ini, oleh karenanya para Tergugat harus dibebanibiaya ganti kerugian materiel maupun moril yang diderita dan dikeluarkanoleh Penggugat selama ini yaitu. kerugian materiil sebesar +Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan atas beban moril(immateriil) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitungdengan uang dinilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia di mananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu

sebab selama dalampersidangan dimana TERGUGAT PEMBANDING hadir dan mengakulakan kebenaran dalil hukum Gugatan PENGGUGAT TERBANDING, dantidak membantahnya dengan mengajukan bukti bukti dan saksi saksiyang mendukung dalil dalil bantahannya, sehingga segala alasan yangdiuraikan dalam memori bandingnya pada angka 8,9,10,11,12,13,14,15 dan16 tanpa di dukung dengan bukti tertulis dan saksi yang diajukan dalampersidangan alasan hukum tersebut adalah merupakan alasan yang bersifatsubjektif atau bersifat semu

No.225/PDT/2017/PT.SMG.3.3.3.4.3.5.3.6.1320 KUH Perdata, sedangkan didalamnya terdapat asas "PactaSunt Servanda" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1KUHPerdata, yang berarti :"Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndangUndang bagi mereka yang membuatnya, sehinggahal ini juga mengikat siapapun juga untuk turut mematuhisubstansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak ( Vide: BukuAsas Hukum Perjanjian, BN.Marbun.SH, Hal. 5, Penerbit Puspa SwaraAnggota IKAPI, Cetakan IJakarta,

Ada 4 perbuatan Hukum AdminstrasiNegara, yang pertama adalah penetapan, yang kedua legislasi semu,yang ketiga norma jabaran, yang keempat rencana. Yang terkaitdengan pertanyaan peraturan kebijakan itu adalah dua perbuatanhukum adminstrasi yang pertama Ahli sebutkan, penetapan dan jugalegislasi Semu yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan olehpemerintah sebagai penguasa administratif rule application.

Perbuatan hukum administrasi negara yang berupapenetapan dituangkan dalam penetapan yang mengandung normahukum yang individual, kongkrit dan sekali selesai atau final.Keputusan ini yang di dalam praktek dikenal sebagai keputusan tatausaha negara bisa di lihat di pasal 1 angka 9 UndangUndang nomor51 tahun 2009 yang merupakan perubahan ke dua dari 586.Sedangkan perbuatan hukum administrasi negara yang berupalegislasi semu dituangkan dalam keputusan administrasi yang bersifatpengaturan yaitu keputusan

Undangundang jelas adalah yang tertinggi langsung lahir dari pemegangkekuasaan legislative dimana di Indonesia dilaksankana di DPRbersama dengan Presiden, dasarnya pasal 5 ayat 1 (Satu) jo pasal 20,yang kedua bagaimana jenisjenis perundangundangan lain di bawahundangundang, maka kembali kepada perbuatan hukum administrasinegara tadi, dalam peraturan kebijakan, perbuatan hukum yangmelahirkan peraturan kebijakan adalah bungkus bagi perbuatanhukum administrasi negara yang bernama legislasi semu.

No.122/Pdt.G/2019/PA.Skgdipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranyahilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupunlainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalamterminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadarmempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkanmanfaat bagi sepasang suami istri;Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang Sudah tidakada harapan lagi untuk

pada waktu Penggugat/Terbanding berencana ingin membeli tanahuntuk membangun pondasi rumah pada tahun 1994, maka oleh karena ituterhadap pernyataan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan tanah kapling seukuran rumah beserta halaman depannya sampai ke jalan yang menjadihak Tergugat/Pembanding telah di berikan / dihibahkan untuk membangun rumahguna dimiliki bersama sebagai suami isteri, dapat di anggap sebagai adanyapernyataan hibah semu

Penggugat/Terbanding berencana ingin membeli tanahuntuk membangun pondasi rumah pada tahun 1994, maka oleh karena ituterhadap pernyataan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan tanah kapling seukuran rumah 10 M x 12 M beserta halaman depannya sampai ke jalan yangmenjadi hak Tergugat/Pembanding telah di berikan / dihibahkan untukmembangun rumah guna dimiliki bersama sebagai suami isteri, dapat di anggapsebagai adanya pernyataan hibah semu

PDG danternyata mereka telah berperkara tahun 1978 dengan Nomor 26/Pdt.G/1978/PN.PDGdan berdamai dan anehnya mereka memperkarakan tanah harta pusaka tinggi Penggugatseakan akan telah terjadi gugatan semu karena mereka Tergugat beranak berponakanmakanya kami kaum Penggugat sangat dirugikan muncullah surat yang menyatakanbahwa sawah tersebut bukanlah kepunyaan kami dan merupakan sebagai pihakpihakdalam surat Keterangan Pinjam Meminjam tahun 1967 tanggal 5 Februari diatas segeltahun 1966 dan fotocopy

PDG dan ternyata mereka telah berdamai dan anehnya yangmenjadi objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam perkara perdata nomor 26/Pdt.G/1978/PN.PDG tersebut seakan akanakan telah terjadi gugatan semu dimana para pihaknyaadalah Tergugat yang beranak berponakan makanya kami pihak Penggugat sangatdirugikan dengan munculnya surat yang menyatakan bahwa sawah tersebut bukanlahkepunyaan kami dan bukan sebagai pihakpihak dalam surat Keterangan Pinjam

Peradilan semu hanyalah memenuhikriterlum materiil saja, sedangkan kriterium formalorganikmenunjukkan bahwa ia bukanlah termasuk kekuasaan yangbebas/independen terhadap pemerintah, bahkan ia merupakanbagian dari struktur organisasi Badan Pemerintah*11.Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan)diatas, terhadap sengketa Kepegawaian mengenai pencopotan dariJabatan Struktural bukanlah sebagaimana diatur oleh pasal 48UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi denganUndang

PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : SEMU,SH. Penuntut umum padaKejaksaan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri sendiri oleh Terdakwa;HAKIM HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUAoo1.JAMUJI, SH. SIYOTO,SH.MH.PANITERA PENGGANTI :2. IMAM SANTOSO,SH.SUKARMAN,SH.

Notaris, dimana seseorang memberi kuasa kepadaorang lain, untuk menjual tanah sengketa kepada pihak ketiga, maupun kepadadirinya sendiri dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasatersebut , yang sebelumnya adalah pinjam meminjam / hutang piutang denganmemakai jaminan tanah yang karena tidak dapat melunasi tepat pada waktunya,lalu dirubah menjadi surat kuasa untuk menjual tanah yang dipakai sebagaijaminan tersebut, maka perjanjian yang demikian itu sebenarnya merupakanperjanjian semu

Dalil bantahan Tergugat yang menyatakan pengambilan kredit dari BRIuntuk memajukan usaha tersebut adalah semu, karena usaha yangdikelola oleh Tergugat dengan uang hasil kredit tersebut adalah tidakberkaitan dengan usaha keluarga (orang tua dan saudarasaudaraPenggugat, karena uang hasil pinjaman tersebut telah dipakai/dikelolasendiri oleh Tergugat alasannya untuk membayar hutanghutangnyakepada orang lain, sedangkan Penggugat memenuhi permintaanTergugat mengambil kredit BRI itu karena jaminanya milik

dihubungkandengan surat bukti P.I, Pll2 dan PIl3 dan PI3, Pll4 makatanggal pembuatannya ternyata sama yakni tanggal 22Februari 2006 maka terbuktilan bahwa antara perbuatanhutang piutang dengan Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli No. 86 dan Surat Kuasa Menjual dan Atau Melepas HakNo. 87 serta bukti T.I, T.ll6 Akta Perjanjian Pengosonganadalah saling berhubungan dan apabila dihubungkandengan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding makaterbukti benar bahwa perjanjian ikatan jual beli akta No.86hanya lah jual beli semu

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3Tahun 2009 ;bahwa hubungan hukum antara Saimin alias Wirohandoyodengan Tergugat adalah hubungan hukum piutang piutang ;bahwa pengikatan jual beli mengenai objek sengketa yaituAkta No.26 dan Akta Kuasa menjual yang berasal dari hubunganhutang piutang adalah penyerahan jual beli semu

