dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0030/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Binti ZAINAL PATARIA, tanpa sepengetahuan dan seijin saksiZYNTHIA DEWI PATARIA Binti ZAINAL PATARIA.Menimbag, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barangtelah terbukti ;Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratPertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Andoolo tanggal 15 Februari 2021dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/348/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPGMA) fannmma ma mn nnn nnn nnn nnn nnn nn eRMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

YURI ARIF Als YURI BIN (Alm)SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis' Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, pada hariSelasa tanggal 03 Oktober 2006, atau setidak tidaknya padasuatu. waktu) dalam bulan Oktober tahun 2006, bertempat dibagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri

YURI ARIF Als YURI BIN (Alm)SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, bertempatdi bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baiksebagai orang yang melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu, secara bersamasama

dapatdisimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapadalam hal ini menunnjuk kepada subjek hukum adalahorang yang bernama RUDI SUTIKNO Bin SUTIKNO, diajukanOleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan setelahdinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuaidengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalamsurat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan olehTerdakwa serta yang bersangkutan mengaku sehat jasmanidan rokhani;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas maka terhadap istilah tekhnis

Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuKetua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukankonfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadap ketigaperusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira,perusahaan CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal PenangkapIkan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untuk dukungan galangankapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :1Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untukdukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;2Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

DOKUMEN PEMBANDING :Sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumentulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumendokumen sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHANKECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13Maret 2018;2. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019;2. 1 (satu) lembar kertas putin yang diantaranya bertuliskan 1.Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

DOKUMEN PEMBANDING:sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumentulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumendokumen sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHANKECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13Maret 2018;2. 1 (Satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019;3. 1 (satu) lembar kertas putin yang diantaranya bertuliskan 1.Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

SEWARGADING SJ putra yangselanjutnya disebut sebagai Questinoned Tulisan tangan (Qt) dengandokumen pembanding berupa 1 (Satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIAPEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa,13 Maret 2018, 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019, 1 (satu) lembar kertas putihyang diantaranya bertuliskan 1. Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

Saksi ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si, APT dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ada aturannya untuk penjual obat, obat yang dijualoleh Toko obat adalah obat yang bebas, dan tidak bolehmenjual obat dengan kode K pada lingkaran merah danyang dapat menjual obat keras adalah harus punya jjinApotiker ;Bahwa definisi obat keras obat yang tidak digunakanuntuk keperluan tekhnis, yang mempunyai kasiatmengobati, menguatkan, membaguskan;Bahwa Obat bebas itu tandanya lingkaran warna

Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung;Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepaladaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Primaboss Mobilindo ;

14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;

15. 1 (satu) eksemplar Foto

Primaboss Mobilindo milik Kaldri Alam seharusnya tidak lulusproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh Bambang Tri Hariyanto (selaku Petugas Pengaman proses tender dariKepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;14, 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD /APBD / 2008 / SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanandan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan PanitiaLelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan /Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas PengembanganPerikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau TahunAnggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;Hal 49 dari 68 hal. Put.

No. 30/PID.SUS/2012/PTRselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan DaratDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;15. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur RiauNomor : Kpts.1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang PerubahanLampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.19/I/2008 tentangPenunjukan

No. 30/PID.SUS/2012/PTR14. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 /15.16.17.18.19.20.21.SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat

Jkt.Pst.58.59.profesionalitasnya telah berupaya untuk memenuhi ataumelengkapi selurunh kekurangan persyaratan yang ada padaTergugat sehubungan dengan peningkatan IUP Operasi Produksiseperti persyaratan administrasi, tekhnis, dan keuangan agarTergugat mendapatkan peningkatan IUP menjadi IUP OperasiProduksi sesuai dan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.Sehubungan dengan adanya perubahan susunan PemegangSaham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, Tergugat telahmemberitahukan mengenai

PemberhentianPenerbitan Izin Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OperasiProduksi PT Vano Anugrah Sentosa (Surat Tergugat No.017/VASDIRIIX/2017) yang pada pokoknya meminta kepadaGubernur Kalimantan Utara untuk mengkaji ulang permohonanIUP Operasi Produksi milik Tergugat.Selain itu, Tergugat juga telah mengirimkan surat kepadaDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian EnergiSumber Daya Mineral Republik Indonesia, berdasarkan SuratTergugat No. 018/VASDIR/XI/2017 tanggal 10 November 2017Perihal Advice Tekhnis

mendapatkan keuntungan yang sangat besar daripenjualan sahamsaham milik Penggugat yang ada pada Tergugatkepada PT Energi Nusa Mandiri berdasarkan Akta No. 04/2014dan Akta No. 05/2014.Selanjutnya dengan waktu yang tersisa dari IUP No. 871/KXII/540/2009 yaitu selama + 5 (lima) bulan, Tergugat secaraprofesionalitasnya telah berupaya untuk memenuhi ataumelengkapi selurunh kekurangan persyaratan yang ada padaTergugat sehubungan dengan peningkatan IUP Operasi Produksiseperti persyaratan administrasi, tekhnis

Vano Anugrah Sentosa, tidak ditunjukkan aslinya ;Bukti T44 : Fotocopy Surat Tergugat No. 018/VASDIR/X1I/2017 tanggal 10November 2017 Perihal Advice Tekhnis Untuk Proses Peningkatan Izin IUPPT.

