Ditemukan 763 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kuarsa kalaura kausar klasum kuasa kalusa khausa kausa klaus klausã klause kalausa
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
1.I Dewa Ketut Oka Merta
2.I Dewa Nyoman Ngurah Swastika
104 — 43
  • PronaSuratsurat pengurusan pensertifikatan yang dinyatakan sudah lolos untukkemudian saksi tandatangani; Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam beberapa barang buktipersidangan yang ditunjukkan kepada saksi merupakan saksi; Bahwa Secara umum saksi membaca persyaratan telah terisi Kemudiansaksi melihat bawahan saksi telah lengkap menandatangani, baru kemudiansaksi menandatangani suratsurat yang harus saksi tandatangani secarakolektif; Bahwa saksi tahu dan saksi membaca dalam SPORADIK, saudaraterdapat klausa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 282/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
127 — 64
  • indikasi dari perusahaan tertentu dariPAGE negaranegara tertentu di luar negeri yang menerapkan dumping terhadapbesi baja yang dimasukkan ke Indonesia;e Bahwa atas dasar laporan tersebut KADI melakukan penyidikan terhadapperusahaanperusahaan di luar negeri yang diduga menerapkan Dumpingdan menghasilkan tarif pembebanan sesuai yang tercantum pada PMK65/2013 serta terlihat pengenaan tarif antara tiap perusahan atau negaraberbeda sesuai dengan hasil penyelidikan tim KADI;e Bahwa dalam PMK ini tercantum klausa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1174/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Januari 2020 —
238 — 786
  • delapan ratus tujuh belas rupiah);Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Penuntut Umum yang memintajika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayardenda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penggantidenda paling lama 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa terhadap klausa
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — EPI ALIAS AYONG ALIAS AYONG LIM
634 — 596
  • mimesis psikologiyang ditunjukkannya dengan pemyataan moralitas dan yangberikutnya pendekatan pragmatis atau persepsi dan hal ini yangsangat bisa menjadi multitafsir tergantung dari cakrawala danwawasan si pembaca atau penerima pesan kalau wawasannya lebihluas maka memaknainya lebin dalam tapi kalau pemaknaanya biasasaja maka pengetahuannya biasa saja akan tetapi yang paling amanadalah pendekatan objektif karena dia melihat teksnya langsung tidakstruktur harus kata demi kata atau speech, frase, klausa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 536/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — PT.BLUE BIRD Tbk LAWAN 1.ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT.ACER INDONESIA
282 — 313
  • Sel.Bahwa unsurunsur terbentuknya perjanjian dapat dilihat dalam pasal13820 KUHPerdata, yaitu adanya kesepatakan, kecakapan bertindak,obyek tertentu dan klausa yang halal;Bahwa yang terikat dalam perjanjian dilihat Pasal 1320, unsur pertamaharus ada kesepakatan tentunya siapa yang terikat adalah mereka yangsepakat, sepakat itu ada berbagai variasi tata cara pelaksanaankesepakatan itu, sepakat dan karena perjanian dan dalam perjanjian tidakditentukan bentuknya baik verbal maupun tulisan, verbal mereka
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 20-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 52/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : PT.UNIVERSAL SUPPORT
Pembanding/Penggugat II : PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Pembanding/Tergugat II : PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. SAWIT DESA MAKMUR
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BATU HITAM SUKSES
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BATU HITAM JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
Terbanding/Penggugat I : PT.UNIVERSAL SUPPORT
Terbanding/Penggugat II : PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
892 — 334
  • untuk dikatakan suatuperjanjian itu sah, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif; Bahwa syarat sah subjektif mengenai subjek hukum para pihak yangmelakukan perjanjian, yaitu kesepakatan dan cakap hukum;Halaman 100 dari 194 Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT JMB Bahwa syarat subjektif ketika tidak terpenuhi maka perjanjiantersebut dapat dibatalkan; Bahwa syarat objektif mengenai objek yang diperjanjikan dan klausayang halal; Bahwa objek yang diperjanjikan ada objek barang dan objek jasa; Bahwa klausa
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg
Tanggal 15 Juni 2011 — MEYLIANI YUWONO,dkk PEMERINTAH KOTA / WALIKOTA SEMARANG,dkk
421 — 101
  • , yang terletak di alonalon SelatanSemarang............. dst.Dengan klausa komplek bekas Kantor Kabupaten Semarang telahmenerangkan bahwa tanah aquo adalah Penguasaan Pemerintah KotaSemarang ( dahulu Kabupaten Semarang ) jadi tidak benar apabila Penggugatmendalikan sebagai pemegang hak yang sah karena menguasai fisik danbangunan di atas tanah aquo yang sebenarnya merupakan tanah penguasaanPemerintah Kota Semarang ( dahulu Kabupaten Semarang ) ;Bahwa Penggugat dalam posita 13, 14 mendalikan semua
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
241 — 104
  • UtrPenyidik diberi kewenangan untuk menetapkan tersangka danmenghentikan penyidikan sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf g dan KUHAP;Bahwa alat bukti tersebut bukan hanya menyangkut adanya jumlah alatbuktinya akan tetapi mempunyai kualitas atau relevansi dengan apayang disangkakan tanpa bermaksud menilai bukti itu Sudah benar atautidak ;Bahwa terkait dengan klausa Bukti, Alat Bukti?
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
602 — 886
  • mimesis psikologiyang ditunjukkannya dengan pemyataan moralitas dan yangberikutnya pendekatan pragmatis atau persepsi dan hal ini yangsangat bisa menjadi multitafsir tergantung dari cakrawala danwawasan si pembaca atau penerima pesan kalau wawasannya lebihluas maka memaknainya lebih dalam tapi kalau pemaknaanya biasasaja maka pengetahuannya biasa saja akan tetapi yang paling amanadalah pendekatan objektif karena dia melihat teksnya langsung tidakstruktur harus kata demi kata atau speech, frase, klausa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
136 — 77
  • ini sekarang sudah masuk mekanisme ini didalamUndang Undang administrasi pemerintahan ada Undang Undang yangbaru Undang Undang No. 30 tahun 2014 ini mengatur bila sudah adaperbaikan administrasi selesai tapi bila ini adalah tindak pidanadilanjutkan kepada ahliahlinya ;Bahwa keabasahan perda itu khususnya APBD pertama lihat evaluasibila evaluasi oleh Gubernur sudah dilaksanakan dan tidak diikuti denganpembatalan maka dicek ada pembatalan atau tidak bila tidak ada makaberlaku asas presumsi Yustea Klausa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
121 — 80
  • Klausula akanada perubahan dst hemat ahli tidak perlu, karena dalam suatuproduk hukum jika ada kesalahan apapun dapat dirubah tanpamencantumkan klausa tersebut. Itu hanyalah format peraturanperundangundangan yang baik;Bahwa Klausula jika ada kekelirua dst itu parktisi hukum sudah tahubahwa peraturan peundangundangan itu boleh dirubah, diganti ataudikoreksi.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
207 — 62
  • Bahwa kewenangan Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan segalaperselisihan yang timbul dari perjanjian yang memuat suatu klausa arbitrase adalah kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh undangundang yaitusebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele saian Sengketa ("UU Arbitrase") di bawah ini:(a)(c)Pasal 2 UU Arbitrase menyatakan:"Undangundang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
111 — 33
  • ;Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam arti jika salahsatu dari elemen pasal ini bersesuaian dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganmaka tidak perlu mempertimbangkan elemenelemen lainnya haruslah dianggap telahterbukti secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendakyang ada dalam pikiran atau sikap batin si pembuat yang ditujukan untuk memperolehkeuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa klausa
    dengan tujuan memiliki kesamaan pengertiandengan klausa dengan sengaja oleh karena samasama merujuk pada kehendakpelaku tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidakmenjelaskan pengertian dengan sengaja, namun dalam memori penjelasan KUHP(Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendakidan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willene enwetensvoorzaken van een gevolg) yang mana seseorang baru dapat dianggap telahmelakukan
