Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung

pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung

Dalam Posita Gugatan atau FUNDAMENTUM = PETENDItidak jelas/ kabur, dan ini terbukti berdasarkanbatas batas dari objek atas tanah yang diperkarakantersebut berbeda ;b Bahwa dalam title gugatan Termohon' Kasasi/semulaPenggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akantetapi dalam posita gugatan menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan hak waris atas hakhak kepemilikan Termohon Kasasi /semula Penggugat sertajuga membahas mengenai' perbuatan dari proseduralpenerbitan SuratKeputusan

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruhdalildalil Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2021 mulai dari poin1 sampai dengan poin 13 maupun dalam provisi serta petitumnya mulaldari poin 1 sampai dengan poin 8tersebut, oleh karena setiappermasalahan (kasus) harus melihat pada Titik Singgung YurisdiksiHalaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT AMBantara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama, dimana keduaLembaga Peradilan tersebut memiliki Yurisdiksi/kewenangan

atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung

Bahwa untuk point 4 jawaban dari termohon kami tdk perlu tanggapi karnakami sudah singgung pada point 2 diatas dimana si Pemohon bertanggungjawab penuh atas nafkah anaknya Muhammad Friksy Safitra baikpendidikanya, kesehatanya dan lain sebagainya.5.

di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung

BlackBerry Messenger) antara Terdakwa dengansaksi Hans Narpati dan bukti transfer uang pembayaran dari Terdakwa kepadaKorban;Menimbang dari buktibukti tersebut Majelis tidak menemukan adanyaperjanjian perdata antara keduanya dan buktibukti tersebut berupa fotocopydan tidak didukung dengan bukti saksi sehingga tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa perbuatan antara Terdakwa dengan korban merupakanperbuatan perdata;Menimbang demikian pula suatu hubungan hukum antara para pihakseringkali terdapat titik singgung

Istilahnyabukan titik singgung, tetapi lingkaran besarnya adalah lingkup perdatasedangkan pidananya hanya bagian kecil dalam lingkaran tersebut.Bahwa menurut ahli benda yang menjadi jaminan fidusia contohnya adalahmobil, maka mobil termasuk benda yang teregrister (tercatat).Pencatatannya mencakup penciri dari mobil, misalnya merk, tahunperakitan, nomor rangka, nomor mesin, pemilik, dan indentitas lainnya.Jadi dalam penciri regristasi sudah ada identitas pemilik, yaitu nama yangtercantum dalam BPKB

,(Turut Terrgugat I), Notaris di Kabupaten Indramayu ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 032/ Desa Cibereng diterbitkan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu dimana hal tersebut sangatjelas Sertipikat yang menjadi jaminan kredit di Turut Tergugat IV merupakanSertipikat kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara ;Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor: 379/PDT/2019/PT.BDGBahwa seperti yang Turut Tergugat IV singgung dalam jawaban point5, Seritpikat Hak Milik No. 304/ Desa Cibereng diterbitkan

bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung

Sejak HO PHANG SONG meninggal dunia, tanah terperkaraTETAP DIDIAMI dan DIHUNI ANAKANAK dan CUCU atau AHLIWARIS HO PHANG SONG, namun setelah tahun 1985 sampaisekarang mereka INGKAR membayar sewa.14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaranDALIL gugatan yang mengatakan Para Tergugat INGKAR /WANPRESTASI melakukan pembayaran sewa.GUGATAN PENGGUGATBELUM KADALUARSA (VEJARING)15.Seperti yang Penggugat singgung diatas, peristiwa Para Tergugatberada dalam keadaan INGKAR membayar sewa adalah

tanggal 22 Desember 2015dengan catatan permohonan maaf kepada pihak ahli waris, kuasa hukumdan kepada pembeli Bapak Agung (suami Tergugat IV) dan semua pihak,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P9;10.Surat Pernyataan dari DAMAN (Tergugat I) tertanggal 20 November 2016,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P10;11.Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi2007, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008, halaman 78 dan 79mengenai titik singgung

Titik singgung antaraPengadilan TUN dengan Pengadilan Negeri huruf b, mengenai SertifikatHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2018Tanah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P11;12.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT 32.03.120. 002 0003062.7 tahun 1997 atas nama Pewaris Ir. Syarifudin Alambai, yangselanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P12;13.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.

Hal ini telah Tergugat II singgung di bagian awal Jawabanini, bahwa di dalam SKTA 9 September 2009 yang menjad dasarkepemilikan lahan Tergugat II, tidak pernah ada tanah Tergugat IIberbatas / bersingungan dengan bidang tanah yang didalilkan olehPenggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkan Penggugatdi atas lahan Tergugat II.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milik TergugatIl, maka Tergugat II dengan ini juga akan

Hal ini telah Tergugat III singgung di bagian awalJawaban ini, bahwa di dalam suratsurat yang menjadi dasarkepemilikan lahan Tergugat III, tidak pernah ada tanah Tergugat IIIberbatas / bersinggungan dengan bidang tanah yang didalilkanoleh Penggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkanPenggugat di atas lahan Tergugat III.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milikTergugat Ill, maka Tergugat Ill dengan ini juga akanmenggunakan

yangdiputus oleh PA tersebut, maka perlawanandiajukankePengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3Tahun 2006).Bahwa SEMA No. 7/2012 dibuat dan diedarkan oleh KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12September 2012 sebagai hasil dari Rapat Pleno para HakimAgung dari berbagai kamar bidang berdasarkan sistem kamar diMahkamah Agung yang diantaranya dilakukan oleh para HakimAgung dari kamar perdata dan kamar agama, dimana salah satukajiannya membahas mengenai perihal titik singgung

uraian sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara jelas tidak memilikikewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraperkara perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) aquo sebabyang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri berdasarkanketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,angka XVII perihal titik singgung

Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr23.Bahwa berkaitan dengan pemegang hak dan tanggung jawab hadhanahsebagaimana ketentuan di atas terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat;Bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak/ anakanak yang mana akandirawat bersamasama, diperhatikan samasama dan dibesarkan bersamasamaantara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut demi kepentingan anakanakuntuk selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, makaperihal perwalian anak tidak akan kami singgung

Jika dikaitkan dengan perkara a quo, terdapatbeberapa titik singgung karena mungkin dalam pernikahan, tidakterdapat perbedaan sikap dan cara dalam membangun rumah tangga,menuju sebuah kekekalan Tuhan Yang Maha Esa;Bahwa, perbedaan pendapat dalam membangun rumah tanggaseharusnya tidak dijadikan Pemohon sebagai ruang pemisah dalamsebuah keutuhan rumah tangga, hal ini bisa dihindari denganmusyawarah untuk dan atas nama kedua belah pihak baik Pemohonmaupun Termohon yang belum pernah dilakukan, mengingat

adalah Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan, dan menurutPasal 90 KUHP yang disebut Luka Berat adalah penyakit atau luka yang takboleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapatmendatangkan bahaya maut, terus menurus tidak lagi cakap melakukan jabatanatau pekerjaan, sehingga dengan luka yang diderita oleh saksi Rahmat SyahHasibuan dan saksi Astria menurut Majelis Hakim termasuk dalam Luka Berat ;Menimbang, bahwa sebagaimana faktaa yang terungkap dipersidangan dan telah di singgung

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat II singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga