsi daridokumen yang diserahkan oleh Dinas Kelautan dan KelautanProvinsi Bali/PPK yaitu KAK, HPS, Spesifikasi tekhnis, Gambar,dil. saksi bisa pastikan bahwa Pokja ULP tidak
Register : 16-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SOFYAN S.LIMPASEMO
13429
  • Kaur Pembangunan yaitu Saudara SUHARDI R LADJUNAe Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah mengelolaAdministrasi di Desa dan Mengerjakan tugastugas lain yang diperintahkanoleh Kepala Desa, dan Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagaicoordinator pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa adalahmembuat APBDES dan RKPDES dan melakukan verifikasi atas kebenaranmaterial terhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.e Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa dan sebagai koordinator pelaksanatekhnis
    Dalam mengelolaHalaman 39 dari 137 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN Pal.keuangan Desa ditahun 2016 dan tahun 2017 tahap , Saksi sebagaiSekretaris Desa dan sebagai coordinator pelaksana tekhnis pengelolaankeuangan Desa tidak pernah melakukan ferivikasi atas kebenaran materialterhadap belanja yang dibebankan dari APBDES.Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa tahunanggaran 20162017tahap I, Kepala Desa Timpaus SOFYAN S.
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 29 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ABDURRAHIM, SH.
Terdakwa:
HARYANI SAHAR, S.H. binti H. MUH. SAHAR.
9549
  • 1 (satu) rangkap Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen Nomor 12 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekaligus Pelaksana Administrasi Kegiatan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang TA. 2018;

    22.

Register : 29-01-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
DICKY ARYA selaku Direktur dari PT ARYA INTER FAST
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
10225
  • Hal 33 dari 61.Tahun 2012 tentang petunjuk Tekhnis Perpres Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;Bahwa dalam perkara ini dengan adanya surat dari Bupati yangmenyatakan Kahar maka penyedia Jasa seharusnya diberikanperpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari ;Bahwa pemberitahuan keadaan bencana selama 14 (empat belas) haridan para pihak wajib mengetahui serta wajib menyampaikan keadaantersebut ;Bahwa syarat suatu pemutusan
Register : 06-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 277/PID.B/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 Juli 2015 — VIVI NOVIANTI Binti SOFIAN ANOM (Alm);
5911
  • Kemudian saksimenikah pada tahun 1986 dengan sdri LATIFAH dan saat ini telahdikaruniai oleh (tiga) orang Putra dan 2 (dua) orang putri.Saksi menerangkan bahwa dalam tugas sehari hari saksi sebagaiKepala Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu bertanggung jawabuntuk seluruh kegiatan Operasional maupun administrasi pada DinasPerhubungan Kota Jambi, melaksanakan kebijakan Tekhnis padaDinas Perhubungan Kota Jambi, melaksanakan pelayanan kepadamasyarakat, melakukan pengawasan dan pengendalian pada DinasPerhubungan
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
BUDI HASTOYO,S.ST
Tergugat:
Bupati Kotabaru
281165
  • Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJMsifatnya tekhnis.
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9628
  • menurut penilaian Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Putus : 02-05-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — SETNAWARNI S.Pd
5544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 458 K/Pid.Sus/2016Padang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara mempergunakandana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak sesuai dengan peruntukkannyadan tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dan BOS (BantuanOperasional Sekolah), sehingga mengakibatkan keuangan Negara sebesarRp54.951.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang
Putus : 11-10-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 06/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 11 Oktober 2011 — KAROLUS YOMAN WAIN, SP
9238
  • Flores Timur, kami menyiapkankelengkapan administrasinya, dan kami ditunjuk olehKepala Dinas sebagai Ketua Tim Tekhnis dan Tim Tekhnisturun ke desadesa untuk melakukan sosialisasi sertasetelah sosialisasi Kepala Dinas membuatkan SuratKeputusan kepada Kelompok Tani yang sudah dibentukoleh Tim Teknis;Bahwa saat sosialisasi kami membentuk 15 KelompokTani dengan kategori sebagai berikut 9 Kelompok Taniuntuk Kelompok anakan Kelapa dan 6 Kelompok Taniuntuk kelompok anakan Kopi Specialty;Bahwa kelompok
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
332397
  • regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan itu terletak pada kesalahan penyelenggara padatingkat desa atau kecamatan (PPS, PPK) dalam menginterprestasi perintah atauaturan aturan PKPU RI dikarenakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM); Bahwa, data pendukung untuk paslon ada dua yaitu Administrasi dan Verifikasifaktual imi yang dilakukan kedesadesa kepada pendukung yang telahmenyerahkan KTP; Bahwa, KPU Kabupaten tidak bisa membuat regulasi aturan tekhnis
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 173/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
10450
  • Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakandokumen penting, spesifikasi tekhnis dan pengadaannya ditetapkan olehPolri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulitberwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKBterdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegahpemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata,benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).
Putus : 18-06-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 6/ Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn
Tanggal 18 Juni 2012 — - AHMAD SYAFRIL LUBIS alias MAK PIN
4324
  • Mdnpengusulan evaluasi,pengusulan calon pemenang ;e Bahwa alasan CV CahayaGemilang sebagai pemenangdimana secara administrasi dantehnis CV Cahaya Gemilanglahsatu satunya perusahaan yanglayak diusulkan sebagai calonpemenang, memenuhi syaratsecara tekhnis adaperalatannnya seperti mixeruntuk beton ;e Bahwa saksi tidak melihat alatberat (mixer beton) namunmelihat surat pernyataan sajadan tidak kelapangan melihatfisik pekerjaan tapi dokumensaja ;e Bahwa saksi tidak berwenangmelakukan penawaran ;e Bahwa
Putus : 28-02-2012 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TAKENGON Nomor 36 /Pid.B /2011/PN. TKN
Tanggal 28 Februari 2012 — Jemelah Aman Safi’i Bin Umar
13413
  • ;e Bahwa saksi telah mengikuti Diklat Sertifikasi Pembentukan AuditorAhli pada tahun 2006 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama 21 (duapuluh satu) hari, selanjutnya mengikuti Diklat penjenjangan AuditorKetua Tim pada tahun 2008 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama18 (delapan belas) hari, selanjutnya mengikuti Diklat PenjenjanganAuditor Pengendali Tekhnis pada tahun 2009 pada Pusdiklat BPKPdi Bogor selama 15 (lima belas) hari, itulah pelatihan dan pendidikanAuditor yang pernah saksi ikuti;e Bahwa saksi
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 187 /Pid.B/2016/PN.Cjr
Tanggal 31 Agustus 2016 — SUDIN bin SARNA (Alm)
408
  • untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
Register : 04-06-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2012 — PT. FAIRCO AGRO MANDIRI MELAWAN BUPATI KUTAI TIMUR
180110
  • Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak ; halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD11.12.13.14.Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan
Register : 07-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel
Tanggal 18 Agustus 2015 — CONTI CHANDRA, beralamat di Komplek Winsdor Central, Blok D-11 RT.05, RW 09 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam,dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Alfonso F.P. Napitupulu, S.H., H. Muhamad Rum., S.H., Adi Chandra Simarmata, S.H., Tony Hasibuan, S.H., M.H., Syaiful Huda, S.H., C.L.A, Yuswakir, S.H., M.H., H. Hosen Aho, S.H., Syaiful Yadi, S.H., para advokad dan Konsultan Hukum dari kantor SN. Partnership. yang beralamat di Office 8 lantai 18-A, Jl.Jend Sudirman, Kav 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut Pemohon; Melawan: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;
1016996
  • yang di mohonkanpraperadilan ini atas dasar beberapa kali dilakukannya jual beli saham dandibuatnya beberapa akte, dihubungkan pula dengan surat bukti berupa beritaacara pemeriksaan Notaris sebagai yang membuat akte tersebut, Pengadilanbependapat bahwa Termohon belum melakukan hal untuk menemukan apakahbenar telah terjadi perbuatan sebagai mana dilaporkan yaitu belum dibayarlunasnya pembelian saham tersebut, apakah hal tersebut dilakukan olehtersangka atau ada keterlibatan pihak lain, yang secara tekhnis
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
351122
  • Padang; Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan :o Menyusun rencana pemilinan Penyedia Barang/Jasa.oMenetapkan dokumen pengadaan.o Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.oMengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di WebsitePemerintah Daerah dan Papan pengumuman resmi untukmasyaaralat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalamportal Pengadaan Nasional.oMenilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui PraKualifikasi/Pasca Kualifikasi.oMelakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis
    o Menyusun rencana pemelihan Penyedia Barang/Jasa.o Menetapkan dokumen pengadaan.o Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.o Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di WebsitePemerintah Daerah dan Papan pengumuman resmi untukmasyaaralat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalamportal Pengadaan Nasional.Halaman 70 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgo Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui PraKualifikasi/Pasca Kualifikasi.o Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis
    Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ; Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggg!Rp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.