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
161 — 58
  • untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian itumaka tentu kita menuju pasal 1320 KUHPerdata yakni sepakat, cakap, haltertentu dan klausa yang halal, sepakat apa yang dimaksud sepakat,R.Sukbekti mengatakan persesuaian kehendak yakni apa yang menjadikonteks perjanjian dikehendaki para pihak, kalau demikian apakah ada katasepakat antara debitur dengan pihak bank jawabannya kalau ada katasepakat maka jawabannya berarti ada kesesuaian kehendak berarti adakehendak dari debitur yang bersangkutan lalu apakah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
297 — 311
  • Klausa yang halalKalau saya kaitkan dengan asuransi berdasarkan pasal 246 KUHD itudirujuk merupakan suatu perjanjian buku 3 tentang perikatan, disitu harusditempatkan bahwa buku 3 KUHP se bagai ketentuan umum, sedangkanketentuan khususnya adalah ketentuan didalam KUHD adalah Asuransi,didealam KUHD itu sendiri yang mengatur mengenai kontrak asuransibukan mengatur bisnis asuransi , diatur bahwa salah satu prinsip adalahpreinsip Itikad baik, prinsip ini secara tersirat dan tersurat ada di pasal 251KUHD
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
Ukkas Arpani PT. Borneo Aura Sukses
Tergugat:
Agung Trisnoyuwono Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri
421 — 146
  • Saksi ahli menerangkan bahwa perjanjian asuransi dibuktikan denganadanya polis, polis itu adalah dasar seseorang telah melakukan premi.Khusus dalam perjanjian pembiayaan khususnya dalam penyaluran dana,wajid diasuransikan karena sebagai pemenuhan prinsip kehatihatiansehingga apabila terjadi default maka pihak tertanggung akan digantikerugiannya dengan asuransi.Di dalam perjanjian asuransi pasti ada namanya Banker clause yangadalah suatu klausa dimana apabila terjadi suatu peristiwaperistiwatertentu
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Imam Ramdhoni, S.H.
Terdakwa:
Zainal Tayeb
394 — 217
  • ,M.Kn, di bawah sumpahmemberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa syarat sahnya perjanjian ada 2 (dua) yaitu:1. subyektif adanya kesepakatan;2. obyektif adanya klausa yang halal; Bahwa jika syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi dapatdibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka bataldemi hukum;Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 841/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pegawaipegawai
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
163 — 92
  • Frasa ialah gabungan dua kata atau lebih yangmembentuk pengertian baru..Klausa ialah kelompok kata yang sekurangkurangnya terdiri atas subjek dan predikat danberpotensi menjadi kalimat..Kalimat ialah kesatuan kata yang mengungkapkansuatu konsep pikiran dan perasaan..Bahasa Indonesia ialah sistem lambang bunyi yangteratur yang digunakan bangsa Indonesia untukberinterraksi dan bekerja sama.. Bahasa Daerah ialah bahasa yang lazim digunakanpada suatu daerah atau suku bangsa..
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
213 — 49
  • Bahwa kewenangan Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan segalaperselisihan yang timbul dari perjanjian yang memuat suatu klausa arbitrase adalah kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh undangundang yaitusebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele saian Sengketa ("UU Arbitrase") di bawah ini:(a)(c)Pasal 2 UU Arbitrase menyatakan:"Undangundang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Lbj
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 69
  • ini tidak mengetahui secara jelas dan pastiukuran (panjang dan lebar) tanah yang menjadi objek perkara, hal manaterlihat secara jelas dan nyata dalam dalil Penggugat yang menyatakanpanjang objek perkara adalah 260 dan 270 M, serta lebar objek perkara 80dan 115 M;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan panjang objek perkara adalah 260M dan 270 M, serta lebar objek perkara 80 M dan 115 M menggunakan kataDan, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Dan adalahpenghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa