;Yang lokasinya tumpang tindin dengan tanah Letter C 348 Persil 83 D IIIseluas + 4.850 m?

Bahtare SuryaPerkasa sebagai penggugat;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.I.Il11 tersebut, majelisberpendapat bahwa, seharusnya PT Bahtera Surya Perkasa harusdiikutsertakan sebagai pihak, agar tidak terjadi tumpang tindin pembayarandimaksud, oleh karenya kustruksi gugatan yang demikian menyalahi tertibberacara sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dantujuan gugatan penggugatrekonvensi/ Tergugat dalam konvensi adalah sebagai

9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrdengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) :1.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena kabur dantidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugat tidaksistemmatis, tumpang tindin

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

. j 22 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenBerdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satuhamparan objek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yangin kraht (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabedaputusan hukumnya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruh (a),Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusiterhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yangmerupakan pemberian delegasi dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikankewenangannya kepada Pengadilan WHubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dengan eksistensiPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri JakartaPusat agar tidak terjadi tumpang tindin

(1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin

Bahwa Sertipikat tanah Penggugat tersebut diatasnya telah terbit atautumpang tindin dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No. : SK. 733/MenhutII/2014 Tanggal 02 September 2014Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Baratyang memutuskan :KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi KalimantanBarat seluas + 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsidengan luas sebagai berikut

Bahwa berdasarkan Bukti T28 diperoleh fakta hukum plotting objek sengketa dan objek sengketa III tumpang tindin dengan hasil plotting pengambilan datalapangan permohonan atas nama Jemmy Albert Lomboan (in casu Penggugat),(vide Bukti T.28);Menimbang, bahwa uraian faktafakta/faktafakta hukum di atas menunjukkanPenggugat memperoleh sebidang tanah dengan membeli dari Hardenan Sabara dalambentuk Pengalinan Penguasaan Atas Sebidang tanah (vide Bukti P2, dan keteranganHalaman 60 dari 64 halaman Putusan

atas nama Sudartotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 820/Delima, SuratUkur Nomor 1032/2005 tanggal 18 Oktober 2005 terletak di Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaruluas 18.060 M? atas namaHANSON LUHUR, semula atas nama Wazna Fachruddin.SHM No. 164 Kel. Delima SU No. 37/Delima/2004 tanggal 8 Juni2004 luas 16.771 M?

atas nama SLAMET HARIYANTO (semula An.YULIZAR) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.767/Delima, Surat Ukur Nomor 977/2005 tanggal 7 September 2005Halaman 117 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.terletak di Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riauluas 18.000 M? atas nama HANSON LUHUR, semula atas namaALBERT TAMBUNAN.c. Sertipikat Hak Milik No. 4786 Kel.

/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Il Intervensi mohon kepadaHakim Majelis agar dapat melakukan penelitian secara seksama danmenyeluruh terhadap ketiga hal sebagaimana tersebut diatas.Halaman 152 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.20)24.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat dan Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1270/200.14.71/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menyatakanada terjadi tumpang tindin

., tanggal 18 Maret2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan 4 (empat)buah Sertifikat Hak Milik Nomor 11502/2012, Sertifikat Hak MilikNomor 11503/2012, SHM Nomor 11504/2012 dan Sertifikat HakMilik Nomor 11505/2012 yang menurut Penggugat keempatSertifikat Hak Milik tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik atas nama Penggugat yaitu:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 Tahun 1997 tanggal 10September 1997, Gambar Situasi Nomor 12/97 tanggal 7Januari 1997 seluas 1.978 m?

ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST. Nickel pada tahun 2012,sehingga Pak Bupati mendudukkan perusahaan kami ; Bahwasaksi mengetahui draf perubahan titik koordinat karena saksi yangmemproses permohonan perubahan titik koordinat tersebut dari awal danmengetahui proses tanda tangan oleh Lukman Abunawas dan Penomoranserta stempel oleh Tarsan Samin di Sub.

Nomor 2869 K/Pdt/201515.16.17.18.12.dan sengketa kepemilikan tanah;Bahwa gugatan Penggugat yang mencampuradukan masalah di atas,mengakibatkan gugatan menjadi tumpang tindin dalam suatu gugatanperdata perkara a quo (over lapping) dan menjadi bias;Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, karena gugatan perkaraa quo diajukan tentang masalah perbuatan melawan hukum, tetapidalam posita gugatan halaman 4 butir 5, 7, 10, Penggugat mendalilkanadanya kesepakatan jual beli yang belum terlaksanakan atauwanprestasi

Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat Il Intervensi terhadapobjek sengketa 4, berupa :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD600.13/V1I/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan KasusTumpang Tindin Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C.391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.

CibucilDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol; Bahwa saksi melihat Surat C 391 tahun 2011 Di Kantor Desa objek tanahyang dipersoalkan saat ini berjarak 34 KM dari lokasi; Bahwa Saksi kenal dengan Sainan Bin Bodong adalah warga saksi jadi tahusertifikat nomor C391 atas nama Sainan Bin Bodong; Bahwa Girik tidak ada yang tumpang tindin karena girik 391 terletak diCijengkol tidak ada di Blok Kuta; BAhwa girik 454 adalah atas nama MSTA Jhony asal muasal girik 454 ituadalah transaksi dari jual beli antara H

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Halaman 186 dari 259 Halaman Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrg. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.

No. 2958 K/Pid.Sus/2015dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannyaoleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamaidengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemiliktanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga SapliSanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR.

pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukanadanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T)dengan para spekulan tanah yang dikondisikan sedemikian rupauntuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan wargamasyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ;Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangantersebut karena Judex Facti keliru dan tidak mempertimbangkan fakta(hukum) sebagai berikut:Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkanketerangan saksisaksi terkait tumpang tindin

Dengan selain itu, Penggugat Rekonpensi telah salah/kelirumerumuskan dalildalil Gugatan Rekonpensi atau setidaktidaknyaGugatan Rekonpensi tumpang tindin karena mencampuradukanantara dalil yang termasuk dalam Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan petitum yang termasuk dalam Gugatan Wanprestasidalam satu Gugatan Rekonpensi, sehingga berimplikasi yuridisterhadap kaburnya Gugatan Rekonpensi (Obscuur Libel) yangdiajukan oleh Penggugat Rekonepensi..

Penyidik telah benar semua;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Riau dan jabatan Ahli selaku seksi perlindunganKSDAF dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPH sorek DinasKehutanan Provinsi Riau;Bahwa melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran pada bidangKehutanan, Kegiatan UPT KPH sorek sebagai juru ukur di DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau antara lain;a. mengumpulkan data yang ada dibidang planolog;b. menyelesaikan masalah tumpang tindin

dalammelaksanakan hubungan kerja, selama kedua produk hukum tersebutmasih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh institusi hukum yangberwenang, maka masih merupakan dasar hukum terkait hubungan kerjaantara Pengusaha ( Tergugat ) dan Pekerja ( Penggugat );Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar padakedua produk hukum tersebut dalam hal ini lemah dan tidak mempunyaiFundamental Petendi yang kuat;Bahwa terkait Petitum Pengguga nomor 5 dan 7 jelas merupakan petitumyang tumpang tindin

Amin yang diterbitkan padatanggal 14 Februari 2017, maka sebagaimana dengan Yurisprudensi terkaitdengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindin dalam satu bidang tanah,dengan kaidah hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Dpua.