Ditemukan 1256 data
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
179 — 33
SISWO SUJANTO, DEA., di muka persidangan memberikan pendapatsesual dengan keahliannya dibawah sumpah menurut agamanya yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, ditandatangani dan saksimembenarkan isi BAP tersebut; Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa; Bahwa ahli bekerja sebagai Direktur Pusat Kajian keuangan Negara danDaerah Universitas Patria Artha, Makasar dan Mantan Sekretaris DitjenPerbendaharaan
346 — 84
Siswo Sujanto, DEA dibawah sumpah pada pokoknya telahmemberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidikyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,kemudian saksi membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP)tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;Bahwa benar Ahli memiliki keahlian di bidang keuangan negara;Bahwa Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
118 — 23
., SUJANTO SUDIANA, SH.,SE.,MM.,SRI NURLIZA, SH. ROSLAINI SITOMPUL, SH., I SEN, SH. danMARCELINA LIN, SH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum DEWI ARIPURNAMAWATI, SH.& REKAN, beralamat kantor diJin.
290 — 495
HGB tersebutbisa berakhir ; 208Bahwabenar sekarang ini saksi sudah pensiun dan sebelumnya pada tahun2003 saksi masih bertugas di BPN ; Bahwa adanya surat dari BPN bahwa sebelum HGB berakhir atau sudahlebih tapi masih diproses hal tersebut kalau permohonan memenuhi syarat,apabila sampai berlakunya HGB belum ada persetujuan dan HGB belumkeluar maka HGB akan berakhir ; Bahwa apabila persyaratan formal sudah terpenuhi tetapi HGB perpanjanganbelum terbit, maka HGB akan berakhir ; Saksi AHLI Drs.SISWO SUJANTO
578 — 298
SISWO SUJANTO,DEA;Bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuandalam hal terjadi masalah likuiditas perbankan.Bahwa pemberian bantuan dapat bersumber dari APBN apabilaPemerintah memiliki dana yang cukup atau melalui bank sentral.Bahwa cara pemberian bantuan dapat melalui bank sentral dandapat juga melalui APBN.Bahwa Bantuan yang diberikan harus dikembalikan kepadaNegara, bantuan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemerintahmembiayai secara cumaCuma, mengingat sumber bantuantersebut adalah
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
157 — 41
SISWO SUJANTO, DEA, di bawah sumpah, berpendapat sebagaiberikut :Bahwa ahli di mintai keterangan sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatuyang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugastugas pemerintahan.Bahwa definisi tentang keuangan negara diatur dalam UU No. 17 tahunHal 96 dari 205 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn2003 tentang Keuangan Negara.Bahwa
271 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ina Besteel sebesar 30% sampai 40% darinilai PPN; Dari keterangan Saksi Rudijanto Sujanto (BAPPenyidikan dibacakan yang sebelumnya telah dilakukanpenyumpahan) selaku Kepala Akunting PT. Pacific Rimutamapernah menggunakan faktur pajak PT. Ina Besteel yang samasekali tidak ada underlying atau transaksi yang mendasarinya; Dari keterangan Saksi Ridwan Eddy (BAP Penyidikandibacakan yang sebelumnya telah dilakukan penyumpahan)selaku Direktur PT.
Keterangan saksisaksi yaitu Lew Heng Lung, Saksi SudiatiSimatupang, Saksi Suljanxi, Saksi Aksa Adyaksa, Saksi Meilani,Saksi Petrus Lais, Saksi Johanes Martin Wijaya, Saksi RidwanEdi, Saksi Rudijanto Sujanto, Saksi Sarkowi, Saksi Rosi Adriyati;2. Barang bukti berupa faktur pajak yang telah diterbitkan PT. InaBesteel, SPT Masa PPN PT. Ina Besteel, invoice, surat jalan,kuitansi, bukti pengiriman atau transfer uang dari rekening BankPanin atas nama Saksi Sarkowi;3.
174 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
., LLM Drs, Siswono Sujanto, DEA. Drs.
167 — 58
SISWO SUJANTO, DEA., di bawah sumpah memberikan pendapatnyayang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli merupakan ahli di bidang Keuangan Negara; Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan dengan jabatan :a))oa))aKasubdit Ill pada Direktorat Luar Negeri, Departemen Keuangan.Kasubdit Dabantek Direktorat PBN, Jakarta.Kepala KPKN, Makasar.Kepala Pusat Akuntansi, Anggaran , Pembiayaan dan Perhitungan,Depkeu, Jakarta.Sekertaris Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Jakarta.Hal. 110 Putusan No. 18
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
431 — 227
SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:200 Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahlimemberikan pendapatsesuai keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara.201 Bahwa Pekerjaan saksi adalah DirekturPusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas PATRIAARTHAMakassar/ Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen KeuanganRI.202 Bahwa saksi pernah memberikanketerangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara lebih dari 300 kasus terkaitdengan kasuskasus tindak pidana korupsi
SISWO SUJANTO, DEA sebagai ahli keuanganNegara yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan pendapat antara lain:e Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi padaperiode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untukpembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan;e Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, selurunnya harus disetorkan ke kasnegara;e Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s/d. 2020,karena seharusnya
DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc.
Terdakwa:
ANDRIANTO
106 — 37
Sujanto warna: hitam, No. Plat: L 6963 DG, merek: Honda/ NF 12 TR.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran "Papilio Kost".
- 1 (satu) lembar kertas berisi doa.
- 1 (satu) buah plastik berisikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di dalam lipatan uang tersebut ada kertas yang bertulisan bahasa arab dan kapas yang di ben pewangi/ parfum a.n. Pipiet Dian Lestari.
640 — 1469
Siswo Sujanto. DEA, dibawah sumpah memberikan pendapatsebagai berikut: Bahwa secara umum filosofi dari Hukum Perpajakan dalam kaitannyadengan penerimaan keuangan Negara kaitan pajak dengan penerimaanNegara.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. ARMADA PANGALOAN
121 — 32
SISWO SUJANTO, DEA, di bawah sumpah, berpendapat sebagaiberikut :Bahwa ahli di mintai keterangan sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatuyang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugastugas pemerintahan.Hal 103 dari 213 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa definisi tentang keuangan negara diatur dalam UU No. 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara.Bahwa
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
431 — 294
Menetapkan barang bukti berupa:
pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
332 — 201
SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:200 Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahlimemberikan pendapatsesuai keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara.201 Bahwa Pekerjaan saksi adalah DirekturPusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas PATRIAARTHAMakassar/ Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen KeuanganRI.202 Bahwa saksi pernah memberikanketerangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara lebih dari 300 kasus terkaitdengan kasuskasus tindak pidana korupsi
SISWO SUJANTO, DEA sebagai ahli keuanganNegara yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan pendapat antara lain:e Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi padaperiode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untukpembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan;e Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, selurunnya harus disetorkan ke kasnegara;e Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s/d. 2020,karena seharusnya
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
314 — 271
SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:200 Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahlimemberikan pendapatsesuai keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara.201 Bahwa Pekerjaan saksi adalah DirekturPusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas PATRIAARTHAMakassar/ Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen KeuanganRI.202 Bahwa saksi pernah memberikanketerangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara lebih dari 300 kasus terkaitdengan kasuskasus tindak pidana korupsi
SISWO SUJANTO, DEA sebagai ahli keuanganNegara yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan pendapat antara lain:e Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi padaperiode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untukpembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan;e Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, selurunnya harus disetorkan ke kasnegara;e Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s/d. 2020,karena seharusnya
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
227 — 130
waktu itu ditelpon oleh iobu Rahmatillah ;Bahwa harga rumah per unit cash Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) untuk cicilannya sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah) selama 20 (dua puluh) tahun ;Bahwa kalau pembangunan rumah tidak jadi , maka saksi meminta agaruang muka dikembalikan ;Terhadap keterangan saksi yang dibacakan , terdakwa menyatakan benar;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahllidibawah sumpah sebagai berikut :Pendapat Ahli 1 : Drs, SISWO SUJANTO
137 — 43
SISWO SUJANTO, DEA., memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa di luar jabatan Dinas , Ahli pernah melakukan aktivitasyang berkaitan dengan keahliannya di bidang Keuangan Negara,antara lain:a)Sebagai Ketua Tim Kerja Komite PenyempurnaanManajemen Keuangan Departemen Keuangan dari tahun1999 sampai dengan sekarang;Sebagai Ketua Tim Kecil Penyusunan RUU BidangKeuangan Negara (yang terdiri dari UU Keuangan Negara,UU Perbendaharaan Negara dan UU tentang Pemeriksaan,Pengelolaan
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
legalisir petawilayah tersebut untuk keperluan apa karena memang tidak pernahditanyakan, namun sejak ada kejadian ini maka sekarang tiap orang yangmengajukan permohonan legalisir surat ditanya keperluan legalisirnya.Bahwa 5 (lima) desayang terdampak pembangunan Bandara tersebutyaitu Desa Kebonrejo, Desa Jangkaran, Desa Palihan, Desa Sindutan,dan Desa Glagah.Bahwa di Kecamatan Temon selain camat ada 4 (empat) kasi yaitu KasiePemerintahan : Pak MOERDIONO, Kasie Pembangunan : Pak AKHIB,Kasie Kesos : Pak SUJANTO
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI
153 — 50
Siswo Sujanto, DEA, di depan persidangan dan di bawah sumpahahli menerangkan pendapat berdasar keahliannya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang pengadaan dankeuangan negara;Bahwa ahli adalah salah satu tim penyusunan KeputusanPresiden tentang pengadaan dan berbagai aturanaturan tehnisPengadaan lainnya;Bahwa dalam perkara ini ahli dikirim resume perkara olehpenasehat hukum terdakwa dan kemudian ahli membuat resumeperkara;Bahwa pengadaan barang dan jasa pada