Nomor : 1245 K/Pid.Sus/201015.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland (FH), beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci kepada Tim Tekhnis Pengadaan Sarana PeternakanKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAKnon DR), Nomor : 521/272/TPH/ DPBUN/ 2007, tertanggal 15Maret 2007, prihal Pengadaan Ternak.Asli Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal,Ketua Kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek KecamatanGunung

Nomor : 1245 K/Pid.Sus/2010DD.56.57.58.59.60.61.62.63.Kerinci Tahun Angaran 2006, beserta lampiran.Fhoto copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanKabupaten Kerinci Nomor 800/752/DPBUN/2006, tanggal 10Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis LapanganKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarna Pertanian (DAK)Kabupaten Kerinci Tahun Angaran 2006, beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci kepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor521.3/1353/TPHDPBUN

Foto Copy Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pertanian Tahun 2006, Nomor 876/KU.220/A/12/2005.91. Foto Copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari CV.Kadjora tertanggal 05 Oktober 2006, senilai Rp. 70.156.800,.92. Asli Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2006 atas namaH. SUPARMAN DJAF (Direktur CV. KADJORA).Selurunnya dikembalikan kepada penuntut umum untukdipergunakan dalam perkara Sumpah palsu atas nama Terdakwa H.Suparman Djaf Bin H.

PeternakanTahun 2006, beserta lampiran (Bukti PU63) ;Fhoto copy Bagian uraian dari SK Menteri Pertanian No.358/Kpts/TN.410/5/1988 tertanggal 30 Mei 1988 (Bukti PU64) ;Fhoto copy Buku Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yangBaik (Good Farming Practice dari Direktorat Jenderal ProduksiPeternakan Direktorat budidaya Peternakan (Bukti PU65) ;Fhoto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 876/KU.220/A/12/05 tentang Petunjuk tekhnis penggunaan DAK bidangpertanian TA.2006, tertanggal 16 Desember 2006 (Bukti

Nomor : 1245 K/Pid.Sus/2010memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang dan jasa.Ketentuan tersebut di atas sama isinya dengan Pasal 11 ayat (1) hurufb Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukanbahwa Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaanpengadaan memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan tekhnisdan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.Bertitik tolak dari ketentuan

RYAN PUTRA UTAMA berdasarkan laporan dari konsultanpengawas.Untuk system pembayaran pada proyek tersebut Berdasarkanberita acara aanwezing pelelangan tekhnis pembayaran padaproyek pekerjaan tersebut adalah berdasarkan MC (MUONTLYCERTIVICATE) dan Saksi menandatangani dokumendokumenpencairan berupa dokumen berita acara hasil pekerjaan danberita acara pembayaran fisik pada tanggal 21 Desember 2011sekira jam 11.00 wita dalam ruangan Saksi di kantor Dinas PUKab. Kotabaru Jin.

Asisten Tekhnis Dinas PU Kab. Kotabaru.d. KPA (kuasa pengguna anggaran) Dinas PU Kotabaru yaitusdr. H. AHMAD MUSLIM.e. Sdr.

MT. selaku Pengguna anggran (PA).Untuk system pembayaran pada proyek tersebut Berdasarkanberita acara aanwezing pelelangan tekhnis pembayaran padaproyek pekerjaan tersebut adalah berdasarkan MC (MUONTLYCERTIVICATE) dan Saksi menandatangani dokumendokumenpencairan berupa dokumen berita acara hasil pekerjaan danberita acara pembayaran fisik pada tanggal 21 Desember 2011sekira jam 11.00 wita dalam ruangan Saksi di kantor Dinas PUKab. Kotabaru Jin.

Asisten Tekhnis Dinas PU Kab. Kotabaru.168169h. KPA (kuasa pengguna anggaran) Dinas PU Kotabaru yaitusdr. H. AHMAD MUSLIM.e. Sdr. RAMLI (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan). Pengurangan volume pekerjaan dari RAB awal untuk menambah lebar jalan dSTA4+000, Box culvert 2x1, 5x6 (single) STA4+600 dan PT.RIYAN PUTRA UTAMA sudah melaksanakan pekerjaan tersebutsesuai dengan CCO (Contact change order) yang ada. Bahwa Sdr.

