Ditemukan 1385 data
114 — 13
Tanah Tergugat terletak diPematang Bambang serta Luaw Bambang sedang tanah milik Penggugatterletak di luaw Bambang;Bahwa selain itu saksi tahu di tanah sengketa tedapat jalur pohon cempedakmilik Tergugat yang berada di sekitar tempat lubang menyedot emas;28Saksi BERTHOTUSI, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi adalah anggota dari Damang Kecamatan Banama Tingang;Bahwa yang diperebutkan antara Tergugat serta Penggugat di atas tanahyang disengketakan adalah lubang tempat Tergugat menyedot
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 53 dari 55 halaman.
1.KRISNA MUKTI
2.TAVIPIANI AGUSTINA, SH. M.Hum.
Termohon:
PT. BANGUN LAKSANA PERSADA
124 — 49
apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhanabahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat para PemohonPKPU bertanda: P.1,P 2,P.3,P 4,P.5,P.8,P. 9, P. 10, P. 11 danP. 12 sertabukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 3 dan T. 4, ternyata bahwa antaraPemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta antara Termohon II PKPUdengan Termohon PKPU telah tedapat
65 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdapat bangunan rumah danbangunan opabrik penggergajian kayu berikut seperangkat mesinmesinyang terdapat didalamnya dikenal dengan nama Intertrade II seluas 25.310M2 terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sidangwangi, KabupatenMajalengka yang terdiri dari : SHM No.125 Surat Ukur No.2 tanggal 282002 ; SHM No.124 Surat Ukur No.3 tanggal 282002 ; SHM No.117 GS No.2246 tanggal 14121998 ; SHM No.118 GS No.2245 tanggal 14121998 ;Semuanya tercatat atas nama Jahidi ;Sebidang tanah yang diatasnya tedapat
TUTI KRISTIANA, SH
Terdakwa:
Sun Djie Phin Alias Apin Anak dari Liu Sao Thong
29 — 8
Orang tersebut dapatdipersalahkan sebagai turut bersalah dalam suatu pembunuhan yang telahdirencanakan terlebih dahulu.Menimbang, bahwa dalam medeplichtig tedapat 2 (dua) unsur yangharur terpenuhi. Yakni unsur subjektif dan juga unsur objektif.Menimbang, bahwa unsur subjektif merupakan pengetahuan dari orangyang membantu, dimana ketika membantu sifat batin dari pembantu yangmengetahui bahwa orang yang dibantunya akan melakukan suatu tindakpidana.
Terbanding/Tergugat I : SALEH LEBEHARIA
Terbanding/Tergugat II : HALIMA LEBEHARIA
195 — 93
Bahwa dalil poin 7, 8 dan 9 dapat Tergugat menanggapinya sebagaiberikut:sebagaimana uraian Jawaban Tergugat pada Poin poin diatasyang mana hubungan Keturunan keiuarga Tergugat denganPenggugat tidak Tedapat Hubungan Hukum Keahliwarisan sehinggasangat wajar apabila Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Wariske Pengadilan Agama Masohi terhadap keturunan Penggugat sajatidak termasuk keturunan Tergugat dan Tergugat II;Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini sehubungan
43 — 16
Adapun pengaturantersebut tedapat dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, pandangan doktrina danYurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor: 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973,Putusan MARI Nomor: 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA No. 4/1965 yang kemudian dicabut dengan SEMA No.16/1979, SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001) ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum mengenai tuntutan
166 — 119
sah karena terdapat cacat pada unsurunsur keabsahanya yakni pada :a segi subtansi ; Bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p/436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter persegi diterbitkan pada tanggal 4Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota SurabayaGambar Situasi No. 116 / P&P / 1/07 1438 4 TH. 96 atau setempat dikenaldengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : PurnamaLimdrayanti yang diterbikan oleh Tergugat untuk periode 16 s/d. 16 tedapat
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
154536 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO flinsrsid8 154536charrsid8531344 Tungkai kanan depan:par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid8 154536charrsid 10428953 hichaf1dbchafOlochf1 tab pard ltrparqj fi 1 801i900ri0s1360sImult1widctlparjclisttabtx900aspalphaaspnumfaautols3adjustrightrinOlin900itapOpararsid6 167367rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid8 154536charrsid 10428953 33 cm dari tulang panggulke arah bawah, 6 cm darigaris tengah ke arah dalam tedapat