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN, 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan.

6 November 2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250/ 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.1 (satu) Hasil kajian tekhnis

TANGGAL 6 November 2018;21. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMAPAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 /Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;22. 1 (Satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohon MULYADJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk23. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor :660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember 2018. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis

November 2018;eZ. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 /432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;33. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;34. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (Satu) Hasil kajian tekhnis

November2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 /250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.13. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis

ditempat tinggalnya terdakwa tinggal ikut orang tua, terdakwa baru tamatsekolah, saksi tidak tahu kegiatan terdakwa seharihari;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak adakeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);Bukti Surat:Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa: Hasiluji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip 19670519 198903 2002 Jabatan PlhManager Tekhnis

membeli, akantetapi diberi secara cumacuma oleh saksi YAYAN, dan terdakwa sudah 2 (dua)kali diberi ganja secara cumacuma oleh saksi YAYAN;e Bahwa tujuan terdakwa menyimpan ganja yang dititipbkan oleh saksi YAYANtersebut di dalam Peci adalah supaya tidak ketahuan dan terdakwa sebelumnyasudah mengetahui bahwa semua orang dilarang untuk memiliki, menyimpanatau menguasai narkotika jenis ganja;e Bahwa berdasarkan Hasil uji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip19670519 198903 2002 Jabatan Plh Manager Tekhnis

kepentingan program yang disampaikan pada BKAD atau MAD.Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggungjawaban disarrrpaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsungsatu minggu sebelum pelaksanaan.Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana(RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalamsetiap tahapan proses PNPMMP dan sesuai dengan ketentuan.Melakukan bimbingan tekhnis

dan pemeriksaan secara langsung administrasidan pelaporan pelaku desaMembuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanismePNPM.MP untuk disyahkan oleh BKAD atau MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.Menyiapkan dukungan tekhnis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihakluar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan pengelolaankeuangan, pengelolaan pinjaman, dan

sesuaidengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD atau MAD.Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporanpertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkaitlangsung satu minggu sebelum pelaksanaan.Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana(RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalamsetiap tahapan proses PNPM.MP dan sesuai dengan ketentuan.Melakukan bimbingan tekhnis

MP.> Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM.MP baikyang bersifat Keuangan atau non keuangan.> Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.> Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram.> Menyiapkan dukungan tekhnis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembanganpotensi wilayah.> Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaanpengelolaan

ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagan, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Pasaman Tahun 2009.Bahwa tugas dan tanggung jawab Kamisur Hadi selaku Wali Nagari Koto Kaciakberdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang PedomanPelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari Pasal 11 ayat 5, WaliNagar dan TKPK Kecamatan melakukan Pembinaan dan Pengawasanbaiksecara periodik maupun secara insidentl terhadap Pokja dan kelompok tunggusera pembinaan secara insidentil terhadap kelompok penerima bantuan dananggota kelompok penerima bantuaan dan berdasarkan Petunjuk Tekhnis

ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagar, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pemah Mendapaikan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Giritama Persada bersamasama. saksiEMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN dan COSMAN SIMANJUNTAK dari timPerencanaan dan Pengawasan Tekhnis Jalan dan Jembatan (P2T) ProvinsiBengkulu, dimana dalam dokumen gambar rencana jembatan yang akanHalaman 21 dari 132 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldibangun menggunakan rangka baja type B45 dengan panjang 45 meter danlebar 6 meter dengan rencana estimasi harga hanya sebesarRp.8.225.690.000, (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratussembilan puluh

LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena duaperusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tekhnis.

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa dimungkinkan diadakanperubahan kontrak sepanjang kontrak yang dibuat adalah kontrak hargasatuan, dan proses perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihakdan diamdiam tanpa melibatkan selurunh elemen yang terlibat dalampengadaan barang/jasa yaitu KPA/PPK, penyedia barang, PPTK, KonsultanPengawas, dan tim justifikasi tekhnis selaku peneliti perubahan kontrak.

Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

(ASLI).59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3029/BT/001 tanggal 22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), (ASLI).60. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15 September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong

Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.

(ASLI).59.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 3029/BT/001 tanggal22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000,(empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu rupiah), (ASLI).60.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun

Cerah Sempurna, Semarang.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu. rupiah.

Cerah Sempurna, Semarang.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar126tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.

Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

jabatan Apoteker ,sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Tehknis Kefarmasianadalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalaniPekerjaan Kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, AhliMadya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apotekere Bahwa terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama(SMP) maka terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidaktermasuk dalam Tenaga Kefarmasian dalam hal ini Apoteker danatau Tenaga Tekhnis

Apoteker ,sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Tehknis Kefarmasian adalah tenaga yangmembantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri dariSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga MenengahFarmasi/ Asisten Apotekere Bahwa terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka terdakwatidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiankarena terdakwa tidak termasuk dalam Tenaga Kefarmasian dalam hal ini Apotekerdan atau Tenaga Tekhnis