Ditemukan 1293 data
336 — 336
dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa menurut pertimbangan dikeluarkannya Undangundang Nomor30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada huruf (b) dikatakan bahwatenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terusditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersediatenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
383 — 278
Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidakmelanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikandi sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajarmasyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuanpendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
221 — 86
:Ayat (1): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Ayat (2): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar darilingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampungsatuan pendidikan yang bersangkutan.39.Jelaslah bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku tersebut mengenai
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
217 — 146
:Ayat (1): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Ayat (2): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar darilingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampungsatuan pendidikan yang bersangkutan.39.Jelaslah bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku tersebut mengenai
212 — 88
Dengan adanya alat ini diharapkan akanmemperpendek proses rujukan, mempercepat proses pemeriksaan, sehinggatatalaksana dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya banyak bayi yangdapat terhindarkan dari gangguan pertumbuhan akibat gangguan thyroid.h Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan pelatihanuntuk peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan.2 AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATANUntuk memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis yang bermutu, Gubernur Lampungmelalui program pembangunan
255 — 217
Maka berdasarkan uraian di atas, mohon gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa mohon yang Turut Tergugat 3 kemukakan dalam Bagian Eksepsidianggap telah dimasukkan dan termuat di dalam Pokok Perkara ;2 Karena Gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, tidak menuntut apapunkepada Turut Tergugat 3 sehingga Turut Tergugat 3 tidak perlu menanggapilebih jauh atas Gugatan Penggugat yang tidak bermutu dan dengan ini TurutTergugat 3 mohon yang mulia Majelis Hakim untuk
YAYASAN PENDIDIKAN PERUMAHAN RAKYAT BARAT
Tergugat:
Manajer PT. PLN Persero Kediri Barat
145 — 300
Putusan No. 27/G/2018/PTUN.SBY.tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalandengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,merata, dan bermutu; == 2 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n=Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2009Tentang Ketenagalistrikan Pasal 2 huruf b menyebutkan Pembangunan ketenagalistrikanbertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitasyang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
228 — 473
Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / menejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
139 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 63 PK/Padt/20174.2.4.3.BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsungyang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;Pasal 1 angka 4:Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMNyang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntunganberdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
113 — 59
., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 3 menyebutkan:"Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut serta melaksanakan danmenunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi danpembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, denganmenyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatdi pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yangmeliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatanperawatan prasarana keretaapian, pengusahaan
405 — 841
Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untuk mendapatkanbenih yang bermutu ;b. Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;c. Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan ditanam di kebun K2I ;d.
hak guna usaha ;Terwujudnya kesempatan bekerja bagi masyarakat luas dipedesaan ;Terwujudnya peningkatan produktifitas dan produksi budi dayaperkebunan dan aneka produk hasil agro industri serta hasil olahan limbahsebagai penunjang ;Terwujudnya akses sarana dan prasarana infra struktur sosial ekonomiyang efektif dipedesaan ;Bahwa sehubungan dengan Tupoksi saksi, tugas yang sudah saksilaksanakan adalah sebagai berikut :1)Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untuk mendapatkan benih yang bermutu
Damimas (SinarMas Group) ; Prosedur untuk mendapat bibit bermutu adalah :a. PT. Gerbang Ekapalmina selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit ProgramK2 Pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau terlebih dahulumengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran BenihKelapa Sawit (SP2BKS) kepada Kepala Dinas Perkebunan PropinsiRiau dengan melampirkan :Surat permohonanSurat pernyataan.Copy Akte perusahaan.Copy KTPb.
Pbr.kebutuhan bibit kemudian PPKS Medan menyusun rencana jadwalpengiriman kecambah dan setiap pengiriman kecambah akandilampirkan DO dari sumber benih (PPKS Medan), SuratKeterangan Mutu Benih (SKMB) dari Balai pengawasan danpengembangan mutu benih perkebunan Sumatera Utara (BP2MBMedan), surat Karantina ;Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Sudah dilaksanakan dengan menyampaikan langsung kepada PTGerbang Ekapalmina ;Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan
Terbanding/Penggugat : PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR
110 — 49
Pihak Penggugat telah bekerja dengan sungguhsungguh dan professional didalam pengelolaan Instalasi Air MinumPanaikang sehingga dapat menghasilkan peningkatan produksi airHalaman 3 dari 96 halamanPutusan No. 284/PDT/2016/PT.MKSminum secara signifikan dan kontinyu dari waktu ke waktu, dengankwalitas air minum yang bermutu baik dan senantiasa terjagamutunya. Dilain pihak, Tergugat juga telah melakukan kewajibannyadengan baik dalam hal pembayaran air minum yang telah dihasilkanoleh Penggugat.6.
