pemegang obyek sengketa) ;10.Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 kuasa hukumPenggugat kembali mempertanyakan secara lisan tindak lanjutpenerbitan Sertipikat Hak Milik Penggugat yang telah diukur denganGambar Ukur Nomor 64/2009, Nib.14.09.05.01.02896 tertanggal 07Januari 2009, dan sket lokasi seluas 15.000 m2 kepada pihak Tergugatmelalui Saudara Subagio sebagai juru ukur pada Kantor Pertanahan KotaSingkawang, oleh saudara Subagio menyatakan bahwa tanah Penggugattelah terjadi tumpang tindin

No.2376 K/Padt/2010masalah tumpang tindin penguasaan/kepemilikan tanah akan tetapiTergugat Il sama sekali tidak memberikan solusi dan atau keputusan atascerobohan/kekeliruan yang sangat fatal tersebut ;Bahwa kecerobohan/kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan olehTergugat Il atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.3023 An.

Menyatakan bahwa Tergugat Ill telah tidak secara teliti dan cermatmemeriksa kelebihan luas permohonan perpanjangan hak pakaiTergugat IIl dengan cara antara lain tidak menghadirkan Penggugatsebagai orang yang menguasai tanah perbatasan sehingga terjaditumpang tindin penguasaa tanah antara Tergugat dan Penggugat;5.

Bahwa untukmencegah adanya putusan yang tumpang tindin atau bertentangandengan proses hukum pidana yang telah berjalan terlebih dahulu, makaseharusnya gugatan a quo menunggu putusan pengadilan terkait apakahterdapat pemalsuan data dalam penerbitan obyek sengketa dan obyeksengketa II. 2292222 nono nnn nn nn nnn ncn cn cn nn ncn nc nsecBahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan tata usaha negaraatas obyek sengketa dan obyek sengketa Il meskipun belum adaputusan pidana terkait apakah ada tindak

. 2 diatas, maka tanahyang terdapat pada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah tanahyang berasal dari hak milik Lalu Padelan sesuai Pipil No. 1165 Percil.263 atas nama Lalu Padlan, dan sesuai Surat Keterangan Tanah NomorSKT.8/WPJ.14/KB.03/1991 serta diatas tanah tersebut Tergugatpulatelah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1077 tanggal 7Desember 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 1148 tanggal 16 Maret2001, sehingga dengan demikian Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa2 menjadi tumpang tindin

16.600 M2), sehingga terjadi over lap(tumpang tindih), bahwa penggugat (Tjong Sun Fo) sangat keberatandengan diterbitkan SPT tanggal 03 Mei 2018 oleh Lurah Sedau (TurutTergugatIl) kepada para tergugat sebab dengan dikeluarkan SPT tersebutmenjadi tumpang tindih hak penguasaan tanah yang dikuasai oleh penggugat Tjong Sun Fo, oleh karena itu dengan diterbitkan SPT para tergugat olehTurut Tergugat II yaitu SPT tanggal 03 Mei 2018, maka terdapat 2 (dua) suratpernyataan tanah (SPT) yang saling tumpang tindin

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanah tanggal 03 Mei 2018seluas 5.500 M2 atas nama Djie Ka Sun dan Juli tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena tumpang tindin atas tanah parapenggugat seluas 16.600 M2 (1,6 Ha) dan harus dibatalkan;.

atas namaLawrensius Lawer ;Bahwa oleh karenanya terjadi tumpang tindin antara bidangtanah Penggugat dengan bidang tanah berdasarkan objeksengketa akibat Lawrensius Lawer telah meletakkan bidangtanahnya diatas bidang tanah Penggugat, berdasarkan objeksengketa atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Simpang Barutanggal 22 Juni 1999, dan Sertipikat Hak Milik Nomor2783/Simpang Baru tanggal 22 Juni 1999 ;Bahwa objek sengketa diatas tanah Milik Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan

Bahwa Tegugat Il Intervensi membantah dan menolak dalildalil positaGugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknyamenyatakan terdapatnya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan bidang tanah milik Tegugat Il Intervensi danterbitnya Surat Nomor : 2782 dan Nomor : 2783 terletak diatas SuratPenggugat yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/PenguasaanTanah (SKPT) Nomor : 66/593/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali,malahan

