Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie sustantin subtanail subtantini sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 20-04-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Tjk
Tanggal 20 April 2017 — -Sari Rogo lawan PT.Trijaya Tirta Dharma
69 — 28
  • Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku MitraGreat adalah suatu hal yang sangat subtantif dan mendasar karena haltersebut menyangkut para pihak dalam gugatan ini, yang merupakansubjek dalam gugatan.6.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
130 — 70
  • Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan, KTUN yang menjadi cbjeksengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telahdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat jelas
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
R. HERI SUGENG AMIJAYA
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Intervensi:
Imam Subata
130 — 114
  • Selainmenyampaikan keberatan Penggugat juga meminta salinan daftar hadirkepada panitia pemilinan, namun tidak ada respon dari panitia pemilinanhingga Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum penitiadibubarkan;Bahwa Panitia Pilkades Ceweng Ceweng telah dibubarkan pada tanggal16 Nopember 2019, namun pelanggaranpelanggaran yang bersifatHalaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBY19.20.prosedural, subtantif dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades atasPeraturan Bupati
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 06-04-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Pare
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 24
  • ., lahir pada tanggal 18 Agustus 2015 menjadi hak Penggugat .Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud Pasal 2 ayat(1) dan (4), serta Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga demiterwujudnya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan subtantif yanghendak dicapai dalam proses peradilan dan menghindari putusan yang nonexecutable maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkandua orang anak tersebut kepada Penggugat.Dalam
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
295 — 198
  • Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september 1980, melewatimasa itu maka sudah selayaknya tanah tersebut menjadi tanah Negarabebas.Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYSecara subtantif
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
209 — 116
  • angka 18, menurut Tergugat sangat bertentangan antara apayang Penggugat uraikan tentang kerugian Penggugat pada posita dengan apa yangPenggugat rninta pada petitum angka 4 Gugatan perkara a quo.Bahwa pertentangan antara posita angka (18) dengan petitum angka (A)mempertegas dan menjadi bukti dipersidangan mengenai kekaburan danketidakjelasan (obscuur libels) dari Gugatan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a quo angka 19, 20dan 21, menurut Tergugat adalah secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-07-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ANIES TRI HANDOKO VS PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK)
248 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat relaas panggilanuntuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 (tiga)angka 3 (tiga), dengan tegas Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwaTermohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan alamattempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat namun TermohonKasasi/Penggugat menganggap kesalahan ini adalah masalah ringan dantidak subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 11-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — MUSIDOR B.V. >< TONY BUDIMAN ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
988 — 555
  • Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merekTergugat telah menempuh proses sesuai UndangUndang yang berlaku :proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan subtantif dan pengumuman,serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat,yaitu UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 03-04-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Srog
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 47
  • jawabannya tentang uangmuka/DP mobil tersebut berasal dari harta bawaannya yang diperoleh darihibah orang tuanya, Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa SuratPernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di atas meterai.Pada angka 4 (empat) Surat Pernyataan tersebut disebutkan Pihakpertama (I) bersedia menyerahkan kunci mobil dan kunci rumah di kotakepada pihak kedua (Il) di Polsek Sorong Timur.Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan tersebut tidakdibantah oleh Penggugat, namun secara subtantif
Pengadilan PA Pasarwajo Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA Pasarwajo Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Pw
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 28
  • agarmemberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Tergugat;Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugatpada posita poin 5 tersebut benarbenar sangat menggelitik, sebabpotongan kalimatnya memohon kepada Majelis hakim Yang Muliaagar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp1000.000, (Satu juta rupiah) perbulan, seakanakanPenggugat telahmeminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;Bahwa berikutnya hal yang paling subtantif
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat V : Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.t., M.kes
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
125 — 37
  • Meskipun secara normatif SKpembentukan organisasi Akademi Kabidanan Martapura sebagaimana bukti P.8tidak dibenarkan oleh perundangundangan, akan tetapi harus dapat dipahamimaksud dan tujuannya secara subtantif dan sejarah pendiriannya yaitu bahwaPenggugat/ PEMBANDING adalah pendiri dan pemilik dari Akadami KebidananMartapura yang dikelola oleh Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar;3.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ISWANDI, SH., APM., MBA.
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
152 — 49
  • dan MinumanKegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwadatadata pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuatsecara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada Summary Report dalamsistem SPSE;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilanberpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa.Akan tetapi dikarenakan secara subtantif
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2013
Tanggal 30 April 2013 — Koptu Heri Suwignyo Nrp 31960665041176
82 — 40
  • undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 19/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Evan Sandy Maulana, S.Hut
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
144 — 37
  • maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.H. RUDY YUSUF
2.ADY SUKMA KUSUMAH
3.IBRAHIM
4.MOHAMAD ILYAS
5.RADEN FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Intervensi:
H. RM Danang Sadewa,S.H.,M.H
414 — 416
  • Fungsi hukum formal/nukum cara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukummateriil/Subtantif.3. Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih cabang hukum yanglebin memihak keadilan ; 222222 n none eee4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 02-07-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 317/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 27 Maret 2014 — SWANDY HALIM, SH., MSC. >< RUSTANDI JUSUF
179 — 109
  • ,M.H:Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan sejak pada asasnya perjanjiandapat dibatalkan dari mulai dibuat sampai dilaksanakan ;Bahwa azas suatu perjanjian apabila salah satu pihak beritikad buruk makadapat membatalkan perjanjian;Perjanjian yang dibuat adalah menjadi Undangundang bagi para pihak yangmelakukan perjanjian tersebut, dalam praktik pengadilan sering terjadikonplik, ada 2 (dua) aspek keadilan, pertama prosedural dan subtantif, jadiperjanjian terikait dua aspek;Bahwa yang dimaksud dari
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 17/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
Tatang Rizani, S.E
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
147 — 36
  • maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Waris
Register : 24-01-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare
Tanggal 22 Nopember 2011 — - penggugat - tergugat
77 — 30
  • menjadi tujuanadalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada paraahli waris yang masih hidup in casu para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugatI, dan turut tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan subtantif
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 04-07-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 89/PID/2017/PT KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — - YACOB RIWU alias MA'LEDO
62 — 27
  • ., Pengadilan adalah wilayah hukum/yang memilikikewenangan mengadili, sehingga oleh karena itu pertimbanganpertimbanganPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun Kontra MemoriBanding tersebut dikesampingkan pula;Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam MemoriBanding maupun kontra memori banding pada intinya sama seperti NotaPembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan TingkatPertama, tidak ada halhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G/2019/PTUN.MKS
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
131 — 83
  • Juli 2018, bukan Surat Keputusan Tergugat Nomor :689/X1/2018 tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS disebabkan karenaPenggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satu partai politik, karenaantara Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan) adalah 2 hal yang berbedasatu sama lain secara subtantif