Ditemukan 1468 data
- Tentang : Pemerintahan Daerah
Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerahtidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarkiperaturan perundangundangan. Disamping itu Perda sebagai bagiandari sistem peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidahpenyusunan Perda.Daerah...
242 — 51
tersangka untuk mendapatkanbantuan hukum atau didampingi Penasihat hukum, manakala Penyidik tidakmenyampaikan itu, maka pastinya Penyidik itu bersifat tegak atau tidak sahdan akan berpengaruh terhadap proses hukum setelahnya, Kalau dalamPasal 56 : Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebihatau yang tidak mampu, Sedangkan Pasal 54 : itu hak, maka kalau Pasal 56ini adalah kewajiban bagi Penyidik atau Jaksa dalam tingkatannya
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
306 — 50
Pelanggaran Administratif Pemilu merupakanpelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yangberkaitan dengan adminisratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang kewenangan penyelesaiannya ada padaBawaslu yang putusannya dapat diajukan upaya hukum kepada MA.Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnyadiselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan hasilnyaditeruskan kepada pihak/instansi yang berwenang.
168 — 54
Saksi bekerja sebagai bagian Personalia dan Hukum PT Berdikari; Jabatan SIT MARWA sebelum menjadi VP adalah ManajerKeuangan PT Berdikari, kKemudian pada sekitar tahun 2010 SITIMARWA dipromosi menjadi VP, kemudian dipromosikan lagimenjadi GM SBU Niaga PT Berdikari dan akhirnya pada bulanDesember 2011 diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Berdikari; Pengangkatan untuk promosi adalah kewenangan BOD (Board OfDirector), direksi ada 3 orang dan mereka yang memutuskan; Pada intinya jabatan VP tingkatannya
451 — 99
Sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dankepentingan anggotanya; e.
5334 — 9461
Dan Fatwa tersebut judulnyaadalah Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia;Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut tingkatannya lebihtinggi dari Fatwa, karena kalau Fatwa dicetuskan oleh Komisi Fatwa,sedangkan Pendapat dan Sikap Keagamaan ini adalah dari MajelisUlama Indonesia;Halaman 47 dari 636 Hal.
Khotiod pun bisa tampil tetapi tujuannya apa,hanya dia yang tahu, jadi belum tentu benar;Bahwa pendapat Ahli tentang Surat Al Maidah ayat 51 adalah persisseperti bunyi ayat tersebut yaitu jangan menjadikan non muslim menjadipemimpin, pemimpin umum, dimana saja tingkatannya selama tidak adaunsur lain yang dibenarkan syariat;Bahwa terkait dengan Surat Al Maidah 51, misalnya dalam pemilihanKetua RT, itu bukan hanya hajat orang mukmin tetapi majemuk, adahukum positif yang berlaku, boleh yang non muslim
365 — 184
bertujuan memberikan perlindungan, pembelaanhak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagipekerja/serikat dan keluarganya;2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi:a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b. sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
121 — 76
. : 475.1/ 28902/BPSU/IV/1983tanggal 3 Nopember 1983, dimana secara hakiki tingkatannya lebih kuat danmendasar serta diakui oleh Negara dan Sertifikat HGU dimaksud dikeluarkan/Halaman 85 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNditerbitkan dan disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yakni Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim pada tingkat pertamadalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksaalatalat
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
512 — 239
menciptakan keonaran, sedangkandalam ayat (2) adanya kekhilafan/ketidaksengajaan sehingga dapatmenimbulkan keonaran, disini ada potensi; Bahwa dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1946 yangdimaksud dengan kabar tak pasti adalah kabar/informasi yang tidakdidukung oleh bukti apapun/kabar yang masih mengambang, kabarberlebihan berarti ditambahkan dari informasi awalnya;Bahwa bohong adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan,lancung atau palsu;Bahwa onar adalah terminologi ilmu sosiologi yang tingkatannya
85 — 17
Nurlina yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin,kepada Saksi Agustinus Appang sebagai Kepala Bagian Anggaran dan SaksiAndi Yushar Huduri selaku Kepala Biro Keuangan tidak serta mertamenghilangkan kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa dalam jabatandan kedudukan sebagai Pengguna Anggaran, karena secarahirarkisperundangundangan Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara lebih tinggi tingkatannya daripada Peraturan KepalaDaerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
107 — 32
apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaranterhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
817 — 650
Bahwaorang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuatterhadap apa yang ia ketahui, demikan pula terhadap perbuatan yang diketahuinyasudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendaki ;Menimbang bahwa dalam doktrin berdasarkan tingkatannya dikenal 3(tiga) bentuk Kesengajaan, yaitu :a Kesengajaan sebagai maksud (opzet al oogmerk);b Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids bewustzijn);c Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);Menimbang
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1582 — 3175
Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketuaketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari 1/2 dari jumlahpeserta pemilik hak suara yang hadir.b. Pengambilan Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga sah apabila disetujui sekurangkurangnya 2/3 dari jumlahpeserta pemilik hak suara yang hadir.c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui aklamasi dan ataupemungutan suara.Halaman 53 dari 200 halaman.
102 — 13
Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiilmasih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadapundangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya lebih rendah
96 — 38
;e Bahwa pelanggaran Administrasi ada tingkatan tingkatannya;e Bahwa ahli tidak tau sangsinya kalau Account Officer (AO) tidak melakukan analisiskredit;e Bahwa disposisi pimpinan cabang tertulis Patuhi sesuai aturan maksunya adalahpimpinan cabang mengarahkan agar setiap permohonan kredit yang diajukan harusmengikuti aturan;e Bahwa kredit fiktif itu adalah kredit yang tidak sesuai dengan persyaratan;Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benardan ada yang salah, mengenai
122 — 39
bekerja sebagai bagian Personalia dan Hukum PT Berdikari;Bahwa jabatan SITl MARWA sebelum menjadi VP adalah ManajerKeuangan PT Berdikari, kemudian pada sekitar tahun 2010 SITIMARWAdipromosi menjadi VP, kemudian dipromosikan lagi menjadi GM SBUNiaga PT Berdikari dan akhirnya pada bulan Desember 2011 diangkatmenjadi Direktur Keuangan PT Berdikari;Bahwa pengangkatan untuk promosi adalah kKewenangan BOD (Board OfDirector), direksi ada 3 orang dan mereka yang memutuskan;Bahwa pada intinya jabatan VP tingkatannya
140 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mediator itu sendiri berada pada instansipemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaansesuai tingkatannya. Jika mediator berada di kabupaten/kotamaka berada di bawah Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan jugaBupati atau Walikota.
109 — 33
apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum9yaitu melawan hukum dalam artiformil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulismencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
1097 — 2165
Sehingga ada kalanya diantara antar Undang Undangmaupun yang berbeda tingkatannya ada ketidaksesuaian (ketidaksinkronan), baikvertikal maupun horizontal. Bahwa surat edaran termasuk dalam peraturan perundangundangan sebagaialternatif mengisi kekosongan hukum.
262 — 648
PLN (Persero);Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis,sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata,melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendahdari undangundang ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi tersebut di atasmerupakan ketentuan yang melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannyayaitu