Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 05-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA KEDIRI Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 88
  • Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr23.Bahwa berkaitan dengan pemegang hak dan tanggung jawab hadhanahsebagaimana ketentuan di atas terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat;Bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak/ anakanak yang mana akandirawat bersamasama, diperhatikan samasama dan dibesarkan bersamasamaantara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut demi kepentingan anakanakuntuk selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, makaperihal perwalian anak tidak akan kami singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — I. KAKAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. NY. THERESIA KARUBUN, DKK., III. HENDRA ALFUISA VS TAN BUDIONO
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatsebagaimana diuraikan pada angka 9 (sembilan) sampai angka 22(dua puluh dua) adalah materi gugatan yang seharusnya diajukanpada Pengadilan Negeri/pengadilan umum, dan ini diperkuat dalamkesimpulan/konklusi Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua)dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrechmatigedaad overheiddaad);Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung
    Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini diangkat olehPemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 didasari atas posita gugatan maupun replik danTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang isi dan tujuannyamerupakan eksistensi dari Kewenangan Peradilan Umum;Bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalammengadili dan peristiwa hukum yang ada, sebab TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dalam mengulas peristiwa hukumselalu membahas dalam titik singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : HJ. RUIYAH
Pembanding/Penggugat II : MULHAMAH binti H. MURSIDI
Pembanding/Penggugat III : MULYATI
Pembanding/Penggugat IV : NURHASANAH
Pembanding/Penggugat V : ROHMATULLOH
Pembanding/Penggugat VI : SYARIF HIDAYATULLOH
Pembanding/Penggugat VII : EVI FITRIYANI
Pembanding/Penggugat VIII : AHMAD BAIHAQI
Terbanding/Tergugat I : H. MULYADI MUSLIH
Terbanding/Tergugat II : ARJUNA GINTING, SH
Terbanding/Tergugat III : SUPRIADI bin PUNGUT TANJUNG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR DESA RAWA RENGAS
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN KOSAMBI Sebagai PPAT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG BPN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat I : TJANOTO HASAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INDRAWATI AGUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MARTIANIS, SH., Sebagai Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR KELURAHAN JURU MUDI BARU
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR KECAMATAN BENDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ANGKASA PURA II
154 — 56
  • Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadilia. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmasih merasa milik para Penggugat;. bahwa sebagaimana dalil posita para Penggugat yang pada intinyamendalilkan Tergugat VI telah melanggar Azasazas Umum Pemerintahanyang Baik terutama azas kecermatan
    VIII Ssecara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang masih merasa milik para Penggugat, maupun terkait dalilposita para Penggugat yang pada intinya mendalilkan Tergugat VI telahmelanggar Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik terutama azaskecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimana diatur pada PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (onrechmatigeHalaman 61 dari 67 Putusan Nomor
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 03-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 29 Juni 2016 — DULPIAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
146 — 80
  • yang berhubungan denganNorma pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang mana kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain berwenangmengadili sengketa hibah yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agamaIslam ;Menimbang, bahwa lebih lanjut secara teoretis dan konsepsional ada beberapatolok ukur yang dapat digunakan sebagai pisau analisa yuridisnya dalam konteks tolokukur pembahasan titik singgung
    prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam pengujianhukumnya dan pembatalannya;3.17 Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan Buku II TentangPedoman Teknis dan Administrasi Peradilan yang menerangkan bahwa Hakim PengadilanTata Usaha Negara melakukan pengujian keabsahan (rechmatigheids toetsing) untukmenilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bersifat melanggar hukumatau tidak dalam konteks dasar Pengujian dan Pembatalan, demikian pula dalam kontekspembahasan titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 146/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. HJ. NURJANNAH BINTI H.MAKKA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jln.. 21 Januari No.38 RT.009 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; DKK L A W A N : 1. SITI AISYAH,, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu di Jln. Jenderal Ahmad Yani No.08 RT.57 Kelurahan Gunung.Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Sekarang tidak diketahui alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negerii, , dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ; DKK
52 — 28
  • No. 146/PDT/2015/PT.SMR4414 Agustus 2015, serta surat kontra memori banding dari Turut Tergugat I/TurutTerbanding I tanggal 30 Juli 2015 berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmengabulkan eksepsi kompetensi absolut dalam perkara ini serta menyatakanPengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara terjadi titik singgung kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Murniati Als Suci Binti Mansur. T
20 — 3
  • Sehubunganhalaman 29 dari 34 putusan pidana nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pkjdengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 05-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
  • Pemohon tetapmenyalahnyalahkan Termohon terus, sedangkan kesalahan yangdari Pemohon tidak ada di singgung sama sekali.10. Pada saat itu karena Termohon kesal disalahsalahkanterus dan Pemohon juga tidak mau mengakui perbuatannya yangtelah berselingkuh itu, Termohon memperlihatkan bukti fotoPemohon dengan wanita lain yang selama ini dekat denganPemohon ternyata anak magang yang pernah magang di kantorPemohon setahun yang lalu, ternyata hubungan mereka ini Sudahlama.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/PID/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — ANISHA PUTRI;
