Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
113 — 13
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran PelaksanaanKegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan sesuai dengan sesuaidengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten TapinNo.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012/ Tentang Penunjukan Pelaksana TekhisKegiatan Penyediaan barang dan Jasa pada tahun anggaran 2012, dalam bidangperjalanan dinas adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
362 — 69
  • Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ; Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tingggiRp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
    Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ;Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai palingtingggi Rp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
85 — 14
  • Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaTerdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan, mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA)meloloskan Kualifikasi PT.
    BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah Il ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :>Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan adanyapenyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUDdr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalah Ketua Timaudit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta IIyang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten.Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 225/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.LILIA HELUTH, SH
Terdakwa:
STELLA ROYCE PATTY, SE alias ELA
100 — 44
  • pekerjaan dan jabatan saksi yaknisebagai berikut saksi pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1987dan bertugas di Kantor Gubernur Provinsi Maluku sebagai staf biasadi Biro Umum sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 1999(saat konflik di Ambon) saksi pindah ke Dispenda sebagai staf biasasampai tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat dalamJabatan sebagai Kasi Penetapan & Penagihan UPTB Kota Ambonsampai dengan saat ini namun saat ini sudah berganti nomenklaturUPTB (Unit Pelayanan Tekhnis
    Badan) Kota Ambon menjadi UPTD P2(Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Pelayanan Pendapatan) Kota Ambon.Dan perlu saksi tambahkan bahwa selama saksi bertugas di Dispendayang saat ini sudah berganti nama menjadi Bapenda saksi mengikutiberbagai pelatihnan dan pendidikan yakni mengikuti Bintek (BimbinganTekhnik) keuangan di Jakarta dan juga mengikuti DiklatKepemimpinan di Ambon; Bahwa saksi baru mengenali Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
182 — 797 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
114 — 54
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
317 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
46 — 31
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
149 — 35
  • Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
59 — 11
  • Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
118 — 161
  • Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/perubahan volumepekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lo selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor Pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
    melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
50 — 14
  • ANWAR, ST sebagai Tim Perencana.Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengawas atau tenaga tekhnis untukkegiatan pelaksanaan program pengembangan daerah 3T di SMA Negeri Paleleh.Bahwa benar tugas saksi dan lelaki MOH.
    negosiasi penawaran harga karenasetelahmengajukan penawaran dan Rencana Anggaran Biaya yang saksi masukan melalui emailkemudian muncul surat perintah kerja (SPK)/Surat Permtah Mulai Kerja yang tertandatanganlangsung oleh terdakwa HAMKA, S.Pd selaku kepala sekolah.Bahwa benar saksi melakukan penawaran langsung kepada terdakwa HAMKA, S.Pd selakukepala sekolah, karena sepengetahuan saksi bahwa terdakwa HAMKA, S.Pd yang merupakankepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan.Bahwa benar spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
91 — 67
  • . = Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). = Buku J, Buku II dan Buku HI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatanJalan Badami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku I DPA SKPD). = Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan DaerahKabupaten
    Karawang Tahun Anggaran2010 tanggal 28 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang Penetapan Kembali Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.Surat Keputusan Bupati Karawang No. : 910/ Kep.608Huk/2009 tentang Standar Satuan HargaBarang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2010.Buku Bimbingan Tekhnis
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFI’I
57 — 14
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si Vs. - JPU
177 — 38
  • ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
84 — 10
  • PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT
Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
131 — 101
  • peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis