Ditemukan 13540 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 22 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
MALIK RUMADA alias MALIK
15864
  • Putusan Pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb Pimair : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:; Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentukSubsidaritas maka sesuai tertio hukum
Register : 15-05-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — SULAEMAN,S.Ag.
5914
  • Pemerintah DaerahKabupaten Sumedang dalam Pengadaan Lahan untuk Relokasi dan Pembangunan PasarHewan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 440.358.945,00(empat ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empatpuluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR701/D6/01/2012 tanggal 1 Agustus 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak45Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
132122
  • PAD yang harusnya disetorkan 128.238.821,00TOTAL 451.268.256,50 Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan Terdakwabersama dengan Saksi Marliana Lubis adalah sebesar Rp.451.268.258,50(empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu duaratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa ;DRS. ANTONI KARIM
8434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antoni Karim tidak terbukti melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.
Register : 16-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 9 Juli 2015 — DADAN HERDIANSYAH Bin ENGKUS HUSHENDAR
165187
  • Bin HUSHENDAR (Alm) selaku sekretans padaKoperasi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten SubangPeriode 20052010 telah Memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi sebesar Rp. 4.647.751.440 (empat milyar enam ratusempat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratusempat puluh rupiah).Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat(2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Dra. HAYATI GANI
8899 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2011 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 950/Pid/B/2010/PN.PBR tanggal2 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwadikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222(1) KUHAP) ;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danPerubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIHal. 73 dari
Register : 15-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 5 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD RIJAL DALIMUNTE Alias MUNTE
11338
  • Menyatakan Terdakwa AHMAD RIJAL DALIMUNTE alias MUNTE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diuraikan dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;2.
    anggaran yang ada dalam proposal, yaitu nota tentangpembuatan tempat usaha, nota pembelian alatalat mesin dan notapembelian bahan baku kedele ;Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasilpemeriksaan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum secara subsidaritas yaitu :Primatr :Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang RI.
Register : 02-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — DAHLAN ISKAN
11581011
  • Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBY * Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telahmenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.071.112.899,00 (sebelas milyar tujuhpuluh satu juta seratusdua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DAHLAN ISKAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsisebagaimana telah
    /TPK/2016/PN.Sby, beserta buktibukti, dan memperhatikanalasanalasan dalam memori banding dan tambahan memori banding dariTerdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori bading dari kedua pihaktersebut, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa didakwa dengan SuratDakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidaritas, yaitu:Primair:Melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1919 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 88 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair:Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1919sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 06-02-2015 — Putus : 25-07-2015 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Juli 2015 — - WELSEEN M.SITORUS, SKM.M.kes (TERDAKWA)
17855
  • pelunasan (1812 Rp 258.278.629,002013)Sub Jumlah Rp 322.848 .286,00Sub Jumlah 2a + 2b Rp 2.475.170.195,003 Nilai netto pekerjaan yang dibayarkan dari Rp 21.200.370.805,004 Nilai harga pengadaan sesuai audit (setelah PPh Psl 22) Lamp 2b Rp 10.231 .072.889,00Sub Jumlah Rp 10.969.297.916,005 Pengeluaran lainlain (lamp 2c) Rp 431.642.500,00Kerugian Keuangan Negara Rp 10.537.655.416,00 Atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut .aonnnn= Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadiUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa WELSEEN M.
    SITORUS, SKM, M.Kes tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MIFTAHUDDIN
152195
  • MenyatakanTerdakwa MIFTAHUDDIN, tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidanasehingga membebaskan terdakwaMIFTAHUDDINdaridakwaan Primair.2.Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDDINtelah terbukti secara sah
    CPCL/RDKK berprinsip ByName by Adrress artinya petani jelas dan alamat jelas.5) Memo General Manejer Kantor Regional Pt.Sang Hyang Seri (persero)No.44/MM/KR/VIII/2011 tentang tugas pokok penyusunan data programGP3K yaitu huruf c.melakukan verifikasi persetujuan lahan dan paket yangdinginkan para petani dilapangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Putus : 19-05-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 354 / PID.SUS / 2010 / PN. ME
Tanggal 19 Mei 2011 —
6826
  • dengandakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 KUHP Subsidair melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal64 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 13 Februari 2013 —
84192
  • undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara"Subsidaritas", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahul n Primairbaru kemudian dakwaan Subsidiair,bilamana temyata Dakwaan Primair tidak terbukti:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaanPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1)huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut;1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;5.
Register : 25-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT PADANG Nomor 15/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : dr. ARTATI SURYANI, M.PH., Panggilan TATIK Binti SUDARJO PANOET Diwakili Oleh : PUTRI DEYESI RIZKI,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Y.ERNAWATI.N,SH
197327
  • GBA 633.600.000,00Total Pembayaran kedistributor/ Sole Agent 2.566.248.741,00Jumlah Kerugian Keuangan 5.079.998.312,11 Negara (d) = (a)(b)(c)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 13-08-2014 — Upload : 07-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH
13953 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utama Motor Bengkulusehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp228.253.154.58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah); Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor:
Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK /PID.SUS/ 2017
Tanggal 16 Juni 2017 — ALY LASAMAULU, S.E., M.Si
9550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2017Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagaimana dalam dakwakan Primair;2.
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. Kristianto Didit Wibowo Bin Dwijo Sumarno
12325
  • KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWWOSUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam suratDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.
Putus : 07-02-2012 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 09 / Pid. / TPK / 2011 / PN.TK
Tanggal 7 Februari 2012 — YUDI ANDRIANSYAH BIN NGAJIO
18631
  • 29Juli 2011.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut,selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa didalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagimana dalam dakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secaracermat satu
Putus : 13-11-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN ; ERISMAN CANIAGO Bin M. SAAD
7066 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamPenyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan
Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 28 Januari 2014 — LENTY ELS MOLIN, SPd.
6531
  • KementrianPendidikan dan Kebudayaan R.I. sebesar Rp. 141.028.903,99(seratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu Sembilanratus tiga rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat(1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSi. ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd dalam kapasitasnyaselaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab. Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : NAND KUMAR Diwakili Oleh : A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
359219
  • Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan