Ditemukan 638 data
91 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
(PENDULUM ANTINOMI HUKUM, Penerbit: GENTA PUBLISHING.2014, Hal. 304305).Rupanya penyusun Peraturan Prmerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Dearah, menyadari tentangkerancuan ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut yang bisa disalahtafsirkan sehingga ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut tidakHal. 99 dari 144 hal. Put.
112 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lebih kurang enam belas ribu meterpersegi) tersebut di atas, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukanperikatan perjanjian sedang dalam proses sengketa antara Penggugatdengan;Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Walikota Jakarta Barat;Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;Dinas Pekerjaan Umum Dearah Khusus Ibukota Jakarta;Kantor Kodim Jakarta Barat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berkehendak saling mengikatkan diri dalamperjanjian untuk mengadakan kesepakatan mengurus, menyelesaikansengketa/permasalahan
136 — 121
peningkatan keamanan dan kenyamananlingkunagnkegiatan penyiapan' tenaga pengendali keamanan dankenyamanan, kepala kantor Kesbangpol pada saat itu yang di jabatoleh terdakwa menyampaikan usulan PPAS (Plafon Pagu AnggaranSementara) kepada Kepala Bappeda yang pada masa itu di jabatoleh pak ROMZI, lalu Bapeda menghimpun seluruh usulan PPAS seKabupaten OKU Selatan kemudian meneliti baik dari segipendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu di fasilitasi olehBapeda dan dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Dearah
143 — 68
Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU)antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRDHalaman 15dari 123 Putusan
55 — 17
MAGNUM GLOBAL MANDIRI, legalisasi Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor : 414/2013/Leg tanggal 352013.hal 64putusan pengadilan tipikorno.04/pid.sus.k/2014/on.mdn34)35)36)37)38)39)40)41)42)1 (satu) lembar copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Dearah Kab.Padang Lawas Utara Nomor : 900/3265/2012, tanggal 28 Desember 2012 perihal :Pengantar SP2D yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
98 — 23
Hendri Suhendri ke Dearah Potong Lembu untukmelihat pembuatan 5(lima) unit kapal mesin 5GT dan disana saksibertemu dengan Terdakwa Moch Arieswan dan anggota KonsultanPengawas yang saksi tidak tau namanya;Bahwa 5 unit kapal 5GT sudah selesai pembuatan rangka dan badankapal dan waktu itu masih dalam pengecatan dan saksi melihat alatalatkelengkapan kapal yang ditujukan untuk menangkap ikan tersebut belumdilengkapai dengan peralatan seperti GPS, alat pancing, jangkar, talibuang dan sebagainya;Bahwa menurut
55 — 21
Surat Sekretaris Dearah Nomor : 590/112/Disnah tanggal 23 Maret 2007 tentang Penyelesaian Proses Pengadaan Tanah RPH 8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);
DIARTI ~~ sebesarRp.225.940.000, ( dua rtus dua puluh lima juta, sembilan ratusempat puluh ribu rupiah), tanda terima Notaris KETUT ALITNARIASIH DADU, SH tanggal 21 januari 2002 ;Perjanjian No.11 Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, SHtanggal 06 mei 2002;Peta dan Gambar hasil Pengukuran Tanah RPH Temesi Tahun2014 oleh BPN Gianyar tanggal 28 Mei 2014Berita Acara Penafsiran Harga tanggal 18 Juli 2002 tanpanomor ... dan Berita Acara Kesepakatan harga tanggal 25 Juli2002 tanpa Nomor ....Surat Sekretaris Dearah
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
331 — 427
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak BumiDan Bangunan Tahun 2019 atas nama MiftahurRoiyan (fotokopi sesuai legalisirnya);Surat Penelitian formal Bukti Pemenuhan KewajibanPenyetoran Pajak Penghasilan taanggal 1 April 2019tas nama Miftahur Roiyan (fotokopi sesuai aslinya);Halaman 83 dari 187 halaman, Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.SBY33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Bukti T 1.33Bukti T 1.34Bukti T 1.35Bukti T 1.36Bukti T 1.37Bukti T 1.38Bukti T 1.39Bukti T 1.40Bukti T 1.41Bukti T 2.1Surat Setoran Pajak Dearah
291 — 418
kegiatan BimtekSekretaris di Jakarta ;Bahwa saksi tidak menerima uang hanya diberikan kwitansioleh Ibu lja Atamimi berupa kwitansi kosong dan saat itusaksi tanya Ibu Ija Atamimi lalu Ibu lja bilang ini kebijakan ;Bahwa perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerahdi tahun anggaran 2011 maka tidak pernah membuatpertanggungjawaban penggunaan penggunaan anggarandimaksud dan sama sekali tidak pernah menandatanganibeberapa kwitansi untuk pembiayaan anggaran perjalanDinas Dalam Daerah maupun luar Dearah
Bursel kemudian pada tahun 2013 saksi dikembalikankembali ke Badan Kepegawaian Dearah dan Diklat kab. Burseldan bertugas menjadi Staf di Bidang pembinaan sampaisekarang.bahwa saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab. BuruHalaman130 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN AmbSelatan TA. 2011 saksi pernah melakukan Perjalanan DinasKe Kecamatan Kepala Madan dan yang menjabat sebagaibendahara pengeluaran pada Setda Kab.