Putusan PengadilanTinggi DI Yogyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 yangberbunyi : Akta Notaris yang dibuat dengan materi suatuperjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yangdibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hakmembeli kembali dengan tujuan digunakan untuk peralihan hakatas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi,maka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang11.Bahwa

78/PK/PDT/1984 Jo Putusan MARI nomor2650K/Sip/1982 tanggal 29 september 1983 Jo Putusan PengadilanTinggi DI Yogyakarta No. 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 yangberbunyi: Akta Notaris yang dibuat dengan materi suatu penanjianutangpiutang dengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagaisuatu penanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali dengantujuan digunakan untuk peralihan hak atas tanah debitur kepada krediturbilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalah suatuperanjian semu

Bahwa oleh karenanya tidaklah mungkin bagi Penggugat memberikankeadaan berlarutlarut' dan tidak mungkin pula Penggugatmempertahankan berada dalam ikatan perkawinan yang semu yangtelah kehilangan hakikat dan maknanya.Putusan Perkara Perdata No.133/G/2013/PN.Yk Halaman 3 dari 7 Halaman10.

Dengan kata lainPenggugat mengalami kesadaran semu. Oleh sebabitu, untuk kepentingan yang lebih mulia~ dankemaslahatan banyak pihak yang lebih besar, apapunkeadaannya Tergugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk tetap mempertahankan perkawinan ini, jangansampai ada pemisahan tatkala keberadaan pihakPenggugat tersebut berada di luar kesadarannya,kesadarannya semu karena dalam keadaan jiwa yangtidak stabil sebagaimana manusia sadar padaumumnya.

dasar tuntutanPenggugat yang dan tidak bernilai kerugian apapun baik secara materiilmaupun immaterial menjadi tidak beralasan hukum; Oleh karena itutidak bernilai sama sekali pula permohonan Penggugat perihal sitajaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa danpermohonan agar Pengadilan menyatakan putusan dapat dilaksanakanlebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukuman uang paksa(dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugian yangdidalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu

tuntutan Penggugat yang dantidak bernilai kerugian apapun baik secara materiil maupun immaterialmenjadi tidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bernilai sama sekallipula permohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag)terhadap objek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakanputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) sertahukuman uang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikiankerugian yang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu

pada waktu Penggugat/Terbanding berencana ingin membeli tanahuntuk membangun pondasi rumah pada tahun 1994, maka oleh karena ituterhadap pernyataan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan tanah kapling seukuran rumah beserta halaman depannya sampai ke jalan yang menjadihak Tergugat/Pembanding telah di berikan / dihibahkan untuk membangun rumahguna dimiliki bersama sebagai suami isteri, dapat di anggap sebagai adanyapernyataan hibah semu

Penggugat/Terbanding berencana ingin membeli tanahuntuk membangun pondasi rumah pada tahun 1994, maka oleh karena ituterhadap pernyataan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan tanah kapling seukuran rumah 10 M x 12 M beserta halaman depannya sampai ke jalan yangmenjadi hak Tergugat/Pembanding telah di berikan / dihibahkan untukmembangun rumah guna dimiliki bersama sebagai suami isteri, dapat di anggapsebagai adanya pernyataan hibah semu

yang mana KAKAK KANDUNG PEWARISmerupakan Kakak Kandung dari Pewaris PEWARIS, Jadi status KedudukanPenggugat dalam silsilah adalah keponakandari Pewaris H PEWARIS.Penggugat PENGGUGAT II, merupakan keponakan dari Pewaris PEWARIS,Penggugat II adalah anak kedua hasil pernikahan dari KAKAK KANDUNGmenikah dengan ISTRI KE I, yang mana KAKAK KANDUNG PEWARISmerupakan Kakak Kandung dari Pewaris H PEWARIS, Jadi statusKedudukan Penggugat II dalam silsilah adalah Keponakan dari Pewaris HPEWARIS.Penggugat IIl Semu

FotokopikKTP Nomor: XXXXXXX6006330001, atas Semu, yangdikeluarkan oleh Pemda Kota Tangerang, tertanggal 18 Oktober 2012,sesuai aslinya dan telah dinazegelan pos, diberi kode bukti P.5);6. Fotokopi KK Nomor: XXXXXXX0905120026, atas nama SEMU, sebagaiKepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Karang Tengah,Kota Tangerang, tanggal 10 Mei 2012, sesuai aslinya dan telah dinazegelanpos, diberi kode bukti P.6);7.

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT lI,PENGGUGAT II dan Semu bin KAKAK KANDUNG bahwa ayahnyabernama KAKAK KANDUNG bin Topel menikah dengan ISTRI KE I.KAKAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1963dan ibunya ISTRI KE I, meninggal dunia pada tahun 1969, sesuai aslinyadan telah dinazegelen pos, diberi kode bukti P.19), sebagai KeponakanPEWARIS Tkt 1;20.

No.1277/Pdt.G/2016/PA.Tngsebagai Penggugat IJ, dan Semu bin KAKAK KANDUNG sebagaiPenggugat III;2. KAKAK KANDUNG PEWARIS. KAKAK KANDUNG PEWARISmenikah dengan Tilil, dikaruniai seorang anak bernama Litut. Litut bintiTilil menikah dengan Benon dikaruniai seorang anak lakilaki bernamaPENGGUGAT IV, sebagai Penggugat IV:3. KAKAK KANDUNG PEWARIS. KAKAK KANDUNG PEWARISmenikah dengan Nale, dikaruniai 3 orang anak bernama: RisahbintiKAKAK KANDUNG sebagai Penggugat X; Hj.

KAKAK KANDUNG PEWARISmenikah dengan ISTRI KE I, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:Beru bin Kepung sebagai Penggugat ; Madi bin KAKAK KANDUNGsebagai Penggugat //J, dan Semu bin KAKAK KANDUNG sebagaiPenggugat III;2. KAKAK KANDUNG PEWARIS. KAKAK KANDUNG PEWARISmenikah dengan Tiilil, dikaruniai seorang anak bernama Litut.PENGGUGAT V menikah dengan Benon dikarunial seorang anak lakilakibernama PENGGUGAT IV, sebagai Penggugat IV:3. KAKAK KANDUNG PEWARIS.

Ismail Ibrahim telahmenciptakan persaingan semu dan persaingan jujur yang menghambatpersaingan usaha dalam proses lelang. (Dalam diktum 3.4 uraian angka3.4.1 dan uraian angka 3.4.2) ;Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salahsatu Terlapor Ill yang digolongkan sebagai pihak yang telah melakukanpersaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini.

Ismail Ibrahim telahmenciptakan persaingan semu dan persaingan jujur yang menghambatHal. 16 dari 66 hal. Put. No. 786 K/Pdt.Sus/2011persaingan usaha dalam proses lelang. (Dalam diktum 3.4 uraian angka3.4.1 dan uraian angka 3.4.2) ; Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salahsatu Terlapor Il yang digolongkan sebagai pihak yang telah melakukanpersaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini.

Merangin Karya Sejati sebagai pemenanglelang adalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karenaantara PEMOHON dengan Panitia dan pelaku usaha lainnya adalahBadan Hukum yang berbeda dan Independen serta tidak terdapatbukti nyata adanya persaingan semu dan/atau persekongkolan ;TERMOHON telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atauindikasi dalam LHPL sebagai suatu alat bukti yang sah dan memilikinilai pembuktian dalam perkara aquo ;Bahwa TERMOHON dalam memberikan Putusan telah melampauibatas

Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelangadalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karena antaraPEMOHON dengan pelaku usaha lainnya adalah Badan Hukum yangberbeda dan Independen serta tidak terdapat bukti nyata adanyapersaingan semu dan/atau persekongkolan ;3. TERMOHON telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atauindikasi dalam LHPP sebagai suatu alat bukti yang sah dan memilikinilai pembuktian dalam perkara a quo ;4.

., MH selaku Hakim Ketua Majelis, JAMUJI, SHserta IMAM SANTOSO, SH, masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkandalam Sidang yang terbuka Untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh PONIYAH, SHselaku Panitera Pengganti dan dihadiri SEMU, SH sebagai PenuntutUmum dan terdakwa ;1. Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis ,JAMUJI. SH STYOTO, SH.,MH 2.