Ukur No. 0576/Air Raja/2003tanggal 06 Desember 2003 telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum,karena batasbatas tanah dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objeksengketa terbukti tidak tumpang tindin

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan berapa luastanah milik Penggugat yang telah tumpang tindin dengan tanah milikTergugat Ill, akan tetapi Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum karena telahmenyalahgunakan fungsi tanah yang semula merupakan tanah pertanianmenjadi tanah darat yang dapat dibangun rumah toko dan rumah tinggal,tentunya harus izin terlebih dahulu dari Tergugat VI melalui prosesperubahan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi

Padahal secaramateriil (kenyataannya) Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanahHak Guna Bangunan milik Penggugat telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat Il Intervensi pada saat terjadipengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat bersamasamapetugas ukur dari kantor Tergugat yakni pada tanggal 11 September 2009,dimana Tergugat Il Intervensi telah melakukan protes pada saat pengukurantersebut, dengan melarang Penggugat dan petugas ukur dari kantorTergugat

UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi;Gugatan lewat waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Tahun 1986 JunctoUndangUndang RI Tahun 1986 Juncto UndangUndang RI Tahun 2004,gugatan telah lewat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalammengajukan gugatan, oleh karena pada Tahun 2004 melalui surat tanggal29 November 2004 Nomor 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwapermohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karenabelum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindin

Tamalanrea Indah, Surat Ukur No. 4042/2010 tanggal 30072010 seluas 1.012 M2 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea) tercatat atas nama DOKTORANDUS MUHAMMADARBIT SADJO MASTER OF SCIENCE yang hasilnya diploting pada petapendaftaran dan diketahui bahwa lokasi/letak SHM No.23313/TamalanreaIndah dan SHM 23285/ Tamalanrea Indah tumpang tindin dengan SertipikatHGB No.20102/ Tamalanrea Indah dan Sertipikat HGB No.20220/Tamalanrea Indah sebagaimana dituangkan dalam plotting petatanggal

Tumpang tindin sebagian dengan areal P.T. Dermaga Energiseluas 3.308 hektar, pada koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik 0 0 1 116 13 27,09 00 32 00,002 116 15 00,00 00 32 00,003 116 15 00,00 00 30 00,004 116 15 57,04 00 30 00,005 116 15 57,04 00 28 31,036 116 15 19,24 00 28 31,037 116 15 19,24 00 27 00,008 116 13 27,09 00 27 00,00 Hal.7 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/20092. Tumpang tindih sebagian dengan areal P.T.

Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yangterletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak (Dh.Rangkasbitung) Kabupaten Lebak antara Sertifikatsertipikat: Hak Milik Nomor 14/Kaduagung Timur luas tanah 1.030 m? danSertifikat Hak Milik Nomor 381/Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Luas 1.835 m? Atas Nama Yohanes Tjahyadi Sutionodengan:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 1.431 m?

tersebut sebesar Rp15.000 per batang dan Terdakwa PTADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahanmasyarakat ;Bahwa dalam tahun 1999 itu, di Desa Batang Nilo Kecil sudah terdapatKoperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang,sebagaimana Akta Pendiriannya Nomor 339/BH/KDH.4/V/XIV/1999 dan telahmendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil danMenengah Kabupaten Dati Il Kampar, tanggal 06 Desember 1999 ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin

Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015masyarakat setempat, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaituTerdakwa PT ADEI bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yangtumpang tindih sebesar Rop15.000 per batang dan Terdakwa PT ADEI jugabersedia membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKPA atas lahanmasyarakat itu ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin dengan HGU Terdakwa PT ADEIyang dimaksudkan akan dijadikan lahan perkebunan pola KKPA merupakantanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi

SINGAM itu membawahi Asisten (SUTRISNO) dandibantu seorang Staf Asisten (SARDIMAN SARAGIH) yang memimpinbeberapa orang Mandor KKPAdi bawahnya ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah Direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Bahwa terbentuknya kemitraan KKPA tersebut yakni pada sekira tahun1999, ketika Terdakwa PT ADEI mengelola arael HGUnya yang terletak diDesa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU Terdakwa PT ADEltersebut yang tumpang tindin

LABORA BANCIN, selaku Ketua Koperasi PetaniSejahtera ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upayapenyelesaian perselisihan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa BatangNilo Kecil yang tumpang tindin dengan sebagian lahan Hak Guna Usaha(HGU) Terdakwa PT ADEI dari luas seluruhnya 12.860, sehingga KoperasiPetani Sejahtera yang mewadahi masyarakat

, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3491Tahun 2008 sehingga terjadi tumpang tindin adalah perbuatan melawan hukum,dan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan bertingkat untuk sarang burungwalet diatas tanah milik Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa, telah terbukti Tergugat memasukkan tanah milik Penggugatseluas 257 M?

Dan jugabertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas tanahaquo sehingga terjadi tumpang tindin / over lapping yangmenimbulkan ketidakpastian hukum ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 122/G/2012/PTUN.JKT.8.

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2021 Bahwa tanah di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketatumpang tindin dengan sebagian besar luas tanah milik TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor1000/Ken.Kembang, tanggal 30 November 1996, luas 11.400 m?

NEGARAAGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATASTANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSISUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawanTerbanding bertanda T27), BUKAN BERDASARKAN PERKIRAANDAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANGSAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPATDIBUKTIKAN KEBERADAANNYA oleh Pembanding dalam perkaraaquo;Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindin

Peninjauan Lapanganpada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbandingbertanda T17);Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkankarena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat PemkabPadangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyektanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGUTerbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding beradadiluar (tidak bertumpang tindin

yang didugatumpang tindin dengan tanah Penggugat seluas 10.350 m? adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Tergugat Ill mengaku memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1196 tanggal 17 Juni 2011 Surat Ukur tanggal 14 Juni 2011 Nomor28/Siring Agung/2011 dengan luas 30.442 m?

SMS) kepada Terdakwa agar mengirimkan uang(mentransfer) uang pembelian sabu ke Bank Mandiri dengan nomor rekening085803576097 atas nama Asri Herman setelah Terdakwa berhasil mengirimkanuang ( transfer) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke atas nama AsriHerman selang kurang lebih 30 menit orang yang disebut Mas mengirimkanpesan singkat (SMS) berisi alamat pengambilan Lampu merah kasihan ke utaraketemu saudaara motor belok kiri masuk gang kecil bahan dibawah tiang lampuke 1 lakban coklat tindin

Bahwa bila dilihat secara seksama gugatan Para Penggugat pada positagugatannya menunjukkan kalimat yang mengulangngulang dan sangattumpang tindin dengan petitum gugatannya. Bahkan kalau kitamembacanya membuat Para Tergugat dan/atau mungkin Majelis HakimYang Mulia sangat bingung dengan kalimat yang mengulangngulangtersebut. Padahal menurut hukum acara perdata yang dianut dalampraktek Peradilan di Indonesia, posita gugatan harus sesuai dengan apayang dimintakan dalam petitum gugatannya.

David Wijono, Kemungkinan terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, atau Sertipikat Hak PengelolaanLahan yang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik kepunyaanPenggugat.Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikanterhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan.

No.21086/Kelurahan Daya itu sudah tentu dibuat sesuai ruang lingkup dandalam batasbatas gambar situasi No. 6 tanggal 26 September 1983 danNo. 19 tanggal 15 Desember 1983 dalam Sertipikat HPL NO. 1 Kelurahan.Daya. ltu berarti kalau memang terjadi tumpang tindin maka yang salahialah pembuatan Surat Ukur No. 02633/2019 dalam SHM.

atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi2 mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:Obyek GugatanBahwa apa yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman 2 dan 3 adalah premature dan kabur dan tidakjelas (error in objecto) oleh karena penggugat tidak menguraikan secarajelas yang mana obyek gugatan yang tumpang tindin

Pacific Mining Jaya sehingga tidaktumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko BersatuInternasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatassesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni AktaNotaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10,kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,Hal. 12 dari 105 Hal.

Jadi, IUP OP TIl INTII dan IUP OP INTIIl berasal dari satu IUPEksplorasi, UP Explorasi TIl INTII;Bahwa dalam tahapan rekonsiliasi clear dan clean pada tahun 2012ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP EksplorasiTIl INTIIl sehingga berdampak pada tumpang tindin dengan WIUP OP TIIINTIl dan WIUP TI INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTI menghasilkan IUP OP TII INTIIl dan IUPOP TIl INTIII berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengaturbahwa : /JUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila

Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR17.18.19.20.21.TIl INTIl dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGATtumpang tindin dengan WIUP OP TII INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTIIl, IUP OP TIl INTII diperoleh berdasarkanberdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : /UPdiberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satuwilayah kabupaten/kota.

Apabila dibuktikan di lapangan maka akan terjaditumpang tindin tanah ahli waris Koestomo (alm) dengan tanah parapenggugat ahli waris dari Tasiarul Bahri Z (alm). Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 3835/B.Utara, tahun 1980 seluas 12.941 M2 sampai dengan saatint luas tanah tersebut masih utuh dan belum dibagibagikan kepada ahliwaris Koestomo (alm);2. Bahwa dalam lembaran 3 butir 3 surat gugatan penggugat pembayaranpajak bumi dan bangunan (PPB) tidak merupaka bukti kepemilikan hakatas tanah.

Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat

Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan

masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin