Ditemukan 1293 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 21-04-2012
Putusan PA KOTABARU Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Tanggal 2 April 2012 — Pemohon vs Termohon
208
  • Hubungan kita sudah berakhir cukup sampai diBapak Majelis Hakim yang terhormat, inilah yang dapat sayasimpulkan, saya berharap agar bapak Hakim dapat memutuskanperceraian saya dengan isteri saya yang bernama Meyna Ratna Saribinti Thamrin, karena saya sudah tidak mungkin lagi dipersatukan,saya sudah bosan melihat tontonan sandiwara yang diperlihatkansaudari xxxxxxxxx selama ini yaitu sandiwara yang tidak bermutu ; Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 19 Maret 2012menyampaikan kesimpulannya secara
Register : 15-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 06-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 7/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
476763
  • Bahkan penderitaan yang memalukandan hilangnya kehidupan yang bermutu yang harus diderita oleh ketiga anaktersebut Seumur hidupnya;12. Akibat dari keputusan yang keliru ini, selanjutnya banding telahdiajukan kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tetanggal 5Maret 2019 Nomor: 03/TJ/KHAM/II/2019. (Lampiran 5) Walikota tidakmenanggapi surat tersebut;Halaman 8 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD13.
    Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajid menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar NasionalPendidikan;(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarmenerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungansekitarnya tanpa diskriminasi Sesuai daya tampung satuanpendidikan yang bersangkutan;18.
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Ikra S. Alkatiri
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
298165
  • Hal tersebutakan dijabarkan sebagai berikut:11.1 pada poin pertimbangan huruf b pada objek gugatan Tergugatmenimbang misi Universitas Khairun untuk menyelenggarakanpendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing dan profesionaldalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara intergritas nasional, padahal keterlibatan Penggugat dalammimbar bebas tersebut tidak dalam kapasitasnya mewakili organisasi mahasiswa yang berafiliasi secara langsung denganUniversitas Khairun semisal BEM atau UKM.
    berbagai rumpun ilmupengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat,universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi; Universitas Khairun sebagai Lembaga Pendidikan Tinggiberkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berjiwaPancasila, terutama memiliki sikap menjunjung tinggi nilaipersatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud tanggungjawab moral pada bangsa dan Negara Indonesia, hal initercermin dalam salah satu Misi Universitas Khairun yaituuntuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
Register : 31-01-2012 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 8 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Heri Somantri , SH
Terbanding/Terdakwa : Budyantoro , SE
6742
  • Terhadap pengelolaan Perum Pegadaian tersebut disesuaikan denganundangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana dalamKetentuan Umum Pasal 1 nomor 4 disebutkanPerusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMNyang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejarkeuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.Halaman 31 dari 102 halaman Putusan
    Terhadap pengelolaan Perum Pegadaian tersebut disesuaikan denganundangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana dalamKetentuan Umum Pasal 1 nomor 4 disebutkanPerusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMNyang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejarkeuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.Sedangkan Modal yang dimiliki oleh
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 311/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny. Mariani Sulaiman, Direktur Utama PT. Bahtera Utama Mandiri
Tergugat:
PT. Bukopin Finance
5230
  • Kepercayaan dalam dunia bisnis adalahsesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai; Perbuatan Tergugatyang mengakibatkan Penggugat kehilangan parakonsumen/pelanggannya mengakibatkan kerugian yang tidak dapatdinilai dengan materi, tetapi apabila diganti dengan pembayaran setelahdiobjektifir, dengan memperhatikan kehandalan jasa/layanan angkutanPenggugat yang dikenal bermutu tinggi menjadi rusak akibat perbuatanTergugat, maka nilainya tidak kurang dari jumlah Rp. 5.000.000.000.
Register : 02-07-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trk
Tanggal 30 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.Feza Reza, S.H., M,H.
2.Rendy Bahar Putra, S.H.
Terdakwa:
Didik Rudyanto Alias Gacor Bin Djais Almarhum
4511
  • Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhandasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, danberkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,dan Ketahanan Pangan; Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2012 tentang = pangan maksuddiselenggarakannya keamanan pangan adalah Keamanan Pangandiselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu,bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budayamasyarakat.
Register : 18-07-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat:
NORCE SATTU
Tergugat:
1.PT. Rote Karaginan Nusantara
2.PT.PLN Persero Pusat cq. PT. PLN Persero Wilayah NTT cq. PT. PLN Persero Area Kabupaten Kupang
13052
  • Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adildan makmur yang merata dan materiil dan spritual berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. .....b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat pentingdan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional makausaha penyediaaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara danpenyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembanganpembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,merata dan bermutu
Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 331/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 7 Nopember 2016 — SRI AMINAH dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo cq. Camat Kejajar cq. Kepala Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dll
4516
  • Tahun 1972 beserta perubahan perubahandan penyempurnaannya dan terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) KehutananNegara.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dinyatakan :Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalahBUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagiatas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan atau jasa yang bermutu
Register : 13-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
Fan Tjin Alias Afan Anak dari Yong Hon Chiung
517
  • dipenuhi akan mempengaruhkeamanan produk secara langsung, sedangkan yang dimaksud denganpersyaratan seharusnya adalah persyaratan yang mengindikasikan apabilatidak dipenuhi mempunyai potensi yang berpengaruh terhadap keamananproduk, dan yang dimaksud dengan persyaratan dapat adalah persyaratanyang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang kurangberpengaruh terhadap keamanan produk;Menimbang, bahwa penerapan Pedoman CPPOB bertujuan tidakhanya untuk menghasilkan Pangan Olahan yang bermutu
Register : 04-03-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI") VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
136101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rajawali Citra TelevisiIndonesia (RCTI), PT Televisi Transformasi Indonesia, PT GlobalInformasi Bermutu, PT Media Televisi Indonesia, PT Duta VisualNusantara Tivi Tujuh, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT LativiHalaman 25 dari 45 halaman.
Register : 16-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BREBES Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bbs
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
BAKHTIAR IHSAN AGUNG N, S.H
Terdakwa:
NUR IMAN RAMADHAN ALIAS RAMA ALIAS OM BIN KUSWARA
3619
  • /kemanfaatan, dan untuk memenuhipersyaratan keamanan maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 106 ayat(1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan disebutkan :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bbs 28 dari 37Bahwa dalam Pasal 98 Ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa :Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus amanberkhasiat/bermanfaat, bermutu
Register : 09-07-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Bjb
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SULVIANY.S, SH.
2.AI SUNIATI, SH
Terdakwa:
H. JAHRANI Bin Alm. H. UTUHAN
6216
  • jabatan ahli adalah PengawasFarmasi dan Makanan Ahli Muda;Bahwa barangbarang bukti obat dalam perkara ini adalah termasuk kedalamsediaan farmasi sebagaimana menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa dalam UndangUndang Kesehatan, sediaan farmasi hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia;Bahwa sebelum mendapatkan izin edar, sedian farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat dan bermutu
Register : 21-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbh
Tanggal 28 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.WINDRA S.H
2.VANTY Y ROLOBESSY, SH
3.RISKI SK, SH
4.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
5.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
Terdakwa:
FIRMAN JASMIR
243129
  • memperoleh pendelegasian yaitu BadanPOM RI; Bahwa untuk dapat diedarkan Sediaan Farmasi harus telahmemiliki izin edar dari Badan POM sehingga dijamin keamanan danmutunya; Bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan dan memelihara tubuh; Bahwa kosmetika yang dapat diedarkan harus aman, bermutu
Register : 01-10-2010 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 273/Pid.B/2010/PN.Pkp
Tanggal 2 Juli 2014 — H. ABDUL GANI Bin ASNAWI;
8315
  • Pedoman pembibitanSapi Potong Yang baik :KlasifikasiBibit sapi potong diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu :Bibit dasar (elite/foundation stock) diperoleh dari seleksi rumpun atau galur yangmempunyai nilai pemuliaan diatas nilai ratarata.Bibit induk (breeding stock) diperoleh dari pengembangan bibit dasar.c Bibit sebar (commercial stock) diperoleh dari proses pengembangan bbit induk.2 Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen,diperlukan bibit ternak yang bermutu
    KlasifikasiBibit sapi potong diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu :a Bibit dasar (elite/foundation stock) diperolehdari seleksi rumpun atau galur yangmempunyai nilai pemuliaan diatas nilai ratarata.b Bibit induk (breeding stock) diperoleh daripengembangan bibit dasar.c Bibit sebar (Commercial stock) diperoleh dariproses pengembangan bbit induk.1 Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen,diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai dengan persyaratan
Putus : 11-09-2013 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.SUS/ 2013/PN.Mks
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. SALIM RASYAD VS. - JPU
10011
  • Komputer, yang bermutu tinggi terhadapbeberapa kebutuhan Sekolah MI ( Madrasyah Ibtidaiyah) dan MTs (MadrasyahTsyanawiyah), sesuai mutu dan peruntukkannya;Menimbang, bahwa sebagai rekanan yang mempunyai tugas dan kewajibansebagai kewenangannya setelah para kepala sekolah dari ke 6 Sekolah yaitu ; MTs. As,Adiyah Belawa, MTs. As, Asdiyah Bontouse, MTs. Neg. Masamba, MTs. Neg. Sinjai,MTs. Neg. Lappariaja, dan MTs. Neg.
    Komputer, yang bermutu tinggi terhadapbeberapa kebutuhan Sekolah MI ( Madrasyah Ibtidaiyah) dan MTs (MadrasyahTsyanawiyah), sesuai mutu dan peruntukkannya;Menimbang, bahwa sebagai rekanan yang mempunyai tugas dan kewajibansebagai kewenangannya setelah para kepala sekolah dari ke 6 Sekolah yaitu ; MTs.As, Adiyah Belawa, MTs. As, Asdiyah Bontouse, MTs. Neg. Masamba, MTs, Neg.Sinjai, MTs, Neg. Lappariaja, dan MTs. Neg.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/PDT.SUS/2010
ROBERT PARUHUM SIAHAAN, SH.; PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
2930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 466 K/Pdt.Sus/2010Tergugat yang tidak pantas dan tidak bermutu namun sangat kejam itu kamikutip sebagai berikut : Tanggal 10 Maret 2009 : "selama maksud pimpinan KMI tidak jelas untuksaya maka dengan ini saya mohon jangan marah dan mohon berikan ijinapabila saya harus seringsering berada di kantor pengacara saya, dikantor Disnaker dan kantor Polisi sampai dengan permainan ini selesai(game over)"; Tanggal 23 Maret 2009 : "Agar anda tidak kelihatan oon, bersama inisaya berikan beberapa masukan"
Register : 23-02-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 123/Pid.B/2017/PN Trg
Tanggal 27 Juli 2017 — ANWAR, S.Pd BIN H. HERI
12963
  • Kepala unit pelaksana teknis (UPT) pusat atau unit pelaksana teknis daerah(UPTD) membuat dan menerbitkan Sertifikat mutu benih dan diberikankepada Pemohon sekaligus sebagai bukti bahwa benih telah disertifikasi;Bahwa sebagaimana tercantum dalam Bab pertimbangan Kepmentan321/Kpts/KB.020/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pada huruf b tersebut,disebutkan bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan pemenuhanketersediaan benih kelapa sawit bermutu diperlukan standar kemudian dalamhuruf c juga disebutkan bahwa
Putus : 10-10-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi
Tanggal 10 Oktober 2013 — SUPRIYANTO Bin SAMINAH Bin SUROWIHARJO, Dkk
MELAWAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X, Dkk
537
  • Perkebunan Nusantara X (Persero) dahulu PT.Perkebunan XXIXXII merupakan perusahaan Badan Hukum Milik Negarayang memproduksi kebutuhan pokok berupa gula yang tunduk pada UndangUndang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang memiliki maksud dan tujuan menyelenggarakan kemanfaatan umumberupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta memberikan sumbanganbagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan
Putus : 07-06-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan PTUN MATARAM Nomor 1 / G / 2012 / PTUN.MTR.
Tanggal 7 Juni 2012 — SYAFRUDDIN, S.Pd. ,MUHDAR USMAN, B.A.,SYAFRUDDIN, S.Pd., Melawan BUPATI LOMBOK TIMUR
6129
  • /PK.ADB/2004 tanggal 9Desember 2004 sebagai Peserta Pelatihan SosialisasiKurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ; (copy Sesuai asli) ; Piagam tahun 2002 sebagai Peserta Kampanye PendidikanDasar Bermutu Untuk Semua Tahun 2002; (copy sesuai 21.
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 535/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : PIPIT KURNIA WIBISANA
Pembanding/Penggugat II : HANDOYO LAYNANTO
Pembanding/Penggugat III : TOLLY PATRICE PUTIH
Terbanding/Tergugat I : KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, Persero
Terbanding/Tergugat II : NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA
134423
  • Kawasan BerikatNusantara, menyebutkan :Maksud dan tujan didirikan adalah melakukan usaha dibidangpengembangan, penyelenggaraan, pengurusan dan pengusahaankawasan dengan melaksanakan Pembangunan dan/atau mengusahakanprasarana dan sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatankegiatan indusrti, arus lalu lintas dan barang perdagangan sertamenyelenggarakan usaha jasa lain yang bersifat menunjang kegiatankawasan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuatuntuk mendapatkan/mengejar