Menyatakan terdakwa Amir Hasan Bin Arsyad Mahmud tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSmelanggar primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Rl. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;2.

CEPI SUDIANAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor R.l Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang R.l Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHal. 48 dari Hal. 67 Putusan Perkara No. 26/PID.SUSTPK/2017/PT.

Acang, M.Ag. bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 31 dari 63 hal. Put.

ratusdua puluh juta seratus ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapanpuluh dua sen), kerugian keuangan negara tersebut disebabkan yangHalaman 22 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidakbertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua,sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN306/PW15/5/2013tanggal 23 Agustus 2013 ;Perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan terjadinyapembayaran biaya konsumsi fiktif sebesar Rp.27.272.728,00 (dua puluh tujuh juta duaratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sewa base camp lapangdi 12 Desa obyek redistribusi tanah obyek landreform sebesar Rp.5.000,000, (lima jutarupiah) dan honor petugas pembantu petugas lapang sebesar Rp.7.804.000, (tujuh jutadelapan ratus empat ribu rupiah) ;29Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SSUES TDA TR es ccnssen eer cnere neem neem aRBahwa Terdakwa Drs.

(tujuh puluhjuta rupiah) melalui rekening bendahara Kejaksaan NegeriSamarinda ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah faktafakta hukum tersebut dapat memenuhiunsurunsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis akanmempertimbangkannya di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaansebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dakwaan primair, dan sebagai dakwaan subsidair dalampasal 3 Jo.

Bangun Jaya diKabupaten Tanjung Jabung Barat, TahunAnggaran 2009 Nomor : SR3541/PW05/5/2012 tanggal 11September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan perwakilan 10Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi atau sekitar jumlahtersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun

Kwt.Tanah/XII/03 tanggal Rp. 225.000.000,0029 Desember 2003 Nomor 264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal Rp. 592.481.000,0019 Juli 2004 Nomor 263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal Rp. 471.134.000,0019 Juli 2004 Jumlah IRp. 1.288.615.000,00 2 Ganti rugi terhadap tanah negara yang seharusnya dibayar olehPemerintah Kabupaten Bulungan Rp. 0,00 Jumlah kerugian keuangan negara/daerah berupa pembayaran kepada= IRp. 1.288.615.000,00pihak yang tidak berhak(12) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan(Alm) adalah senilai Rp 436.337.000, (empat ratus tiga puluh enam juta tigaratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke1

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa 1 KhainlAnwar, SE Bin Sarwani Jamal tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufa, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan primair;Membebaskan

benar dalam menguji kebenaran maksud suratsurat bukti, telahmerugikan Keuangan Negara dan menguntungkan PT ParadisoPakarindo sebesar Rp5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratusdelapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratusdelapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen), akan tetapi Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan Terdakwa atau oranglain atau korporasi menjadi bertambah akibat perbuatan Terdakwa,karenanya ia dibebaskan dari unsur ke3 dakwaan primair Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

No. 2342 K/Pid.Sus/2013Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MH.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa SUPRIANTO, SH.

No. 521 K/Pid.Sus/2012 408.303.600 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa ZULKIAM, S.Pd.

ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen).Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG> Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Karawangtelah mengalami kerugiansebesar Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluhtujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluhsen) atau setidaktidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku PejabatSementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TirtaTarum Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanBupati

rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tigamilyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dariAPBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru TamanPendidikan Al Quran (BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal20 Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa ABD.

negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 36.872.728, (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuhpuluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaktidaknya sebesarjumlah itu yang terdiri dari uang transport petugas penyuluh sebesar sebesarRp.9.600,000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang konsumsi sebesarRp.27.272.728, (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh dua ribu tujuh ratus dua puluhdelapan rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUIS A DIR. cscs nero este ene ee cataEe en ceeRe eenBahwa Terdakwa Tri Warno, SH dalam kapasitasnya selaku Kepala Sub SeksiLandreform dan Konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkansurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPDANKEDUA :PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Demikian pulaterhadap dakwaan kedua dan ketiga.Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, pledoiPenasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akanterjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsurunsur pasal yangdidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Apabila dakwaan primair telahterbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya,namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan subsidatr.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan kedua primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Menyatakan Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SEterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangHalaman 2 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN AmbUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam DakwaanPrimair.2.

extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham = yang formailistislegal thingking danmengutamakan kebenaran substansial dari perouatan yang didakwakansebagai suatu tindak pidana;Halaman 248 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN AmbMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bank Maluku Malutsehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7,6 Milyar;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ke5Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun = 1999

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;Membebaskan Terdakwa drg.

., dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menyatakan Terdakwa drg.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.