Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cigar caar carai catur camat camar cakar cagak cagur cadar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Desember 2015 — KHOIRUL ANAM
MELAWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG,Dkk
92 — 38
  • tentang Perijinan ;Secara yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah(Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukanaktivitas tertentu misalnya adalah :a Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: iin prinsip, IMB, ijinpertambangan, ijin pengusahaan hutan, ijin berburu, dsb);b Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ hinder ordonantie, amdal,dsb);c Melindungi obyek tertentu (misalkan: ijin masuk obyek wisata, cagar
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ALEX ROBERT WOMSIWOR
223 — 131
  • Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.b. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Rayadan Taman Wisata Alam.c.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 413/Pid.Sus LH/2021/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
EDI TUSSILO Bin H. ABDUL PALIL
90 — 15
  • lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapatdipisahkan.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penggunaan kawasan hutan adalahpenggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi danperuntukan kawasan hutan tersebut.Jenis jenis kawasan hutan antara lain :Hutan Konservasi yang terdiri :Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.PL.R
Tanggal 5 Desember 2011 — H. ARDIANSYAH, SE LAWAN DIMAL D. DAYA, DKK
116 — 23
  • membicarakan tentang penjualan tanah lokasi pekuburantersebut ; 59bahwa saksi tidak pernah sama sekali berniat untuk memindahkan sandung ; bahwa saksi sebagai ahli waris tidak bersedia tanah tersebut dijual, karena sandungsandung tersebut sudah lama ada dan yang pertama ada di Kota Palangka Raya,seharusnya kelompokkelompok tersebut memelihara dan melestarikannya kalauperlu dijadikan asset daerah atau asset budaya daerah seharusnya PemerintahDaerah turun tangan menjadikan lokasi tersebut dijadikan Cagar
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus Konservasi SDA
Upload : 27-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 192 / Pid.sus / 2017 / PN Pdl
I. SAKRI Bin (Alm) SAKRIA, Terdakwa II. ROHIM Bin NABO dan Terdakwa III. ANTA Bin SARJAM
410 — 21
  • berbagai keuntungan;Bahwa Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhlukhidup dengan lingkungannya;Bahwa Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarianalam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistemzonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, danrekreasi alam;Bahwa Taman Nasional Ujung Kulon mengacu pada keputusanMenteri Kehutanan Nomor : 284/KptsII/1992 tentang perubahanfungsi kawasan Ujung Kulon dari status cagar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 24 Juni 2015 — Drs. ONGGUNG SILABAN
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiataan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi denganbaik yang akibatnya negara dan bahkan dunia mengalami kerugian yang tidak ternilai dengan hilangnya penyangga kehidupan dan cagar biosfer.2. Pada daerah kawasan hutan lindung telah terjadi perubahanbentang lahan alami dan alih fungsi lahan, dari hutan pinusmenjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp sebingga timbulkerusakan hutan secara vertikal dan horizontal.3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA CQ WALIKOTA SURAKARTA Diwakili Oleh : Th. Wahyu Winarto, SH.MH.CIL
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Raden Ayu Suharni
Terbanding/Tergugat II : Tuan Raden Mas Sumbogo Hardjo Kusumo
Terbanding/Tergugat III : Nyonya Raden Ayu Imraminah Sugianto
Terbanding/Tergugat IV : Tuan Raden Kuncoro, Sarjana Ekonomi
Terbanding/Tergugat V : Tuan Raden Mas Eli Ebram
Terbanding/Tergugat VI : Nyonya Endang Mariastuti, Bachelor Of Art
Terbanding/Tergugat VII : Tuan Raden Mas Insinyur Issoesetyo
Terbanding/Tergugat VIII : Tuan Raden Mas Suryadi
Terbanding/Tergugat IX : Tuan Raden Mas Insinyur Gregorius Bernard Ibu Sudiro
Terbanding/Tergugat X : Nyonya Bendoro Raden Ayu Koesmariyati Djatikusumo
Terbanding/Tergugat XI : Tuan Raden Mas Suparto
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : YAYASAN RADYO PUSTOKO ditulis juga RADYA PUSTAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : PENGUASA KRATON
339 — 223
  • secarahukum Pelawan sudah tidak ada hak lagi untuk memiliki, menguasai,memakai serta menggunakan tanah objek sengketa Tanah Sriwedaridimaksud sehingga dengan demikian Pelawan telah melakukanpelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif serta pembangkanganterhadap negara karena pengadilan adalah representatif negara sertabertindak untuk dan atas nama negara.Bahwa selain itu, Pelawan dalam berbagai kesempatan telah menyatakanbahwa objek sengketa saat ini telan menjadi asset publik (kepentinganumum), cagar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj.
Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana - TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
371 — 33
  • lokasi Terdakwa di Petak 73, hal tersebut telah pernahdisampaikan kepada Pemda Lumajang, dan setelah diamati olehPinak Pemda Lumajang, dimana lahan/ Petak 73 adalah salahkarena menurut Petunjuk Menteri Dalam Negeri petak 73 KRPHProbolinggo atas nama Desa Kenongo, padahal di Tanah NegaraTersebut Desa Kenongo tidak ada disitu, hal ini juga didukung olehKepala Desa Kenongo yang ikut berjuang mempertahankan assetyang ada diperbatasan, dan ada di Gunung Tambing Patok 38, dan39 di peta yang ada adalah Cagar
    sebagaidasar hukum dikawasan hutan yang kemudian digambar dan diambil titikpada bulan Maret 2015 setelah mendapat informasi ada kegiatanmasyarakat;Bahwa ahli menerangkan, yang tahu pasti tentang kegiatan adalah KPH,karena di Biro Perencanaan untuk pengelolaan, di daerah KPH yangmemberitahu;Bahwa ahli menerangkan, setelah ada kejadian baru menggambar petakpetak dan ada laporan, lalu ahli dipanggil ke Polres pada bulan Agustusdiperiksa, dan ahli menggambar 3 titik lokasi, dan dikawasan itu adakawasan cagar
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Mjl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
NANA RUDIANA Bin SAENUDIN
263 — 18
  • Termasuk dalam Hutan Konservasi adalah Cagar Alam,Suaka Margasatwa, Taman Buru dan Taman Nasional;Bahwa kawasan HAS sebagaimana disebutkan (pada petak 59 j, KRPHLebakwangi BKPH Garawangi KPH Kuningan) sebetulnya tidak tepat disebutkawasan hutan alam menurut definisi Hutan Alam Sekunder, karenahutannya terbentuk berasal dari hasil penanaman pohon (termasuk untukpohon jenis Sonokeling).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 118/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 17 April 2017 — GUNAWAN YUSUF >< PT.MERPATI ABADI SEJAHTERA CS
201 — 204
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentangRencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)dalam Peta Zonasi Kecamatan Menteng lokasi bidang tanah diJalan Agus Salim No.111, Kelurahan Menteng, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat adalah termasuk dalam ID Subblok002.R.5.g, Zona Perumahan KDB Sedang Tinggi, Sub Zona RumahBesar dan daerah pelestarian kawasan cagar budaya dan bukanwilayah peruntukan untuk kantor ataupun showroom. (Bukti P7)5.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 414/Pid.Sus LH/2021/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
DAUD ARNANDO Bin MARZUKI
85 — 14
  • lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapatdipisahkan.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penggunaan kawasan hutan adalahpenggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi danperuntukan kawasan hutan tersebut.Jenis jenis kawasan hutan antara lain :Hutan Konservasi yang terdiri :Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Andru Surya Wijaya Jo
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
2.Deniel Candra
Intervensi:
Deniel Candra
368 — 672
  • kepada Tergugat dalam Penerbitan SHMObjek Sengketa tertanggal 26 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat permohonan Pemblokiran terhadap SHM ObjekSengketa tertanggal 06 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Tanda Terima Surat Pemblokiran (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor: 259 / M / 2013 Tentang Penetapan Satuan RuangGeografis Muara Jambi Sebagai Kawasan Cagar
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
983 — 2491
  • atau pembangunan yangberkelanjutan2. perlindungan dan preservasi udara, air, tanah, flora danfauna dan proses esensial untuk dapat menjagakeutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.3. memperoleh standar kesehatan yang tinggi4. memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehatdan aman5. perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman,sehat dan tertata baik secara ekologis6. akses ekologi terhadap alam dan konservasi danpenggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumberdayanya7. preservasi cagar
    :Pasal 1 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alamdan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem.Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugasHal 48 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.GLH/2018/PN Bglpenyelenggaraan konservasi sumber daya alam danekosistemnya di cagar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Drs. Urbanus Bella;
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;Rumah susun sederhana;2 uv 9Tempat pembuangan sampah;7Cagar alam dan cagar budaya;s. Pertamanan;t. Panti sosial;u.
    Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;Rumah susun sederhana;2 uv 9Tempat pembuangan sampah;isCagar alam dan cagar budaya;s. Pertamanan;t. Panti sosial;u.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN .KSP
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.YUSNAR YUSUF, S.H.M.H
2.YUNASRUL, SH
Terdakwa:
ABADI TARIGAN ALIAS ABADI
428 — 36
  • Bahwa Ahli selaku Kepala BKPH Kr Tamiang di kampung sungai loeung KotaLangsa (yang wilayahnya termasuk Sungai simpang kanan arah Babo dansimpang kiri arah Tenggulun dan Kaloy, sesuai dengan Struktur organisasipembentukan KPH, selain itu keahlian Ahli di bidang planologi dan kawasanhutan; Bahwa fungsi hutan terbagi dalam hutan produksi konversi, hutan produksiterbatas, hutan lindung dan hutan konservasi; Bahwa hutan konservasi terbagi menjadi taman buru, cagar alam, tamannasional dan suaka marga satwa
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
478 — 119
  • Hutan Konservasi seluas + 630.753 hektar terdiri dari:1) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 286.516hektar.2) Suaka Alam seluas 45 hektar.3) Cagar Alam seluas 21.293 hektar.4) Suaka Margasatwa seluas 239.959 hektar.5) Taman Nasionalseluas 81.967 hektar.6) Taman Wisata Alam seluas 973 hektarb. Hutan Lindung seluas + 233.910 hektar.c. Hutan Produksi terbatas seluas + 1.017.318 hektar.d. Hutan Produksi Tetap seluas + 2.339.578 hetar.e.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
447 — 95
  • kawasan hutan produksibukit dengung kelompok hutan senami bahar yang izinnya dimiliki oleh PT.Samhutani ;Bahwa kawasan hutan di Propinsi Jambi pertama kali dibentuk pada tahun1982 yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi.Untuk di Sarolangun berdasarkan peta kawasan hutan Propinsi JambiHalaman 26 ke 67 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN SrlSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 863/MenhutI/2014, adakawasan hutan tanam nasional bukit 12 yang fungsinya untuk Konservasi,Cagar
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
98 — 28
  • ;Bahwa agar diketahui Relokasi yang disediakan olehDeveloper/Pengembang/Tergugat Il sangat tidak layak pakai dan menyalahiaturan mengingat dibuat di atas Trotoar dan atau bahu Jalan sehinggamengganggu ketertiban umum apa lagi Relokasi Kioskios sementaradibangun di area Cagar Budaya menes hal ini akan menambah tidak indahdipandang dan akan merusak nilainilai Budaya Masyarakat Menes dandikhawatirkan keamanan tidak terjamin sehubungan Bilikbilik kios dibuatdari Triplek yang tipis dan apa bila Para Pedagang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-07-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 426/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 22 Nopember 2017 — HASTI SRIWAHYUNI >< LIKUIDATOR KHAIRIL POLOAN, SH.,MH
196 — 154
  • G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal13 Maret2014 yang diajukan oleh Efri Jhonly ;Adanya saran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) BukitTinggi untuk tidak dilaksanakana Akta Jual Beli dahulusampai adanya penyelesaian terkait got dan cagar budayadilokasi tanah a quo;Secara administratif untuk dilaksanakan Akta Jual Belioleh Tergugat selaku Likuidator baru PT.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
97 — 24
  • Pasal 81 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengaturbahwa hutan telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam danSuaka Margasatwa, berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku sebelum berlakunya undangundang ini, dianggap telahditetapbkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsisesuai dengan penetapannya.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan mempunyaikepentingan hukum terhadap tanah terperkara yang oleh putusanpeninjauan kembali dinyatakan sebagai milik