Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 6 Oktober 2011 — ABDUL JAMAL BALFAS
162 — 38
  • Scan Multi Slice tersebut telahdiserahkan oleh PT, Poros Timur Utama kepada pihak RSUD AW SyahranieSamarinda sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 050.1900UM.2006, tanggal 7 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang No.93612075.2 tanggal 28 Maret 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No.050923UM 2007, tanggal 16 Juni 2007, namun pihak RSUD AW SyahranieSamarinda belum melakukan pembayaran sedang tengang
    Poros TimurUtama dalam tengang waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ternyatapihak RSUD AW Syhranie belum melakukan pembayaran Tahap IJ dan Tahap IIsebagaiman diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak)No.050.1285UM.2006 tanggal 21 September 2006 dan Addendum KontrakNo.050.2077UM2006, tanggal 23 Desember 2006, dimana waktu pelaksanaanpekerjaan telah berakhir pada tanggal 30 Maret 2007 ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 124/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
ARIS FADILLAH ACHEEN, ST., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
60 — 31
  • Tenggang Waktu(Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktusebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) padawaktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara yang berwenang.15.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-12-2009 — Putus : 24-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 33/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 24 Juni 2010 — C. B. LISNAHAN, dkk vs : LURAH OEPURA, cs
117 — 55
  • mempertimbangankan sebagai berikut :Menimbang,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;Menimbang, bahwa = mengenai tenggang waktu mengajukangugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 598Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa penghitungan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-10-2007 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479K/PDT/2002
Tanggal 9 Oktober 2007 — I N C I E ; N A W A N ; Dkk ; vs. H. HOSE ; AISIYAH (pr) ; Dkk
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Tengang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pilkada
Register : 26-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 16 Juli 2013 — IR. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP. DKK VS WALIKOTA PRABUMULIH; 2.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
77 — 23
  • EKSEPSI TENTANG TENGANG WAKTU.Bahwa Objek Gugatan Penggugat Pada halaman 2 angka yaitu: SuratKeputusan Walikota Prabumulih No.875/KPTS/BKD.II/2012. Tanggal 6Desember 2012, tentang memberhentikan dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Ir.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. CIPTA HUTAMA MARANTI
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
749 — 554
  • dalil gugatannya menyebutkanmengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Juli 2020 dan dikuatkan denganketerangan saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha NegaraMenimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 11 Juni 2013 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
63 — 27
  • Sintodan Penggugat baru mengetahuinya setelahPenggugat menerima undangan sebagai Terlapordari Kepolisian Resort Takalar pada tanggal 04Desember 2012, karena sifatnya undangan CapoDaeng Ratu belum dibuat Berita AcaraPemeriksaan, akan tetapi penyidik sudahmemperlihatkan bahwa pelapor sudah memilikiSertipikat, maka sesuai ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini tidakmelampaui tengang waktu 90 hari;Bahwa melalui Tim Ajudikasi Tergugat melakukanpendaftaran
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
101 — 25
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.CTahun 2018 Tentang Pembementian Tidak Dengan Hormat Saudara SafiuddinBuomona
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
216 — 223
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan a quodiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal55 UU PTUN tersebut diatas yakni 90 (Sembilan puluh) hari sejak saatditerima atau diumumkan keputusan Badan Tata Usaha Negara.( Bahwa Tanggal, 03 Mei 2019 S/d 31 Juli 2019 adalah tengang waktu90 hari gugatan a quo, gugatan diajukan tepatnya pada Tanggal, 20Agustus 2019 yang artinya telah lewat waktu 17 hari dari tenggangwaktu yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU., II. PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU VS PT. CIKENCRENG;
90 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan yang dibangun Pemkot Lubuklinggau untukkeperluan rumah/kantor dinas, sekolah/pendidikan, kesehatan, dan lainlain di atas 11 (sebelas) tanah objek sengketa tersebut ;12.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana terurai di atas,Tergugat Il Intervensi yakin seyakinyakinnya bahwa gugatan Penggugatdalam perkara a quo sudah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986,yang teks lengkapnya menyebutkan : gugatan hanya dapat diajukandalam tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 666/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — - MARTUA PANDAPOTAN SIREGAR (PENGGUGAT) - Kelompok Kerja (POKJA) 111 – B Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT I) - Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II), DKK
39 — 11
  • gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu padapokoknya sebagai berikut:Menimbang bahwa terhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, setelahTergugat mempelajari, meneliti, dan mengevaluasi dokumen BAHP dan BAEPpada dasarnya Tergugat VI sependapat dengan Penggugat Ill, 1V, dan V untuktidak menandatangani SPPBJ yang tertera dalam dokumen lelang dimaksuddengan alasan proses Penggugat dalam evaluasi kualifikasi (dukungan bank)tidak sesuai dengan dokumen pengadaan serta batas waktu penawaran telahmelewati tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
51 — 30
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Penghitungan tengang waktu. sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-02-2010 — Putus : 20-10-2010 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.PLR
Tanggal 20 Oktober 2010 — APRIAWAN, DKK LAWAN HOTMAN MANGATAS PARHUSIP, DKK
77 — 10
  • Tengang 59 dansaudara TUYAN Jl.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-03-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
SEFNAT PUNANA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA BARAT
121 — 30
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:208/KPTS/XII/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bilote danPengesahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — NY. SURYATI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN, dkk
386 — 710 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1985juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah AgungRl, yaitu : Hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan ; Huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanhakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.Yang pada pokoknya mengsyaratkan pengajuan permohonan peninjauankembali yaitu antara lain 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yangdisebut Pasal 67 huruf a,c,d dan f sedangkan tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat:
1.SYAHARUDDIN
2.MUHARDIN, A Ma
3.SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
FIRDAUS
233 — 97
  • ruang untuk bertemu dan berdiskusi dengan TERGUGAT,namun apa yang diharapkan oleh PARA PENGGUGAT tidak pernahdiperdulikan oleh TERGUGAT ; 33.Bahwa dengan demikian, maka Objek Sengketa yang diterbitkan olehTERGUGATjelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52ayat (1) dan (2) jo Pasal Pasal 56 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 53 ayat (2) hurufa dan b UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tengang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 15 Nopember 2016 — PT. SWADAYA UNION NARATAMA; Melawan WALIKOTA BATAM; BAMBANG PUJIANTO; LINUS GUSDAR;
168 — 94
  • terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak ditujulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannyadirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 9 Juli1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-01-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Sadin Wijaya. dkk
Tergugat:
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemenkenaker RI
Intervensi:
PT. Sari Keramindo International
270 — 266
  • Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 51Halaman 31 dari 88 halaman, Putusan Nomor 13/G/2020/PTUNJKTTahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabattata usaha Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-10-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Oktober 2013 — DARSUN. DKK ; PT. ARUNA WIJAYA SAKTI
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga pengaturan memorikasasi mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perhitungan jangka waktu pengajuanmemori kasasi tidak diatur di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mahkamah Agung mengacukepada Pasal 47 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
313 — 227
  • Pengajuan Upaya Administratif dan Tengang Waktu PengajuanGugatana. Upaya administrasiMenimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwaPengadilan baru berwenang mengadili setelan seluruh upaya administratifyang tersedia telah digunakan.