Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Tahun 2009 untuk Kecamatan GunungMegang Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 2.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu 1,6Milyar dari dana APBN dan 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dari dana APBD.Bahwa dengan adanya bantuan dana tersebut pada Bulan April 2009, didesaGunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim dilaksanakandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

riburupiah) tersebut digunakan untuk mendanai 54 (lima puluh empat) kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP).Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP) mengacu pada peraturanperundangundangan yaitu berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis

dan spesifikasi bibit sawit serta berita acaratersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fahmi yang menyatakanbahwa ia menyetujui hasil pemeriksaannya padahal Terdakwa AhmadFahmi tidak melihat dengan mata sendiri atau mengetahui bibit kelapasawit tersebut ;e Bahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis

penerima BantuanSosial Fakir Miskin tgl 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Teras Terunjam tanggal 8Oktober 2004 ;Hal. 7 dari 36 hal.

Instansi PBahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis penerima BantuanSosial Fakir Miskin tg 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang

dari Perusahaan/Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1969 Kitab UndangUndang Hukum Perdatagugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan tuntutanpembayaran upah dalam perkara ini yaitu telah didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Oktober 2011 terbukti telahmelebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Penggugat diputus hubungankerjanya oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2009 yang mana seharusnyasecara yuridis tekhnis

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, makaputusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat substansil (materiel) yang harusdipenuhi dalam suatu putusan dan sebagai akibatnya secara yuridis tekhnis putusanjudex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 22 alinea 6 dan halaman 23 alinea1 isi putusan yang telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang terjadikepada Termohon Kasasi semula Penggugat dengan didasarkan kepada bukti P3yang telah diajukan

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (sembilan) literA yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (Sembilan) liter yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

sebesarRp777.000.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta) Rupiah akan tetapisampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban TA 2018 dibuat MadrasahAliyah Al Washliyah Kedai Sianam baru menerima Dana BOS sebesarRp711.900.000, (tujuh ratus sebelas juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional sekolah) PadaMadrasah Tahun Anggaran 2018 diatur di Keputusan Direktur JendralPendidikan Islam Nomor 714 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis

BantuanOperasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018, dimana diaturSetiap sekolah Madrasah yang akan mengajukan Pencairan Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), pihak Sekolah Madrasah menyampaikan/Melaporkan Jumlah Siswa (dilengkapi dengan nama nama siswa, tempattinggal, nama orang tua, pekerjaan Orang tua) serta dilampirkan denganRKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah).Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional

.777.000.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta) Rupiah akan tetapisampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban TA 2018 dibuat MadrasahHalaman 22 dari 63 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2021/PT MDNAliyah Al Washliyah Kedai Sianam baru menerima Dana BOS sebesarRp.711.900.000, (tujuh ratus sebelas juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);Bahwa Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional sekolah) PadaMadrasah Tahun Anggaran 2018 diatur di Keputusan Direktur JendralPendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :Pengembangan perpustakaan;Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);Kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler siswa;Kegiatan ulangan dan ujianPembelian bahan habis pakai;729 209 5 Langganan daya dan jasa;Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol. Bahwa kemudian terdakwa HARSIN Pgl. NURSIN Pgl.

mengandung Etanol tidak sesuai denganyang dipersyaratkan dan terhadap kandungan Metanol melebihi ambangbatas yang dipersyaratkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PeraturanHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu MinumanBeralkoholBahwa Melihat tampilan pisik dan kemasan diduga adalah alkohol tekhnisuntuk indusiri jika dilihat hasil uji Laboratorium cairan tersebut adalahalkohol tekhnis

