berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.

Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis

Tentang tanah SHM No. 300/Sentul tumpang tindin dengan SHM No.7/Sentul dan SHM No. 3/Sentul a/n Hendrawan Subiana (penggugat) ;Bahwa tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat obyeksengketa, diatas tanah SHM No. 7/Sentul seluas + 1.465 M2 dan SHMNo. 3/Sentul seluas 11. 443 M2 yang telah diterbitkan sejak tahun 1976,dan dibeli oleh penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September195: No, GRIGIO geese neteneemrireaeam nn anaemnonietannnnHalaman 10 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa a quo karena alasan posita gugatan padapokoknya menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugattumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.7/Sentul dan Sertipikat Hak MilikNo.3/Sentul.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enambelas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin seperti yang didalilkan olehPenggugat ;10.

TUN/1996, Tanggal 23 April 1998 tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel), norma seperti itu tidak serta mertamengembalikan status tanah seperti keadaan semula ;7.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin

Makassar.Dari BuktiBukti T.IIVII.27, T.IIVII.28, T.IVII.33 dan T.IIVII.34 yang tidakdipertimbangkan tersebut terungkap Fakta Hukum bahwa Obyek sengketadalam perkara ini jelas sementara diperkarakan pihak lain i.c Mannang Csdalam Perkara Perdata No.241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan Arif Rahman Nambadalam Perkara Tata Usaha Negara No.25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, dimanakedua perkara tersebut masih sementara dalam proses Kasasi padaMahkamah AgungRI.Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle),tumpang tindin

2830 K/Pdt/201 1Bukti T.IIVII.33) yang sampai saat ini juga masih sementara dalam proseskasasi di Mahkamah AgungRI (vide Bukti T.IIVII.34).Faktafakta di atas tidak pernah dipertimbangkan apalagi mau digali,dianalisa dan dicerna oleh Judex Facti, malah membuat putusan yang anehkarena pihakpihak lain yang pernah memegang/memiliki dan menggunakansuratbukti alas hak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara No.18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini sehingga gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle)dan tumpang tindin

Anak dalam pemeliharaan Tergugat;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, menunjukkanadanya tumpang tindin adanya gugatan Tergugat sehingga adanya kaburhukum (gugatan mengandung cacat atau obscuur libel) antara pokok perkaradngan adanya Rekonpensi dan mengenai dengan pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi.

korban YO GAKPOPO LAH WONG AKU SENENG KARO SAMPEAN terdakwa jawablagi YO AYO COPOT CELONONE, karena terdakwa melihat ekspresiHal 13 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Mkdanak korban yang terlihat malu untuk melepas celananya tersebut makaterdakwa berinisiatif untuk melepas celana panjang dan celana dalamyang dikenakan anak korban setelah itu anak korban melepas celanapanjang dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwamenidurkan anak korban diatas tempat tidur lalu terdakwa tindin

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat ObyekSegketa dengan Sertipikat milik Penggugat. ; Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat HakGuna Bangunan No. 3462/Desa Curug, terbit tanggal 10 Maret 1998,Gambar Situasi No. 11807/1995, tertanggal 19 Juni 1995 seluas 11.503 M2,atas nama HERMAN ANGWIDJAYA, berasal dari penurunan hak, SertipikatHak Milik ke Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di

Demikian pula terbitnya objek sengketa ditahun 2000 yangsangat tumpang tindin dengan catatan (SKPT) pada tahun 2011 yangtercantum pada buku tanah milik Tergugat.

Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.

Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.

(ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan

Putusan Nomor 57 K/TUN/2017tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi overlaping/tumpang tindin dalam pemberian hak milik tanah kepada pihaklain;10.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan11Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo)adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan berlaku yakni UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Penggugat Tidak Melibatkkan Penjual Tanah yangmenunjuk BatasBatas Kepada Penggugat.Bahwa sebagai penjual sejak awal proses penjualan sudahmengetahui batasbatas tanah yang akan dijual dimanasudah ada pemilik yang lebih dahulu menguasai tanah yangberbatasan dengan Penjual.Bahwa penjual, pembeli (Penggugat) dan Badan PertanahanKota Ambon memilliki hubungan kuasalitas, sehingga terjadiHalaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Ambperbuatan hukum jual beli yang mengakibatkan terjaditumpang tindin

Dengan demikianpengakuan Tergugat di atas tanah milik Penggugat berdasarkan SHMNomor 1542/Sukarasa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalahmerupakan tumpang tindin (overlapping) karena SHM Nomor1542/Sukarasa tersebut bukan terletak di Blok Cinotot melainkan terletak diBlok Citepus;Bahwa oleh karena SHM Nomor 1542/Sukarasa yang terletak di BlokCitepus dan bukan terletak di Blok Cinotot tersebut, maka Tergugat tidakberhak dan sah menurut hukum mengakui dan memiliki serta menguasaitanah

berdasarkan penjelasan pada point 28diatas dapat diartikan sejakbulan Januari 2014 sampai denganDesember 2015 diantara dalam kurun waktu tersebut yaitu sampaidengan tanggal 15 Mei 2015 adalah masih satu dalam penilaianwaktu pelanggaran yang sama karena telah ada penjatuhanhukuman disiplin yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 862/2209 tanggal 18 Mei 2015 berupa PenundaanKenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidakmelaksanakan tugas dimana hal tersebut dapat diartikan menjaditumpang tindin

Riau adalah sesuai denganSurat Keputusan Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan

Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..

DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries

Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin

Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa halhal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masihsedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaanperkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelakakan terjadi tumpang tindin

nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin