Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA ielah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

olehkarenanya pembayaran termin terahir sebesar +Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) tidak dilakukan pencairan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primer sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 137 dari 183 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbdengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang Unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

ASRANUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquotidak secara konsisten melaksanakan hukum atau melaksanakanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam memeriksa danmengadili perkara aquo tidak secara konsisten melaksanakan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 44 , 48, 49, 50 KUHP;Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaanmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yaitu :Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Rancaekek 50.000.000,00 42.672.486,007.327.514,0022 SDN Ciparay 50.000.000,00 30.484.293,0019.515.707,00Cipalabuay23 SDN Ciparay 50.000.000,00 26.599.569,0023.400.431 ,00Haurcucuk24 SDN Ciparay Ciparay 50.000.000,00 11.360.956,0038.639.044,00IV25 SDN Sri Cikancung 50.000.000,00 16.616.237,0033.383.763,00RahayuJumlah 1.250.000.000 639.214.881 ,0/610.785.119,0,00 0 0Jumlah A+ B 1.550.000.000 900.399.529,0649.600.471,0,00 0 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (1)KUHP Jo Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

TOTO SUHARTO ,MSi.bin SUDIBYA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitumelakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal

yang diajukan oleh Penuntutumum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telahdiperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Desember2019 NOMOR PDS01/TBNAN/10/2019 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menayatakan terdakwa GEDE KETUT SUKERTA bersalah Melakukanperbuatan Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE KETUT SUKERTAdenganPidana penjara selama 7 ( tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanandan denda sebesar Rp.200.000.000

Perbuatan Terdakwa Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :wonnnn Bahwa ia terdakwa GEDE KETUT SUKERTA selaku KetuaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman

sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp.265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnyatidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp.2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030, = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua RatusTujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh EnamRupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Direktur Utama PT.

(dua ratus juta rupiah) sesuaitanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;118Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primairsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana; Subsidiair,ssebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan surat

adalah mengenai penggunaan atau adakah penyelewengan baik secara melawanhukum ataupun penyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan peruntukan uang sebesarRp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara ; Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo,Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang ....117tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

; Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti makadakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah olehUndangundang Nomor 20 Tahun 2001

LOMRI MALADI, MSI telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secarasubsidairitas sebagai berikut:PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU R.I. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUU R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR: Pasal3 jo Pasal 18 UU R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diuabh danditambah dengan UU R.!.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, jikadakwaanprimair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidairharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

Superpam International senilai Rp.339.230.500, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitasyaitu Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair : perbuatanTerdakwa diatur dan di ancam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknyaterdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair dan subsidairnya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yaknisebagai berikut:Primair :Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor20 Tahun 2001 ;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo.

Pontianak sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor :20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa MOCH.

DAT PAPUTUNGAN sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:wonn Bahwa ia terdakwa Drs.

September2019 tentang Penetapan hari sidang; Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa; Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum PenuntutUmum tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa ASISMAN BIN YURNI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntutumum dakwakan dalam dakwaan KESATU Primair;Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI,selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnyaselama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan

Nomor : 1420 K/Pid.Sus/2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Ir.

Perk: 03/Tual/03/2016, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik

dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. . selaku Lurah DesaDlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat KeputusanBupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersamasamadengan Sdr. Ir.

., tanggal 10 Mei2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan danMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yangAda di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomorRekening : 80.422.01.110752 Rp. 40.000.000Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.346.552.319,20Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukanyaitu dengan saksi Drs.

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan

orang lainatau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara sejumlah Rp.610.328.000,00 (enam ratussepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yangperhitungannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor: SR2494/PW06/5/2013 tanggal31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dan KepalaBPKP Perwakilan Bengkulu.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU24No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

DepartemenPekerjaan Umum cq Direktorat Jendral Cipta Karya cq Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanggamus dirugikan sebesar Rp.41.239.133, (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Kerugian Keuangan Negara 3 (FH) 58.485.769.116,54J Total Kerugian Keuangan Negara 137.751.858.765,54 wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tediubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.