Ditemukan 1293 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9362
  • Sulendrakusuma dalam keterangan tertulisnya (Bukti P15)menyatakan:1) Negara berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan (ketersediaan,keterangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman,bermutu, dan bergizi seimbang);2) Kenaikan harga pangan dapat mengganggu kemampuan negara dalammewujudkan ketahanan pangan;Halaman 23 dari 84 halaman.
Register : 14-03-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN BATAM Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
SURYA SUGIHARTO
Tergugat:
1.JANTO
2.TANTO
3.SUSIYANTI
8558
  • Hal ini sejalan dengan pendapat ImaErlie Yuana, yang menyatakan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Otentikbukan berarti Notaris dapat secara bebas lepas dari tanggung jawabnya, Notarisdituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu Sesualaturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya,bukan mengadaada ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita Gugatanpenggugat point 2 (dua) menguraikan Bahwa Perjanjian antara Penggugat
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 153/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
383278
  • Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidakmelanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikandi sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajarmasyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuanpendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu
Register : 02-07-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -93/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 10 Agustus 2015 —
21288
  • Dengan adanya alat ini diharapkan akanmemperpendek proses rujukan, mempercepat proses pemeriksaan, sehinggatatalaksana dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya banyak bayi yangdapat terhindarkan dari gangguan pertumbuhan akibat gangguan thyroid.h Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan pelatihanuntuk peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan.2 AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATANUntuk memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis yang bermutu, Gubernur Lampungmelalui program pembangunan
Register : 24-07-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 430/Pdt.G/2014/PN.Jkt,.Sel.
Tanggal 24 Maret 2015 —
255217
  • Maka berdasarkan uraian di atas, mohon gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa mohon yang Turut Tergugat 3 kemukakan dalam Bagian Eksepsidianggap telah dimasukkan dan termuat di dalam Pokok Perkara ;2 Karena Gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, tidak menuntut apapunkepada Turut Tergugat 3 sehingga Turut Tergugat 3 tidak perlu menanggapilebih jauh atas Gugatan Penggugat yang tidak bermutu dan dengan ini TurutTergugat 3 mohon yang mulia Majelis Hakim untuk
Register : 09-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 27/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN PERUMAHAN RAKYAT BARAT
Tergugat:
Manajer PT. PLN Persero Kediri Barat
145300
  • Putusan No. 27/G/2018/PTUN.SBY.tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalandengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,merata, dan bermutu; == 2 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n=Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2009Tentang Ketenagalistrikan Pasal 2 huruf b menyebutkan Pembangunan ketenagalistrikanbertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitasyang
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
22186
  • :Ayat (1): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Ayat (2): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar darilingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampungsatuan pendidikan yang bersangkutan.39.Jelaslah bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku tersebut mengenai
Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 April 2017 — PERUM PERHUTANI vs PT. PRASETYA INDRABRATA, Dkk
13985 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 63 PK/Padt/20174.2.4.3.BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsungyang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;Pasal 1 angka 4:Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMNyang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntunganberdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
Register : 17-07-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2014 — Johannes Hutasoit,Cs >< Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,Cs
11359
  • ., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 3 menyebutkan:"Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut serta melaksanakan danmenunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi danpembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, denganmenyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatdi pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yangmeliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatanperawatan prasarana keretaapian, pengusahaan
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
134100
  • Hal inisebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaiberikut:Pasal 2(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejar keuntungan;Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bauc. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Januari 2019 — Pemohon:
