Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan

Samplangan,dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 22050106.02179, tertanggal 07122017 (tujuh Desember dua ribu tujuh belas) sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur (SU) Nomor: 01405/Samplangan/2017, tertanggal 19092017(sembilan belas September dua ribu tujuh belas), seluas 3.488 M2 (tigaribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak diKelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ProvinsiBali, tertera atas nama Anak Agung Ngurah Agung,S.H.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan

Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yangdimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi olehhukum (dalam hal ini hukum positif yang berlakudi Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukumharus ditafsirkan bahwa perbuatan

Subekti S.H.dalam bukunya : Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrasedan Peradilan Penerbit : Alumni Bandung tahun 1980, halaman121 bahwa : sepanjang mengenai tanah ........... yang kini berlakuadalah azas perlindungan pembeli beritikad baik ;Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas jelas tanah SHM No.417/Kel. Merdeka, S.U. No. 00096/2007 tanggal 26 Juni 2007, luas238 M? itu adalah sah milik Turut Tergugat d.k./Penggugat d.r. ;Dengan demikian dalildalil gugatan Para Penggugat IIV d.k.

Hermein Hadiati Koeswadji,S.H.dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak PidanaKorupsi, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.l, 1994, hal 66),menyatakan bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badanini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahgunaan kewenangnan tersebut.

Hermein Hadiati Koeswadji,S.H.dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak PidanaKorupsi, (Penerbit PT.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alat buktiyang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan denganbukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alatbukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan daripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan

Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang57berlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = wmelawanhukum

Hal ini juga yang kemudian menyebabkan adanyapertentangan antara Posita dan Petitum dalam Gugatan a quo (obcuurlibel).Pemisahan antara Perbutan Melawan Hukum dan Wanprestasi secarategas telah diterangkan berdasarkan pendapat hukum Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Aneka Masalan Hukum dan Hukum AcaraPerdata, halaman 245 yang menjelaskan ganti kerugian dalam ciderajanji (wanprestasi) bersumber padaperikatan yang timbul karenaadanya perjanjian.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Segi Segi Hukum Perjanjian hal 51,menyatakan:bukan hanya kesusilaan yang bertentangan denganundangundang saja, tapi segala sesuatu yang tidak senonoh atautidak layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Dalam hal initampak juga unsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamana telah lewat dari tanggal 1 Juli 2017 dan PihakKeduabelummembayarlunasmakaperjanjianini danperjanjianlainnya batal sertauang yang telah diterima olehPihak Pertama dari Pihak Kedua

YahyaHarahap, S.H.dalam bukuHukum Acara Perdata; penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005; Halaman 51s/d halaman 63 yang pada pokoknya menyatakan persyaratan gugatansebagai berikut :e Gugatan ditujukan/dialamatkan kepada Pengadilan Sesuai dengankompetensi relative (Pasal 118 HIR).e Gugatan diberi tanggal.e Gugatan ditandatangani Penggugat atau kuasanya.e Adanya Identitas Para Pihak.e Fundamentum Petendi (posita, 163 HIR).e Petitum gugatan.Bahwa perihal sistem terouka (Openbaar Stelsel) ketentuan Pasal

Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Penemuan Hukum, Cetakan V, Universitas Atma JayaYogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 52, yang menyatakan:te.. suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yangHalaman 39 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015terdapat dalam undangundang yang berhubungan dengan peristiwakonkrit:22.Bahwa disamping itu Prof. Dr. H.

Subekti, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian yang pada pokoknya menyatakanakta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga apa yangtertulis dalam akta tersebut haruslah dianggap benar hingga ada yang dapatmembuktikan ketidak benarannya.Sehingga jika diperbandingkan alat bukti surat berupa Peta telaanan yangdiajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dengan alat bukti fotocopipeta biasa yang diajukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sebagai berikut:> Fotokopi

YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya yang berjudul HWUKUM PERSEROANTERBATAS, terbitan Sinar Grafika, halaman 376, sebagaiberikut:4) Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty)Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalamkoteks kewajiban anggota Direksi melaksanakan pengurusanPerseroan secara bertanggungjavab, adalah vaejib loyal (loyalduty) terhadap Perseroan.

Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul merupakan Mengenal Hukum: SuatuPengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 87, sebagaiberikut:"Konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundangundangan yangsifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedang keduaduanyamengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian, maka peraturan yangkhusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturanyang khususlah yang harus didahulukan: /ex specialis derogat legigenerali."

Subekti,S.H.dalam bukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata (hal 69)yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu bahwa eigendom(hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yangHal. 97 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktgmempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja denganbenda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal sajaia tidak melanggar undangundang atau hak orang lain.

Rosa Agustina, S.H.dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum(Hukum perikatan (Law of obligations)/ Penulis: Rosa Agustina dkk. Ed.1.Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia,Universitas Leiden, Universitas Groningen, Tahun 2012, Halaman 89);.

Rosa Agustina, S.H.dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum(Hukum perikatan (Law of obligations)/ Penulis: Rosa Agustina dkk.

Sandy Sofian Sopandi merupakan segenap abhliwaris dari pewaris yaitu Djefri Siukie dengan mengecualikan siapapun jugadan mereka bersamasama berhak menuntut, menagih, menerima danmemberikan tanda penerimaannya yang sah mengenai seluruh harta, yangmana hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi atas nama Lie Angelina,S.H.Dalam penanganan perkara telah dilakukan gelar perkara di Dit Reskrimum PoldaJabar dengan salah satu rekomendasi gelar yaitu harus mencari bukti legalitaskepemilikan siapa yang berhak

Lamintang, S.H.dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana Indonesia halaman39, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusanrumusanyang terdapat dalam undangundang itu, akan membuat undangundangyang bersangkutan diterapbkan secara baik dan dapat memberikankepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknyasuatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusanrumusan yangterdapat dalam undangundang itu akan membuat undangundang yangbersangkutan diterapkan secara

Angka 4 SEMA No. 3/1974, dengan ancamanpembatalan atas Putusan Judex Facti tersebut.Mengutip pendapat sosok autoritatif hukum, yaitu Setiawan, S.H.dalam buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata",Tahun 2008, Cetakan Kedua, halaman 383 sampai dengan. 384,memberikan pedoman atau cara memberikan pertimbangan yangcukup atas suatu perkara (motlveringsplicht): "Walaupun tidakdijelaskan apa sebenarnya "motiveringsplicht", akan tetapi dariputusanputusan Mahkamah Agung yang telah dikutip di atasdapatlah