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 885 K/PID/2016berdasarkan asumsiasumsi kerugian yang dikemukakkan oleh keduasaksi tersebut:Dengan demikian, perkara ini bertitik singgung atau saling bertindihdengan sengketa perdata (Pre Judisial Geschiel/ Pra Yudisial)sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun1981, bahwa dipandang perlu untuk diputuskan ketentuan perdatanyaterlebin dulu sebelum di pertimbangkan penuntutan pidananya, sehinggaselayaknya terlebin dahulu pemerikasaan atas dugaan tindak pidana iniharus melalui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — MARUDUT SIMANJUNTAK vs DYAH SUSILOWATI, S.H, Dkk
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembalinyabangunan rumah Jalan Sindoro Nomor 9 A Jakarta Selatan seperti sebelumterbitnya Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2004 (kembali ke status quo)akan tetapi hilangnya hak atas hunian rumah tersebut jelas merupakankerugian materiil bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;48.Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat tersebut sangat crusial untuk dibuktikan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengingat hal manaadalah merupakan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2190 K/PDT/2014
Tanggal 24 Februari 2015 —
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (2) HIR, Hakimdiwajibkan mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dariapa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itudisebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokokhutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketigamacam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikankeputusannya tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 23-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2014 — HARRY HARTONO, DKK VS TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, S.E, DKK
122 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabilaatas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekalikarena persoalannya sulit umpamanya;Pasal 189 ayat (2) RBG:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS PT MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY DAN 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat Il adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Tgt
Tanggal 8 Maret 2017 — - BAMBANG SUTEJO - M. IWAN SANOBA ANIS, SP., - BAHARUDDIN,
82 — 9
  • Tgtyakni sebagaimana telah kami singgung pada bagian eksepsi diatasdengan alasan sebagai berikut :3.13.23.33.4.pada tanggal 30 Juli 2015 terjadi perkelahian dan tindak kekerasanyang bersumber dari tempat karaoke Penggugat yang menimbulkankecemasan dan kegaduhan di masyarakat.pada tanggal 1 Agustus 2015, diadakan Musyawarah Desa Tapis,bertempat di Langgar AlAmin RT 01 Desa Tapis, dengan materi:1. keberadaan tempat hiburan (karaoke family) di Desa Tapis;2. menyelamatkan generasi muda desa Tapis dari
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-11-2015 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 146/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 12 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : Hj. NURJANNAH BINTI MAKKA Diwakili Oleh : Gesta Padang, SH
Terbanding/Tergugat : SITI AISYAH
Terbanding/Tergugat : HENDRI SUNARYO
Terbanding/Tergugat : PT. BANK UOB BUANA TBK, BALIKPAPAN,
Terbanding/Tergugat : H. MAHMUDDIN HM
Terbanding/Tergugat : Hamid Gunawan, SH.
Terbanding/Tergugat : � PEJABAT LELANG KELAS I dari KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat : Kantor Pertahanan Kota Balikpapan
Turut Terbanding/Penggugat : HJ. HASNAH BINTI H. MAKKA
Turut Terbanding/Penggugat : HERMAN BIN H. MAKKA
Turut Terbanding/Penggugat : TAUFIQ BIN H. MAKKA
Turut Terbanding/Penggugat : JUMIATI BINTI H MAKKA
Turut Terbanding/Penggugat : ACHMAD BIN H. MAKKA
Turut Terbanding/Penggugat : NURDIN BIN H. MAKKA
68 — 43
  • No. 146/PDT/2015/PT.SMRMenimbang, bahwa dalam perkara terjadi titik singgung kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga perlu dikajidan teliti secara seksSama berkenan dengan masalah ini ;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mempersoalkan surat hibahtanggal 17 juni 2003 dihadapan Notaris Hamid Gunawan/tergugat V/TerbandingV yang tidak sah dan tidak berdasar hukum karena pembuatan surat hibahtersebut setelah pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2003,yang
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 30/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 4 Januari 2019 — Penggugat:
GEERTRUIDA SOPHIE VAN SLOOTEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
214 — 62
  • Putusan Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Mdosecara khusus, dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagimemerlukan persetujuan atasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung antara ragam HukumAdministrasi dengan ragam hukum lain seperti Hukum Perdata, makaMajelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
214 — 179
  • Apabila terjadi sengketaatas Sertipikat dengan basis Keputusan Deklaratoir maka pengujianPeradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya menjadi tidak absolut,karena masih terdapat titik singgung antara Peradilan Perdata;2.8. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketaberdasarkan pengakuan Penggugat awalnya adalah milik Penggugatyang diperoleh dari hibah dari orang tua Penggugat sebagaimanadimaksud pada angka 1 hlm. 4 Gugatan;2.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-04-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 PK/Pdt/2010
Tanggal 24 April 2012 — TO ATIONG Alias ABENG vs. IWAN CHK alias CHE YAM
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena hal itulah maka Pengurus Koperasi Baradmil datang ke Dumaidan diselesaikan di Hotel Wisata (akan Tergugat singgung pula padaangka 7 dibawah) ;Maka berdasarkan dalil jawaban Tergugat seperti tersebut diatas,sudah selayaknya terhadap Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — DEDI MULYADI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH, DKK
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan person atauBadan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat III
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-12-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 240/PID.B/2013/PN.BLG
Tanggal 3 Desember 2013 — MAROLE SIAGIAN
59 — 28
  • UnsurDengan mak ntukorang lain seakanakan Surat itu asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa dalam kasus sekarang ini, sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan seperti telah di singgung ataudi pertimbangkan di atas bahwa surat Pelepasan Hak/ Ganti RugiTanah tertanggal 22072011 yang dibuat oleh terdakwa telahdigunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi BobbySimanjuntak bahwa terdakwa seakanakan benar membeli tanahdari saksi Osner Simanjuntak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 4 Maret 2014 — PT. EKA CHEMICALS INDONESIA VS JULIANTY NJO
149 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Factiterbukti kurang pertimbangan karena keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,sebagaimana dalil ini sesuai dengan Putusan MA No : 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April1990 menyebutkan pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegomotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.