Marhan tanggal 8 Juni 2007 tersebut Penggugatdengan tegas menolaknya karena letaknya bukan tumpang tindin dengantanah Penggugat dan data yang ada saling bertolak belakang antara buktiyang satu dengan bukti yang lainnya.Bahwa tanah perwatasan Tergugat Il serta Para Turut Tergugat , Il, Illdan IV dari suratsurat yang dikemukakan diatas ternyata tidak samaukuran antara surat yang satu dengan surat yang lainnya sehingga tidakada kepastian hukum baik dari segi letak tanah dan ukuran tanahperwatasan tersebut

Dimas dan mengatakan letakkanuang tunai Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masukterminal dan tindin uang itu pakai batu kali besar ya, lalu Saksi Indramenjawab Ok kemudian sdr. Dimas berkata lagi: uangnya akan ku transferdulu ke nomor rekening sdr.

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencanateknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016f.

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;f. Melakukan pemantaun/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD didesa;g.

Jo.Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, adalahmerupakan tumpang tindin penerapan hukum, danHal 6 dari 29 Hal Put. No.69/Pat/2018/PT SMG08.02.Wo,llsbertentangan dengan hukum acara perdata, serta merugikanPelawan, dan oleh karenannya sudah sepatutnya haruslahPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo.

dalam buku tanah, MERUPAKANPEGANGAN KEPADA PEMILIKNYA akan buktibukti haknya yangtertulis, sehingga, hak atas tanah yang dibuktikan oleh suatusertipikat menunjukan hak statutoris pemegang hak yangtercantum dalam sertipikat, oleh karenanya secara prinsip hanyaada satu sertipikat hak atas tanah yang dapat diletakkan atassebidang tanah, dengan alasan apapun, TIDAK DIBENARKANHalaman 21Putusan Perkara No. 314/G/2019/PTUNMDN19.20.21.satu sertipikat hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnyatumpang tindin

Titik a, b, c, g, V, Vi dan Titik VIl adalah batas dari sebagian GS, Nomor433/1996 yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 8.043 M?;d. Titik d, e, f, g, o dan Titik p adalah batas dari sebagian SHM Nomor 59GS, Nomor 47/2002 yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak MilikNomor 60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 11.888 M?;e.

3650 M, sebelah Timur berbatas : Jalan Masyarakat (JalanPinang), lahan Amaluddin, lahan Aunisan Gajah dan anak sungai(mandian gajah) sepanjang 3.643 M, Barat berbatas: Sungai Siaksepanjang 1.710 M.Bahwa ukuran luas 1064 Ha jika dikalikan panjang kali lebar tidak sesuaidengan jumlah luas 1064 Ha yang digugat oleh Para Penggugat dalamgugatan, serta batasbatas lahan yang menurut Para Penggugat dalamgugatan halaman 7(tujuh) angka 2 adalah tidak sesuai, sangat jelaskabur dan sudah sangat jelas tumpang tindin

3650 M, sebelah Timur berbatas : Jalan Masyarakat (JalanPinang), lahan Amaluddin, lahan Aunisan Gajah dan anak sungai(mandian gajah) sepanjang 3.643 M, Barat berbatas: Sungai Siaksepanjang 1.710 M.Bahwa ukuran luas 1064 Ha jika dikalikan panjang kali lebar tidak sesuaidengan jumlah luas 1064 Ha yang digugat olen Para Penggugat dalamgugatan, serta batasbatas lahan yang menurut Para Penggugat dalamgugatan halaman 7(tujuh) angka 2 adalah tidak sesuai, sangat jelaskabur dan sudah sangat jelas tumpang tindin

LENENG, yang seharusnyaberbatasan dengan SHM No. 1238 atas nama RICALDO GUNAWANdan juga keliru pada saat memproses Sertifikat Hak Milik No. 1238atas nama RICALDO GUNAWAN (Pembanding/Tergugat I), sehinggaterjadi overlap/tumpang tindin dengan tanah milik Terbanding(Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 261 atas namaYUBLINA V. LENENG (Penggugat).

SABARNO, di bawah sumpah menerangkan:Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalahtanah yang terletak di Jalan Bukit Burung Kelurahan Roban KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang.Bahwa saski pernah diminta oleh Idzan untuk mengukur tanah milik Nochlapada tahun 2012.Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran saksi mengetahui bahwa tanahNochla tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2645atas nama Lie Suherman seluas + 2369 M2.33e Bahwa saksi mengukur tanah

Putusan Nomor 42 PK/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 6 mengajukan eksepsisebagai berikut:Eksepsi Tergugat: pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik ParaPenggugat telah terjadi tumpang tindin kepemilikan/sengketa denganTergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6;Eksepsi Tergugat Il Intervensi 1:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel):3.

;4, Bahwa gugatan Para Penggugattidak jelas (obscuur libel);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsagattidak jelas oleh karenaapakah benar para penggugattelah mengecek kebenaran atas obyek sengkela aquo telah tumpang tindin kepemilikannya antara milik yang di klaim parapenggugat dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertananahan KotaMakassar; Dan berdasarkan halhal tersebut diatas maka sangat jelas sesuai denganketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikan tanahantara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat Il mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat Iltersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;.

(dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) milikPemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut telah ternyatatumpang tindin berada di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor /7/Kelurahan Sudajayahilir seluas 11.950 m?

GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DASARHUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT)Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan ParaPenggugat, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak disebut sebagaigugatan yang tidak jelas, tumpang tindin dan kabur (obscuur libel) adapunalasanalasannya :a.

sehingga hal tersebutmenunjukkan seolaholah obyek sengketa gugatan pelawan in casuadalah tumpang tindin dengan seluruh bagian tanah eks.obyek tanahsengketa dalam Putusan Pengadilan sebelumnya, namun tidak jelasdiuraikan tentang luas dan letak batasbatas tanah yang manakah yangsaat sekarang dikuasai dan dimiliki Pelawan in casu ? dan luas sertaletak batas tananh yang manakah eks.obyek sengketa yang masihdikuasai pihak Terlawan II s/d VIII in casu pasca eksekusi putusan?

Sigmaeltra Propertindo berkedudukan diJakarta terletak di Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang (dh.Kecamatan Citeureup) Kabupaten Bogor dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Propinsi JawaBarat ;Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh)hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, sebagaimana ditentukandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa menimpa atau tumpang tindin

kecuali orang lain;11.Jawaban terhadap nomor 11Bahwa pelawan eksekusi mengatakan sebagai pemilik yang sah atas tanahbeserta bangunan diatasnya yang terletak di Rt/Rw:049/006 Kel.KefaSelatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kebupaten Timor Tengah Utaranamun di pihak lain dalam Nomor 4 di dalam perlawanan mengatakantanah milik bersama sehingga menurut Terlawan eksekusi/pemohonPutusan Nomor 5/Pdt.Plw/2015/PN Kfm Hal. 13eksekusi pernyataan perkara dalam perkara No.04 dan No.11 sangatbertentangan dan tumpang tindin

Bahwa dalamsetiap pertemuan di Polda Banten, pihak Tergugat memintaPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.

;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili

Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.

Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan