Bahwa apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding dalam memoribandingnya poin: 6, 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi karena argumenthukum tersebut kami nilai sifatnya pengulangan ,tidak subtantif dan tidakproporsional.5. Bahwa karena putusan majlis hakim dalam perkara a quo sudah sesuaidengan faktafakta hukum yang ada maka sudah sepatutnya PengadilanTinggi NTB melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sbb:1.

KPU Kota Depok wajib melaksanakan Peraturan KPUNomor 68 Tahun 2009, karena sejak tanggal 21 Juni 2010 sudah memulai prosestahapan pencalonan;Sebelum menyampaikan alasan keberatan atas putusan banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat perlumenyampaikan alasan mengapa Pemohon Kasasi melakukan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selain alasanalasan yang disebutkan di atasdariangka 1 sampai dengan angka 10, atau alasan lebih subtantif

Dalamkedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif,penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridistelah dilembagakan secara murni dalam bentukBORGTOCHT. 3==22 22 nnennn4 Bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan No.922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonanPernyataan Pailit pada perkara antara CITI BANK NA, Cabang SingapureCs.

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindakpidana, sosio kultur masyarakat setempat, serta akibat yang ditimbulkan;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN SabBahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengangkut kayu darikawasan hutan, perbuatan Terdakwa didahului karena adanya permintaandari Saksi Ridwan Alias

denganalasan yang tidak jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasehat dariPemohon dan sering marah kepada Pemohon yang puncaknya Termohonmenyiram air pada saat Pemohon sedang tidur sehingga membuat Pemohonsakit hati, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisahrumah yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

pada dua halpokok yaitu : hukum formil (ketentuanketentuan yang mengatur tata caramemeriksa dan mengadili suatu perkara) dan hukum materil, kedua sisipenegakan hukum tersebut sama pentingnya untuk ditegakkan, karenakalau keadilan prosedural dilaksanakan secara strict maka keadilansubstantif akan ketinggalan, begitu pula sebaliknya;Bahwa demi tercapainya kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum sepertiyang Hakim Tingkat Pertama sampaikan seharusnya Hakim tingkatpertama tidak hanya mengutamakan keadilan Subtantif

Bahwa ditinjau dari Subtantif, Keputusan Tata Usaha Negaradalam perkara a quo ini diterbitkan dengan melanggar hakkepemilikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah danbersertipikat, dalam proses penerbitan Keputusan TUN tersebutTergugat tidak memperhatikan data lapangan maupun data yuridisdiwilayah tersebut yang senyatanya ada tanah milik Penggugat.Selain hal tersebut,penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat dalam perkara a quo yang mana kedua bidang tanah milikPenggugat masuk dalam

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil penggugatkarena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuatterkecuali yang diakui secara tegas; a. oonBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tentang objeksengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugatmelanggar prosedur, subtantif dan/atau kKewenangan.

merupakan keputusanyang dikecualikan dan jika dinubungkan dengan ketentuan pasal 87huruf b dan d Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusanyang diterbitkan oleh Bupati Sinjai (Tergugat ) harus diuji dari sisisubtansi penerbitannya apakah tindakan Penggugat memenuhiketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b ataukah memenuhi ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf d, sehingga untuk mengetahui hal tersebutharus dilakukan pengujian lebih mendalam secara subtantif

Gugatan Para Penggugat kabur,Dalam gugatan para Penggugat subjek/pihak (Tergugat II) tidak disebutkanalamat asli Tergugat II;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat Iltersebut, Majelis memandang secara subtantif telah ditujukan kepada orangyang tepat, sekalipun alamat yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugattidak senyatanya tempat tinggal Tergugat Il, namun kenyataannya Tergugat

yang pertama mengajukan permohonan hak atasdisain industry kepada Tergugat II ( Dir.Jend HAKI) yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasaratas asas orang yang pertama mendisain.lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaranpermohonan hak atas disain industry,dalam pemeriksaan juga di lakukan pengklasifikasian permohonan sesuai denganketentuan yang berlaku sepanjang tidak melangar pasal 2 dan ayat 4 UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tentang itikadbaik;4 Bahwa syarat subtantif

bertindaksebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sejaktanggal 1 Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon danrumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN KisBahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut :Diklat Teknis Subtantif

DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding; Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut : Diklat Teknis Subtantif

Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

IDM 000519892 kelas 3, jenisbarang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013atas nama CRYSTAL X.Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merekCRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secaranormative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme /prosedur yang benar, yaitu melai dari :a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UUno 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkanpemeriksaan subtantif

(pasal 18)b) Pemeriksaan subtantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuanpasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihaklain untuk menyammpaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugattelah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telahhalaman 62 dari 73 Putusan Nomor :7/Pdt.

aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a,ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, sertapasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut secara formil telahmemenuhi syarat sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif

ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dapat dikenai tindakanHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kalhukum berupa penahanan, dengan demikian terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa tersebuthanya berupa pelanggaran hukum administratif sehingga tidak dapat dilakukanpenahanan, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Nota Pembelaan PenasihatHukum Terdakwa yang lainnya, oleh karena secara subtantif

Atas Nama TerdakwaNOAK GANAP Alias NOAK Secara subtantif tidak menguraikan unsurunsurpidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUP Pidana Subsidair Pasal351 ayat (1) KUH Pidana.Bahwa sebelumnya, Terdakwa NOAK GANAP Alias NOAK adalah seorang KepalaDesa aktif maka dengan sendirinya Terdakwa terikat secara lahiria dan batiniadengan tugas dan tanggungjawab social yang bermunculan dimasyarakat tentulahbukan persoalan mudah yang setiap saat harus melakukan control sebagaimanadi pertegas dalam UundangUndang

pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahunlamanya dan selama berpisah sudah diusahakan untuk rukun kembalinamun tidak berhasil.Hal 21 dari 36 hal Put No.0249/Pdt.G/2017/PA WspMenimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwasaksi selalu menyarankan kepada pihak Penggugat agar Penggugat danTergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak maulagi datang ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah tidakmau rukun lagi bersama Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Bahwa Pemohon menolak dengantegas dalil jawaban Termohon dalamangka 6 karena memang pada saatmasih berkumpul antara Pemohon danTermohon secara terus menerus terjadipercekcokan yang tidak mungkin dapatdipersatukan lagi yang ditenggaraiantara Pemohon dengan Termohonterdapat perbedaan prinsip, sehinggakeduanya tidak memiliki kesamaancara pandang dan ~visi' didalammengarungi kehidupan rumah tanggahal ini bukan masalah yang subyektifbagi Pemohon melainkan masalahyang sangat subtantif dan urgen bagiPemohon