Menghukum Tergugat III/BPN OKI untuk membatalkan sertifikat tanah atasnama Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat yaitu:1) SHM Nomor 67 tanggal 26012005, SU.03/Pedu/2005 tanggal 26012005;2) SHM Nomor 66 tanggal 26012005, SU.02/Pedu/2005 tanggal 26012005;3) SHM Nomor 69 tanggal 26012005, SU.05/Pedu/2005 tanggal 26012005;4) SHM Nomor 71 tanggal 26012005, SU.07/Pedu/2005 tanggal 26012005.5) SHM Nomor 79 tanggal 26012005, SU.15/Pedu/2005 tanggal 26012005.6) SHM Nomor 80 tanggal 26012005

Bahwa apabilaPenggugat menyatakan bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam 17(tujun belas) sertifikat hak milik tersebut adalah tumpang tindin dengantanahnya Penggugat, maka menurut hukum pemilik sertifikat hak miliktersebut, yaitu Fenny, Helen dan Basarudin haruslah disertakan sebagaipihak Tergugat dalam perkara a quo;Hal. 22 dari 40 hal. Put.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 18 alenia keempat, bahwapengajuan gugatan perkara ini termasuk prematur, sebaiknyadiajukan setelah ada putusan perkara kasasi tersebut, agartidak terjadi tumpang tindin putusan, adalah keliru, karenaobjek gugatan tanah perkara ini sudah digusur dan mau dibuatperumahan, sesuai sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat(PS), dan dikuasai oleh keponakan dari Terbanding / semulaTergugat bernama Drs.RIDUAN, yang mendapat kuasa dariTerbanding

RegisterNomor : 398 K/ TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013, telah dinazegelen dandilegalisir diberi tanda P5 ;Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Medan, Nomor : 615/12. 71200/IV/2015 tanggal 16 April2015, yang menyatakan Sertifikat atas nama Tandeanus, BSC (i.c PemohonPraperadilan ) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869/Padang BulanSelayang , Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tidak benar tumpangHalaman 14 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn10.11.tindin

riil yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi jelasberasal dari ukuran 7.000 meter persegi yang kemudian dipecah menjadi 4(empat) bagian adalah jelas asal usulnya dan letaknya jelas karenaberbatasan sebelah Timur dengan Yusran dan sebelah Barat denganGerson Aliman yang kemudian saat ini dimiliki dan dikuasai oleh saksi Hajilberahim Seman, sementara tanah milik Termohon Kasasi asal berukuran10.000 meter persegi dengan demikian jika "dianggap" quod non (dalamtanda kutip) terjadi tumpang tindin

menerangkan setelah uji coba tanamanserail wangi tidak berlanjut lagi di atas tanah sengketa kemudiandibangunsebuah gedung kerohanian.Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah orangtua Penggugat digantirugi oleh pihak lain;Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN Smrpihak manapun .Bahwa setahu saksi lahan peternakan seluas sekitar 5 (lima) hektar milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada bertumpah tindin

maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin

Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum

Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.

Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.

Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin

kepadaPenggugat Perihal Permohonan Memperoleh Surat KeteranganPendaftaran Tanah/"SKPT" (selanjutnya disebut "Surat TergugatNo. 133"); Surat Tergugat No.133 tersebut merupakan tanggapan Tergugat atassurat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 124/AMIHRD/EXT/MEI/13 tanggal 6 Mei 2013 perihal Permohonan Memperoleh SKPT("Surat Penggugat No.124"); Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat No.133, berbunyi sebagaiberikut: "Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin

tanahgaris berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yangsaling berbatasan, dan ternyata kedua bidang tanah tersebut telah4.7.menindih dan masuk hampir keseluruhannya di dalam bagian Baratbidang tanah Sertipikat HGB No.15/1995 milik Penggugat; Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan TUN No.1673 dan No.1672Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat bukan lagi diduga overlap/tumpangtindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