PT. SRIKAYA MAS
Termohon:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
8237
  • Perkebunan Nusantara II, didalam Pasal 3 tentangmaksud dan tujuan serta kegiatan Usaha yang pada pokoknya adalah dibidang agrobisnis dan agro industri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroanuntuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingkuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroandengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas dengan berbagai usahautama yang disebut dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa dasar pertimbangan
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
286380
  • Sang Hyang Seri (Persero)adalah Melaksanakan rencana produksi, memimpin dan mengawasiproduksi membina kerjasama dan opkoop dengan petani penangkarmemberi petunjuk teknis dan operasional dari rencana sampai realisasikegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan agar tercapai produksibenih yang bermutu sesuai standar.Bahwa adapun tugas pokok dan tanggung jawab saksi Syafriadi sebagaiAsisten Manager Produksi Cabang Deli Serdang adalah :Halaman 27 dari 280 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2019/PN Mdne Melaksanakan
    Sang Hyang Seri (Persero)adalah Melaksanakan rencana produksi, memimpin dan mengawasiproduksi membina kerjasama dan opkoop dengan petani penangkarmemberi petunjuk teknis dan operasional dari rencana sampai realisasikegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan agar tercapai produksibenih yang bermutu sesuai standar.Bahwa adapun tugas pokok dan tanggung jawab saksi Syafriadi sebagaiAsisten Manager Produksi Cabang Deli Serdang adalah :e Melaksanakan rencana operasional produksi benih, tebar, tanam,
    memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Tersangka.Bahwa Tugas dan Fungsi Jabatan Terdakwa sebagai Asisten ManagerProduksi Cabang Deli Serdang KR IV adalah Melaksanakan rencanaproduksi, memimpin dan mengawasi produksi membina kerjasama danopkoop dengan petani penangkar memberi petunjuk teknis dan operasionaldari rencana sampai realisasi kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkanagar tercapai produksi benih yang bermutu
    Dan terdakwa Syafriadi sebagai Asisten Manager ProduksiCabang Deli Serdang terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya yaitumelaksanakan rencana produksi, memimpin dan mengawasi produksi membinakerjasama dengan petani penangkar memberi petunjuk teknis dan operasionalHalaman 260 dari 280 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2019/PN Mdndari rencana sampai realisasi kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkanagar tercapai produksi benih yang bermutu sesuai standar.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
405841
  • Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untuk mendapatkanbenih yang bermutu ;b. Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;c. Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan ditanam di kebun K2I ;d.
    hak guna usaha ;Terwujudnya kesempatan bekerja bagi masyarakat luas dipedesaan ;Terwujudnya peningkatan produktifitas dan produksi budi dayaperkebunan dan aneka produk hasil agro industri serta hasil olahan limbahsebagai penunjang ;Terwujudnya akses sarana dan prasarana infra struktur sosial ekonomiyang efektif dipedesaan ;Bahwa sehubungan dengan Tupoksi saksi, tugas yang sudah saksilaksanakan adalah sebagai berikut :1)Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untuk mendapatkan benih yang bermutu
    Damimas (SinarMas Group) ; Prosedur untuk mendapat bibit bermutu adalah :a. PT. Gerbang Ekapalmina selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit ProgramK2 Pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau terlebih dahulumengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran BenihKelapa Sawit (SP2BKS) kepada Kepala Dinas Perkebunan PropinsiRiau dengan melampirkan :Surat permohonanSurat pernyataan.Copy Akte perusahaan.Copy KTPb.
    Pbr.kebutuhan bibit kemudian PPKS Medan menyusun rencana jadwalpengiriman kecambah dan setiap pengiriman kecambah akandilampirkan DO dari sumber benih (PPKS Medan), SuratKeterangan Mutu Benih (SKMB) dari Balai pengawasan danpengembangan mutu benih perkebunan Sumatera Utara (BP2MBMedan), surat Karantina ;Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Sudah dilaksanakan dengan menyampaikan langsung kepada PTGerbang Ekapalmina ;Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
296136
  • Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / menejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
    Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, serta optimalisasipemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untukmendapatkan / mengejar kKeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroandengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut :a.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
23268
  • PbrBahwa sumber anggaran pendapatan BLUD adalah dari pendapatan BLUDdan APBD, berdasarkan DPA RBA BLUD RSUD Arifin Achmad ProvinsiRiau ;Bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian kepadamasyarakat Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, obat, alatkesehatan, bahan habis pakai, yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhanpasien ;Bahwa pengelola BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013adalah :Pempinan Dra.
    masyarakat, berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungandan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas ;Bahwa pada tahun 20122013 Sumber anggaran yang dipergunakan BLUDdari Pendapatan BLUD, APBD dan APBN, berdasarkan DPA RBA BLUDRSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ;Bahwa Dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus disediakan olehRumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, obat, alat kesehatan,bahan habis pakai, yang bermutu
    PbrBahwa Pengadaan barang dan Jasa BLUD secara swakelola itu maksudnyabarang itu dikelola, lebih bermutu dan murah, murah itu bukan murahan tapibermutu dan tersedia demi pelayanan cepat sederhana sesuai fungsinya ;Bahwa pola penggelolaanya kalau di Perpres ada lelang dengan lelangakan memperlambat maka untuk BLUD mengatur jenjang nilai apakahjenjang nilai itu akan menghambatia akan menimilisir lagi ;Bahwa seingat saksi untuk dokumen administrasi dalam prosesnya itudiatur oleh Perda ;Bahwa terkait
    dan murah, murah itubukan murahan tapi bermutu dan tersedia, untuk flexibilitas demi pelayanancepat sederhana ada dituangkan dokter boleh menyediakan alat olehDirektur secara specifik Perda itu ada turunanya ;Bahwa ketika satu flexibilitas diberikan satu aturan dikecualikan dan ituberdampak dengan hukum menurut Ahli Pergub itu selain diatur ia jugadilindungi ;Tentang pelayanan menggunakan dokter kepada pasien untuk dokterKepala Leher, Bedan Mulut ada tabrakan, dikarenakan RSUD alattidak adadan dirujuk
    PbrAtasAlkes sifatnya urgen, Permendagri memberikan institusi ketersediaan,bermutu dan murah tapi bukan murahan ;Bahwa ketika dokter melayani pasien dengan mekanisme didukungflexibilitas RSUD harus membuat aturan untuk perlindungan hukum ;Bahwa bukan kewengan ahli untuk menjawab bagaimana PerlindunganHukumdi RSUD diatur, jika sebuah Rumah Sakit dilindungi Pengadaan tapitidak melindungi dalam pelayanan ;Bahwa pada prinsipnya dasar pembentukan BLUD tersebut percepatanlayanan dan efesiensi pengadaan
Putus : 28-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc.
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secarademokratis berdasarkan jenjang kelas ;e Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa danmandiri;Yang bertujuan :e Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalammelahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuanpendidikan ;e Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;e Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratisdalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu
Register : 13-03-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 11/PID.2014/PT.BKL
Tanggal 2 April 2014 — YUDISTIRA ADI PRAYOGA BIN SULISTIYO
6743
  • clerical error,sekedar kesalahan dalam pengetikan atau kesalahan pencantuman identitastambahan belaka hal ini merupakan kelalaian yang dapat ditolerir.Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan sebagai seorangpenegak hukum, dikatakan demikian karena penegak hukum haruslah taatdan tertib pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh mentolerir suatuaturan hukum yang dapat mengakibatkan lahirnya penegak hukumpenegakhukum yang tidak bermutu
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADRI SIWU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
228473
  • Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
    Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidangpembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapalkapal, sertaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untukmenghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan / menejar keuntungan gunameningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipPerseroan Terbatas.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapatmelaksanakan usaha utama sebagai berikut:a.
Register : 31-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 284/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 25 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM) KOTA MAKASSAR
Terbanding/Penggugat : PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR
11049
  • Pihak Penggugat telah bekerja dengan sungguhsungguh dan professional didalam pengelolaan Instalasi Air MinumPanaikang sehingga dapat menghasilkan peningkatan produksi airHalaman 3 dari 96 halamanPutusan No. 284/PDT/2016/PT.MKSminum secara signifikan dan kontinyu dari waktu ke waktu, dengankwalitas air minum yang bermutu baik dan senantiasa terjagamutunya. Dilain pihak, Tergugat juga telah melakukan kewajibannyadengan baik dalam hal pembayaran air minum yang telah dihasilkanoleh Penggugat.6.
Register : 15-12-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 23/Pdt.G/2010//PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 Agustus 2010 — 1. Ny. ONG A KIM, 2. TJOE HARRY HAMZAH (TJOE TJIANG), 3. TJOE INGE SUSILOWATI HAMZAH, 4. LANY HAMZAH HANAFI, 5. LILY HAMZAH HANAFI, MELAWAN 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 3. PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero), 4. Nyonya (Janda) KHO A MOY, 5. HENDRA HANAPI, 6. YOYO HANAPI HONG, 7. HERLINA HONG, 8. R HARTONO HANAPI HONG, 9. HONG MING KUI,
6030
  • (Pasal1 ayat 2 UU No. 19 tahun 2003) dengan maksud dan tujuan: memberikansumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnyadan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, danmenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hiduporang banyak (Pasal 2 UU No. 19 tahun 2003).3.KAPASITAS DAN INTEGRITAS PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DANPATUT DIPERTANYAKANBahwa Kapasiatas dan Integritas Paar Penggugat patut