Ditemukan 1873 data
46 — 18
Jo.Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, adalahmerupakan tumpang tindin penerapan hukum, danHal 6 dari 29 Hal Put. No.69/Pat/2018/PT SMG08.02.Wo,llsbertentangan dengan hukum acara perdata, serta merugikanPelawan, dan oleh karenannya sudah sepatutnya haruslahPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo.
1.Alexander J. Ginting
2.Gerda Vericke Ginting
3.Ryan Herbert Ginting
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
1.BUDIATI Br MELIALA
2.ERIC NICO SITEPU
3.EVAN RANDY SITEPU
165 — 92
dalam buku tanah, MERUPAKANPEGANGAN KEPADA PEMILIKNYA akan buktibukti haknya yangtertulis, sehingga, hak atas tanah yang dibuktikan oleh suatusertipikat menunjukan hak statutoris pemegang hak yangtercantum dalam sertipikat, oleh karenanya secara prinsip hanyaada satu sertipikat hak atas tanah yang dapat diletakkan atassebidang tanah, dengan alasan apapun, TIDAK DIBENARKANHalaman 21Putusan Perkara No. 314/G/2019/PTUNMDN19.20.21.satu sertipikat hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnyatumpang tindin
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik a, b, c, g, V, Vi dan Titik VIl adalah batas dari sebagian GS, Nomor433/1996 yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 8.043 M?;d. Titik d, e, f, g, o dan Titik p adalah batas dari sebagian SHM Nomor 59GS, Nomor 47/2002 yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak MilikNomor 60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 11.888 M?;e.
127 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 740/KptsII/1996 tanggal 25Nopember 1996 juncto Nomor /741/KptslI/1996 tanggal 25Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan) seluas+ 1.505 Ha 434 Ha (areal tumpang tindin dengan HGU PT. PatriaKamou) = 1.071 Ha dan Izin Lokasi dari Pemerintah (SuratKeputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan PertanahanAceh Timur Nomor 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September1996 juncto Nomor 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998)seluas + 2.562 Ha.
68 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
analasan yang bersifat manipulatif dancenderung bertujuan untuk merugikan Para Tergugat;Bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak mempunyai kompetensi untukmemeriksa dan mengadili Perkara ini secara absolut karena sifat sengketadalam Perkara ini merupakan sengketa administrasi yang harus diperiksadan diadili secara absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Februari 2015 selaintelah mempersoalkan adanya sertipikat yang cacat Hukum karena terjaditumpang tindin
1.Sunarto Nainggolan
2.SITI ROHANI SITOMPUL
Tergugat:
KARTAMI
Turut Tergugat:
1.ARIFIN SIANTURI
2.ROBINTON SIANTURI
3.LIMSON SIANTURI
4.ERITA SIREGAR
67 — 19
Bahwa Terlawan dalam berperkara dengan Para Turut Terlawan hanyamendalilkan bahwa tanah milik Terlawan ada kekurangan seluas 3 (tiga)hektar, dan Terlawan menduga kekurangan tanah miliknya tersebutadalah overlaving dengan tanah milik Para Turut Terlawan, namunTerlawan tidak dapat menjelaskan atasnama siapa surat tanah dari ParaTurut Terlawan yang bertumpang tindin dengan tanah Terlawan tersebut;15.
Terbanding/Tergugat I : Lk. Capolo Dg. Tona
Terbanding/Tergugat II : Lk. Manyanderi Daeng Jarung
Terbanding/Tergugat III : Nurbaya
Terbanding/Tergugat IV : Lk. Badollah Daeng Bani
Terbanding/Tergugat V : Tanriagi Daeng Rimang
Terbanding/Tergugat VI : Sadaria Daeng Taco
Terbanding/Tergugat VII : Sarbiani Daeng Ngugi
Turut Terbanding/Penggugat II : Mappa Seli Dg.Gea
Turut Terbanding/Penggugat III : Hamzah Beta M Dg. Beta
47 — 21
sehingga hal tersebutmenunjukkan seolaholah obyek sengketa gugatan pelawan in casuadalah tumpang tindin dengan seluruh bagian tanah eks.obyek tanahsengketa dalam Putusan Pengadilan sebelumnya, namun tidak jelasdiuraikan tentang luas dan letak batasbatas tanah yang manakah yangsaat sekarang dikuasai dan dimiliki Pelawan in casu ? dan luas sertaletak batas tananh yang manakah eks.obyek sengketa yang masihdikuasai pihak Terlawan II s/d VIII in casu pasca eksekusi putusan?
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sigmaeltra Propertindo berkedudukan diJakarta terletak di Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang (dh.Kecamatan Citeureup) Kabupaten Bogor dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Propinsi JawaBarat ;Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh)hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, sebagaimana ditentukandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa menimpa atau tumpang tindin
61 — 16
kecuali orang lain;11.Jawaban terhadap nomor 11Bahwa pelawan eksekusi mengatakan sebagai pemilik yang sah atas tanahbeserta bangunan diatasnya yang terletak di Rt/Rw:049/006 Kel.KefaSelatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kebupaten Timor Tengah Utaranamun di pihak lain dalam Nomor 4 di dalam perlawanan mengatakantanah milik bersama sehingga menurut Terlawan eksekusi/pemohonPutusan Nomor 5/Pdt.Plw/2015/PN Kfm Hal. 13eksekusi pernyataan perkara dalam perkara No.04 dan No.11 sangatbertentangan dan tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : BONG SEFA ALIAS MUSTAFA
Terbanding/Turut Tergugat : RAMONA DAYU FEBRYANTI, SH., MKn.
Turut Terbanding/Tergugat II : MARIA DIAN KRISNAWATI
300 — 207
Bahwa dalamsetiap pertemuan di Polda Banten, pihak Tergugat memintaPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin
88 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.
Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan
494 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.
;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin
150 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?
87 — 38
dalam wilayah Sungai Tahi Wasi RT IV, RTHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Padt.G/2016/PN BinVIl, Kemudian yang menandatangani bukti P1 adalah Ketua RT Il, SebambanBaru dan Ketua RT IV, Sebamban Baru ;Bahwa, karena letak tanah garapan PENGGUGAT DALAM KONVENSI yangtidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ;Bahwa, dilain pihak tanah garapan pertanian yang dibebaskan dan telah diberikompensasi oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI seperti yang didalilkan olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI tumpang tindin
TIA (Tergugat) , sedangkanbidangtanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat tidak termasuk jalan hauling PT.TIA (Tergugat), namun sebagian tumpeng tindin dengan tanah milik SaksiHj.
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
133 — 47
LENENG, yang seharusnyaberbatasan dengan SHM No. 1238 atas nama RICALDO GUNAWANdan juga keliru pada saat memproses Sertifikat Hak Milik No. 1238atas nama RICALDO GUNAWAN (Pembanding/Tergugat I), sehinggaterjadi overlap/tumpang tindin dengan tanah milik Terbanding(Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 261 atas namaYUBLINA V. LENENG (Penggugat).
91 — 11
SABARNO, di bawah sumpah menerangkan:Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalahtanah yang terletak di Jalan Bukit Burung Kelurahan Roban KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang.Bahwa saski pernah diminta oleh Idzan untuk mengukur tanah milik Nochlapada tahun 2012.Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran saksi mengetahui bahwa tanahNochla tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2645atas nama Lie Suherman seluas + 2369 M2.33e Bahwa saksi mengukur tanah
148 — 37
;4, Bahwa gugatan Para Penggugattidak jelas (obscuur libel);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsagattidak jelas oleh karenaapakah benar para penggugattelah mengecek kebenaran atas obyek sengkela aquo telah tumpang tindin kepemilikannya antara milik yang di klaim parapenggugat dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertananahan KotaMakassar; Dan berdasarkan halhal tersebut diatas maka sangat jelas sesuai denganketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
32 — 12
Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikan tanahantara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat Il mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat Iltersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;.
76 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) milikPemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut telah ternyatatumpang tindin berada di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor /7/Kelurahan Sudajayahilir seluas 11.950 m?