milik yang tumpang tindih dengan sertifikat tanah yangsudah ada terdahulu telah menyatakan dalam putusannya bahwa: Penerbitan Sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yangtumpang tindih dengan sertifikat kepemilikan yang sudah adamerupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yangPutusan Mahkamah Agung RI No.31 PK/TUN/2010 tanggal 18 Juni 2010dalam perkara gugatan tata usaha Negara pembatalan sertifikat hakmilik yang tumpang tindin

perludibuktikan dengan pemberian tanda batas oleh masing masing pemilikSertipikat baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik harus dilakukanpengukuran ulang terhadap permasalahan yang dianggap overlap /tumpang tindih, untuk mengetahui batas batas mana yang overlapping danberapa luas tanahnya sebelum tahapan tahapan sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka baikpihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi II, belum bisa menyebutbahwa tanah tersebut overlap/tumpang tindin

Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922,yang diterbitkan oleh Tergugat II telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yangsudah diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebihdulu terbit dibandingkan dengan kedua Sertifikat Hak Milik milikTergugat yang baru diterbitkan pada sekitar tahun 2007 dan tahun2008;5.

Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat terdapat perbedaanatau saling tumpang tindin karena Tergugat menerbitkan Sertipikat HakMilik terdapat pada wilayah Kelurahan Gunung Sari, KecamatanRappocini atau dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor 26110/KelurahanGunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012,Surat Ukur Nomor 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451m?

IPCtelah terjadi tumpang tindin Kepengurusan/Direksi PT. IPC tersebut,namun obyek sengketa yang diterbitkan Termohon hanya didasarkanpada surat permohonan dari PT. IPC dan terkait dengan tumpangtindih Direksi bukanlah kewenangan Termohon untukmenyelesaikannya, tetapi penyelesaian tumpang tindihKepengurusan/Direksi PT. IPC harus diselesaikan secara interen PT.IPC sendiri.

Griya Riatur Indah adalah cacat hukum administrasi dalampenerbitan karena Tergugat tidak meneliti data Juridis atau data fisiktanah sehingga terjadi tumpah tindin hak atas tanah di atas tanah milikPenggugat oleh karena itu telah bertentengan dengan Pasal 106Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari eksepsi tentangkompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah dalil GugatanPenggugat pada halaman 5 (lima) point 1 dan halaman 6 (enam) point 6serta Replik Penggugat pada halaman 1 alinea ke2 yang pada pokoknyamenyatakan perolehan tanah Penggugat dan klaim kepemilikan Penggugatatas bidang tanah yang tumpang tindin dengan sebagian bidang tanahSertipikat HGB objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahuluHal. 32 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 92/G

Putusan Perkara Nomor: 178/G/2014/PTUN.Sby.6.7.1885 No. 220 ( dasar seharusnya penerbitan obyek sertipikatPenggugat) disana tidak terjadi tumpang tindin sebagian; Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa sertipikatHak Milik no. 129 (milik Penggugat) yang terbit tanggal 01031994 Gambar Situasi tanggal 1031994 Nomor 283/1994 seluas3.080 M2 telah menumpang disebagian area sertipikat Hak MilikNomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget yang terbittanggal 12061968 atas nama : Hadji Zainy (Zafni)

Shaleh pernahmenerima permohonan pengukuran ulang mengajukan ukur ulang; Bahwa sebelumnya pengukuran ulang persiapan yang Saksisiapkan Pertama membawa dokumen data fisik, yang kedua kitaanalisa, kita pelajari terlebih dahulu, setelah mempelajarinyadokumendokumen gambar ukur saya kesimpulan sebelumkelapangan dilakukan pemetaan pengukuranan, setelahkelapangan hasilnya terjadi tumpang tindin antara SU No. 235ditumpangi oleh 129 sebagian ; 2200222 0Bahwa menurut Saksi berdasarkan data yang Saksi liat

di Jakarta,sesual dengan Akta Peninjauan Kembali, Nomor02/PK/PM/PDT/2020/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sehingga untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan dalam perkara aquodikemudian hari, maka Pemohon memohon agar sudi kiranyapelaksanaan Eksekusi berupa penetapan bagian masingmasingahliwaris sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan 5 amar putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2017/PTMDN, tanggal 16Januari 2018 dapat ditunda