denganalasan yang tidak jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasehat dariPemohon dan sering marah kepada Pemohon yang puncaknya Termohonmenyiram air pada saat Pemohon sedang tidur sehingga membuat Pemohonsakit hati, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisahrumah yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

KPU Kota Depok wajib melaksanakan Peraturan KPUNomor 68 Tahun 2009, karena sejak tanggal 21 Juni 2010 sudah memulai prosestahapan pencalonan;Sebelum menyampaikan alasan keberatan atas putusan banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat perlumenyampaikan alasan mengapa Pemohon Kasasi melakukan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selain alasanalasan yang disebutkan di atasdariangka 1 sampai dengan angka 10, atau alasan lebih subtantif

Dalamkedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif,penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridistelah dilembagakan secara murni dalam bentukBORGTOCHT. 3==22 22 nnennn4 Bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan No.922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonanPernyataan Pailit pada perkara antara CITI BANK NA, Cabang SingapureCs.

(Narkotika)dalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif);Menimbang, bahwa oleh karena pidana MATI dijatuhkan kepadaTerdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lalgi menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu ari kepentngan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa secara subtantif ari kepentingan adalah merujuk kepadanilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Bahwa apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding dalam memoribandingnya poin: 6, 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi karena argumenthukum tersebut kami nilai sifatnya pengulangan ,tidak subtantif dan tidakproporsional.5. Bahwa karena putusan majlis hakim dalam perkara a quo sudah sesuaidengan faktafakta hukum yang ada maka sudah sepatutnya PengadilanTinggi NTB melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sbb:1.

pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahunlamanya dan selama berpisah sudah diusahakan untuk rukun kembalinamun tidak berhasil.Hal 21 dari 36 hal Put No.0249/Pdt.G/2017/PA WspMenimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwasaksi selalu menyarankan kepada pihak Penggugat agar Penggugat danTergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak maulagi datang ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah tidakmau rukun lagi bersama Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlinat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiHalaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindakpidana, sosio kultur masyarakat setempat, serta akibat yang ditimbulkan;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN SabBahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengangkut kayu darikawasan hutan, perbuatan Terdakwa didahului karena adanya permintaandari Saksi Ridwan Alias

IDM 000519892 kelas 3, jenisbarang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013atas nama CRYSTAL X.Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merekCRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secaranormative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme /prosedur yang benar, yaitu melai dari :a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UUno 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkanpemeriksaan subtantif

(pasal 18)b) Pemeriksaan subtantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuanpasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihaklain untuk menyammpaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugattelah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telahhalaman 62 dari 73 Putusan Nomor :7/Pdt.

Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding; Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut : Diklat Teknis Subtantif

mendengar nasehat baik dariPemohon maupun dari orang tua Pemohon.Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkanbahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulanlebih.Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkanbahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untukdirukunkan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya membantahsebagian dalildalil permohonan Pemohon namun demikian pada dasarnyaTermohon secara subtantif

Tergugat memasukkan unsur harta gono gini dalam jawaban gugatancerai menampakkan kalau tidak memahami hukum dan tidak subtantif, sertamenunjukan dirinyalah selama ini yang materialistis dan menganggaprendah Penggugat senilai materi;6.

Atas Nama TerdakwaNOAK GANAP Alias NOAK Secara subtantif tidak menguraikan unsurunsurpidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUP Pidana Subsidair Pasal351 ayat (1) KUH Pidana.Bahwa sebelumnya, Terdakwa NOAK GANAP Alias NOAK adalah seorang KepalaDesa aktif maka dengan sendirinya Terdakwa terikat secara lahiria dan batiniadengan tugas dan tanggungjawab social yang bermunculan dimasyarakat tentulahbukan persoalan mudah yang setiap saat harus melakukan control sebagaimanadi pertegas dalam UundangUndang

Bahwa ditinjau dari Subtantif, Keputusan Tata Usaha Negaradalam perkara a quo ini diterbitkan dengan melanggar hakkepemilikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah danbersertipikat, dalam proses penerbitan Keputusan TUN tersebutTergugat tidak memperhatikan data lapangan maupun data yuridisdiwilayah tersebut yang senyatanya ada tanah milik Penggugat.Selain hal tersebut,penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat dalam perkara a quo yang mana kedua bidang tanah milikPenggugat masuk dalam

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil penggugatkarena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuatterkecuali yang diakui secara tegas; a. oonBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tentang objeksengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugatmelanggar prosedur, subtantif dan/atau kKewenangan.

aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a,ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, sertapasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut secara formil telahmemenuhi syarat sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif

ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dapat dikenai tindakanHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kalhukum berupa penahanan, dengan demikian terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa tersebuthanya berupa pelanggaran hukum administratif sehingga tidak dapat dilakukanpenahanan, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Nota Pembelaan PenasihatHukum Terdakwa yang lainnya, oleh karena secara subtantif

bertindaksebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sejaktanggal 1 Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon danrumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN KisBahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut :Diklat Teknis Subtantif