tanggal 31 Desember 1996;

Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008;. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008;. Permohonan pencairan pinjaman termin Nomor : 348/KJP.06.A1 tanggal 15April 2008 dengan lampiran:a.b..Daftar nama peminjam end user;Foto copy Berita acara verifikasi;Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin fasilitas KKLKdebitur an.

Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008.. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008.. Permohonan pencairan pinjaman termin Nomor : 348/KJP.06.A1 tanggal 15April 2008 dengan lampiran:a.b.C.f.g.Permohonan pencairan pinjaman termin Il Nomor : 521/KJP.06.A1 tanggal 05Daftar nama peminjam end user.Foto copy Berita acara verifikasi.Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin fasilitas KKLKdebitur an.

Foto copy Sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi, tanggal 28Desember 2006;Surat pernyataan sanggup memotong gaji, tanggal 17 April 2008;Foto copy Ikhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1IPPRK)Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02MAPRK);Foto copy Formulir Analisa Keuangan Kerjasama (PAKS 3 FAKS);Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008;Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008;Permohonan pencairan pinjaman

HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22Agustus 2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antaraCV.

HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari 2015perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV.Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;Tanda terima uang tanggal 31 Agustus

Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara, yang diangkat dengan Surat Keputusan Nomor : 94/620,tanggal 2 April 1988, (BuktiP1).Bahwa Penggugat memiliki Surat keputusan Direksi PT. Bank DaerahMaluku Nomor DIR/82/KP , tertanggal 27 Juli 2010 tentang kenaikan gajiberkala Pegawai tahun 2009 atas nama Penggugat (Bukti P.2)Bahwa Penggugat Pensiundengan Surat Keputusan Direksi PT.

Foto copy, Surat Keputusan Nomor : 94/620 tanggal 12 April 1988,telah diberi meterai cukup dan disesuai aslinya, diberi tanda bukti PLi2. Foto copy, Surat keputusan Direksi PT BPDM Nomor DIR/82/KP.Tanggal 27 Juli 2010, telah diberi meterai cukup dan disesuaiaslinya, diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy, Surat Keputusan Direksi PT BPDM tanggal 31 Agustus2012, telah diberi meterai cukup dan disesuai aslinya, diberi tandabukti P3 ;4.

Nomor : 524/620/31/2012 tertanggal 09 Juli 2012.;41. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang. Nomor : 524/622/31/2012 tertanggal 11 Juli 2012;42. Foto Copy Proposal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi Kelompok Tani Bumi Agung.;43. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun 2012. 44.

Nomor : 524/620/31/2012 tertanggal 09 Juli 2012.;Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan KesehatanHewan. Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI UnitTalang Padang. Nomor : 524/622/31/2012 tertanggal 11 Juli 2012;Foto Copy Proposal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi KelompokTani Bumi Agung.

PELABUHAN INDONESIA Ill (PERSERO) CABANGTANJUNG PERAK, berkedudukan di Jalan Tanjung PerakTimur Nomor 620, Surabaya;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukuh Pramono Budi,S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada KantorHukum Pramono & Partners Law Firm, beralamat di Jalan DarulAisyah Ill Nomor 09, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: KP.0503/129.1/P.1II2016, tanggal 15Juni 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

AdapunUpaya Administratif dimaksud berdasarkan pada ayat (2) terdiri atasKeberatan dan Banding, jika warga masyarakat masih tidak menerimapenyelesaian Banding maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) dapat diajukanHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.gugatan ke Pengadilan dan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat(18) Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999/Sip/1999,

., MagisterKenotariatan, Notaris Sukoharjo, tentang, Kesanggupan Pembayaran DenganJaminan Kuasa Menjual, ternyata Penggugat telah dibebani pembayaran uangmuka dari Tergugat sebesar Rp.108.000.000, (seratus delapan juta rupiah)yang telah dibayar, sehingga beban kewajiban Penggugat terhadap Tergugatadalah sebesar Rp.620 000.000, (enam ratus dua puluh juta rupiah) dikurangidengan kekurangan Tergugat perihal uang Pendidikan dan Medical Chek Upsebesar Rp.308.400.000, (tiga ratus delapan juta empat ratus

Dengan kata lain hak milik atas suatu benda tidakbergerak / tanah belum berpindah saat peranjian jual beli dibuat.Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdatayang menyatakan bahwa:terhadap benda tidak bergerak maka pengalihan haknya harus dilakukansecara yuridis, dan mendaftarkannya dalam register umum yang telahdisediakan khusus.Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan secara yuridis (yuridischelevering) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu bendadari seorang kepada

IRWAN SEJAHTERA yakni IRWAN, SE sebagai penanggung jawab pada paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Tepanma Towe Hitam dengan nomor kontrak : 620/ 254/ KONT/ BM-DPUPR/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018

kepadapimpinan instansi;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnyakepada Bupati Labuhan Batu Selatan dengan berita acara penyerahan;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa di mulai;Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620

Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620/204/DPUPE/2009 menetapkan Panitia PelaksanaPekerjaan dan Pengelola Kegiatan dengan susunan sebagai berikut :1. Drs. M. Bahrun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan(ketua merangkap Asisten danpengawasan);2. Drs.

Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, PerihalPermohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.

Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawesebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : PermohonanPembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.

Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/X1/2011 Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal :Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.Kana Farma Indonesia;Surat Nomor : 4093/PPK/DINKES/2011 Tanggal 28 November 2011,Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kota Lhokseumawe;Surat Nomor: 900/4694/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal :Persetujuan Permohonan

Ketua Muda Pidana Nomor: 1597/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MAtanggal 02 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014;9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Ketua Muda Pidana Nomor: 1598/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MAtanggal 02 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Ketua Muda Pidana Nomor: 2438/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MAtanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2014;11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Ketua Muda Pidana Nomor: 2439/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MAtanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang karena didakwa:KESATUPRIMAIR :Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV.Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapasebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas

Mulkan Tajudin, MM dengan membawa SuratNomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan,yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakaninfrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alamberikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur Kec.

Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan,yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (viaonline) via Kantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT.

Mulkan Tajudin, MM dengan membawaSurat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil SurveyLapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanyakerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencanaalam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana AnggaranBiaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa RenahPanjangDesa Napal Jungur Kec.

Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukankepada Kepala BPBD Kab. Seluma. 15.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah). 16.1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT.

Pontianak dalam hal ini Wali Kota Pontianak :1) Padahal menggunakan sebagian tanah perkaraAquo untuk Jalan Gusti Sulung Lelanang sebagaimanadalil gugatannya dalam posita Nomor 7 bahwa obyeksengketa sudah tidak utuh lagi karena telah terpotongdengan badan jalan raya Gusti Sulung Lelanang.2) Wali kota Pontianak juga telah melakukanpelebaran jalan Gusti Sulung Lelanang, sesuai surat Walikota Pontianak tentang permohonan izinkepada Pangdam VI/Tpr (dahulu) untuk keperluantersebut melalui suratnya No 620

Mengenai Luas Tanah1) Bahwa Penggugat mengakui tanah objek perkaratelah terpotong badan jalan raya Gusti SulungLelanang batas dari trotoar sebelah jalan yaitu lebar +12 M adalah hal yang tidak benar dan mengadaada,sebab jalan Gusti Sulung Lelanang lebarnya 7 meterdan baru akan diperlebar menjadi 11 meter sesuaidengan Surat Walikota Pontianak Nomor 620/075/D.PU.BM tanggal 12 Pebruari 2010 tentangPermohonan izin penggunaan sebagian tanah AsramaCemara untuk pelebaran jalan kepada Pangdam VI/Tpr(dahulu

namun karenaadanya permohonan Wali Kota Pontianak kepada Pangdam VI1/Tpr (dahulu), melalui Surat Nomor 620/075/DPU.BM tanggal 12Pebruari 2010 dan Surat Nomor 640/762.1/DPU tanggal 24 Juni2010 kepada Pangdam XII/Tpr, untuk menggunakan sebagiantanah Asrama Cemara guna kepentingan pelebaran jalan GustiSulung Lelanang khususnya didepan Asrama Cemara seluas 816M?, sehingga sekarang luas tanah Asrama Cemara TNI ADadalah sisa 8.468 M?

Foto copy Surat Walikota Nomor 620/075/DPU.BM tanggal 12 Februari2010 perihal Permohonan izin penggunaan sebagian lahan untuk pelebaranjalan, daftar bukti TI25;26. Foto copy Surat Walikota Nomor 640/762.1/DPU tanggal 24 Juni 2010perihal Permohonan izin penggunaan sebagian lahan untuk penataan danpelebaran jalan/saluran, daftar bukti TI26;27. Foto copy Sket Lokasi Asrama Cemara dari BPN Kota Pontianak, daftarbukti TI27;28. Foto copy Gambar Situasi Asrama Cemara April 2003, daftar bukti TI28;29.

SK-16 / 620, tanggal 21 Januari 1988 tentangPengangkatankaryawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku atasnama W. Balsala.

SK16 / 620, tanggal 21 Januari 1988tentang Pengangkatan karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku atasnama W. Balsala.24) 5 (lima) lembar Foto Copy Legalisir Surat KKeputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Maluku Nomor Dir/47/KP, tanggal 07 September 200,tentang Mutasi Dan Penempatan Kontrol Intern Cabang dan Staf KantorCabang PT.

SK16 / 620, tanggal 21 Januari 1988tentang Pengangkatan karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Malukuatas nama W. Balsala.24.5 (lima) lembar Foto Copy Legalisir Surat KKeputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Maluku Nomor Dir/47/KP, tanggal 07 September200, tentang Mutasi Dan Penempatan Kontrol Intern Cabang dan StafKantor Cabang PT.

Hal ini seialan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29Desember 1999 menegaskan bahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang meniadi wewenang tersebut, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi.

PP No. 24 tahun1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturantanah , maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa q auo merupakankompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum.Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwa yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perobuatan

Muchlis Akbar Thaherdengan luas 125 M2 yang terletak di Jalan Nangka/Tuanku Tambusai PerkantoranPaninsula Kota Pekanbaru dengan batasbatas sebagaimana dalam surat gugatan;4 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit ruko dikuasai berdasarkan NomorInduk Bidang 2578 Sertifikat Hak Milik Nomor 620 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru atas nama Alm.

yang terletak di Jalan Nangka/TuankuTambusai Perkantoran Paninsula Kota Pekanbaru dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ruko milik Ratna Khuswatien 5 M;Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ruko milik Ir.Hawari Nasution 25 M;Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 5 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamsir 5 M;4 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit ruko dikuasai berdasarkanNomor Induk Bidang 2578 Sertifikat Hak Milik Nomor 620 yang dikeluarkanoleh

. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.

tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.9328.25,30.31a2.oo.34.35.36.37.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620

Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620

tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.14127.28.29.30.31az.33.34.35.36.oT.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620

Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : PermohonanPembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.

Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawesebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : PermohonanPembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.

Bank Aceh Syariah CabangLhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November 2011;Surat Nomor : 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal :Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.Kana Farma Indonesia;Surat Nomor : 4093/PPK/DINKES/2011 Tanggal 28 November 2011,Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kota Lhokseumawe;Surat Nomor: 900/4694/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal :Persetujuan Permohonan