Menunjuk dan mengangkat PPK (pejabat pembuatkomitmen) dan PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)pada SKPD tersebut. Menunjuk dan mengangkat Panitia lelang / pejabatpengadaan. Malakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajakkecuali yang diatur lain oleh undangundang. Mengadakan ikatan perjanjian, kerjasama dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menyatakan CV.Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telahdilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku KetuaPanitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. Anmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepadaPPK;10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap kan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

I/369/IX/2004 tanggal 22September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujuilokasi dialokasikan kepada PT.

II/369/IX/2004 tanggal 22September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujuilokasi dialokasikan kepada PT.

Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit MultiUtama dan PT Tanjung Sawit Abadi;1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat Perwakilan Kantor Pertanahan KabLamandau Nomor : 14.460.42.2004 Tanggal 22 Sept 2004 , PerihalPertimbangan Tekhnis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit A.n PTTanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama;Foto copy (legalisir) surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Tengan Nomor : 638.540.42.2007 , tanggal 12 Juni 2007 perihalPermohonan HGU

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk.7. Menjawab sanggahan.8. Menetapkan penyedia barang / jasa pelelangan atau penunjukkanlangsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000.000, ( seratus milyard rupiah ).9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksikepada PPK.10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa.11.

DUTARAMA terkait dengan spesifikasi tekhnis kualitas beton untuk sloof, kolom,balok dan plat lantai dengan mutu beton K 300 ~ fc 26,40 Mpa dengananalisa harga satuan pekerjaan sloof, kolom, balok dan plat lantai padapenawaran PT Duta Rama adalah dengan kualitas beton K 2252 fc 19,30Mpa tersebut adalah adanya awal terjadinya kesalahan pada dokumenpengadaan untuk produk dari PPK yaitu spesifikasi tekhnis dan BQ yangsaksi upload lewat LPSE terjadi perbedaan untuk mutu beton sehingga dariPT.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk.7. Menjawab sanggahan.8. Menetapkan penyedia barang / jasa pelelangan atau penunjukkanlangsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000.000, ( seratus milyard rupiah ).9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksikepada PPK.10. Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang / jasa11.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk.7. Menjawab sanggahan.8. Menetapkan penyedia barang / jasa pelelangan atau penunjukkanlangsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000.000, ( seratus milyard rupiah ).9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksikepada PPK.10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa11.

Evaluasi tekhnis.11. Evaluasi harga.12. Evaluasi kualifikasi dan dan pembuktian kualifikasi.13. Membuat berita Acara hasil pelelangan.14. Penetapan pemenang.15. Pengumuman pemenang.16. Sanggahan.17.

Saksi SHODIKIN: Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkarapencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ; Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;Bahwa para Terdakwa adalah karyawan bagian tekhnis PT TobaPengembang Sejahtera,sama dengan saksi ; Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 15.00 WIBsaat saksi sedang mengawasi pekerjaan penarikan kabel tenantgedung, saat saksi membuka ruang PDT (Panel Distribution Terminal)nomor P7P2 saksi melihat kabel grounding di lantai

7 Tower A sudahterpotong ; Bahwa pintu ruaang PDT dalam keadaan baik, kuncinya tidak rusak ; Bahwa kunci ruang PTD disimpan di ruang tekhnis!

mengambil kabel tersebut dengan cara membuka paksa gardu travo lemaripanel /LP panel dengan menggunakan kunci kemudian memutus aiiran listrikmenggunakan tang selanjutnya memotong kabel menggunakan gergaji besi.Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pemah meminta ijin tedebih dulu saat mengambilbarang tersebut.Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa mengakibatkan terganggunya jaringan listrikberupa padamnya aliran liustrik disekitamya serta tidak adanya jalur cadangan kabellistrik jika terjadi gangguyan tekhnis

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa mengakibatkan terganggunya jaringan listrikberupa padamnya aliran liustrik disekitamya serta tidak adanya jalur cadangan kabellistrik jika terjadi gangguyan tekhnis serta bila adanya petir serta turun naiknya teganganyang dapat mengakibatkan kebakaran.

II/369/IX/2004 tanggal22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. TanjungSawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikanHalaman 2 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT.

II/369/IX/2004 tanggal22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. TanjungHalaman 14 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikankepada PT. Sawit Multi Utama dan PT.

