Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan

dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasardakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana korupsiyang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN PRIMAIR : pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.DAKWAAN SUBSIDAIR : pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah

sebesar Rp.20.995.000(Dua puluhjuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; e Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru danmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi JawaTengah Nomor : LHAI1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April2011 ; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Irigasi Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 2008, namun tidak melaksanakan Pekerjaan Jasa KonsultasiPengawasan dengan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kekuranganvolume pekerjaan, bertentangan dengan : Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan :bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilaksanakansebelum barang dan / atau jasa diterima dengan baik ;Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. SILMAN PONG MANDA, ST.MT yang bertindaksebagai Konsultan Pengawas dari CV. Adzti Citra Utama dan Terdakwa Il.Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2525 K /Pid.Sus/2012LUTHER DUALEMBANG yang memposisikan dirinya sebagai yang mengurusadministrasi perusahaan CV.

Menyatakan Terdakwa HARI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.;4. Membebaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala tuntutan hukum (onslaq van alle rechtstvervolging);5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan denganperkara ini;1.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa HARI OETOMO. terbukti secara sah

M.Pd, tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana, secara bersamasama dan secara berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalamdakwaa Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 KUHP, .Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan terdakwa Dr. FAKHRUDIN.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

GUNARSA.aroccenennenccnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidairtidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akandibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Jo.

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa Heri Yunanda Muhammad Rum als Heri binMuhammad Rum, tidak terbukti bersalan secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana sehingga membebaskan terdakwa daridakwaan Primalr.2.

Masrin Hadi, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos bin H.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Langkat Nomor : SR6689/PW02/5/2010 tanggal 23 Desember 2010.coeceeesess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara sebesarRp.3.110.548.000.00, (tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluhdelapan ribu rupiah).won n Perbuatan terdakwa Welliam Apres Balsala Als Wem sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999

Maluku Maluku Utara sebesar Rp.3.110.548.000.00,(tiga milyar seratus Sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Hal. 9 dari 241 hal. Put.

Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia182.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RINo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP :Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No.20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) undang undang No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditaambah dengan undang undang No.20 tahun 2001 tentang tindakpidana korupsi, rumusannya berbunyi Setiap orang yang secaraa melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lamaselama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,(imapuluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah.)Menimbang, Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke IKUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hUkum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4.

Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAHdan MEYAKINKAN melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAHdan MEYAKINKAN melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam DakwaanPrimair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.140.568.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapanribu rupiah).Perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.Page 123 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgSubsidair :Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN selaku Sekretaris ForumKewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor : 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal

Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 Ayat (1)KUHPSubsidiair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi joPasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1).3.

seperti apa yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan sebagai berikut:Pertama, didakwa melanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPAtauKeduaPrimair, didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidair, didakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo pasal 64 ayat (1

) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan164langsung membuktikan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yaitudakwaan primer Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun