Ditemukan 1530 data
Pembanding/Tergugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat III : CV ANUGERAH JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IV : CV BERSAMA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VI : CV NUSA ABADI JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Terbanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara I
Turut Terbanding/Tergugat X : CV NUSA INDAH PERMAI
64 — 34
justruSemakinmembuktikan dan tidak terbantahkanTergugatRekonpensi memilikikewajiban utang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dan merupakanitikad buruk Tergugat Rekonpensi untuk menghindari kewajibannya;:KERUGIAN PENGGUGAT11.Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan Penggantian biaya, rugi danbunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatdalam tengang
438 — 345
Dengan demikian gugatan aquo patut dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelljk);TANGGAPAN MENGENAI OBJEK SENGKETA, KEWENANGANMENGADILI, TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DANLEGAL STANDINGBahwa berkaitan dengan Objek Sengketa, Tergugat menegaskan bahwaObjek Sengketa ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundanganserta memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik.
113 — 41
Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalandengan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992tanggal 21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
257 — 236
kalimengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingannya paralel dengan Sema Nomor 03 Tahun 2015 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif disebutkan dalamPasal 5 ayat (1)tengang
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
150 — 109
Budi Budiman,oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah puladiberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut,dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan
Jaksa PenuntutUmum Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diajukan dalamtenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan di jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dajukanmasih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, danHalaman 152 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGkarenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan olen UndangUndang,sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Umum tersebutsecara formal dapat
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
611 — 238
(vide buktiP=7);Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya administratifdan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan merupakan satu kesatuan normayang mengatur tentang batas waktu bagi masyarakat untuk menegakkan haknya sebagaiwarga negara maka permasalahan tengang waktu akan dipertimbangkan secarabersamaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi an.
Terbanding/Terdakwa : DEDI KURNIADI
206 — 116
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Jaksa Penutut Umum untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebutdi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehJaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tengang
162 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Nomor 21 Tahun 2000 tengang Serikat Pekerja (UUNomor 21/2000), dan peraturan perundangundangan lain yangberlaku, khususnya yang terkait dengan hubungan industrialketenagakerjaan;Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi dengan WKPPertamedika dan/atau pekerja secara individual tidak terdapatrencana untuk melaksanakan pembuatan dan/atau perubahan atassyaratsyarat kerja yang telah ditetapbkan dalam PKB, yang masihberlaku sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24Februari 2015
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
97 — 62
Bahwa walaupun telah terjadi jual beli antara TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT Il, karena terbukti tengang waktu lebih dahuluterjadi Pemindahan Hak Sewa Akta Nomor: 11 tahun 2016 tanggal15 Desember 2016 dan Pemindahan Perpanjangan Hak Sewa AktaNomor: 12 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dari padaperbuatan Akta Jual beli Nomor : 94/2017 tanggal 03 Oktober 2017,28 dari 112 halaman Putusan Nomor 341 /Pdt.G/2020 /PN DpsV.6.yang dibuat TURUT TERGUGAT III maka Peralihan kepemilikandimaksud tidak mengurangi
87 — 45
KeputusanTata Usaha Negara tersebut (vide pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan makadiberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yang mengatur :Baagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
71 — 96
berkekuatan hukun tetap, nebis in idem belummelekat ;Menimbang bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan, Suatu putusanmenurut hukum telah berkekauatn hukum tetap apabila terhadap putusan itutelah tertutup upaya hukum biasa, artinya terhadap putusan telah diajukansemua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutupupaya hukum tersebut karena sesuai prinsip hukum bahwa banding dan kasasihanya dapat diajukan satu kali saja atau terhadap suatu putusan tidak diajukanupaya hukum dalam tengang
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
180 — 159
banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
204 — 133
Oleh karena rentang waktu antara diterbitkannya Keputusan Nomor1426 Tahun 2018 hingga dilaksanakannya pelantikan Para Penggugat hanyaberjarak 4 (empat) hari kalender, bukan hari kerja, maka seandainya dilakukanpemberitahuan kepada Para Penggugat pun, pemberitahuan tersebut tidakmemenuhi tengang waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rotasi;Menimbang, bahwa di dalam sengketa a quo, setelah diterbitkanKeputusan Tergugat Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, menurutPara Penggugat dan
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
89 — 41
di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasPutusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 136 dari 156yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 April2017, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
83 — 25
Bahwa Gugatan Penggugat lewat tengang waktuberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Pasal 32 (2) ; " Dalam hal atas suatubidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau Badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lainmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapatlagi menuntut pelaksanaan tersebut, apabila dalamwaktu, (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu,tidak mengajukan keberatan secara tertulis
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
291 — 190
;Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan diajukan melebihitenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum yangrelevan dengan permasalahan tengang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:(1)Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor103/Pdt.G/2004/PN.Mlg Penggugat R.S Soebroto, Tergugat adalah
84 — 26
Tiga Berlian dengan pihak PPKdan KPA tentang tengang waktupekerjaan proyek paket pekerjaanpembangunan Ruang Bangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima yaitu pekerjaan tersebut harus selesai bulan Desember tahun2009 namun proyek tersebut selesai sekitar bulan April 2010;Saksi tidak mengetahui kenapa proyek paket pekerjaan pembangunan RuangBangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima lama dikerjakanoleh CV. Tiga Berlian;45Bahwa benar ada adendum antara rekanan (CV.
78 — 70
Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Permintaan Banding sesuaiAkta Pernyataan Permohonan Banding Tertanggal 10 Januari 2018 No. 01/2018dan Salinan Putusan diterima Kuasa Para Penggugat Tertanggal 18 Januari2018, sehingga permohonan Banding ini diajukan masih dalam Tengang waktuyang ditentukan oleh undang undang;Bahwa Pembanding dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai keberatanterhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk
244 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Pengajuan Permohonan PK dan Memori PKoleh Pemohon Permintaan PK a quo adalah telah sesuaidenganprosedur dan masih dalam tengang waktu yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang berlaku, karena itu Permintaan PKa quo secara Formil dapat diterima menurut hokum;Il. Dasar dan Alas Hukum Pengajuan Permintaan Penijauan Kembali secaraMateriil ;8.
106 — 32
denganInvoice Nomor: 93/US/INV, namun PENGGUGATAsal/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak melakukanpembayaran;Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPer) menyebutkan: Penggantian biaya, rugi dan bunga karenatidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabilaHal. 30 dari 137 hal Putusan No. 450 /PDT.G / 2016/ PN.JKT.PST.10.siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatdalam tengang