Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie subtanail subtantini sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 14-07-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 160/PDT/2016/PT-MDN
BRAND C. SITORUS X PENDA SIDABUTAR
48 — 21
  • 2003 antara Betuel Sitorusdengan Paimatua Lubis, SH, ada kesalahan pengetikan nama salah satuSaksi yaitu Kepala Lingkungan III yang seharusnya adalah Oberlin Lbn.Tobing.12.Bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan kode Nomor Surat padasampul Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, namun demikian tidak denganserta merta membatalkan isi dari Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004, karena bukan merupakanhal yang subtantif
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-11-2010 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 08-05-2012
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.
Tanggal 18 April 2011 — St. Jamila Dg. Kanang, dkk. Lawan Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang, dkk.
68 — 71
  • Ambo Tang, maka bukti tersebuttidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.Menimbang, bahwa secara subtantif, bukti TT. 1 kalaupun faktanya benartidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbitSHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepadapara turut tergugat.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN STABAT Nomor 552/Pid.B/2019/PN Stb
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.GUS IRWAN SELAMAT MARBUN.SH
2.Boston Robert Marganda, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin USMAN T. Als. EDI
102 — 56
  • Bahwa benar ahli menyatakan yang mendukung ahli menjadi ahli pitacukai adalah ahli telah mengikuti Diklat Teknis Subtantif Dasar IlKepabeanan dan Cukai serta telah bertugas sebagai petugas bea dancukai selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan tipe kantoryang berbedabeda.Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan CUKAIsesuai dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukalsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun2007 pengertian Cukai adalah pungutan negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 08-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3086 K/PDT/2010
NEGARA RI. CQ. PEMERINTAH RI. CQ. PRESIDEN RI.GUBERNUR KDH. TK.I JAWA TIMUR Q. BUPATI KDH. TK. II LAMONGAN CQ. CAMAT KEC. BRONDONG CQ. LURAH KEL. BRONDONG; HJ. NI MATUN KHOIRIYAH
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antara ijin (Vergunning) dan suratketerangan (Verklaring) adalah sesuatu yang berbeda dalam aspekhukumnya;c. dalam isinya, tidak menyebutkan jangka waktu, tidak meletakkan hak dankewajiban, juga tidak menyebutkan secara jelas pembolehan untukpengurukan (reklamasi)Dengan demikian, telah jelas bahwa surat tersebut adalah cacat secarasubyektif (formal) dan juga cacat secara obyektif (subtantif atau materiil).Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 13 mendalilkan bahwaTergugat Il telah melakukan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 38/PID/2017/PT KPG
Tanggal 24 Mei 2017 — - COSMAS DAMIANUS DAVID
100 — 42
  • No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi)yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak adahalhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenasemuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1466 — 725
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Grasi adalahsarana keadilan subtantif dalam rangka menuju kesejahteraan negara danmasyarakatnya.
    Keadilan subtantif ini lebin ditekankan pada keadilanseoarang Presiden karena grasi adalah mutlak hak Presiden dalam rangkamencapai tujuan negara kesejahteraan, keadilan, dan persatuan NKRI.Contoh tujuan persatuan NKRI telah dijalankan dengan baik oleh PresidenJokowi dengan memberikan grasi pada elemen pemberontak OPM Papua.Contoh pemberian grasi terkait kesejahteraan telah dijalankan PresidenJokowi terhadap Eva Bande selaku pejuang kelestarian lingkungan hidupnamun menjadi terpidana akibat risiko
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 181
  • Disamping itu, dalileksepsi yang demikian jelas telah bertentangan dengan makna dan hakikatsuatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan di luar pokokperkara, sedangkan eksepsi Kuasa Tergugat secara subtantif masuk dalampokok perkara karena dalam bagian pokok perkara sehingga berdasarkan buktibukti yang diajukan para pihak nanti disimpulkan faktakata juridis yangterungkap di persidangan dan diadili kKebenaran dalidalil gugatan Penggugatdan ataupun sangkalan Tergugat.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 09-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 254/Pid.B/2017/PN Tjb
Tanggal 31 Agustus 2017 — - HAMDANI MARPAUNG ALIAS DANI BIN ABDUL KADIR
89 — 16
  • Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbDiklat Teknis Subtantif
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mre
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARSITHA AGUSTIAN SH
Terdakwa:
1.JOHAN ALEX SANDER BIN SANADI
2.SASMITA DWI BINTI JANI
3.SISKA AULIA SARI BINTI ISKANDAR
17 — 3
  • Lebih dari itu, keadilanyang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat subtantif (subtantifjustice), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif.Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasakeadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara denganrasionalitas pada bunyi pasalpasal dan undangundang;Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor74 /Pid.Sus/2019/PN Mre3 Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhnkan terhadap paraTerdakwa
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-06-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 06-02-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 15 Januari 2014 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS); melawan BUPATI KUTAI TIMUR;
239 — 118
  • Perbuatan Hukum setelahUndangundang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap ijinijin sebelum dikeluarkan dansetelahnya harus dinyatakan berlaku; Bahwa, wilayah subtantif yang mendapat iin tetap perlu daftar ulang, setelah otonomidaerah maka hak daerah yang lama atau setelah terjadi pemekaran tetap dilaksanakan,apabila tata administrasi belum sempurna, hal tersebut untuk melindungi penerimaiin; Bahwa, Ijin bertingkat dibatasi ini untuk kepastian hukum, agar jangan sampai pihakpemohon lalai ketika mendapat ijin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 31-08-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 58/G/2017/PTUN.SMG
Tanggal 21 Desember 2017 — H. SODIQ PRIYONO Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
153 — 51
  • derogateinfopriory, hukum yang lebih tinggi derajatnyamengenyampingkan hukum yang lebih rendahderajatnya/peraturan yang dibawahnya;Bahwa artinya UU No. 30 Tahun 2014 mengesampingkanperaturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan perauran TataTertio anggota DPRD yang mengatur mengenai berlaku surut;bahwa dalam kontek keadilan sesuai dengan filsafat hukumnyamaka perlu dipertimbangkan jika keadilan prosedural tidakmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka perludipertimbangkan menggunakan keadilan subtantif
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mrk
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 16
  • denganlakilaki lain sehingga sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohonsudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri,Hal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Padt.G/2021/PA.MrkMenimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 22-11-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 72-K/PM.II-11/AD/XI/2017
Tanggal 6 Februari 2018 — Oditur:
Paul Sihombing, SH.,M.Hum.
Terdakwa:
Riyadi
86 — 21
  • tindak pidana, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanTerdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjarayang tepat yang sepadan untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa sesuaitindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Pidsus Cukai
Putus : 27-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN-Ksp
Tanggal 27 Juli 2017 — KHAIRUL AZMI Bin JHONI ELVIRA
82 — 52
  • pada Kantor Wilayah DJBC Aceh.e Bahwa Jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tanggadan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan CukaiAceh, AHLI mempunyai tugas dan tanggung jawab : Melakukan pemberian bimbingan teknis dan kepatuhan di bidang Kepabeanan danCukai;*Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidangkepabeanan dan cukai;e Bahwa dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Pidsus Cukai
Putus : 27-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 107/Pid.Sus/2017/PNKsp
Tanggal 27 Juli 2017 — DIMAS AGEUNG PRANATA Bin SOPONYONO
130 — 24
  • Diluar itu Ahli juga telah mengikuti beberapa Diklat yang terkaitdengan Bea dan Cukai seperti Diklat Teknis Subtantif Dasar Kepabeanan dan Cukai,Diklat Teknis Substantif SpesialisKepabeanan dan Cukai, Diklat Pejabat FungsionalPemeriksa Dokumen dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli tahu dan mengerti ketentuan di bidang cukai berdasarkan pendidikanformal dan pelatihan yang telah Ahli peroleh selama ini juga berdasarkanpengalaman pekerjaan yang sudah Ahli lalui sejak tahun 2000 sampai
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
6.KEPALA DESA AIR RUAI
7.CAMAT PEMALI
156 — 68
  • sebidang tanahuntuk kepentingan umum sesuai Bukti P5 = Bukti T.1.1;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak di dalam jawabjinawab dikaitkan dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut:Pertama : bahwa Para Pihak pada pokoknya masih mempermasalahkan legalitassah tidaknya proses penyerahan sebidang tanah antara Ahmad Mkepada Kelurahan Sungailiat;Kedua : bahwa Objek Sengketa Il berupa pengesahan/mengetahui SuratKeterangan tertanggal 22 Maret 1976 secara subtantif
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA PACITAN Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Pct
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 5
  • Putusan No.482/Pdt.G/2020/PA.Pctpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasarpada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 15
  • TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 58/Pdt.Plw/2011/PN.Jr
Tanggal 7 Februari 2012 — BAIRI P. ZAINAL MELAWAN 1. PT. BPR. SUKOWONO ARTHA JAYA 2. KUMORO ATMAJA 3. ABDULLAH / P. ANDI
63 — 3
  • Tedebih lagi jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pelawan dalam dalil positanyatersebut tidak secara rinci dari mana cara perhitungannya sehingga diperoleh angka sejumlah Rp.910.705.000, (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan angka sejumlah Rp.500.000.000.000,(ima ratus milyar rupiah);Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa dalil perlawanan yangdisusun oleh pelawan tersebut secara subtantif disusun dalam bentuk gugatan perdata biasa danbukan dalam
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 16-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA WATES Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Wt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 10
  • Bahwa setelah membaca dan memahami secara seksama jawaban dariTergugat tersebut sama sekali tidak ada halhal yang sangat subtantif yangdapat dikemukakan, sangat standar tidak memiliki dalildalil dan dasarhukum yang memadai hanya sekedar mengajukan jawaban menolak tanpamenguraikan penjelasan lebih lanjut atas gugatan Penggugat dalamperkara aguo.