Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Oleh karena itu Kapus PMPPmemberikan penekanan kepada DansatgasDansatgas ketika itudihadapan para prajurit dari berbagai Satgas agar tidakmempertanyakan uang spesialisasi yang menjadi kewenanganKomandan.Bahwa terkait unsur Menyalahgunakan atau menganggapkanpada dirinya ada kekuasaan tidaklah dapat dipahami, Dikarenakansecara singkat Terdakwa tetap membagikan/memberikan uangspesialisasi tersebut walaupun sebagai uang intensif (dengan maksudsama dengan spesialisasi) juga diperuntukan kepada hal yang

Bahwa Saksi sebelum berangkat bersama dengan personel SatgasYon Mekanis TNI Konga XXIIF/Unifil Libanon lainnya pernahmelaksanakan latihan pratugas yang dilaksanakan di Cipatat pada bulanJuli 2011 selama 1 (satu) bulan yang diikuti oleh personel sebanyak1.018 (seribu delapan belas) orang yang terdiri dari Matra Darat, Lautdan Udara namun dalam pratugas tersebut Kapus PMPP tidak pernahmemberikan penekanan terhadap para personel khususnya untukmasalah dana spesialisasi dan Saksi juga tidak mengetahui

Bahwa Saksi saat melaksanakan pratugas di Cipatat bulan Juli2011 bersama dengan para personel Satgas Yon Mekanis TNI KongaXXILF/Unifil Libanon lainnya mendapat penekanan dari Kapus PMPPa.n. Brigjen TNI Gede berupa arahan mengenai tugastugas di Libanonserta hakhak yang diterima oleh anggota Satgas diantaranya uang saku,uang harian, uang cuti dan uang spesialisasi namun Kapus PMPP tidakmenjelaskannya secara terperinci.5.

undangundang agarjazad orang tua kami dapat tenang di alam Barzah (Alam Kuburnya )Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menyampaikandupliknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil dan argumentasi hukumdalam Eksepsi, yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM EKSEPSI dari Penggugat 1 dan Penggugat 2(Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan

Tergugat/Para Tergugat;Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tetap berpendapat, gugatan dari ParaPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil Jawaban DALAM POKOKPERKARA yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM POKOK PERKARA dari Penggugat 1 danPenggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan,penekanan

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa atas nama Kristian Mbuik alias Tian, lahir di Ndeo, umur 61tahun, lahir pada tanggal 14 September 1960, jenis kelamin lakilaki,kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.012/RW.007, DesaBoni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan KorbanBenyamin Indu meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan

Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhanhukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaanHal 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 40K/PM I04/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangNarkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukungprogram pemerintah dalam hal memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika atau setidaktidaknyaTerdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dariketerlibatan

Bahwa Terdakwa sudah sering mendengarkanpengarahan dari pimpinan agar tidak terlibat dalamkejahatan penyalah gunaan Narkotika hal inimenunjukkan perilaku dan sikap ketidak perdulianTerdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga danlingkungannya menghindari narkoba dan Pimpinan TNItelah memerintahkan untuk menindak tegas terhadapanggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.4.

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ARIANDIPRAYOGI Alias YOGI sebagai Terdakwa

Jadi penekanan unsur inipada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telahmelakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akansangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukanPenuntut

Ramly) ; Keterangan saksi Syaiful Hermawan (saksi meringankan) saksi sekamar di LPProbolinggo dengan Ismail dimana Ismail atau Mail melakukan transaksi narkoba denganmeminjam rekening Elisabeth, Ismail menjual pada Bimo dan Ismail atau Mail itu bukanTerdakwa (Ramly) ; Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi (Replik) sebagai berikut : e Bahwa saksi Verbalisan yakni Agus Tri Subagio menerangkan bahwa benartelah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi maupun Terdakwa dengantidak dilakukan penekanan

penangkapanyang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana buktiT25; Bahwa Pemohon ditahan berdasarkan Surat perintah penahananyang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana buktiT30; Bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintahpenahanan disampaikan kepada keluarga Pemohon yaitu bapak kandungPemohon yang bernama Habirun; Bahwa Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal sampaiakhir pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka; Bahwa Tidak ada penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkanHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.

Terdakwamengabaikan penekanan pimpinan TNI agar para prajurit tidakikut terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata Masyarakat.4.

pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Manado di atas, demikian kacaunya pikiran Majelis Hakimtersebut karena sudah terpengaruh dengan faktor x sehingga tidak rasional lagi, naifdan memalukan sekali (di atas sengaja Pembanding bold/dicetak tebal dan di garisbawahi kata atau kalimat untuk penekanan saja), maka atas pertimbangan di atasdapat kami tanggapi sebagai berikut:Tidak ada pertimbangan apapun dalam putusan sela, sebagaimanadisebutkan di atas yang digaris bawahi Majelis Hakim menyebutkan

Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN SakMenimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi

kegiatan yang dilakukansecara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkansebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.Berdasarkan Pasal 1 butir 6 tersebut kami tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa peredaran gelapNarkotikaterbatas hanya terhadap Pengedar maupun Perantaradalam Jual Beli, namun secara lebih luas juga dapat diterapkankepada Pembeli maupun Penyedia Narkotika.1.2 Bahwa dalam Putusan MK Nomor : 31/PUXV/2017 halaman 32dan 33 dalam paragraf (3.10.4) bahwa penekanan

Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua) orang yang bernama Abdul Karim alias Karim dan Rusmini alias

Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srhdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang

Sebab kematian adalahkekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadi pendarahan SubAraknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan pada fungsi sistem sarafpusat (otak);Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan DafitraChaniago Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan masihsanggup untuk mendidik dan membimbing serta mengawasi Anak;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut

F. kesimpulanpemeriksaan Korban Andri menerangkan bahwa terdapat kekerasan tumpulyang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerak atas dan bawahberupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yang luasdidaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak (PendarahanSub Araknoid) yang mengakibatkan penekanan pada fungsi sistim sarafpusat (otak);Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah

kejahatan melindungi Saksi6.Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut dapat mengakibatkan rusaknya mental,kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajuritTNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut jugadapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaandisiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sudahnyatanyata tidak lagi mendukung programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantaspenyalahgunaan Narkotika dengan tidakmengindahkan lagi perintah dan penekanan

III12/AD/III/2021MenimbangMenimbangMenimbangBahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotikadimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupayauntuk memberantas penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dilingkungan TNI dengan mengeluarkanST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 danditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem084/BJ dengan harapan Prajurit TNI AD tidak melakukanpenyalahgunaan dan mengedarkan Narkoba, hal inimenunjukkan ketidak pedulian Terdakwaterhadapperintah ataupun penekanan