Husein Ibrahim
Tergugat:
1.Elisabet Kapitan Ndun
2.Christofel ndun
82 — 40
PialaJaya, dan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi dari Para Tergugat,adanya kesamaan dengan keterangan Para Tergugat, yang menyatakan bahwabatas tanah sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan PT.Piala jaya,sehingga menurut Hemat majelis hakim tedapat perbedaan batas selatan antaraPenggugat dan Para Tergugat, namun agar adanya kepastian Hukum terkaitdengan perkara aquo maka secara ex officio Majelis hakim mengambil sikapterkait dengan batas Selatan tanah sengketa yaitu berbatasan dengan PT.TI
47 — 13
Tidak relevan dan ditolak Tergugat Ilkarena dibuat secara tidak berdasarkan alas hak yang sebenarnya,bahkan patut diduga tedapat rekayasa jual beli atas tanah dimaksud,sehingga hak hak dan kesempatan Penggugat sebagai pemilik hakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa selain itu, asal usul Penguasaan fisik para pendahuluPenggugat sebelumnya secara terus menerus, adalah dalil yangdipaksakan karena Penggugat menerbitkan sertifikat sebagaimanaobyek sengketa aquo tidak lebih dahulu melakukan
27 — 4
keusaha peternakan sudah di ketahui oleh Bapemas Propinsi Jatim ;Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 mengadakan Musyawarah akantetapi tidak memutuskan pengalihan penggunaan dana yang semula untukpengadaan Toserba ke usaha peternakan melainkan pembagian penggunaan danake Toserba yang ada di TK, SDI, MADIN dan sisanya untuk kantin dan BeritaAcara Perubahan Rencana Anggaran Belanja dana Hibah Penguatan Kelembagaandan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Nomor : 03 / PPUH / X / 2010yang tedapat
189 — 103
Asmawi Agung Corporation, termasuktanah yang sekarang terdapat SPBG tersebut, yang mana Saksi mengetahui jual beli tersebut, dari masyarakat yang melakukan jual beli ;Bahwa, dahulu belum tedapat jalan di lokasi SPBG tersebut, yang ada hanya tanah rawa, baru terdapat jalan pada sekitar tahun 1987 ;Bahwa, tanah tempat dibangunnya SPBG tersebut, berdasarkan sertipikatnya yangpernah Saksi lihat, semula termasuk dalam sertipikat milik Tergugat Il Intervensi, namun Saksi tidak ingat nomor dan tahun sertipikatnya
jalan tersebut masih dikenal dengan nama itu hingga sekarang ;Bahwa, pada waktu Saksi menjadi Lurah di Pulogebang, Girik atas tanah yangberada di wilayah Pulogebang dicatat di dalam register khusus di kantor KelurahanPulogebang ; Halaman 78 dari 108 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2016/PTUNJKT.Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah dengan SHGB No.1888/Pulogebang terletak disebelah timur jalan tol ; Bahwa, letak tanah dengan SHGB No.1888/Pulogebang tersebut berdekatandengan letak tanah yang di atasnya tedapat
PT XL AXIATA Tbk dh PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk
Tergugat:
JOHN PARLYN HALOMOAN SINAGA
213 — 113
sudah melakukan beberapa pertemuan dengan PihakTerlawan untuk penyelesaian perkara ini namun tidak mendapatpenyelesaian perkara yang jelas dan bahkan ada upaya Pelawan untukmembayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)kepada Terlawan untuk penyelesaian perkara ini namun Terlawan tidakmau menerima;2.Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AMRIBahwa saksi bekerja sebagai chief engineering yang berperan untukmenghubungkan jaringan;Bahwa saksi telah bekerja selama 16 tahun;Bahwa didalam objek sita tedapat
Terbanding/Tergugat : LENA SINTIA
Terbanding/Turut Tergugat I : ROSLAINI
Terbanding/Turut Tergugat II : TABARANI
Terbanding/Turut Tergugat III : KAMARIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : MUSTARYADI
Terbanding/Turut Tergugat V : SOPIAN EFENDI
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA kANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
155 — 86
sumpah;Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV danTurut Terbanding V semula Turut tergugat V tidak mengajukan alat bukti baikberupa Surat maupun saksi;Menimbang, bahwa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI telahmengajukan alat bukti berupa surat yang diberitanda dengan TT.VI 1 sampaidengan TT.VI 11 tetapi tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hasil pemeriksaan setempattersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa karena objeksengketa tedapat
