Ditemukan 6288 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Permohonan rups Penetapan rups
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 174/PID/2023/PT DKI
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALIM SUTAMTO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ALISA NUR AISYAH, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : MIA NATALINA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : PENUNTUTAN KAMNEG
Terbanding/Penuntut Umum IV : NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
255 — 99
19. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
129 — 36
  • InformasiTeknologi Multi Media, menghubungi untuk mengadakan RUPS dan pada saatitu diputuskan untuk membuka cabang di Gorontalo, karena saksi PNS tidakbisa maka saksi diganti isteri saksi , maka dibuatlah cabang tahun 2010 diGorontalo;Bahwa saksi tidak tahu kepada siapakah Terdakwa membayarkan iuranbandwitdth setiap bulannya untuk yang delapan titik tersebut karenasemenjak tahun 2010 pembayaran iuran bandwidth yang delapan titik tersebutdibayarkan oleh terdakwa kepada PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 12 Februari 2018 — DUDUNG PURWADI
556 — 178
  • Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGIyang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpinperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantuoleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODOselaku
    Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu olehbeberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku WakilDirektur Utama merangkap Direktur Marketing dan LAURENTIUS
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 12 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
1026 — 1280
  • Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantuoleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODOselaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing danLAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.Sekitar awal tahun 2009, terdakwa mewakili PT DGI menghadiri pertemuandengan perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak
    Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGIyang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpinperusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menentukan arah perkembangan perusahaan Menentukan perkembangan perusahaan Menentukan strategi pengembangan perusahaan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yangdisetujui Pemegang Saham dalam RUPS,Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu olehbeberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr
Tanggal 30 Juni 2021 — - ANDRIYANIE, S.H (JPU) - SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO (TERDAKWA)
140 — 107
  • yang diatasnamakan sdr Suyanto saja;Bahwa lokasi kontrakan tersebut di desa Hegarmukti;Bahwa Saksi tahu dari orangorang di kantor, dan semua orang dikantor tahu kontrakan tersebut milik mr WHsuminghu tetapidiatasnamakan sdr Suyanto;Bahwa Saksi bekerja di perusahaan roti milik mr Hsu Minghu sudah 12tahun;Bahwa lebih dulu Perempuan berhadapan dengan hukum masukbekerja baru kemudian Saksi masuk;Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja di akta, tetapi sebenarnya Saksisebagai SPG;Bahwa Saksi tidak mengerti RUPS
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 938/Pid.B/2009/PN.Srg
Tanggal 21 April 2010 — 1. Ir. Amir Abdullah Nahdi 2. Muhammad Sugirus alias Njanto
415 — 241
  • Javana Artha Buana akanmengerjakan proyek Pasar tradisional di Citeureup denganharga borongan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dan saksi akan diberi bonus, tetapi setelah ituberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saksidiangkat menjadi keamanan PT. Javana Artha Buana untukbertugas mengadakan kordinasi dengan Polres dan Polseksetempat;bahwa saksi diangkat sebagai keamanan di PT. Javana ArthaBuana itu) perusahaan sudah ada karena PI.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
563 — 466
  • kewenangan dalamrangka penyehatahan Perbankan, dalam rangka mengelola ataumendayagunakan asset dalam Restrukturilasasi merupakan assetfisik maupun non fisik, diberikan kewenangan yang ada di Pasal 37(a ) UU No. 10 tahun 1998, kemudian ada tambahan dari Pasal 37di UU no.7 tahun 1992 dengan adanya perubahan UU no, 7 tahun1992 dengan UU no 10 tahun 1998 kemudian ada tambahan diPasal 37 a sangat luas kewenangannya, kalau dihadapkandihapkan kepada kewenangan organ organ Perbankan dalambentuk kewenangan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-11-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 859/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Januari 2023 — Penuntut Umum:
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
RIONALD ANGGARA SOERDJANTO
303 — 63
  • 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
  • 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
  • 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
100 — 9
  • dikatakan sebagai tindak pidanaperbankan bukan tindak pidana korupsi.Bahwa asset perusahaan BUMN adalah kekayaan perusahaan dan tidak termasukkekayaan negara.Bahwa tentang auditor, pihak luar semacam BPK tidak dapat melakukan auditterhadap pengurusan dan keuangan perusahaan, karena dalam hubungan internal, iatunduk pada hukum privat, jika ada dugaan telah terjadi Perbuatan MelanggarHukum ketika mengurus PT, maka harus ada audit dari akuntan public (bahan untukkomisaris) yang akan disampaikan pada RUPS
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 40 /Pid.Sus/2015/PN Rbg
Tanggal 8 Maret 2016 — AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO
309 — 33
  • JikaBank tersebut berbentuk hukum PT atau PT (Persero), maka prinsip kehatihatian terutama wajib dilaksanakan oleh Organ PT atau Perseroan tersebut,seperti : RUPS atau Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan termasukpara pegawai Bank;Penerapan prinsip kehatihatian oleh pegawai untuk menghindari penyimpanganpraktik perbankan yang tidak sehat maksudnya adalah bahwa pegawai bankdalam menjalankan tugasnya wajib menempuh caracara yang tidak merugikanbank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 18 Agustus 2022 — Pembanding/Terdakwa : BUDI ADI PRABOWO. Diwakili Oleh : YULIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : Hendra Eka Saputra
762 — 97
  • -----
130. 1 (satu) bundel fotokopi Resume Hasil Pembahasan Teknis RKAP 2015 UU JATIROTO tanggal 22 September 2014.
131. 1 (satu) bundel fotokopi Neraca SDM PG DJATIROTO PTPN XI tanggal 15 Agustus 2014.
132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor 3.00/ Hold/X/103/ 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Agenda Pra RUPS RKAP 2015 kepada Direksi PTPN I, II, IV s/d XIV.
133. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor AH-NUS3/ 15.000
tanggal 21 Januari 2015 tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XI.
134. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Urusan Anggaran RKAP 2015 untuk PG DJATIROTO Nomor BE-1110/15.001 tanggal 11 Februari 2015.
188. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Berita Acara (BA) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 01 tanggal 1 April 2016.
189. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 188.4/324/436.6.2/2016 PT TRISULA ABADI tanggal 14 April 2016.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
312 — 26
  • dikatakan sebagai tindak pidana perbankanbukan tindak pidana korupsi; Bahwa asset perusahaan BUMN adalah kekayaan perusahaan dan tidak termasukkekayaan negara; Bahwa tentang auditor, pihak luar semacam BPK tidak dapat melakukan auditterhadap pengurusan dan keuangan perusahaan, karena dalam hubungan internal, iatunduk pada hukum privat, jika ada dugaan telah terjadi Perbuatan MelanggarHukum ketika mengurus PT, maka harus ada audit dari akuntan public (bahan untukkomisaris) yang akan disampaikan pada RUPS
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — PROF. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN, DKK.
124 — 36
  • ANEKA TAMBANG (Persero), Tokpada tanggal 26 Juni 2008 berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).e Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai DirekturUmum dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. ANEKATAMBANG (Persero), Tbk adalah :7. Mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan di bidang umum dan CorporateSocial Responsibility (CSR).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
461 — 278
  • Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan penyaluran/pendistriobusian gas buminomor. 515/443.115/2011 dan nomor.027/RWLAIII/2011 tanggal 25Maret 2011.1 (satu) bundel fotokopi Print scan Berita acara RUPS luar biasa PTBangkalan Petrogas yang dibuat oleh notaris Hamdoen Hamsyousa, SH,MH. no.31 Tanggal 23 April 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Dirjen110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI tanggal 14 Juni 2011 nomor: AHUAH.01.1018247.1
    (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia Nomor: AHU20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 21 April2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangpenyaluran dan pendistribusian gas bumi nomor: 540/163.1/433.115/2010nomor : 2001/PSPPKS/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.
    BangkalanHulu Energi Nomor : 141 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh notarisMuhammad, SH, MKn.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 03-04-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.MIA NATALINA, S.H.
2.PENUNTUTAN KAMNEG
3.ALISA NUR AISYAH, S.H.
4.NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
TEDJO SUPRAJOGI LIMAN
290 — 35
  • 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-02-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
Terdakwa:
RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI
137 — 64
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
  • 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
  • 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
177 — 127
  • Tahap penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah;Halaman 57 dari 216 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN MnkAgar usaha penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalan yang telahdilakukan oleh Kanca/Kanwil/Kanpus dapat memberikan informasi yangtertib sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS,maka setiap usaha penyelamatan/penyelesaian kredit bermasalah harusdicatat dalam Register Restrukturisasi;Pemeliharakerjaan register dan pelaporan penyelamatan/penyelesaiankredit bermasalah menjadi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
481 — 144
  • adadivisi tersendiri yang mengurus;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Bekasi dalam rangka upacara 17Agustus 2018;Bahwa saksi pernah menjenguk saat Bupati Bekasi melahirkan;Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah proyek Meikarta denganBupati Bekasi;Bahwa pada bulan April tahun 2016 saksi diminta untuk menjadi Dirut di PTLIPPO CIKARANG;Bahwa kompetensi saksi sebenarnya bukan di property;Bahwa masa kerja saksi di PT LIPPO CIKARANG selama 18 bulan;Bahwa setelah diberhentikan melalui mekanisme RUPS
    PT.MSU mempunyai tim manajemensendiri yang sebagian besar itu tim ekspat, jadi semua keputusan diambil olehmereka;Bahwa terkait hubungan PT.MSU dengan PT Lippo Cikarang bahwa semuakeputusan diambil oleh PT MSU dibantu oleh Tim manajamen yang sebagianbesar ekspartriat, tapi perannya Lippo Cikarang ini hanya untuk memverifikasibahwa apa yang dilakukan oleh PT.MSU ini sudah diverifikasi secara baik,karena PT.Lippo Cikarang sendiri sebagai perusahaan terbuka maka harusdapat dipertanggungjawabkan kepada RUPS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
184 — 49
  • Simpang Jaya Duatentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H.Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001//VBKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cairdan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
116 — 68
  • dikatakanBank sebagai Perseroan Terbatas sudah rugi, karena kerugiansuatu Perseroan Terbatas bukan dihitung dari satu transaksi tetapisatu bulan transaksi atau triwulan transaksi atau semestertransaksi, kerugian Bank sebagai suatu Perseroan Terbatasdihitung dalam satu tahun buku ; Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2743 K/Pdt/1995(1996), Mahkamah Agung berpendapat, bahwa soal untung rugisuatu Perseroan Terbatas haruslah diputuskan dan disahkanterlebin dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS