., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;Membebaskan Terdakwa drg.

., dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menyatakan Terdakwa drg.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON GOBAI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama PrimairPenuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaantersebut;2.

SulawesiTenggara Nomor: LAPKKN393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebesarRp384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enamratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas

kombinasiyaitu alternatif subsidairitas maka terlebin dahulu Majelis Hakim Tipikor akan memilihdan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di atas,yaitu yang Kesatu, Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primairterbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namunsebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkandakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair adalah melanggar Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsurunsurnyasebagai berikut :Halaman. ke 116 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;Ad.1.

ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH.TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, sebagaimana disebut diatas diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) KUHP.Subsidiair :Bahwa benar Terdakwa ANSAR, B S. IP., M.

082292745753,SIM 2 082194396499.20 (Dua Puluh) buah Stempel.Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diuraikan di atas, menjadipertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam dakwaannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:Primair :Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti, maka majelis membuktikan dakwaan berikutnya dakwaanSubsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancampidana Pasal 3 Jo.

tersebut,dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Anggaran Bansos Jaringan Irigasi di 52 kelompokRp.5.000.000.000,00di Kabupaten Bojonegoro Perhitungan hasil perhitungan lapangan pekerjaan jaringan Rp. 3.702.377.000,00irigasi di 52 lokasi kelompok penerima bansos Selisih kurang perhitungan lapangan dari alokasi anggaran / Rp. 1.297.623.000,00RAB Halaman 27 dari 188 Putusan No. 122/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby waeennnaae Perbuatan terdakwa ROHMAT HARIANTO, SP, MM sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa ROHMAT HARIANTO, SP, MM Bin BROTO SUWARNOselaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dinas Pertanian KabupatenBojonegoro yang bertindak

), dan Amiarlin sebesar Rp.378.700.000, (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus riburupiah) dan Indra Kusuma sebesar Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah).Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangandengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :Primair Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya terdiri dari :1 Setiap orang ;2 Melawan hukum;3Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;4 Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

Chatab,telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain diantaranya yaitu 7.978 orangpetani penerima manfaat (terdiri atas: 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak dan 4.602 petani penerima sertifikat di KabupatenPandeglang);Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

makaDakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti;Jaksa Penuntut Umum juga dalam tuntutannya menyatakan bahwa karenaperbuatan Para Terdakwa dilakukan berdasar pada Jabatan ataukedudukannya maka menuntut hanya berdasar Pasal 3 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2001.C.PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN PERTAMA PRIMAIRPASAL 2 AYAT (1) Jo PASAL18 UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 JoUNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Jo PASAL 55 AYAT (1) KE1KUHAP.Dakwaan Primair adalah Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 Tahun Jo. Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP;Pasal 2 Ayat (1) unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;Unsur setiap orang.Unsur melawan hukum;Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainataukorporasi,Unsur dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara;Unsur setiap orangHal. 164 dari 203 hal. Put.

Pembahasan yuridis terhadap dakwaan pertamaprimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 undang undang no.31 tahun 1999 joundang undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 kuhap.), kamiHal. 183 dari 203 hal. Put. No. 770 K/PID.SUS/2015telah menguraikan pembahasan unsur Menguntungkan Diri Sendiri AtauOrang Lain Atau Suatu Korporasi.

CHAIRIL ANWAR Alias Akuek tidak terbuktibersalan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tidak ada mengambilan sampel danmemeriksa lapeling,Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanterhadap dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP., yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Gayotama Leopropita yangtelah melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Dua Jalur KutacaneBatasSumut (Lanjutan) telah menikmatinya sebesar Rp 1.229.083.026, (satu milyardua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu dua puluh enamrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

TPK/2016/PN.Pbrsebagaimana pledoi Penasehat Hukum terdakwa, untuk itulah harus dicermati danditelaah mengenai dakwaan berikut unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

PDS05/ 0.3.10/ Ft.1/01/ 2013 dari Penuntut Umumyang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa T erdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

BAMBANG SANTOSA, MM. bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 20 T ahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP pada Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

Sehingga timbul kerugian keuangan NegaraRp.706.652.261,70, dan kerugian perekonomian Negara terkait kehidupan nelayan pada umumnya dalamkecukupan penyediaan pangan nasional ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primairkarena perbuatan T erdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 T ahun 2001 T entang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP

Subsidair melanggar Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 T entang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa selanjuinya akan dipertmbangkan perihal terbukti atau tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair subsidaimya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yakni sebagai berikut:Primair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 T entang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI

Acehdengan Nomor Pengantar Surat Laporan Nomor : SR0460 /PW.01 / 05 / 2013, tanggal 07 Oktober 2013 dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan PemberianBantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya(BSP2S) atau setidaktidaknya berkisar sejumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair.Bahwa Terdakwa Ir. T. AZHARI, MM Bin T. M.

Bin Abu Bakar secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umummelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrizal, SE., M.M.

Akibat perbuatan Terdakwa, kegiatan perluasan arealSawah (cetak sawah) TA 2009 tersebut tidak selesai 100%dan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesarRp.481.272.000,00 (empat ratus delapan puluh satu jutadua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; e bahwa rangkain perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa sebagaimana tertera di atas telah memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001jo.

tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur daripasal yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum, dengan surat dakwaan yang disususn secara arternatif sebagai berikut :KESATU : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pi dana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPATAU KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; ATAU KETIGA :Terdakwa didakwa melakukan perbuatan

bukti dariPemohon maupun Termohon, maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini Hakim Praperadilan berkesimpulan dan berpendapatsebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa jika mencermati jawab jinawab antara pemohon dengantermohon bahwa materi pokok yang dipermasalahkan Pemohon adalah tidakdilakukannya penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan memadai olehTermohon dan tidak terpenuhinya dua alat bukti dalam penetapan tersangka dalamtindak pidana pasal 12 huruf , Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18, Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 20 Thun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa patut diketahui tujuan diadakannya lembaga PraPeradilan yaitu melakukan pengawasan horizontal terhadap Penyidik atau PenuntutUmum selama tersangka berada dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan,tidak lain agar tindakan itu benarbenar tidak bertentangan

tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta persidangan diatas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa NARWIN SAPUTRA Alias NarwinBin ANDI tersebut melanggar dan diancam pidanaberdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 3159Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Perbuatan Terdakwa NARWIN SAPUTRA Alias NarwinBin ANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

No. 1777 K/PID.SUS/2017sehingga dari perbuatan Terdakwal NENGAH SUBAGIARTA alias PAK PERItersebut tidaklah menghapus perbuatan melawan hukum yang mempunyaifungsi negatif, dengan demikian seharusnya unsur melawan hukum terbuktidalam perbuatan Terdakwal NENGAH SUBAGIARTA alias PAK PERI;Bahwa dari apa yang menjadi alasan kami sebagaimana yang kamiuraikan di atas, maka menurut kami perbuatan Terdakwal NENGAHSUBAGIARTA alias PAK PERI telah memenuhi unsurunsur dari dakwaanPrimair yakni Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa IEDI SUDRAJAT tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secarabersamasama dan = melawan hukum~ melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan /Keuangan Negara atau PerekonomianNegarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1e

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalahdan penjatuhan pidananya diperberat, maka Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat bandingditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer, maka dakwaansubsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,serta peraturan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini;Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PT.MNDMENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa

., M.M BINTI PANJAITAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang RI No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. HELMY ALI, M.M BINMUHAMMAD ALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip..

puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian NegaraAtas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)pada Desa Sumur Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 50/LHP/XXI1/12/2017 tanggal 15 Desember 2017.Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PLKPerbuatan Terdakwa Sarwanto Anak Dari Dangkiu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.