Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 498 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 21 Juni 2017 — PENGGUGAT - 1. Gede Deres, SH - 2. Drs. Nyoman Mandiasa, B.Sc TERGUGAT - 1. MADE WIJA - 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
69 — 49
  • Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumPan Gede Deres dan tanah seluas 20.000 M2 Sertipikat Hak milik Nomor477/Desa Tegallinggah atasnama Pan Gede Deres adalah sah milik danpeninggalan Pan Gede Deres sehingga perbuatan Tergugat telah mengakui tanahsengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat atas dasarSPPT atasnama ayah Tergugat luas 30.000 M2 sudah cacat yuridis dan harusdibatalkan karena tumpang tindin
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
132 — 38
  • Hal ini sangat berdasar dan rasionil karena selain menghindaritumpang tindin kewenangan antara hakim praperadilan yang hanya menilaivalidasi dan kebenaran administrasi prosesual penyidikan dengan hakim yangmemeriksa materi perkara pokok yang menilai tentang kesempurnaanpembuktian dari alatalat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahanseseorang.
    pemeriksaan perkara pidana, kadang terlihat adanya ketidaksempurnaandalam administrasi penyidikan namun hakim tidak mampu menjangkau untukmenilai hal yang demikian karena fokus pemeriksaannya, justru tidak lagi dalamHalaman 120.PUTUSAN Nomor 16/Pid.Prap/2019/PN Rappenilaian administrasi penyidikan tetapi lebih kepada instrument pembuktiandakwaan jaksa/penuntut umum;Menimbang, bahwa pembatasan ini juga menjadi penting dalammemberikan kepastian hukum terhadap lingkup kewenangan yang tidak bias,tumpang tindin
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
80 — 20
  • tanahnyaberdekatan / berbatasan; Bahwa saat itu yang mengidentifikasikan : saksi, penyidik Polda Jambi,Pelapor dan terlapor yaitu Lina dan rubianto ada juga; Bahwa dari kantor BPN Provinsi, hanya saksi saja; Bahwa pengidentifikasian itu ada di buatkan BAPnya; Bahwa ada saksi ikut serta proses identifikasi di lapangan; Bahwa cara mengidentifikasiannya saksi ambil koordinat yang ditunjukkan oleh Pelapor dan Terlapor untuk memetakan dan di laporkankelapangan untuk proses identifikasi; Bahwa ada masalah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane ; BENRONI ALOTIA, dkk
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjalanan Dinas tumpang tindin dengan RapatrapatDinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00. Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanyapenyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuanganPropinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uangyang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan caramencicil.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
232 — 121
  • kepada Pejabat Pemerintahsehingga bertentangan dengan peraturan perundnagundangan yangberlaku dan bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuanUndangundang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentangTata cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahsebagai peraturan pelaksananya akan tetapi menggunakan peraturanlama sehingga timbul tumpang tindin
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2020 — Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School IHBS Melawan NGADIMAN
323 — 603
  • melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
    dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksplorasi No. 446 Tahun 2006tersebut;Hal ini sebagaimana telah pula dibuktikan pada saatPemeriksaan Setempat pada tanggal 8 September2008, dimana Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkanfakta dari Pemeriksaan Setempat dimaksudterbuktibahwasannya sebagian wilayah berdasarkan ObyekSengketa yang terbit tanggal 30 April 2008 telahtumpang tindin dengan sebagian wilayah SIPPPemohon Kasasi yang perpanjangannya terbit padatanggal 22 April 2008;Peta Wilayah Obyek Sengketa tidak dibuat oleh UnitPencadangan'
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 95/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : H.A. KADIR H. A. AZIS Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat II : DONA SINTIA binti H.A. KADIR Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Tju Li Cu
Terbanding/Tergugat II : HON SEN alias RABUDIN
Terbanding/Tergugat III : ARRY SAKURIANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : FADILAH SUID
Terbanding/Tergugat V : MUZAHAR
Terbanding/Tergugat VI : BUI KIONG
Terbanding/Tergugat VII : BONG LIE NJONG
Terbanding/Tergugat VIII : PHANG SIN KHIN
Terbanding/Tergugat IX : DRI HARTONO
Terbanding/Tergugat X : LATIFAH
Terbanding/Tergugat XI : NURYANTO HONGO
Terbanding/Tergugat XII : CAU FUK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
103 — 71
  • TURUTTERGUGAT yang bekerja sama dengan TERGUGAT sampai denganTERGUGAT XII (dengan kata lain tindakan PARA TERGUGAT) jelas sangatmerugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, oleh karena itutindakan PARA TERGUGAT tidak dapat dibenarkan oleh Hukumdikarenakan telah mengakibatkan konsekwensi Hukum Sertipikat atas namaPARA TERGUGAT (TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XII) harusdibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena tidakmempunyai Kekuatan Hukum;Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — I. DANANJAYA WIDIHARSONO, SH.,KN.,MH., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN VS SARIYANTI;
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepadaTergugat II Intervensi;Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanyasengketa kepemilikan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatadalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dandiadili di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketakepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi putusanyang tumpang tindin antar pengadilan yang
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mpw
Tanggal 2 Mei 2016 — HAMIDY SALIM Lawan LEO CANDRA LIE alias HIN LIAUW, dkk.