60 — 29
(Pasal1 ayat 2 UU No. 19 tahun 2003) dengan maksud dan tujuan: memberikansumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnyadan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, danmenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hiduporang banyak (Pasal 2 UU No. 19 tahun 2003).3.KAPASITAS DAN INTEGRITAS PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DANPATUT DIPERTANYAKANBahwa Kapasiatas dan Integritas Paar Penggugat patut
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
134 — 100
Hal inisebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaiberikut:Pasal 2(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejar keuntungan;Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bauc. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan
PT. SRIKAYA MAS
Termohon:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
82 — 37
Perkebunan Nusantara II, didalam Pasal 3 tentangmaksud dan tujuan serta kegiatan Usaha yang pada pokoknya adalah dibidang agrobisnis dan agro industri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroanuntuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingkuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroandengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas dengan berbagai usahautama yang disebut dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa dasar pertimbangan
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
296 — 136
Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / menejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, serta optimalisasipemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untukmendapatkan / mengejar kKeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroandengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut :a.
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
secarademokratis berdasarkan jenjang kelas ;e Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa danmandiri;Yang bertujuan :e Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalammelahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuanpendidikan ;e Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;e Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratisdalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu
67 — 43
clerical error,sekedar kesalahan dalam pengetikan atau kesalahan pencantuman identitastambahan belaka hal ini merupakan kelalaian yang dapat ditolerir.Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan sebagai seorangpenegak hukum, dikatakan demikian karena penegak hukum haruslah taatdan tertib pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh mentolerir suatuaturan hukum yang dapat mengakibatkan lahirnya penegak hukumpenegakhukum yang tidak bermutu
232 — 68
PbrBahwa sumber anggaran pendapatan BLUD adalah dari pendapatan BLUDdan APBD, berdasarkan DPA RBA BLUD RSUD Arifin Achmad ProvinsiRiau ;Bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian kepadamasyarakat Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, obat, alatkesehatan, bahan habis pakai, yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhanpasien ;Bahwa pengelola BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013adalah :Pempinan Dra.
masyarakat, berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungandan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas ;Bahwa pada tahun 20122013 Sumber anggaran yang dipergunakan BLUDdari Pendapatan BLUD, APBD dan APBN, berdasarkan DPA RBA BLUDRSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ;Bahwa Dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus disediakan olehRumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, obat, alat kesehatan,bahan habis pakai, yang bermutu
PbrBahwa Pengadaan barang dan Jasa BLUD secara swakelola itu maksudnyabarang itu dikelola, lebih bermutu dan murah, murah itu bukan murahan tapibermutu dan tersedia demi pelayanan cepat sederhana sesuai fungsinya ;Bahwa pola penggelolaanya kalau di Perpres ada lelang dengan lelangakan memperlambat maka untuk BLUD mengatur jenjang nilai apakahjenjang nilai itu akan menghambatia akan menimilisir lagi ;Bahwa seingat saksi untuk dokumen administrasi dalam prosesnya itudiatur oleh Perda ;Bahwa terkait
dan murah, murah itubukan murahan tapi bermutu dan tersedia, untuk flexibilitas demi pelayanancepat sederhana ada dituangkan dokter boleh menyediakan alat olehDirektur secara specifik Perda itu ada turunanya ;Bahwa ketika satu flexibilitas diberikan satu aturan dikecualikan dan ituberdampak dengan hukum menurut Ahli Pergub itu selain diatur ia jugadilindungi ;Tentang pelayanan menggunakan dokter kepada pasien untuk dokterKepala Leher, Bedan Mulut ada tabrakan, dikarenakan RSUD alattidak adadan dirujuk
PbrAtasAlkes sifatnya urgen, Permendagri memberikan institusi ketersediaan,bermutu dan murah tapi bukan murahan ;Bahwa ketika dokter melayani pasien dengan mekanisme didukungflexibilitas RSUD harus membuat aturan untuk perlindungan hukum ;Bahwa bukan kewengan ahli untuk menjawab bagaimana PerlindunganHukumdi RSUD diatur, jika sebuah Rumah Sakit dilindungi Pengadaan tapitidak melindungi dalam pelayanan ;Bahwa pada prinsipnya dasar pembentukan BLUD tersebut percepatanlayanan dan efesiensi pengadaan
73 — 35
Sehubungan TERGUGAT. termasuk Usaha BUMN makamenurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembanganperekonomian nasional pada umumnya danpenerimaan negara pada khususnya;b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggidan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orangbanyak;d. menjadi perintis kegiatankegiatan