Efek terhadap paparan metanol dapat terjadi seketika ataudalam jangka waktu lama tergantung dari jumlah paparannyaBahwa Berdasarkan kandungan metanol minuman beralkohol tersebutlayak akan tetapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti harusada izin edar, dan tidak menambahkan alkohol tekhnis serta dalampembuatan minuman beralkohol tidak diperbolehkan menggunakanalkohol tekhnis.Bahwa Berdasarkan hasil uji laboratorium dengan kadar 83 % lebihdipastikan cairan tersebut adalah merupakan alkohol

tekhnis dan bukanhasil permentasi buah buahan atau tumbuhan lainnya.Bahwa Menurut Ahli selaku Ahli bahwa perbuatan memproduksi danmengedarkan minuman beralkohol yang ditemukan oleh PenyidikDitreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 5 September2017, yang tidak sesuai dengan bahan baku yang digunakan dan tatacara yang dilakukan dalam proses memproduksi serta peradaranminuman beralkohol tersebut telah melanggar ketentuan :Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgPasal 136 dan

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol.Menimbang, bahwa ahwa terdakwa dalam hal memproduksi minumanberalkohol merk TKW Bother tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgMenimnag, bahwa dipersidangan ahli melakukan pengujian iin BPOMyang tercantum pada label minuman berlalkohol merk TKW Brother danhasilnya minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di BPOM.Menimbang

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanHal. 6 dari 131 hal, Putusan Nomor 1365 K/PID.SUS/2016klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalamHal. 45 dari 131 hal, Putusan Nomor 1365 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.

DPPA SKPD : 1.20 04 01 05 51 5 2 untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 651.140.200,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,-;

2013 Nomor : 0202 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,-;

Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,-;

Subbagian Perundang-Undangan bulan Oktober 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 297.059.400,-;

Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 9 April 2013 Nomor : 0127 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 236.686.350,Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juni 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 102.361.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan

Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,Nota Pencairan Dana (

NPD) tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 0252 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,Halaman 10 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr73.74.75.76.V7.78.79.80.81.82.83.Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 19 Juli 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk keperluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000, ;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan

,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis

(NPD) tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 0311 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis PenyusunanProduk Hukum Peraturan sebesar Rp. 297.059.400.

danDenda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelaitahun 2007 (Asli).1 (satu) Lembar Surat Nomor : 501/664/205.03/2008 tanggal 20November 2008 perihal : Tunggakan dan Denda Pinjaman ModalProgram Pembelian Gabah/ dan Bahan Pangan Lainnya (Asli).Fotokopi Pedoman Umum Pelaksanaan Dana PenguatanModal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) UntukPengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai diTingkat Petani Tahun 2007 dari Badan Ketahanan PanganDepartemen Pertanian Jakarta.Fotokopi Petunjuk Tekhnis

Ketahanan Pangan.Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/54/KPTS/013/2007 tanggal O9 Februari 2007 TentangPenunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat PerintahMembayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diLingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa TimurAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2007.Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/48/KEP/412.12/2007 tanggal O6 Maret 2007 tentangPembentukan Kelompok Kerja Tekhnis

Harum Sukses Minning diberikan padatanggal 01 Juni 2007 oleh Tergugat (vide buktiT3) dan Pemberian izin Surat KuasaPertambangan' Penyilidikan Umum (SKPPU) PT.Harum Sukses Minning diberikan oleh Tergugatpada tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti' T7).Bila dikaji secara tekhnis adalah suatu halyang sangat mustahil karena pelaksanaan SKIPuntuk melakukan penyelidikan disuatu daerahhutan belantara seluas 2.350 Ha tidak mungkindiselesaikan dalam tempo 14 hari belum lagiditambah dengan tenggang waktu penyilidikanumum

wajib untukmenyerahkan ke Direktur Pembinaan PengusahaanMineral dan Batu Bara untuk dimintakanpembayaran iuran tetap. selanjutnya harus jugadiberikan Surat Keputusan (SK) KuasaPertambangan (KP) tersebut kepada Penggugat ;BO at Bahwa jika telah diberikan sebagai tembusansecara resmi kepada Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan Batu Bara dandimintakan iuran tetap dalam arti telahditerbitkan namun tidak diberikan, ini sangattidak dapat dimengerti apa sebabnya karena:JIKA TIDAK DIBERIKAN Secara tekhnis

administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika tidak diberikan haruslah disebutkan apaalasannya ; Bahwa penyebutan alasan haruslah tidakbersifat rekayasa dan bertentangan dengankenyataan.JIKA MEMBATALKAN Secara tekhnis administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika membatalkan haruslah disebutkan apaalasannya; Jika membatalkan suatu) Surat Keputusan yangtelah terlanjur diterbitkan, harus denganketentuan

Penanggung Jawab Tekhnis : Ir. Zaini, Ys(Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan).v Pelaksana harian : Priyat Koestono, Sth(Kasub Seksi Pengukuran dan Pemetaan). Tenaga Ahli : Iskandar, SH(Kasub Bag Tata Usaha).v Bendaharawan Penerimaan : Afprianto, S.SiTHalaman 8 dari 96 Hal. Put. No. 4/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG(Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan). Bendaharawan NonDipa : Zamzami(Kaur Perencanaan dan Keuangan). Staf Administrasi : Eddy Waluyo, S.H.(Staf Subseksi Pengukuran dan Pemetaan).

Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian : Marwi(Kasubsi Pendaftaran Hak) Tenaga Ahli : Iskandar, S.H.(Kasub Bag TU).v Bendaharawan Penerimaan : Afprianto, S.SiT(Kasubsi Sengketa dan Konflik pertanahan). Bendaharawan NonDipa : Zamzami(Kaur Perencanaan dan Keuangan).Halaman 10 dari 96 Hal. Put.

(Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten MusiRawas).v Atasan langsung Bendaharawan NonDipa : Rejlen Fithoni,A.Ptnh(Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan).v Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, S.H.(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian APBD TK.I : Husin(Kasub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).v Pelaksana harian APBD TK. Il : Nurmali Jaya, S.H.(Kasub Seksi Penetapan Hak Tanah). Tenaga Ahli : Iskandar, S.H.(Kasub Bag Tata Usaha).

Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian :Marwiv (Kasubsi Pendaftaran Hak) Tenaga Ahli :Iskandar, SH(Kasub Bag Tata Usaha). Bendaharawan Penerimaan :Afprianto, S.SiT(Kasubsi Sengketa dan Konflik pertanahan).v Bendaharawan NonDipa : ZamzamiHalaman 36 dari 96 Hal. Put.

(Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten MusiRawas).Atasan langsung Bendaharawan NonDipa : Rejlen Fithoni,A.Ptnh(Kepala seksi Pengendalian dan Pemberdayaan).Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH.(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).Pelaksana harian APBD TK. : Husin(Kasub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).Pelaksana harian APBD TK.IIl : Nurmali Jaya, SH.(Kasub Seksi Penetapan Hak Tanah).Tenaga Ahli : Iskandar, SH.

BIN HADI WINARNOe Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluaraga dengan terdakwa;e Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebayak dua kali;e Benar dalam BAP adalah tanda tangan saks, dan benar isi dari berita acarapemeriksaan tidak ada yang saksi cabut;e Bahwa saksi dalam pengadaan barang mobil penyedot lumpur di DinasPSDA dan ESDM Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasar Surat Keputusan KepalaDinas PSDA dan ESDM

Sinar Bumi Yogyakarta.Pada saat itu saksi sempat mengajukan keberatan untuk menandatanganiberita acara, dengan alasan bahwa dari 5 (lima) orang tim panitia pemeriksabarang tidak ada yang ahli didalam bidang spesifikasi tekhnis mobil sedotlumpur, namun pak Fauzi tetap memerintahkan kami menandatangani beritaacara dan mengatakan bahwa panitia pemeriksa barang tidak perlu kawatir51karena pemeriksaan secara tekhnis dan spesifikasi mobil akan dilakukanoleh konsultan supervisi yaitu Sucofindo Semarang,

Sande Baja dankesimpulannya bahwa dari hasil uji coba/uji fungsi (Pre Test) atas mobilsedot lumpur belum bisa berfungsi karena tidak sesuai dengan spesifikasitekhnis yang diminta oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;Bahwa mobil sedot lumpur belum berfungsi karena ketidak sesuaianspesifikasi tekhnis ini meliputi vaccum pump tidak berfungsi karena Vbelt(karet yang menghubungkan ke PTO) sering selip dan terbakar, sehinggakekuatan vaccum untuk menyedot lumpur yang dibutuhkan oleh mobil tidaktercapai

, petunjuk tekanan pada tangki (presure gauge) tidak terpasang,sehingga tidak diketahui berapa tekanan udara dalam tangki, padahal dalamspesifikasi tekhnis ditentukan presur gauge 22 PSI, sudut tangki harusnya45 derajat, namun saat uji fungsi hanya mencapai 7 s/d 8 derajat, sehinggaberpengaruh pada kecepatan pembuangan lumpur dari tangki, Nozzel yangterpasang pada ujung selang Jetting Pump, pada spesifikasi tekhnisditentukan dapat berputar pada saat beroperasi didalam lumpur namun saatuji fungsi

Sinar Bumi Yogyakarta sudah melaksanakankewajibannya;Bahwa saksi selaku pengguna anggaran juga pernah ke Jakarta ke PT.Sandebaja Perkasa guna untuk melihat keberadaan mobil sedot lumpurpada bulan Desember 2010 dan terakhir saksi melihat mobil sedot lumpurpada bulan April 2011 diwaktu mau ada pemeriksaan dari BPK;Bahwa PPK mempunyai kewenangan adalah menusun seluruh prosespelelangan baik secara tekhnis dan masalah keuangan;Bahwa saksi waktu itu ke PT.

Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan Tekhnis ;Hal. 2 dari 129 hal. Put.

No. 873 K/Pid.Sus/2012Dukungan pelaksanaan proyek atau bantuan tekhnis proyek aansepenuhnya dibiayai oleh sumber dana pinjaman Bank Dunia, khususnyadialokasikan untuk keperluan biaya langsung non personil, kegiatansosialisasi dan training serta kegiatan peningkatan kapasitas, baikkonsultan masyarakat maupun pemerintah lokal ;Untuk mengelola dana ini, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untukbiaya operasional bantuan tekhnis yang besarnya ditentukan sesuaidengan kebutuhan ;Sedangkan untuk peruntukkan

V14) ;Bahwa perihal persyaratan tekhnis dan administrasi pencairan Dana BLMsebagai berikut :1. Masyarakat telah melakukan survey swadaya, pemetaan kemiskinan dankebutuhan masyarakat ;2. Masyarakat telah menyusun rencana program penanggulangankemiskinan 3 tahun dan rencana tahunan ;3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah terbentuk ;Hal. 3 dari 129 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/20124. Proposal KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) telah dinilai layak ;5.

Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan Tekhnis ;Dukungan pelaksanaan proyek atau bantuan tekhnis proyek aansepenuhnya dibiayai oleh sumber dana pinjaman Bank Dunia, khususnyadialokasikan untuk keperluan biaya langsung personil biaya langsung nonpersonil, kegiatan sosialisasi dan training serta kegiatan peningkatankapasitas, baik konsultan masyarakat maupun pemerintah lokal ;Hal. 12 dari 129 hal. Put.

V14) ;Bahwa perihal persyaratan tekhnis dan administrasi pencairan Dana BLMsebagai berikut :1. Masyarakat telah melakukan survey swadaya, pemetaan kemiskinan dankebutuhan masyarakat ;2. Masyarakat telah menyusun rencana program penanggulangankemiskinan 3 tahun dan rencana tahunan ;3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah terbentuk ;4. Proposal KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) telah dinilai layak ;5.

adalah penentuan siapasiapa yang menadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilanatas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli warispenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4.

Aceh Tenggara TA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; 8.

Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012; 10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Syarat tekhnis yang harus dipenuhi pada pekerjaansubkontrak ini adalah kesediaan untuk menyediakan redy mix(molen besar) hal inilah yang menjadi dasar keempat panitialelang lainnya untuk menyatakan PT. IRWANKA tidakmemenuhi syarat tekhnis sehingga secara keseluruhan tidakada pemenangnya.

dari 301 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2014/PN Bna9494pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga dari 14 (empat belas) perusahaan tersebutsaksi selaku Seketaris dan 3 (tiga) anggota panitia lelang(pertama) menyatakan seluruh perusahaan yang mengajukanpenawaran dinyatakan gugur, ada yang gugur evaluasiadministrasi dan gugur dalam evaluasi tekhnis, sedangkanmenurut pendapat Ketua Panitia lelang (pertama) ada 2 (dua)perusahan yang lulus dalam evaluasi teknis yaitu PT.IRWANKA

IRWANKA tidak lulusdalam evaluasi tekhnis dengan alasan pembebananSubkontraknya salah seharusnya di lantai dua sedangkandalam Subkontrak dalam penawaran PT. IRWANKA dibebankan di lantai I.

Aceh Tenggara TA 2012.8 Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% BiayaPerencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Mtr.administrasi dan aspek tekhnis.Pembinaan aspek administrasidilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tatakelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunanpertanggungjawaban keuangan kelompok.pembinaan tekhnis dilaksanakanagar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidaklayak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputikonstruksi sederhana, kKeamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.D. Monitoring dan Evaluasi.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.d. Monitoring dan Evaluasi.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.D. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Bupati Bekasi. esBahwa berkaitan dengan dalil pos an petitum Penggugat yangmempermasalahkan objek sengket >. itan dengan Izin Bupati Bekasi danlampiran peta teknis bukan Sy n kompetensi Pengadilan Negeri (cq.n kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Bekasi)(PTUN) yang mana dalam p aquo Penggugat telah menggugat Tergugat danTergugat II Intervensi4di an tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukumtetap, berkaitan g ay ero mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugatokasi dan peta tekhnis

Kabur (Obsuur Libel)Bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan keberatan terhadap Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor: 591/Kep.024BPPT/2012 tentang Izin lokasi untuk keperluanpembangunan perumahan terletak di Desa Kedung Jaya, KecamatanBabelan,Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) PT.Sunan Heritage Development dan Surat Keputusan Bupati B i or:japa yang melakukankoreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek s a yang tidak jelas ataudimana letak koreksi peta tekhnis

PT.BDG.prosedur yang telah ditempuh oleh Tergugat II, yaitu setelah mendapatkan suratBadan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bekasi Nomor:591.4/046/TPPPL/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang persetujuan prinsip lokasiuntuk pembangunan perumahan;Bahwa Tergugat II mengirimkan surat tertanggal 3 Juni 2012 kepada Penggugatdalam rangka melakukan koordinasi mengenai batas izin lokasi agar tidak terjaditumpang tindih izin lokasi antara milik Penggugat dengan Tergugat Ilberdasarkan pertimbangan tekhnis

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal14 ayat (6) huruf C berbunyi: KPU Kota dalam pendaftaran bakalpasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalampasal 10 ;222 2022222222222.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentangPedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihnan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, khususnya terhadapcalon Walikota DR. H. RAHMATEFFENDI; 2020220 220222 222222 nn enn enn nee.

Bahwa dengan demikian tidak ternyata ada perbuatanTerdakwa yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnyasebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissentingopinion dalam musyawarah Majelis Hakim

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang (Kabid) Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenPoso menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalamkegiatan pengadaan rumpon, pengadaan perahu dan pengadaan coolbox berupa hibah Pemerintan Daerah Kabupaten Poso untuk KelompokNelayan Bugis Raya;2.

Bahwa tindakan Judex Facti mempertimbangkan bukti P1 sebagai buktikepemilikan Para Penggugat terhadap tanah sengketa adalah sangatKELIRU ;Sebab Pertimbangan tersebut tidak didukung oleh hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh Instansi Tekhnis. Seperti Kantor Pelayanan Pajak KabupatenBone dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang telah melakukanpengukuran untuk membuat peta block ;Dan oleh karena Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum yangsaling tumpang tindih.

Untuk menunjuk secara jelas dan obyektif,letak tanah obyek sengketa secara pasti sebagaimana yang dimaksud dalambukti PIl yang diajukan para Penggugat ;Mengapa harus dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan instansi tekhnis,karena Bukti P1 tersebut, bukanlah akta outentik. Yang bisa diyakinikebenarannya. Seperti Sertifikat dan akta outentik lainnya. Yang bisadijadikan bukti milik sempurna. Melainkan hanyalah sekedar buktipembayaran pajak belaka.