Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — WARGO SUTRISNO, DKK vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
372 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibidang kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyatakan:Pasal 5(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh aksesatas sumber daya di bidang kesehatan.(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanankesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawabmenentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagidirinya.Bahwa selanjutnya Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan:(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2243 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — Helendrasari,S.Pd Binti Hi Ahmad
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutu ;d. Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteHal. 23 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-01-2012 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 8 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Heri Somantri , SH
Terbanding/Terdakwa : Deny Baskandar S.Sos
99 — 64
  • diundangkanadalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalamPerusahaan, berdasakan penetapan Menteri Keuangan.Terhadap pengelolaan Perum Pegadaian tersebut disesuaikan dengan undangundangNomor 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1nomor 4 disebutkan :"Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruhmodalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untukkemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Juni 2021 — Pemohon:
1.RUTH THERESIA
2.TOMY YOESMAN, S.H.
Termohon:
PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO
852 — 304
  • dibuat dihadapanNotaris Netty Maria Machdar (Bukti T3), yang telah disahkan olehKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui KeputusanNomor: AHU96890.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008(Anggaran Dasar Termohon PKPU), dijelaskan sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar: Maksud dan tujuan Perseroan iniadalah melakukan usaha dibidang asuransi jiwa, termasuk asuransiJiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2015 — SARJONO, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDE NT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
49 — 42
  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 20/G/2015/PTUNJKT.d. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakanoleh sektor swasta dan koperasi ; e.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Budiono Halim 2. Hendry Sutardyn 3. Eddy Suryadi 4. Wilian
69 — 29
  • Kemudian,tindak lanjut dari pelaksanaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalamberbagai peraturan perundangundangan, terakhir diantaranya adalahdengan lahirnya UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), dimana pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yangbermutu, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan: Pemerintah dan PemerintahDaerah wajid memberikan layanan dan kemudahan serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
    berada di bawah pimpinan Para KepalaHalaman 117 dari 137 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis118Sekolah, dan dilihat dari ketentuan Pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat (1)menyebutkan Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2)menyebutkan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya, kemudian dalam UndangUndang SistemPendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan Setiap warga negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNG ALAM JAYA;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembayaran iuran eksplorasi dan iuraneksploitasi (royalti) yang ditetapkan olehSK.M.PE Nomor 1166K/844/M.PE/1992 sepertitercantum pada Lampiran G dan PajakPertambahan Nilai (PPN) terhadap royalti;Dalam hal pertambangan dilakukan dengan carabawah tanah dan atau batubara yang diproduksiternyata bermutu rendah maka besarnya bagianHalaman 53 dari 65 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 2 Juli 2015 — 1. ROOSTIA USMAN, 2. NINA ROSDIANA, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI I PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
74 — 61
  • bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturanperundangundangan yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatersebut didasarkan kepada :a.Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha MilikNegara BUMNPasal 3 Undangundang BUMN menyatakan bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan prekonomian nasionalada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 19-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMOHON
15 — 9
  • adalahkoreksi yang tidak bermutu dari Kuasa Tergugat rekonvensi karena haltersebut merupakan pengetikan copypaste dari file komputer kantor hukumkuasa Penggugat rekonvensi yang tidak ada pengaruhnya dengan materiperkara;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — PT. EXECUJET INDONESIA >< KPPU RI,Cs
407 — 185
  • Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.Jika dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(UU No. 19/2003), maksud dan tujuan pendirian TURUT TERMOHON aantara lainmenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yangbermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sertamenyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.Putusan No.Reg. 179/PdtG KPPU/2015/PN.JKT.PST.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 02-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 3152/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
  • Pernyataan yang anda buat tidak bermutu sekali sakitkok di bikin masalah, sakitnya anak Termohon sudah lama kok diungkitungkit kembali harusnya pas waktu anak Termohon sakit sakitan duluanda gugat Termohon, pas waktu anaknya tidak pernah sakitsakitan maudi minta, jangan bikin suatu alasan yang tidak bermutu.Tanya saya kepada TUHAN YANG MAHA ESA kenapa bikin sakit anakTermohon, lucu ya anda ini bikin alasan sakit itu bikinan Tuhan bukan darimanusia setiap orang yang pikin sehat walafiat pernyataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
211 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;d. Menjadi perintis kKegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;e.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
1.SABENIH, S.H
2.ARMADI
Tergugat:
1.HALIMI, SIP. MA
2.SEKRETARIS PANITIA Up. NISIN AZWAR
3.ANGGOTA PANITIA Up. SUPARMAN
4.ANGGOTA PANITIA Up. SUNARYA
5.ANGGOTA PANITIA Up. EFENDI alias PETRIK
6.SABENI, SE
Turut Tergugat:
1.Dra HANY WAHYUNI
2.CAMAT KECAMATAN KALIDERES
53 — 14
  • Bahwa Para Penggugat tidak memahami mekanisme pemilihansehingga mengajukan gugatan yang tidak bermutu, mengingat KetuaPanitia Pemilihan RW 10 sudah membuat Tata Tertib Pemilinan KetuaRW 10 Masa Bakti tahun 2019 2022 tertanggal 5 Januari 2019sebelum dilaksanakannya pemilihan.5.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1060 — 372
  • Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengadaada karenadalam perkara a quo, Tergugat tidak lalai dalam melaksanakankewajibannya selaku rumah sakit, dimana kewajiban Rumah Sakit sesualdengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentangKewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Permenkes 4/2018) jo.Pasal 29 UU Nomor 44/2009 sebagai berikut:a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakitkepada masyarakat;b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi
    Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat adalah salah satu Rumah Sakit diIndonesia yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan Tergugat hadir untuk memberikan jawaban pasti atas keinginan pasien untukmendapatkan pelayanan bermutu yang terbaik di bidang kesehatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1357/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNG ALAM JAYA
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembeli;Bagian Pemerintah tersebut akan dipergunakanuntuk:a. biaya pengembangan batubara;b. biaya inventarisasi sumberdaya batubara;c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dankeselamatan kerja pertambangan;d. pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalti) yang ditetapbkan oleh SK.MPENo.1166K/844/M.PE/1992 seperti tercantum padaLampiran G dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)terhadap royalti.Dalam hal pertambangan dilakukan dengan carabawah tanah dan atau batubara yang diproduksiternyata bermutu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1361/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
Kurniawan Bin Amin
47 — 16
  • Bahwa Para Penggugat tidak memahami mekanisme pemilihansehingga mengajukan gugatan yang tidak bermutu, mengingat KetuaPanitia Pemilihan RW 10 sudah membuat Tata Tertib Pemilinan KetuaRW 10 Masa Bakti tahun 2019 2022 tertanggal 5 Januari 2019sebelum dilaksanakannya pemilihan.5.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 55 - K / PM I-03 / AD / VI / 2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — Serda Mahlil
48 — 15
  • (ganja) tidak mudah layu atau rusak denganselalu) memberi pupuk atau makanan dan diharapkanhasilnya akan baik atau bermutu. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukanperobuatan apa saja terhadap barang itu sepertihalnya seorang pemilik, yaitu. apakah barangtersebut akan dijual, dirubah bentuknya,disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikankepada orang lain sebagai hadiah, semata matatergantung pada kemauannya sendiri.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
515 — 750
  • Bogor 5/2020), Tergugat yangmerupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor memiliki tugasyakni menyelenggarakan SPAM berupa penyediaan pelayanan air minumyang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat.
    Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayananair minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat;danc. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.Pasal 7 ayat (4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di selenggarakan dengantujuan:a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas airminum;b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitasdengan harga yang terangkau;c.
    No. 5 Tahun 2020 Tentang Perusaahn Umum Daerah Air MinumTirta Kahuripan Kabupaten Bogor, menyebutkan Perusahaan UmumDaerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yangHalaman 73 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGselanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha MilikDaerah Pemerintah Kabupaten Bogor selanjutnya, sebagaimana Pasal5, 6 dan 7 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tersebut yang intinyamenyebutkan Penyelenggaraan SPAM berupa penyediaan pelayanan airminum yang bermutu
    Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanpelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidupmasyarakat; danc. Memperoleh laba dan/atau keuntunganPasal 7 ayat (4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengantujuan:a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atasair minum;b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitasdengan harga yang terangkau;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 19 Juni 2017 — HERMAN, S.Pd. MM Bin (Alm.) IMAN
59 — 20
  • PN.Bdg Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN Kranji X kota Bekasiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 820/Kep.94BKD/XIV/201 1tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan/Pemberhentian dan Alih TugasPegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru yang Diberi TugasTambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan KotaBekasi.Bahwa guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikandalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu
    organisasi dan pengoperasian sumber dayasekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat,efisien, dan efektif;menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dankomite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitasyang beragam, dan memobilisasi sumberdaya masyarakat;memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.* Bahwa guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikandalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu
    sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN Kranji X kota Bekasiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 820/Kep.94BKD/X1V2011 tanggal 12 Desember 2011 tentangPengangkatan/Pemberhentian dan Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil Daerahdalam Jabatan Fungsional Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai KepalaSekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.e Bahwa guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu
    danAnggaran Sekolah (RKAS) SDN Kranji X Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Januari2014, total keseluruhan dana BOS yang diterima SDN Kranji X pada tahun 2013, baikuntuk dana BOS Pusat, BOS Provinsi, maupun BOS Daerah adalah sebesar Rp342.800.000, (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Dana BOS yang diterima oleh SDN Kranji X Kota Bekasiseharusnya digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
154 — 73
  • PT.Ramos Jaya Abadi sematamata dilakukanoleh Terdakwa guna menghindari permintaan uang muka yang diminta olehagen ; padahal agen sebagai pendukung dalam pengadaan alat laboratoriumBPOM, memiliki peranan penting untuk memperoleh barang yang bermutu danberkualitas . Meskipun Terdakwa c.q. PT.
    Ramos Jaya Abadi, selaku penyediabarang/jasa telah memperoleh uang muka dari BPOM sebesar 20 % dari jumlahnilai kontrak, namun Terdakwa enggan memenuhi permintaan agen sebagaipendukung, untuk memperoleh barang yang bermutu dan berkualitas.