M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.

fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan

Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.

;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.

Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/1046

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku

Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL

)pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.

Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.

Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.

REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

dan Drs.Daud Sumantri, MM.Msi Kepala BPMDKab.Pamekasan selaku Pengguna Anggaran telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan Henny Roosita selakuDirektris CV.Jaya Makmur, Drs.Sentot Sutarko selaku KuasaPengguna Angaran Tekhnis, dan Drs.Daud Sumantri, MM.MsiKepala BPMD Kab.Pamekasan ~ selaku Pengguna AnggaranPembangunan Perluasan Jaringan Listrik karena jabatanatau kedudukannya masing masing ketika melaksanakan serahterima pekerjaan tersebut karena

Fauzi dengan48istilah baru, yaitu Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK).Bahwa, setahu saksi yang menyusun RKS adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak Kerja.Bahwa, Panitia Lelang dalam menyeleksi penawaran = yangdiajukan rekanan menggunakan sistem gugur dengan 3 (tiga)kriteria, yaitu) Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga.Bahwa, dalam menentukan Harga Satuan Sendiri (HPS) saksimengacu kepada harga satuan propinsi dan kabupaten sertaAKLI Kab.

Pamekasan dan pernah menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) padaproyek pembangunan listrik pedesaan di Kab. Pamekasan.Bahwa, alasan saksi menunjuk terdakwa sebagai PPTKdikarenakan terdakwa menjabat Kasubsi yang berada di bawahKepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Tekhnologi Sumber DayaDesa yang pada saat itu dijabat Sentot Sutarko yang jugamenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Bahwa, setelah kontrak kerja ditanda tangani KPA SentotSutarko yang mewakili Pemkab.

pengujian tersebutdituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Direkturatau Kuasa Direktur dengan terdakwa.Bahwa, Hari Fitriono merupakan tenaga ahli tekhnis' kelistrikandari CV. Jaya Makmur dan CV.

Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi padatanggal 12 Desember 2007 untuk Desa Tanjung Kec. PegantenanKab. Pamekasan, serah terima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepada Pejabat Pelaksana76Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi pada tanggal 12 Desemberuntuk Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan 2007dan serahterima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.

SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012 ;e Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT antaralain adalah berupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahdari referensi

Susunan Tim Tekhnis Perencanaan adalah sebagai berikut :e Pengarah : Dr. Ir. ERZI AGSON GANI, MEng.e Tim Perencana : Dr. Ir. RUSMANDI SUYUTI, ME.Ir. AGUS KRISNOWO, MT.EDY RAHARJO, MT.KHAMDA HERBANDONO, ST.MTDWIJAYA, ST.MARIO, ST.Bahwa latar belakang yang saksi ketahui awalnya adalah adanya permintaandari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada BPPT untuk memberikanRekomendasi Spesifikasi Tekhnis Bus Busway tahun 2012.

SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012;Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT adalahberupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna ;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahPP Nomor : 55 tahun 2012

dengan Tugaspokok dan fungsi adalah ; melaksanakan pekerjaan pengendalian tekhnis pengadaan Bus BuswayPaket dan paket IIDasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1110/1.811.125tanggal Agustus 2012,Dasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket II adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1109/1.811.125tanggal Agustus 2012 ;Bahwa yang saksi ketahui, dalam proses Perencanaan yang dilakukan TimPengendali

Tekhnis sehubungan pengadaan Bus Busway TA 2012 adalahmengenai persiapanpersiapan rapat ;Bahwa disamping sebagai Tim Pengendali Tekhnis, saksi juga diangkat sebagaiTim Tekhnis Paket dan paket Il, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan DK Jakarta Nomor : 396/2012 tanggal 4 Oktober 2012, adapuntugasnya sama dengan Tim Pengendali Tekhnis ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Tim Tekhnis membantu perencanaan,mengawasi, menegevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala DinasPerhubungan dalam rangka

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

Pesselmenyebutkan :Pasal 1:Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untukmelaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton perhan kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasilperikanan.Pasal 3 ayat (2) :Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekerjaan yang telah disepakati denganPPK dan menelitidengan cermat tekhnis dan kualitas spesifikasi barang yang digunakansebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunyaPasal 4

PUTRA BALAKMANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Menetapkan barang bukti berupa:1.14.15:1 (Satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaananggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/03206.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember2010;1 (Satu) rangkap surat pengesahan revisi ke3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/03206.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember2011;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAKMANDIRI;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi CV.

PUTRA BALAK MANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.