II/369/IX/2004 tanggal22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. TanjungSawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikanHalaman 16 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.kepada PT. Sawit Multi Utama dan PT.

II/369/IX/2004 tanggal22 September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT. TanjungHalaman 28 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujui lokasi dialokasikankepada PT. Sawit Multi Utama dan PT.

Ijin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Multi Utama dan PT Tanjung Sawit Abadi;7) 1 (Satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat Perwakilan KantorPertanahan Kab Lamandau Nomor : 14.460.42.2004 Tanggal 22Sept 2004 , Perihal Pertimbangan Tekhnis Pemberian Ijin LokasiPerkebunan Kelapa sawit A.n PT Tanjung Sawit Abadi dan PTSawit Multi Utama;8) Foto copy (legalisir) surat Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Propinsi Kalimantan Tengan Nomor : 638.540.42.2007 ,tanggal 12 Juni 2007 perihal Permohonan

Pekerjaan Pelaksanaan; Pekerjaan Administrasi dan Pelaporan; Pekerjaan Perawatan ; dan Pekerjaan lain yang tercantum atau yang dimaksudkan dalampetunjuk operasional, gambargambar dan spesifikasi tekhnis.

AcehBarat T.A 2018 selaku PPTK ( Pejabat Pembantu Tekhnis Kegiatan ) didinas pendidikan KAb. Aceh Barat;Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK ( Pejabatpembantu Tekhnis Kegiatan ) di dinas pendidikan KAb.

Aceh Barat;Bahwa petunjuk tekhnis tentang kegiatan Rehabilitasi ruang kelas danpembangunan SD dan SMP yang bersumber dari DAK REGULER FisikBidang Pendidikan T.A 2018 di Kab.

PIHAK KEDUA juga dalam mengelola DAK fisik tahun anggaran 2018ini harus sesual dengan Petunjuk Tekhnis DAK Bidang pendidikanHalaman 44 dari 103 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Bnadan petunjuk Operasional, serta peraturan Perundangundanganyang terkait;c.

PIHAK KEDUA dalam melaksnakan kegiatan diwajibkan menyusunRencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukanbeserta spesifikasinya, Jumlah dan perkiraan harga yang menjadibagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganmengacu kepada petunjuk tekhnis DAK Fisik dan PetunjukOperasional;d.

Putusan Nomor 619 K/Pid.Sus/2019 Bahwa dalam perkara a quo, tidak terbukti adanya kerugian keuangannegara, tidak terbukti pula adanya intervensi Terdakwa sehingga selakuanggota DPRD, Terdakwa melakukan fungsi pengawasannya hanya dibidang kebijakan bukan tekhnis; Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena perbuatanTerdakwa tidak memenuhi unsurunsur dakwaan Penuntut Umum olehkarenanya Terdakwa harus dibebaskan ( Vnjspraak),Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon

berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannyapermohonnya isbat nikah dalam rangka mengurus mengurus akta kelahiran anak makaterhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkanpada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 10 Juni 2015 dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedomantekhnis administrasi dan tekhnis

dapat memberikan hak suaranya dalampemilukada, maka sesorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap,namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, makaorang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa EKTP atau KTPelektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis

Tanaimalias Sam sebagai petugas tinta dan pemilin mencelupkan ujung jarikelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesaimelakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;Bahwa seluruh anggota KPPS sudah pernah BIMTEK (bimbingan tekhnis)yang diadakan oleh KPU (komisi pemilinan umum) dan diajarkan tentangprosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum tentangpemilukada;Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8bulan sebelum pemilihan

Tanaimalias Sam sebagai petugas tinta dan pemilin mencelupkan ujung jarikelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesaimelakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilinan umum) dandiajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilin, serta aturanaturanhukum tentang pemilukada;Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukanpemungutan suara

kedalam kotak suara, kemudian saksi Israwatiberjalan menuju kearah saksi untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru,kemudian keluar melalui pintu keluar;Bahwa saksi menghafal wajahwajah para pemilin yang telah melakukanpencoblosan karena merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, agarjangan sampai ada orangorang yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali;Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.BulBahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis

diketahui bahwa saksi tidak benarmenyuruh atau mengarahkan siapapun juga untuk melakukan pencoblosan diTPS VI maupun di TPS lainnya bilamana EKTP seseorang tersebut bukan EKTP Kabupaten Buol, karena saksi selaku ketua KPPS IV mengerti akantugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS, namun saksi hanyamengatakan kepada Mohammad Faisal (penuntutan terpisah) bahwa untukpemilih dengan menggunakan EKTP silahkan melapor ke kantor kelurahanleok Il;Bahwa saksi telah beberapa mengikuti BIMTEK (bimbingan tekhnis

Nomor 12 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD), yang isinya bahwa UPTD Kasda berada dalam strukturorganisasi DPKAD dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; Bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 88Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana TekhnisDinas Kas Daerah Kota Semarang bahwa tugas Kepala UPTD Kasdaadalah melaksanakan sebagian kegiatan tekhnis

, pengawasan danpengendalian di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluarankas ;j.. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidangpelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ;k. menyusun laporan realisasi anggaran UPTD Kas Daerah ;. menyusun laporan kinerja program UPTD Kas Daerah ; danm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugasnya ; Bahwasesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis

ditunjuk sebagai penyimpan KasDaerah Pemerintah Kota Semarang yang salah satunya adalah DyahAyu Kusumaningrum selaku Personal Banker dari Bank BTPN CabangSemarang ; Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Kasda DPKAD KotaSemarang sejak tanggal 20 Januari 2014, untuk dasar pengangkatanyaitu Surat Keputusan Walikota Nomor tidak ingat, tanggal 20 Januari2014; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan WalikotaNomor 88 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnitPelaksana Tekhnis

Dinas Kas Daerah Kota Semarang, tugas dankewajiban Kepala UPTD Kasda Kota Semarang adalah melaksanakansebagian kegiatan tekhnis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ; Bahwa kemudian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut,Kepala UPTD Kas Daerah mempunyai fungsi :a. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan penerimaan danpengeluaran kas ;b.

pemantauan, pengawasan danpengendalian di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluarankas;j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidangpelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ;k. menyusun laporan realisasi anggaran UPTD Kas Daerah ;. menyusun laporan kinerja program UPTD Kas Daerah ; danm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugasnya ; Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis

Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.mempresentasikan gambar rancang bangun, spesifikasi tekhnistersebut, di Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap IkanKementerian Kelautan Dan Perikanan Rl, dan Tim Tekhnismemberikan petunjuk untuk memperbaiki gambar rancang bangundan spesifikasi tekhnis.

Tetapi Sudarsoyo tidak melaksanakanpetunjuk tekhnis tersebut, demikian pula gambar rancang bangunkapal seharusnya dimintakan persetujuan dan diketahui oleh TimTekhnis, namun hal tersebut tidak dilakukannya, tetapi diserahkanlangsung kepada Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.;e Bahwa kemudian Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPKmenyusun HPS untuk pekerjaan pembangunan kapal Inka Mina.Setelah itu Ir.

Amsek Nusantara menandatanganiSurat Perjanjian Kerja masingmasing :Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PihakPertama) tanggal 19 Maret 2014Nomor : SPK .01/AMSEK/II/2014 (Pihak Kedua)untuk pekerjaan Konsultansi Manajemen dengan nilai sebesar Rp.233.805.000, (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima riburupiah);Bahwa Sudarsoyo selaku Konsultansi Manajemen membuat gambarrancang bangun kapal Inka Mina,spesifikasi tekhnis, dan drafRencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) unit kapal seharga

Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.mempresentasikan gambar rancang bangun, spesifikasi tekhnistersebut, di Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap IkanKementerian Kelautan Dan Perikanan RI, dan Tim Tekhnismemberikan petunjuk untuk memperbaiki gambar rancang bangundan spesifikasi tekhnis.

Tetapi Sudarsoyo tidak melaksanakanpetunjuk tekhnis tersebut, demikian pula gambar rancang bangunkapal seharusnya dimintakan persetujuan dan diketahui oleh TimTekhnis, namun hal tersebut tidak dilakukannya, tetapi diserahkanlangsung kepada Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.;Bahwa kemudian Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selakuPPK menyusun HPS untuk pekerjaan pembangunan kapal Inka Mina.Setelah itu Ir.

Paloh Pelaksana Kegiatan di Medan, Tendi Assamsi Pelaksana Kegiatan di Palembang turunke Lantai 18 yang sudah ada Komite Eksekutif (KE) yaitu Krisna Bayu, Dody Iswandi danDasril Anwar untuk mendengar briefing (pengarahan) singkat dari Dody Iswandi (SekjenKOI) yang intinya mengarahkan Terdakwa bersama dengan vendor lainnya untukberkumpul lagi pada tanggal 16 Desember 2015 untuk pemaparan tekhnis pekerjaan dansaat itu ditanyakan pada masingmasing vendor siapa yang siap, kemudian Terdakwa(Direktur PT

Lantai 18 dihadapanpihak KOI yaitu Dody Iswandi, Anjas Rivai, Krisna Bayu, Dasril Anwar, Helen Sarita DeLima dan juga ada konsultan carnaval dari Jember Festival, Terdakwa yang diwakili olehAdriyansah melakukan presentasi proposal Tekhnis PT.

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKIb.Forum Musyawarah Pengadaan (FMP) memutuskan perlunya keterlibatan KomiteEksekutif selaku Pengawas untuk Kegiatan Carnaval Road To Asian Games 2018;Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015, Terdakwa yang diwakili oleh AriPranowo bersama Adriansyah datang ke Kantor KOI Lantai 19 untuk melakukanpersentasi dari proposal tekhnis PT.

BERNARD ROBERT, ST.P,MT sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab.

BERNARD ROBERT, STP,MT sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab.

KukarNomor : 128 / 800 / III / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Kukar Nomor : 128 / 800 /I / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentangpenunjukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan(PPTK) kegiatan APBD Kab.

bilamana secara formal belum didafitarkandalam Program Jamsostek, maka in casu dalam hal terjadikecelakaan kerja dan belum didaftarkan dalam Program Jamsostekmaka tetap menjadi tanggungan pengusaha (Pasal 19 ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 1993) ;Namun demikian, sekalipun secara materiil perlindungan tenaga kerjamerupakan kewajiban pengusaha, menurut UndangUndang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jamsostek ini juga secara tegas telah mengatursyarat formal/tekhnis

Perselisihan Hubungan Indusitrial/PPHI1.Bahwa sebagaimana kami paparkan di atas, terkait santunanpenetapan sebagai akibat kecelakaan kerja atau terkait besarnyasantunan yang diterima oleh tenaga kerja/keluarga, sesuai ketentuandalam Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 1992 juncto Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja juncto Pasal 12 dan Pasal 14 Permenakertrans Nomorper12/men/VI/2007 tentang Petunjuk Tekhnis

buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, dengan hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )Gram ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

Sopian ke JNE untuk mengambil paketanNarkotika jenis shabu, nanti saksi Sopian tahu setelah Terdakwa dengan saksiSopian berada di Kantor JNE mengambil paketan tersebut baru saksi Sopiandiberitahu oleh Terdakwa kalau yang mau diambil adalah Narkotika jenis shabu;Menimbang, ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji LaboratoriumBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tangani olehImelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, keteranganketerangan mengenai datadata pertanahan yangdihimpun di kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten, disusun dengan teliti danrapi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:Kelompok yuridis: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenaiapakah nama hak atas tanah tersebut; siapakah subyek yang memeganghak atas tanah tersebut; peralinan dan pembebanannya jika ada terhadaphak atas tanah tersebut; kelompok yuridis ini dihimpun dalam buku tanah;Kelompok Tekhnis

: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenai dimanakah letak tanahnya; berapakah panjang dan lebar (luas) tanahnya;penunjukan batasbatas tanahnya secara jelas; kelompok tekhnis ini akanmenghasilkan suatu peta pendaftaran tanah yang dihimpun dalam suratukur;Bahwa secara fakta hukum sebagaimana bukti T4 serta keterangan saksiMusrapa A.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, kemudian dilanjutkandengan tahapan evaluasi tekhnis, dimana perusahaan atau calon penyediadinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan. Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 2 (dua)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut yaitu kegiatan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah PT Rimbo Peraduandan PT Bunga Tanjung Raya dan untuk Paket 11 hanya 1 (satu) pesertayaitu PT Bunga Tanjung Raya.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukan evaluasikualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumen penawaran sepertibukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.