84 — 268
Tebet, Jakarta Selatan karena saksi seringmenyapu dan membersihkan bagian depan dari rumah ibu YULIANA;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaansaksi melalui Teleconfrence/Skype :33.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA, dibawah sumpahmenerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Dearah NTB;77Bahwa saksi diperiksa terkait masuknya barangillegal/selundupanberupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura
118 — 51
persil 16 di dearah Gebang Barat obyeksengketa 8, 1090 m? telah dijual kepada HM.
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
38 — 37
Angka 3 halaman 3 posita gugatan;Bahwa didalam posita gugatannya sebagaimana yang diuraikan di angkahalaman 3 surat gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sbb: Bahwa pembangunan tower oleh Tergugat II berada didaerah exrawa yang rawan akan terjadi tergoyang atau runtuh yang dapatmembahayakan masyarakat sekitar tower;TANGGAPAN TERGUGAT ;0 Bahwa membangun tower di dearah ex rawa yang membahayakankeselamatan masyarakat sekitar adalah dalil tuduhan yang tidakberdasar dan mengadaada, bahwa pembangunan
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
757 — 267
Pemerintah Dearah Kabupaten Hulu SungaiTengah sebelumnya menegaskan, Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) 20062025, daerahnya berada di rel pembangunan berbasislingkungan berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentangHalaman 22 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Hulu Sungai Tengah 20102025;35.
121 — 54
Seluma Propinsi Bengkulu.1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec.
56 — 45
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang PerubahanPeraturan DPRD No. tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD adalah : 1 DPRD Mempunyai Fungsi dan wewenang :a Legislasi;b anggaran; danc pengawasan1 Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd Diwakili Oleh : ABDUSSUKUR KALIKY, SH
179 — 30
122.1 (satu) buku Panduan BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Dearah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2018
123.1 (satu) Jepitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
289.1 (satu) buku Panduan BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Dearah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2018.
290.1 (satu) jepitan fotocopy Buku Tabungan Mutiara Bank MALUKUMALUT A.N SMK Negeri 1 Ambon.
63 — 21
Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang5 hariKonsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian. Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Bill No.HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012Ro 251,501Rp 251,501 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012Ro 164,993Rp 164,993 3) Nota kamar 307Hotel Travel tanggal 23Juni 2012Ro 20,500Rp 20,500 4) Nota kamar 306Hotel Travel tanggal 23Juni 2012Ro 82,500Rp Rp 82,500 5) Nota No.
Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang Konsumsi telahmasuk dalam Halaman 154 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN. TPG 5 hariuang sakuharian.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
20 — 0
Promosi dan Publikasi, saksi pernah konfirmasi dengan pihak GroupRakyat Bengkulu, terkait dengan adanya bukti pengeluaran (kKuitansi)dengan nama penerima pembayaran Wilman Sitomurang untukbelanja Promosi dan Publikasi / pemasangan iklan kegiatan sosialiasipajak dearah sebesar Rp 44.000.000, dengan kesimpulan iklan initidak terpasang / termuat di dalam Koran RB.e.
90 — 25
Hendri Suhendri ke Dearah Potong Lembu untukmelihat pembuatan 5(lima) unit kapal mesin 5GT dan disana saksibertemu dengan Terdakwa Moch Arieswan dan anggota KonsultanPengawas yang saksi tidak tau namanya;Bahwa 5 unit kapal 5GT sudah selesai pembuatan rangka dan badankapal dan waktu itu masih dalam pengecatan dan saksi melihat alatalatkelengkapan kapal yang ditujukan untuk menangkap ikan tersebut belumdilengkapai dengan peralatan seperti GPS, alat pancing, jangkar, talibuang dan sebagainya;Bahwa menurut
35 — 6
Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2013tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor 32Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.