205 — 14
  • Mereka mengatakan kepada saksibahwa pihak BPN yaitu Irnwan dan saksi Mawardi mengajak bertemu direstoran Tapaz dan setelah bertemu dengan pihak BPN, saksi Mawardimenyampaikan bahwa diatas tanah Penggugat ada tanah milik Tergugat, diminta untuk melakukan balik batas, tetapi kami tidak percaya,kemudian kami disuruh pergi ke kantor Tergugat dan kami bertemu dishowroom motornya, saksi bertanya kepada Tergugat apakah benartanahnya tumpang tindin dengan tanah Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2013
Tanggal 21 Januari 2014 — PURWADI, DKK vs. PT. BERIAL SUMBERMEDICA, diwakili oleh OYONG PARINTIS MANOPO
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak dapat menerangkan adanyaperubahan Persil 63 dan Persil 40 maupun dapat menjelaskan secarajelas dan pasti letak masingmasing persil baik Persil 63 maupun Persil40;Bahwa saksi Lurah Lontar dipersidangan juga menjelaskan tanahPersil 40 (yang didalilkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatsebagai letak tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatberada) ternyata dimiliki oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pemiliktanah sehingga sangatlah keliru dalam hal Judex Factimempertimbangkan adanya tumpang tindin
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 15 Juni 2016 — MAHDI NUR ALAMSYAH SRI IDA YANTI SOESANTO,S.H NUR SAID MUJAHIDIN HARSONO YUSUF HENDY TIRTANA SURYAWANGI HAJJAH MAHMUDAH HAJI RAHMADI RAHMAN HAKIM HAJJAH RUSDIANA HAJJAH IDA SALWATI HAJI RUSDIANI HENDRY WIJAYA KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
158 — 27
  • ILYAS dan UH.ASERIANSYAH diperlinatkan peta gambar tanah pada tahun 1979 olehJOKO;Bahwa saksi kadangkadang ikut melihat persidangan di Peradilan TataUsaha Negara Banjarmasin pada saat terjadi gugatan antara Penggugatdan Tergugat;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Penggugat mendapat informasi bahwatanah milik Penggugat tumpang tindin dengan tanah Tergugat;Bahwa saksi pada bulan Nopember 2013 pernah ke lokasi dan melihattanda kepemilikan berupa pemasangan tulisan tanda kepemilikan;Bahwa tanda batas tanah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
152 — 81
  • Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
174 — 95
  • Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2014 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — TOMY DELSY, S.H
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
82 — 48
  • Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 192/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
158 — 207
  • Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 25/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
43 — 9
  • Menurut pendapatProf Sogar Simamora dalam bukunya yang berjudul Prinsip Hukum Kontrakdalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah halaman 39, dijelaskanpada kenyataannya itikad baik sering terjadi tumpah tindin dengan kewajarandan kepatutan (reasonable and equity). Oleh karena itu dalam praktikpengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yangsaling melengkapi.
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 13-12-2017 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0311/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 10
  • Dan semua yang telah dihibahkan itu telah sesuai dan sah menuruthukum Syara (rujuk kitabkitab Mutabarah), sehingga Mahkamah Syariyahtelah turut mengesahkannya sebagaimana dalam surat keteranganJawaban Gugatan kami terdahulu, maka tidak ada jalan untukmengeyampingkan surat hibah tersebut;Banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam replik tersebut yangtidak dapat diterima akal sehat, seperti tumpang tindin batas tanah,demikian juga dari ukuran tanah (lihat Replik hal. 4);Upaya kedua dengan mengaitkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 12-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
183 — 55
  • tertulis berupa Sertipikat Hak Milikyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Hak Milik, yangbersifat konkrit, individual (tercantum atas nama Tergugat II Intervensi sebagaipemegang hak), serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan (baik dariinstansi atasan maupun instansi lain), dan menurut Penggugat dalam dalilgugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karenatumpang tindin