Ditemukan 895 data
117 — 43
Samplangan,dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 22050106.02179, tertanggal 07122017 (tujuh Desember dua ribu tujuh belas) sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur (SU) Nomor: 01405/Samplangan/2017, tertanggal 19092017(sembilan belas September dua ribu tujuh belas), seluas 3.488 M2 (tigaribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak diKelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ProvinsiBali, tertera atas nama Anak Agung Ngurah Agung,S.H.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesarRp. 258.836.370.827,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) TidakSependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atasPenjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp. 273.223.759.944,00;a.
233 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
CV LESTARI WAHANA INDAH
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TERNATE
113 — 58
Pasal 6 Huruf B romawi IIl 11 Addendum Perjanjian Kredit No:08 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dihadapan notaris AnitaKriptiani S.H.Dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur / penjamin, BankRakyat Indonesia berhak memanggil debitur / penjamin dan ataumengumumkan nama debitur bermasalah di media massa ataumedia lain yang ditentukan Bank Rakyat Indonesia dan ataumelakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakanmemasuki tanah/ pekarangan tempat agunan dan tindakanmemasang pengumuman pada
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
136 — 38
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,edisi kedua halamam 387 menjelaskan sebagaiberikut: Rumusan dakwaan harus sejalandengan hasil penyidikan. Rumusan yangmenyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikanmerupakan surat dakwaan yang palsu dan tidakbenar.
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
H. SYAFRIANSYAH Alias H. ISAF Alias SAF Bin Alm. H. ABDUL HAMID KAMBA
108 — 14
Hermein Hadiati Koeswadji,S.H.dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak PidanaKorupsi, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.l, 1994, hal 66),menyatakan bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badanini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahgunaan kewenangnan tersebut.
Hermein Hadiati Koeswadji,S.H.dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak PidanaKorupsi, (Penerbit PT.
36 — 15
Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang57berlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = wmelawanhukum
Terbanding/Tergugat I : PT RABOBANK
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
105 — 46
Hal ini juga yang kemudian menyebabkan adanyapertentangan antara Posita dan Petitum dalam Gugatan a quo (obcuurlibel).Pemisahan antara Perbutan Melawan Hukum dan Wanprestasi secarategas telah diterangkan berdasarkan pendapat hukum Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Aneka Masalan Hukum dan Hukum AcaraPerdata, halaman 245 yang menjelaskan ganti kerugian dalam ciderajanji (wanprestasi) bersumber padaperikatan yang timbul karenaadanya perjanjian.
85 — 15
Subekti S.H.dalam bukunya : Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrasedan Peradilan Penerbit : Alumni Bandung tahun 1980, halaman121 bahwa : sepanjang mengenai tanah ........... yang kini berlakuadalah azas perlindungan pembeli beritikad baik ;Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas jelas tanah SHM No.417/Kel. Merdeka, S.U. No. 00096/2007 tanggal 26 Juni 2007, luas238 M? itu adalah sah milik Turut Tergugat d.k./Penggugat d.r. ;Dengan demikian dalildalil gugatan Para Penggugat IIV d.k.
330 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul merupakan Mengenal Hukum: SuatuPengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 87, sebagaiberikut:"Konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundangundangan yangsifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedang keduaduanyamengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian, maka peraturan yangkhusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturanyang khususlah yang harus didahulukan: /ex specialis derogat legigenerali."
402 — 178
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya yang berjudul HWUKUM PERSEROANTERBATAS, terbitan Sinar Grafika, halaman 376, sebagaiberikut:4) Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty)Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalamkoteks kewajiban anggota Direksi melaksanakan pengurusanPerseroan secara bertanggungjavab, adalah vaejib loyal (loyalduty) terhadap Perseroan.
Pembanding/Tergugat II : HAJI ABDULLAH Alias DULLAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat III : Hj. NADIRAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat IV : RAHMATIA Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat V : H. A. MARDAN TADDA Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat VI : ASMAN ABDULLAH Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat VII : MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.H Diwakili Oleh : Adyatma Abdullah, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : NUR SALIM Bin NAIM T
Terbanding/Penggugat II : SOSE RASAKO
Terbanding/Penggugat III : SULE B Bin MULE
Terbanding/Penggugat IV : BRANTAS
Terbanding/Penggugat V : SAMPE CARI
Terbanding/Penggugat VI : WINARTO
Terbanding/Penggugat VII : RUSLI
Terbanding/Penggugat VIII : HASRUL Alias IRFAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA BUKIT HARAPAN
84 — 44
Subekti, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian yang pada pokoknya menyatakanakta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga apa yangtertulis dalam akta tersebut haruslah dianggap benar hingga ada yang dapatmembuktikan ketidak benarannya.Sehingga jika diperbandingkan alat bukti surat berupa Peta telaanan yangdiajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dengan alat bukti fotocopipeta biasa yang diajukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sebagai berikut:> Fotokopi
4997 — 8518 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Penemuan Hukum, Cetakan V, Universitas Atma JayaYogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 52, yang menyatakan:te.. suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yangHalaman 39 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015terdapat dalam undangundang yang berhubungan dengan peristiwakonkrit:22.Bahwa disamping itu Prof. Dr. H.
120 — 66
Subekti,S.H.dalam bukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata (hal 69)yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu bahwa eigendom(hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yangHal. 97 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktgmempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja denganbenda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal sajaia tidak melanggar undangundang atau hak orang lain.
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
305 — 161
Rosa Agustina, S.H.dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum(Hukum perikatan (Law of obligations)/ Penulis: Rosa Agustina dkk. Ed.1.Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia,Universitas Leiden, Universitas Groningen, Tahun 2012, Halaman 89);.
Rosa Agustina, S.H.dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum(Hukum perikatan (Law of obligations)/ Penulis: Rosa Agustina dkk.
48 — 18
P.A.F Lamintang, S.H.dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana denganPembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprodensi dan Ilmu PengetahuanHukum Pidana, disebutkan bahwa:Mengingat keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat buktiseperti yang dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf a KUHAP harusdinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan, sedang keterangansaksi yang diberikan dibawah sumpah kepada penyidik itu. sesuai denganketentuan undangundang harus dibuat di atas sebuah berita
170 — 99
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Permasalahan dan Penerapan Sita JaminanConservatoir Beslag, Cet. Il. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990,pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yangbelum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru dibelakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhatihatidan cermat.
96 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, PemeriksaanSidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" halaman 486 huruf bTanpa Memori Banding Perkara Tetap Diperiksa Ulang Secara Keseluruhan"paragraf 2 "Akan tetapi, walaupun tidak ada keharusan untuk menanggapi memoribanding ataupun Kontra Memori Banding secara rinci, sepantasnya pengadilantingkat banding menanggapi satu per satu demi mewujudkan peradilan yang lebihbaik serta dalam rangka menegakkan
104 — 66
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Segi Segi Hukum Perjanjian hal 51,menyatakan:bukan hanya kesusilaan yang bertentangan denganundangundang saja, tapi segala sesuatu yang tidak senonoh atautidak layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Dalam hal initampak juga unsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamana telah lewat dari tanggal 1 Juli 2017 dan PihakKeduabelummembayarlunasmakaperjanjianini danperjanjianlainnya batal sertauang yang telah diterima olehPihak Pertama dari Pihak Kedua
104 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angka 4 SEMA No. 3/1974, dengan ancamanpembatalan atas Putusan Judex Facti tersebut.Mengutip pendapat sosok autoritatif hukum, yaitu Setiawan, S.H.dalam buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata",Tahun 2008, Cetakan Kedua, halaman 383 sampai dengan. 384,memberikan pedoman atau cara memberikan pertimbangan yangcukup atas suatu perkara (motlveringsplicht): "Walaupun tidakdijelaskan apa sebenarnya "motiveringsplicht", akan tetapi dariputusanputusan Mahkamah Agung yang telah dikutip di atasdapatlah