167 — 31
terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Nunukan ;Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 622 Tahun 2010 tanggal 18Agustus 2010 yang telah di perbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 781 Tahun2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri SipilDaerah Kab Nunukan Tahun Anggaran 2010 telah ditentukan guru penerima TunjaganProfesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 119 orang darijumlah tersebut tedapat
selaku bendahara pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Nunukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 622 Tahun 2010tanggal 18 Agustus 2010 yang telah di perbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 781Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai NegeriSipil Daerah Kab Nunukan Tahun Anggaran 2010 telah ditentukan guru penerima TunjaganProfesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 119 orang dari jumlahtersebut tedapat
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 72 PK/Pid.Sus/201230Jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 191 KUHAP, maka putusan bebasterdapat 2 (dua) kategori, yaitu :e Jika perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkansesuai dakwaan, maka terdapat putusan bebas;e Jika perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan, tetapi perbuatan itutidak merupakan suatu tindak pidana, maka tedapat putusan lepas darituntutan hukum.Selanjutnya dengan berpegang pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, makaputusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan
Terbanding/Tergugat I : Bupati Tulungagung
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tulungagung
Terbanding/Tergugat III : PT. Prima Nugraha Agung
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY JUANDA
Turut Terbanding/Penggugat III : HARTONO HALIM
Turut Terbanding/Penggugat IV : WONG LIE ING
Turut Terbanding/Penggugat V : ANDRIAS HADI KRISDIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : LEXY KUSWIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : KO LOK EK garis miring EKO LUKITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANDIK WIJAYA
Turut Terbanding/Penggugat IX : LIOE PIK LAN
Turut Terbanding/Penggugat X : NIKEN KARTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat XI : Musa
Turut Terbanding/Penggugat XII : LOENI WATI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ELISA SWIYANI,ONG
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SOFIA CHRITIANA
Turut Terbanding/Penggugat XV : DANIEAL PINGARDI YOEWONO
Turut Terbandin
172 — 74
Lilik rahayu, Dkk;4.12.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur diSidoarjo tanggal 15 Mei 2015 dalam rangka PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenTulungagung tahun 2014, tedapat temuan yang perlumendapatkan perhatian dan penyelesaian, yaitu : PemerintahKabupaten Tulungagung belum meperoleh kontribusipemakaian kekayaan daerah atas pemanfaatan tanah danHal. 30 dari 59 hal. Put.
223 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288,tanggal 22 Juli 2014 tidak sesuai dengan alasanalasan pencabutan IzinUsaha Perikanan sebagaimana yang tedapat pada Ketentuan Pasal 16ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang UsahaPerikanan;Bahwa, seharusnya Tergugat dalam melakukan pencabutan pemberianizin usaha perikanan milik Penggugat mengaju kepada Ketentuan Pasal16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang UsahaPerikanan yang menyatakan:IUP dapat dicabut oleh
78 — 44
KecamatanBalongbendo Kabupaten Sidoarjo yaitu. apakah masa jabatan Penggugat sebagaiPerangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun tetap 10 (sepuluh) tahun sebagaimanasurat keputusan pengesahan dan pengangkatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 36ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 sehinggaPenggugat dapat diberhentikan pada tahun 2012 setelah habis masa jabatannya atauapakah masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusundisesuaikan dengan ketentuan yang tedapat